MAMUJU --Hasil Penilaian Kepatuhan Provinsi Sulbar masuk Zona Hijau, atas dasar itu Pemprov Sulbar mendapat penghargaan dari Ombudsman RI. Penghargaan diserahkan langsung oleh Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih, di Graha Sandeq Pemprov Sulbar, Jumat 2 Februari 2024. Diketahui ada empat indikator sehingga sebuah pemerintahan masuk kategori HIJAU, yakni Dimensi Input meliputi kesiapan SDM, sarana dan prasarana. Dimensi Proses, yakni harus sesuai prosedur sebagaimana diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 Ketiga Dimensi Pengaduan, dimana pemerintah perlu menghadirkan layanan pengaduan untuk menerima aduan dari masyarakat, terakhir Dimensi Output, yakni pendapat masyarakat terkait pelayanan, apakah puas atau tidak puas, atau masih ada kekurangan. Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh berterima kasih atas penghargaan tersebut. Menurutnya itu menjadi pendorong agar kualitas pelayanan semakin ditingkatkan. "Kami akan meningkatkan kualitas layanan di Sulbar. Dan yang kuning kita dorong agar masuk kategori hijau," ucap Prof. Zudan. Lanjut Sestama BNPP ini menekankan hal yang perlu terus ditingkatkan dalam pelayanan, yakni SDM, sarana dan prasarana, layanan pengaduan, SOP, dan berbasis digital. "Layanan pengaduan ini bukan hanya ada tetapi bagaimana merespon dan menyelesaikan aduan itu," kata Prof. Zudan Ketua Ombudsman RI, Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih mengatakan, kehadirannya di Sulbar untuk memotivasi pemerintah daerah agar kedepan dapat lebih baik. "Pemda yang belum memenuhi standar pelayanan terutama masih kuning kita mendorong agar seluruh unit layanan kembali melakukan evaluasi dan mencermati semua penyelenggaraan pelayanan," ungkapnya. Diketahui, dari tujuh Pemda di Sulbar, tiga Pemkab masih kategori kuning, yaitu Pemkab Mamuju, Mamasa dan Pasangkayu. Dia juga mengajak masyarakat agar menyampaikan ke Ombudsman apabila ada pelayanan yang dikeluhkan. "Saya imbau masyarakat agar tidak sungkan sampaikan ke Ombudsman agar pelayanan ini dapat kita tingkatkan," pungkasnya. (rls)

Mamuju - Jajaran Dinas Pemuda dan Olahraga Sulawesi Barat (Dispora Sulbar) melaksanakan Senam Bersama dan Bersih-Bersih di Masjid Baitul Anwar, Kompleks Kantor Gubernur Sulbar, Jumat 2 Februari 2024. Senam Bersama dan Bersih-Bersih ini dilakukan seluruh ASN dan Non ASN Dispora Sulbar. "Jadi sesuai arahan Pj. Gubernur Sulbar dalam rangka peningkatan kesehatan masyarakat dan ASN, maka kita kolaborasikan dengan melaksanakan senam dan bersih-bersih di Masjid Baitul Anwar," kata Kadispora Sulbar, Safaruddin Sanusi DM. Ketua Panitia Pembangunan Masjid Baitul Anwar itu juga mengungkapkan, sesuai surat edaran Pj. Gubernur Sulbar, bahwa setiap hari Jumat dilaksanakan olahraga di masing-masing OPD. "Kita melakukan ini sebagai upaya agar saat memberikan pelayanan kepada masyarakat tetap sehat dan bugar. Dimulai dari jajaran Dispora yang harus bugar dan sehat terlebih dulu," tambahnya. Kegiatan ini akan terus dilakukan dan dikolaborasikan bersama seluruh pengurus Masjid Baitul Anwar. "Bukan hanya kantor dan masjid saja, tapi kedepan akan kita kunjungi layanan-layanan publik lainnya, termasuk tempat panti asuhan," bebernya. Sehingga, apa yang dilakukan ini merupakan bagian daripada arahan Pj. Gubernur Sulbar bahwa kebersihan dan kebersamaan itu penting. "Kebersamaan ini akan kita jaga dan kekompakan terus ditingkatkan. Sekali lagi Dispora akan selalu kompak dalam bekerja," pungkasnya. Selain sebagai tugas Dispora untuk meningkatkan kebersihan dan kesehatan dengan berolahraga. "Ini juga tanggung jawab sebagai Ketua Panitia Pembangunan Masjid Baitul Anwar dalam menjaga dan menerapkan kebersihan," tandasnya. (rls)

Mamuju - Dalam upaya meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana di wilayah Sulawesi Barat (Sulbar), Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Sulbar sukses menyelenggarakan kegiatan Pelatihan Dasar Manajemen Bencana. Acara ini diakhiri dengan penutupan pada Jumat 2 Februari 2024, yang dihadiri Kepala BPSDMD Sulbar, Farid Wajdi. "Program ini juga berkaitan dengan upaya Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrullah, untuk selalu siap sedia dalam menghadapi bencana, dan sekarang ini terimplementasikan dengan melaksanakan Pelatihan Dasar Manajemen Bencana," kata Farid Wajdi. Pelatihan ini akan memantapkan kemampuan ASN khususnya yang terlibat langsung dalam bidang kebencanaan agar lebih dinamik dan agile. "Kita berharap setelah pelatihan ini para peserta juga tetap melakukan peningkatan kompetensi dan menyesuaikan perubahan yang ada agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat," tambahnya. Sebab, lanjut Farid Wajdi, pelayanan tata kelola yang baik akan dilakukan para ASN yang berkompetensi. "Makanya manajemen bencana adalah hal yang perlu dan dibutuhkan dalam setiap aktivitas," ujarnya. Diketahui, pelatihan yang berlangsung selama 44 jam pelajaran ini dimulai pada 29 Januari hingga 2 Februari 2024. Pelatihan Dasar Manajemen Bencana ini merupakan kolaborasi antara BPSDMD Sulbar dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana (Pusdiklat PB) BNPB. Narasumber utama dalam kegiatan ini adalah Marlina Adisty dan Neri Egi Rusmana, keduanya merupakan Widyaiswara dari Pusdiklat PB BNPB. Keberhasilan acara ini tercermin dari antusiasme 40 peserta yang berasal dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) provinsi dan kabupaten di Sulbar. Dalam penutupan kegiatan, Kepala BPSDMD Sulbar menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pelatihan itu. Dia menekankan pentingnya pemahaman masyarakat tentang manajemen bencana sebagai langkah strategis dalam mengurangi dampak bencana dan melindungi nyawa serta harta benda. Acara penutupan ini diakhiri dengan foto bersama sebagai tanda partisipasi dalam mengikuti kegiatan Pelatihan Dasar Manajemen Bencana. "Semoga ilmu yang didapatkan melalui kegiatan ini dapat bermanfaat bagi peserta," harapnya. (rls)

Mamuju - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Sulbar melaksanakan apel akbar di Depan Kantor Pemprov Sulbar Jalan Abdul Malik Pattana Endeng, Jumat 2 Februari 2024. Apel akbar ini dihadiri langsung Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh, Sekprov Muhammad Idris, dan jajaran pejabat Pemprov Sulbar. "Kita menyiapkan Satpol-PP untuk kesiapan Kamtibmas kedepan, karena berkat masukan-masukan dari masyarakat," kata Prof Zudan. Sehingga, peran Satpol-PP kedepan harus ditingkatkan untuk membantu masyarakat Sulbar. "Misalnya masyarakat dikawasannya ada ular atau lebah untuk menjaga agar tidak membahayakan masyarakat," tambahnya. Selain itu, dalam pelaksanaan Pemilu 2024 yang tinggal menghitung hari membantu penyelenggara menyukseskan pesta demokrasi. "Termasuk menjaga unit-unit layanan di Pemprov. Jadi betul-betul berfungsi sebagai satuan polisi pamong praja wilayah Sulbar," ujarnya. Ia berharap pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan lancar, aman dan damai sesuai harapan bersama. "Untuk persiapan Pilpres dan Pileg 2024, tadi sudah saya tugaskan semua Satpol-PP turun ke kabupaten untuk monitor sekaligus melaporkan progres pelaksanaan Pemilu," tandasnya.(rls)

MAMUJU--Dinas Kesehatan Sulawesi Barat (Sulbar) melaksanakan Senam Pagi Bersama sebagai bagian dari upaya mempromosikan gaya hidup sehat dan membangun kekompakan di lingkungan kerja. Kegiatan ini dilaksanakan setiap Jumat pagi di Halaman Depan Kantor Dinas Kesehatan Sulbar. Hadir dalam Senam Pagi Bersama, Sekretaris Dinas Kesehatan Sulbar Mahdiana dan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P), Indahwati Nursyamsi. Sekretaris Dinas Kesehatan Sulbar, Mahdiana menyampaikan, tujuan dari Senam Pagi Bersama adalah untuk mempererat kekompakan dan kekeluargaan di lingkungan dinas. Dia menekankan pentingnya senam sebagai olahraga ringan yang mudah dilakukan dengan manfaat luar biasa bagi kesehatan, seperti melatih gerak tubuh, meningkatkan aliran darah, memperkuat tulang, serta menjaga stamina dan kebugaran tubuh. "Oleh karena itu, kegiatan senam bersama dijadikan sebagai budaya dalam lingkungan Dinas Kesehatan Sulbar," kata Mahdiana, Jumat, 02 Februari 2024. Senam Pagi Bersama ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk memotivasi dan menginspirasi seluruh pegawai Dinas Kesehatan Sulbar serta masyarakat sekitar, untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh melalui gerakan sehat seperti senam. Untuk informasi lebih lanjut tentang kegiatan Senam Pagi Bersama dan upaya-upaya lainnya dalam mempromosikan gaya hidup sehat, dapat menghubungi Dinas Kesehatan Sulbar. (rls)

MAMUJU--Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) melakukan Rapat Rekonsiliasi dan Sinkronisasi Penerimaan Pendapatan Lain-lain Triwulan ke IV Tahun 2023, Rabu 31 Januari 2024. Berlangsung di Ruang Rapat Kantor BPKPD Sulbar, rapat tersebut dibuka Kepala Bidang Pendapatan Daerah BPKPD Sulbar Nuruddin Rachman dan dihadiri Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda dan Para Kolektor OPD serta Tim Rekonsiliasi PAD. Dalam rapat itu, pemaparan materi disampaikan Kepala Bidang Pendapatan Daerah selaku narasumber. Dilanjutkan rekonsiliasi dan sinkronisasi data penerimaan pendapatan lain-lain bersama OPD, pengelola kas daerah dan Bidang Akuntansi dan Pelaporan. Dipandu Analis Keuangan Pusat dan Daerah Syamsul Arifin. Pelaksanaan Rekonsiliasi dan Sinkronisasi Pendapatan Lain-lain Triwulan ke IV Tahun 2023 dilaporkan bahwa seluruh OPD telah menerima penyetoran penerimaan melalui Qris sebagai perwujudan dukungan pelaksanaan Elektronifikasi Tranksaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Dalam sambutannya, Kepala Bidang Pendapatan Daerah BPKPD Sulbar, Nuruddin Rachman menghimbau seluruh OPD pengelola pendapatan lain-lain asli daerah yang sah, untuk mengakselerasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar pengelolaan dilaksanakan secara tertib, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab. "Tidak kalah penting adalah sinergi dan kerja sama yang baik antara BPKPD dan OPD," kata Nuruddin. Hasil Rapat Rekonsiliasi dan Sinkronisasi Penerimaan Pendapatan Lain-lain Triwulan IV Tahun 2023 dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani BPKPD Sulbar dan para OPD Pengelola Pendapatan Lain-lain. Sebelumnya, Kepala BPKPD Sulbar, Masriadi Nadi Atjo menegaskan, seluruh OPD harus melakukan penyetoran penerimaan secara digital yang sudah disiapkan BPKPD Sulbar. "Ini untuk mendukung pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD)," ujar Masriadi. (rls)

MAMUJU--Dalam rangka memastikan akurasi dan kualitas data Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2023, Tim Review Inspektorat Sulbar melaksanakan validasi dan verifikasi, Kamis 1 Februari 2024. Kegiatan ini melibatkan seluruh perangkat daerah lingkup Pemprov Sulbar. Kegiatan ini dilaksanakan di Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Setda Sulbar dan akan berlangsung selama tiga hari yakni tanggal 1, 2 dan 5 Februari 2024. Kepala Biro Pemkesra Setda Sulbar, Arianto mengatakan, proses validasi dan verifikasi yang dilaksanakan secara cermat bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. "Dengan dukungan penuh dari para peserta, diharapkan hasil kegiatan ini dapat menjadi landasan yang kuat bagi perencanaan dan evaluasi kebijakan di Sulbar," kata Arianto. Arianto menekankan, pentingnya kolaborasi antar perangkat daerah untuk mencapai tujuan bersama dalam mewujudkan pemerintahan yang efisien dan responsif. "Kegiatan hari ini berjalan lancar, mencerminkan kerja sama yang baik antar perangkat daerah untuk mendapatkan data dukung LPPD yang valid dan akurat," ujarnya. Sementara, Wakil Penanggung Jawab Tim Review Inspektorat Iskandar mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam keberhasilan kegiatan itu. (rls)

MAMUJU–Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melaksanakan Sosialisasi tentang Program Bantuan Listrik Hemat dan Murah di Hotel Aflah Mamuju, Kamis 1 Februari 2024. Sosialisasi ini diikuti 60 peserta dari pemerintah desa dan kelurahan se-Kabupaten Mamuju serta masyarakat umum. Program Bantuan Listrik Hemat dan Murah bertujuan untuk memperluas akses listrik bagi masyarakat yang belum memiliki akses mandiri atau masih bergantung pada sumber listrik tetangga. Kepala Bidang Ketenagalistrikan Dinas ESDM Sulbar Qomaruddin Kamil (Rury) mewakili Kepala Dinas ESDM Sulbar dalam sambutannya menyampaikan, Program Bantuan Listrik Hemat dan Murah atau listrik gratis, merupakan bagian dari delapan Program Prioritas Pj. Gubernur Sulbar, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, bertujuan utama untuk menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem di Sulbar. “Dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya dalam aspek akses listrik yang hemat dan terjangkau, Dinas ESDM Sulbar menekankan pentingnya program Bantuan Listrik Hemat dan Murah kepada masyarakat dan hari ini kita berkumpul untuk membahas hal tersebut," kata Rury. Pada sosialisasi ini, narasumber dari PT. PLN UP3 Mamuju, Friedo Ginting memaparkan kondisi ketenagalistrikan di Sulbar. Sementara, JF Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Muda Dinas ESDM Sulbar Marwazi Abdullah menjelaskan prosedur persyaratan bantuan pemasangan listrik hemat dan murah. Peserta diberi kesempatan untuk berdiskusi dan bertanya seputar program itu dalam sesi tanya jawab. Banyak pertanyaan-pertanyaan menarik yang muncul dari peserta, terutama pada prosedur pengajuan usulan calon penerima yang dilakukan kepala desa dan lurah. Kepala Bidang Ketenagalistrikan menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam sosialisasi itu. "Semoga informasi yang disampaikan dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dalam pelaksanaan Program Bantuan Listrik Hemat dan Murah di Sulbar," harapnya. (rls)

MAMUJU--Untuk meningkatkan kinerja tenaga Pegawai Tidak Tetap (PTT) di lingkungan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (TPHP), Kepala Dinas TPHP melakukan pertemuan perdana dengan PTT lingkup Dinas TPHP Sulbar, Kamis 1 Februari 2024. Pertemuan tersebut turut dihadiri Kasubag Umum dan Kepegawaian serta jajarannya. Kegiatan itu dilaksanakan untuk mendapatkan arahan sekaligus membahas item-item isi perjanjian kontrak kerja antara Kepala Dinas dan PTT. Dalam arahannya, Kepala Dinas TPHP Sulbar, Syamsul Ma’rif memberi support kepada semua PTT untuk bekerja dengan mengedepankan ketaatan pada semua aturan yang ada. Ia menekankan perlunya mengetahui hak dan kewajiban seorang tenaga kontrak dan aturan aturan yang mengikat sesuai yang tertera pada surat perjanjian kerja. Syamsul Ma’rif mengatakan, penegakan disiplin bagi seluruh PTT menjadi suatu kewajiban. Olehnya, dalam menegakkan disiplin akan dilakukan pemberlakuan punishment sesuai dengan tingkat kesalahan dari masing-masing pegawai. "Yang terpenting adalah ketaatan menjalankan tugas dan kewajiban seorang PTT. Dengan demikian segala bentuk haknya akan dipenuhi oleh pimpian. Kunci sukses dalam organisasi adalah menjalankan tugas dengan jujur dan adil," pungkasnya. Kepala Dinas TPHP Sulbar berharap seluruh PTT dapat menunjukan keaktifan dan kinerjanya lebih giat lagi, agar semua pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Selain melakukan pembinaan, dibuka sesi tanya jawab untuk mendengarkan masukan, saran dan harapan dari PTT dalam meningkatkan kinerja dan disiplin PTT. Pertemuan diakhiri dengan adanya kesepakatan-kesepakatan yang tertuang dalam surat perjanjian kerja antara PTT dengan Kepala Dinas TPHP Sulbar. (rls)

MAMUJU--Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melaksanakan rapat mengenai upaya meningkatkan metode pengumpulan data, kapabilitas, kemampuan dan kompetensi petugas statistik secara virtual melalui zoom meeting, Kamis, 01 Februari 2024. Rapat dilaksanakan dalam rangka mendukung data statistik komoditas perkebunan yang berkualitas. Kegiatan itu dipimpin Kepala Dinas Perkebunan Sulbar Herdin Ismail, dihadiri Kepala Bidang Perbenihan dan Produksi Dinas Perkebunan Sulbar Muliadi, Badan Pusat Statistik (BPS) Sulbar, perwakilan masing-masing dinas kabupaten yang membidangi perkebunan, Mantri Perkebunan masing-masing kabupaten dan THL-PP Perkebunan masing-masing kabupaten. Kepala Dinas Perkebunan Sulbar, Herdin Ismail menekankan, data sektoral perkebunan harus dapat melakukan validasi data dengan mengupgrade data yang saat ini disajikan. "Ini agar data sektoral perkebunan yang disajikan valid dan dapat dipertanggungjawabkan, jangan sampai data sektor perkebunan yang disajikan tidak dapat dipertanggungjawabkan," kata Herdin. Herdin juga mengatakan, mengingat pentingnya data dalam rangka pengembangan suatu daerah, sehingga data yang telah terkumpul saat ini harus memenuhui kriteria valid, handal, mutakhir, objektif dan konsisten. Melalui virtual meeting yang dilaksanakan merupakan upaya Dinas Perkebunan Sulbar dalam melakukan perbaikan dan upgradeting data, agar data yang telah disajikan dapat terdistribusi dari tingkat nasional hingga ketingkat terendah ke tingkat desa dan kelompok tani. Pada kegiatan itu, Perwakilan BPS Sulbar Nur Bakti menyarankan, dalam upaya perbaikan data Dinas Perkebunan Sulbar dapat melakukan kegiatan pelatihan terhadap petugas-petugas pengumpul data yang ada di tingkat desa hingga kabupaten, agar dapat menghasilkan data yang akurat dan disepakati sesuai dengan standar data. “Melakukan pendataan agar data itu akurat, karena konsepnya harus disepakati sesuai standar data, tentunya dengan itu perlu dilakukan pelatihan," ungkap Nur Bakti. Sementara, Kepala Bidang Perbenihan dan Produksi Muliadi menyampaikan, kedepannya data yang telah tersaji saat ini akan dilakukan evaluasi dan upgradeting, melalui pelatihan metode pengambilan data dari tingkat kelompok hingga tingkat kabupaten dan selanjutnya dapat disinkronisasikan di provinsi, untuk melakukan penetapan angka tetap yang nantinya akan disinkronisaikan di tingkat…