Majene--Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi Barat (Perkim Sulbar) Syaharuddin didampingi Kepala Bidang Perumahan Asrul, melakukan Konsolidasi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majene terkait Proses Hibah Aset Tanah dan Rumah beserta Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) bagi Korban Bencana di Desa Kabiraan, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene, Selasa 6 Februari 2024. Kepala Dinas Perkim Sulbar, Syaharuddin mengatakan, konsolidasi terkait hibah tersebut diterima langsung Wakil Bupati Majene Arismunandar didampingi Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Majene Rima. “Konsolidasi yang kami lakukan Selasa (6 Februari red.) karena kami ingin melakukan percepatan proses hibah aset untuk Pemkab Majene berupa tanah dan rumah yang dilengkapi fasilitas PSU yang telah kami bangun untuk masyarakat korban bencana di Desa Kabiraan yang sampai hari ini masih tercatat sebagai aset Pemprov Sulbar,” kata Syaharuddin, saat ditemui setelah melakukan lawatannya di Majene, Kamis 8 Februari 2024. Ditemui di tempat yang sama, Kepala Bidang Perumahan Dinas Perkim Sulbar, Asrul menyampaikan, dalam melakukan proses hibah ada beberapa syarat administrasi yang harus dilengkapi oleh Pemkab Majene. “Kami juga menyampaikan kepada Pemkab Majene agar segera membuat surat permintaan hibah kepada Pemprov Sulbar, dalam hal ini gubernur untuk dijadikan dasar atau syarat pembuatan hibah nantinya,” ucap Asrul. “Jika surat permintaan hibah itu sudah ada, proses hibahnya akan segera kami laksanakan," sambungnya. Sebelumnya, Dinas Perkim Sulbar telah melakukan pembangunan rumah bagi korban bencana di Desa Kabiraan, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene sebanyak 24 unit, yang dilengkapi dengan PSU berupa rabat beton, drainase, talud, dan penyediaan air bersih dengan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Dearah (APBD) Tahun 2022 dan 2023. Serah terima penggunaannya kepada masyarakat yang terdampak becana telah dilakukan pada Desember 2023, namun belum menghibahkannya kepada Pemkab Majene. (rls)

Mamuju--Seiring dengan kemajuan teknologi informasi, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Sulawesi Barat (Sulbar) menyadari pentingnya mengoptimalkan dan meningkatkan sistem penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang telah ada. Oleh karena itu, pengembangan dan re-engineering aplikasi penerimaan ini menjadi prioritas untuk menghadirkan layanan yang lebih baik, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kepala BPKPD Sulbar, Masriadi Nadi Atjo dalam komitmennya memberikan pelayanan prima kepada masyarakat wajib pajak telah mengembangkan Aplikasi terbarukan. BPKPD Sulbar melalui Bidang Perencanaan Pendapatan dan Teknologi Informasi mengembangkan aplikasi SIMOTO yang merupakan aplikasi real-time penerimaan pendapatan pajak daerah yang berfokus pada penerimaan PKB dan BBNKB yang termonitor dari 6 (enam) Samsat Se-Sulbar. Aplikasi SIMOTO merupakan aplikasi berbasis Web, yang dapat diakses melalui berbagai perangkat mobile, dekstop dan tablet, dapat dijalankan diberbagai Operasi Sistem (OS) seperti Windows, Linux dan Mac dan lainnya, serta dapat diakses kapan dan dimanapun asalkan terhubung dengan jaringan internet Kepala BPKPD Sulbar menyampaikan, selain untuk memonitor seluruh penerimaan secara real time dari 6 (enam) UPTD PPRD se-Sulbar, Aplikasi SIMOTO juga dapat memberikan infomasi kepada masyarakat atau wajib pajak mengenai informasi jumlah pajak kerndaraan, jatuh tempo dan infomasi lainnya yang dibutuhkan, yang dapat diakses kapan dan dimana saja. BPKPD Sulbar, juga telah meluncurkan Website BPKPD Sulbar versi yang baru dimana melalui Website ini bisa mengakses pengecekan informasi tentang pajak kendaraan dan informasi layanan samsat terdekat dari lokasi anda. Pelayanan bukan hanya dalam bentuk pembayaran pajak kendaraan, tetapi juga pelayanan dalam memberi informasi yang cepat dan akurat. Di dalam Website BPKPD Sulbar ini tidak hanya melihat informasi seluruh kegiatan BPKPD, tetapi juga informasi pajak kendaraan dan informasi layanan samsat terdekat dari lokasi anda. Kepala BPKPD Sulbar mengungkapkan, masyarakat dapat dengan mudah melakukan pengecekan nomor kendaraan secara online. "Ini bisa dilakukan tanpa harus repot untuk ke samsat, asalkan terhubung dengan…

MAMUJU - Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh diwakili Kadis Kominfopers Mustari Mula menghadiri peringatan hari pers yang dilaksanakan Ikatan Jurnalis Sulbar (IJS) di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, Jumat, , 9 Februari 2024. Dalam dialog tersebut turut hadir juga Kabid Dokter Polda Sulbar AKBP DR Dr Mauluddin, Kadis Pemuda dan Olahraga Sulbar Safaruddin Sanusi DM, Komisioner KPU Mamuju Sudirman Samuel, mantan Komisioner KPU Sulbar Adi Arwan dan para tamu undangan lainnya. Dialog Publik ini mengangkat tema ” Menggawal Demokrasi menuju Pemilu Damai 2024 bersama Insan Pers Sulawesi Barat”. Kadis Kominfo Sulbar Mustari Mula mengatakan, di peringatan Hari Pers Nasional (HPN) ke 78 Tahun, ia berharap agar Pers dan pemerintah selalu menjalin kemitraan dalam menyajikan pemberitaan yang akurat. "Pak Gubernur tidak sempat hadir karena lagi ada tugas penting yang tidak bisa ditunda dan memerintahkan kepada saya untuk mewakili. harapan kami di HPN Tahun ini, semoga Pers selalu dapat memberikan dan menyajikan Informasi yang akurat dan terpercaya di kalangan masyarakat," kata Mustari. Sedangkan, Ketua IJS Irham Azis mengungkapkan kegiatan HPN kali ini dikemas secara sederhana yang bekerjasama dengan Pemprov Sulbar dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan dalam melaksanakan pasar murah. "Kita juga kerjasama Bid Dokkes Polda Sulbar dalam pelayanan pemeriksaan kesehatan gratis yang diperuntukan bagi masyarakat yang ingin mendapatkan pangan murah dan pemeriksaan kesehatan," tandasnya.(rls)

MAMUJU--Usai Asistensi Pra-Evaluasi Kinerja Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Triwulan ke III yang dilaksanakan secara virtual pada Rabu (7/2/2024), Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana mengungkapkan banyak tanggapan dan masukan yang diberikan oleh Tim Evaluator Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kepada Tim Penyusun Laporan. “Dalam pra-evaluasi ini, Tim Evaluator menjelaskan rincian poin – poin yang perlu ditambahkan untuk setiap aspek dan indikator yang harus dimuat dalam laporan,” ungkap Junda Maulana. Junda Maulana yang juga selaku Ketua Tim Penyusunan Laporan Kinerja Pj. Gubernur Sulbar menyebut salah satunya terkait inflasi. “Kita diminta menggambarkan trend kenaikan harga dan menganalisis data komoditas penyebab inflasi, serta merincikan langkah konkret yang telah dilakukan,” ucapnya. “Kemudian konsep, program dan kegiatan dalam RPJPD Tahun 2025 – 2045 yang memperkuat hasil evaluasi RPJPD periode sebelumnya, khususnya target layanan dasar yang belum tercapai," sambungnya. Lebih lanjut, Junda menyampaikan, tim penyusun juga diminta penggambaran konkret mengenai rencana penataan dan penyelesaian tenaga non ASN. Begitu pula, penyederhanaan struktur organisasi, penyederhanaan jabatan dan penerapan penyesuaian sistem kerja. “Kemudian terkait pemilu, tim evaluator menanyakan dasar dan bagaimana pengalokasian anggaran pemilu, serta penjelasan terkait koordinasi penyelenggaraannya. Mulai dari sosialisasi netralitas ASN, daftar pemilih, hingga pengecekan logistik," katanya melanjutkan penjelasan. “Untuk aspek Kesehatan, mencakup beberapa hal, termasuk detail Jumlah Intervensi dan Jumlah Sembuh Balita Underweight, Stunting, Gizi Kurang, dan Gizi Buruk, verifikasi data peserta BPJS, hingga hasil atau dampak dari upaya layanan kesehatan di rumah sakit,” ucap Junda. Bahasan lainnya yang disebutkan juga terkait pengelolaan pajak daerah, penggunaan produk dalam negeri, Reformasi Birokrasi, MCP terkait penanganan korupsi, penyusunan dan validasi KLHS RDTR, serta regulasi terkait pengelolaan sampah. “Semua tanggapan dan masukan telah dicatat oleh tim dan masih ada beberapa data yang harus dilengkapi oleh masing – masing OPD terkait,” tambahnya. Selanjutnya, Junda menyampaikan telah meminta masing - masing Perangkat Daerah melengkapi datanya sebagai tindak lanjut dari hasil…

Mamuju - Aparatur Sipil Negara (ASN) zaman sekarang dituntut untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, untuk itu perlu menjaga kesehatan utamanya pada kesehatan tulang dan sendi agar tidak cepat diserang pengapuran atau osteoporosis, menjaga tubuh tetap sehat agar mampu beraktivitas di area layanan masyarakat. Aparat yang sehat menjadi prasyarat utama untuk meningkatkan Performa Pelayanan kepada masyarakat. Desain-desain layanan yang berdampak akan lahir dari pikiran yang sehat, pikiran yang sehat berada pada tubuh yang sehat, tubuh yang sehat apabila mampu menjaga asupan gizi seimbang. Demikianlah intisari dari jalannya Webinar ASN Kretif Seri 36 yang digelar oleh BPSDM Sulbar yang dipandu Moderator Sahabuddin, Widyaiswara Ahli Madya BPSDM Sulbar, Rabu, 7 Februari 2024 melalui flatform zoom meeting. Webinar yang bertema kesehatan ini, membahas topik gizi seimbang untuk menjaga peradangan sendi dengan menampilkan dua narasumber pada bidanganya yaitu dr. Helmiyadi Kuswardhana dan dr. Karmila. Narasumber pertama, dr. Helmiyadi Kuswardhana (Dokter Spesialis Orthopedi dan Traumatologi) menyebutkan bahwa manusia memiliki 206 tulang dan 230 sendi, terdiri dari sendi penopang dan sendi non penopang tubuh, sendi yang terus menghasilkan cairan sinovial disebut sebagai sendi yang sehat. Penyakit degeneratif atau pengapuran sendi ini disebabkan karena kurangnya hormon atau kadar estrogen yang mengakibatkan rasa tidak nyaman atau rasa sakit pada sendi, terutama pada saat melakukan pergerakan, nyeri pada sendi tidak selamanya disebabkan oleh asam urat tetapi bisa juga disebabkan oleh pengapuran pada sendi. "Penyakit osteoartritis merupakan penyakit yang mengakibatkan kerusakan pada sendi yang telah memasuki masa kronik, hal ini disebabkan karena adanya perlunakan kartilago pada sendi yang progresif, dan pertumbuhan cartilago atau tulang baru di tepi persendian dan kapsula fibrosa," kata dr. Helmiyadi. Ia menambahkan, osteoartritis ini bisa dirasakan pada usia di atas 40 tahun dan biasanya penyakit ini cenderung ke perempuan karena adanya perubahan hormon estrogen terutama setelah masa menopause. "Osteoporosis ini bisa terjadi pada semua sendi…

MAJENE--Selang sehari setelah mendampingi Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Syaharuddin berkosolidasi dengan Pemerintah Kabupaten Majene terkait Identifikasi Penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU), Kepala Bidang Permukiman Reski Ridwan bertolak ke titik lokasi Identifikasi Perencanaan Penyediaan PSU untuk wilayah Kabupaten Majene, Rabu 7 Februari 2024. Ditemui di titik lokasi identifikasi, Kepala Bidang Permukiman Reski Ridwan menjelaskan, untuk Wiayah Kabupaten Majene ada tiga desa dilakukan pengidentifikasian. “Ada tiga desa yang kami sambangi hari ini (Rabu red.), yaitu Desa Salabose, Kecamatan Banggae dan Desa Ulidang, Kecamatan Tammero’do untuk pembangunan rabat beton serta Desa Pangaliali, Kecamatan Banggae untuk penyediaan air bersih,” kata Reski. Reski mengatakan, mengidentifikasi penyediaan PSU permukiman terhadap usulan masyarakat harus dilakukan secara cermat agar pada saat pelaksaan perencanaan konstruksi dapat berjalan dengan lancar. "Yang paling penting asas manfaat benar–benar dapat dinikmati oleh masyarakat,” ucapnya. Mengidentifikasi lokasi Penyediaan PSU bertujuan menyesuaikan usulan kebutuhan masyarakat dengan yang ada di lapangan serta tidak lupa memperhatikan batas kewenangan penanganan PSU yang nantinya akan diharmonisasikan dengan pemerintah kabupaten. “Harapan kami, semoga kami pemerintah provinsi dapat berkolaborasi dengan pemerintah kabupaten untuk menyempurnakan penyediaan fasilitas–fasilitas yang dibutuhkan masyarakat, sejalan dengan arahan Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh bahwa tanggung jawab membahagiakan masyarakat ada dipundak kita,” pungkas. (rls)

MAMUJU-- Tim Penyusun Laporan Kinerja Pj. Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) mengikuti Asistensi Pra Evaluasi Kinerja Penjabat (Pj.) Gubernur Sulbar Triwulan ke III bersama Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Rabu (7/2/2024). Dilaksanakan secara virtual, Tim Penyusun Laporan Kinerja Pj. Gubernur Sulbar mengikuti Asistensi ini dari Ruang Rapat Kantor Bapperida Sulbar. Pada asistensi ini masing – masing tim evaluator memberi tanggapan dan masukan untuk perbaikan laporan evaluasi kinerja Pj. Gubernur Sulbar. “Masih ada beberapa data yang harus dilengkapi. Untuk itu, tindak lanjut dari hasil pra evaluasi ini disampaikan ke Bapperida paling lambat Senin (12/2/2024) harus sudah masuk semua datanya,” kata Junda Maulana selaku Ketua Tim Penyusun. Kepala Bapperida Sulbar, Junda menyampaikan, pra evaluasi itu bertujuan untuk mematangkan laporan evaluasi kinerja Pj. Gubernur Sulbar Triwulan III, sehingga mendapat tanggapan dan masukan para tim evaluator. Sesuai dengan isi surat Inspektur Jenderal Kemendagri RI Nomor 800.1.14/109/IJ Tanggal 9 Januari 2024, Kemendagri akan melaksanakan evaluasi kinerja atas pelaksanaan tugas Pj. Gubernur Sulbar, Prof. Zudan Arif Fakrulloh untuk Triwulan III. Rencananya dijadwalkan pada Selasa, 20 Februari 2024 mendatang. Untuk diketahui, terdapat 10 aspek indikator prioritas yang harus dipaparkan oleh Pj. Gubernur Sulbar yaitu inflasi, stunting, BUMD, layanan publik, pengangguran, kemiskinan ekstrem, Kesehatan, penyerapan anggaran, kegiatan unggulan dan perizinan. Ini sebagai evaluasi tindak lanjut atas implementasi arahan Presiden RI. (rls)

MAMUJU--Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) sedang mempersiapkan penilaian tahap II Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2024 Tingkat Provinsi Sulbar. Sesuai dengan arahan Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana, rencananya Penilaian PPD ini akan dirangkaikan dengan Forum Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, yang sebelumnya dikenal sebagai Forum Bappeda. “Rencananya kedua kegiatan ini akan kita agendakan pada Kamis-Jumat pekan depan, yaitu tanggal 15 sampai 16 Februari,” beber Junda, Kamis (8/2/2024). Menurut Kepala Bapperida Sulbar, pelaksanaan kedua kegiatan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan dan menguatkan koordinasi, sinergitas, dan harmonisasi antara Pemerintah Provinsi Sulbar dengan 6 (enam) Pemerintah Kabupaten Se-Sulbar. Sebelumnya, untuk menyiapkan kedua agenda tahunan tersebut, Sekretaris Bapperida Sulbar, Muh. Darwis Damir telah menggelar rapat bersama tim pelaksana kegiatan pada Rabu, (7/2/2024) di ruang kerjanya. Selain membahas waktu dan tempat, dibahas pula susunan agenda kegiatan serta narasumber yang akan dihadirkan. (rls)

MAMUJU--Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Mohammad Ali Chandra didampingi Sekretaris Dinas ESDM Sulbar Iwan Nugraha, menerima kunjungan Tim Survei PT. Teknology Geophysical Service (TGS), Selasa 6 Februari 2024. Tim Survei PT. TGS bekerjasama Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Kementerian ESDM, berencana melakukan survei umum seismik laut 2D di lepas Pantai Sulbar. Kepala Dinas ESDM Sulbar, Mohammad Ali Chandra mengatakan, kehadiran PT. TGS di Sulbar suatu hal yang patut disyukuri. "Kita semua berharap ada kabar baik dari hasil survei dengan penemuan cadangan migas baru di lepas Pantai Sulbar," ucap Ali Chandra. Kepala Dinas ESDM Sulbar mengingatkan Tim Survei PT. TGS untuk tetap berkoordinasi dengan instansi terkait baik di provinsi maupun kabupaten pada setiap tahapan kegiatan survei. "Koordinasi harus terus dilakukan, sebab tidak dipungkiri dalam kegiatan survei seismik tersebut ada potensi bersinggungan dengan masyarakat, yang akan mendapatkan dampak langsung saat dilaksanakan kegiatan itu," tegas Ali Chandra. Sementara, Public Relation PT. TGS, Hidayatollah menyampaikan, tujuan survei umum seismik yaitu dalam rangka mempercepat penemuan cadangan-cadangan migas baru untuk menambah daya tarik investor sektor hulu migas di Sulbar. "Seperti diketahui survei seismik, rangkaian awal dalam kegiatan industri migas. Hal ini sangat penting dikarenakan keberhasilannya akan menentukan kegiatan selanjutnya. Selain itu, hasil dari pemetaan bawah tanah ini bisa saja menjadi awal dibuatnya sumur minyak produksi," kata Hidayatollah. Hidayatollah menjelaskan, sebelum melakukan survei yang direncanakan pada awal Maret 2024, PT. TGS akan melakukan sosialisasi di Mamuju dengan mengundang pemerintah kabupaten yang akan dilintasi kapal survei, yaitu Kabupaten Polman, Majene, Mamuju, Mamuju Tengah dan Pasangkayu. Selain sosialisasi di tingkat provinsi, PT. TGS juga akan melaksanakan sosialisasi di tingkat kabupaten yang akan mengikuti sertakan masyarakat yang berpotensi terkena dampak kegiatan survei tersebut. "Diperkirakan survey akan berakhir pada Desember 2024," ujarnya. (rls)

MAMUJU- Kepala Bidang Energi Andi Rahmat, mewakili Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulawesi Barat (Sulbar) membuka kegiatan Diseminasi Publik Hasil Studi Based Line Survey serta Studi Literatur dan Tinjauan Kebijakan Energi Terbarukan, yang diselenggarakan di Aula Unimaju, baru-baru ini. Dalam kegiatan tersebut Kepala Bidang Energi Andi Rahmat menyampaikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar telah menyusun Recana Umum Energi Daerah dan telah disahkan melalui Perda No 2 Tahun 2021 tentang Rencana Umum Energi Daerah, dalam rangka merumuskan kebijakan energi daerah yang berkeadilan, berkelanjutan, optimal dan terpadu serta selaras dengan kebijakan energi nasional dan kebutuhan daerah. Pada kegiatan itu, penelitian pertama disampaikan terkait laporan base line survey pendapat dan pengetahuan kepada pemangku kepentingan dalam pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) di Sulawesi Selatan (Sulsel) dan Sulbar oleh Peneliti Kopel Sri Prilmayanti, yang juga Dosen Nobel. Penelitian ini mengelaborasi tingkat pengetahuan, pendapat dan partisipasi masyarakat terhadap implementasi EBT di Sulbar, ditemukan bahwasanya pengetahuan, pendapat dan partisipasi masyarakat masih tergolong rendah. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan sinergi antar pemangku kebijakan dalam akuntabilitas dan transparansi informasi mengenai kebijakan Rencana Umum Energi Daerah (RUED). Penelitian kedua terkait memfasilitasi keterlibatan pemangku kepentingan dalam implementasi kebijakan RUED, untuk mendukung pengurangan emisi di Sulbar yang disampaikan oleh Dewi Fortuna Sam. Penelitian ini membahas pelaksanaan translasi RUEN ke RUED dalam Integrasi RPD dan Pendanaan APBD untuk mendukung pengurangan emisi. Integrasi RUEN ke RUED sudah sangat baik terlebih lagi Sulbar sudah memiliki Pergub pelaksaanaan RUED, dalam RPD Sulbar Tahun 2023-2026. Penurunan Emisi GRK tertuang pada tujuan ke 3 dengan indikator kinerja presentase penurunan emisi gas rumah kaca. Disampaikan juga strategi program pengelolaan EBT berupa persentase penurunan emisi GRK pada tahun 2023 dengan targert 4.04 persen, dengan kebutuhan pendanaan sebesar Rp. 1.090.942.874,00, untuk tahun 2024 dengan target 4,08 persen dibutuhkan dana Rp. 4.158.366.937. Tahun 2025 dengan target 4,12 persen dibutuhkan dana…