Mamuju - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Sulbar melaksanakan apel akbar di Depan Kantor Pemprov Sulbar Jalan Abdul Malik Pattana Endeng, Jumat 2 Februari 2024. Apel akbar ini dihadiri langsung Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh, Sekprov Muhammad Idris, dan jajaran pejabat Pemprov Sulbar. "Kita menyiapkan Satpol-PP untuk kesiapan Kamtibmas kedepan, karena berkat masukan-masukan dari masyarakat," kata Prof Zudan. Sehingga, peran Satpol-PP kedepan harus ditingkatkan untuk membantu masyarakat Sulbar. "Misalnya masyarakat dikawasannya ada ular atau lebah untuk menjaga agar tidak membahayakan masyarakat," tambahnya. Selain itu, dalam pelaksanaan Pemilu 2024 yang tinggal menghitung hari membantu penyelenggara menyukseskan pesta demokrasi. "Termasuk menjaga unit-unit layanan di Pemprov. Jadi betul-betul berfungsi sebagai satuan polisi pamong praja wilayah Sulbar," ujarnya. Ia berharap pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan lancar, aman dan damai sesuai harapan bersama. "Untuk persiapan Pilpres dan Pileg 2024, tadi sudah saya tugaskan semua Satpol-PP turun ke kabupaten untuk monitor sekaligus melaporkan progres pelaksanaan Pemilu," tandasnya.(rls)

MAMUJU--Dinas Kesehatan Sulawesi Barat (Sulbar) melaksanakan Senam Pagi Bersama sebagai bagian dari upaya mempromosikan gaya hidup sehat dan membangun kekompakan di lingkungan kerja. Kegiatan ini dilaksanakan setiap Jumat pagi di Halaman Depan Kantor Dinas Kesehatan Sulbar. Hadir dalam Senam Pagi Bersama, Sekretaris Dinas Kesehatan Sulbar Mahdiana dan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P), Indahwati Nursyamsi. Sekretaris Dinas Kesehatan Sulbar, Mahdiana menyampaikan, tujuan dari Senam Pagi Bersama adalah untuk mempererat kekompakan dan kekeluargaan di lingkungan dinas. Dia menekankan pentingnya senam sebagai olahraga ringan yang mudah dilakukan dengan manfaat luar biasa bagi kesehatan, seperti melatih gerak tubuh, meningkatkan aliran darah, memperkuat tulang, serta menjaga stamina dan kebugaran tubuh. "Oleh karena itu, kegiatan senam bersama dijadikan sebagai budaya dalam lingkungan Dinas Kesehatan Sulbar," kata Mahdiana, Jumat, 02 Februari 2024. Senam Pagi Bersama ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk memotivasi dan menginspirasi seluruh pegawai Dinas Kesehatan Sulbar serta masyarakat sekitar, untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh melalui gerakan sehat seperti senam. Untuk informasi lebih lanjut tentang kegiatan Senam Pagi Bersama dan upaya-upaya lainnya dalam mempromosikan gaya hidup sehat, dapat menghubungi Dinas Kesehatan Sulbar. (rls)

MAMUJU--Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) melakukan Rapat Rekonsiliasi dan Sinkronisasi Penerimaan Pendapatan Lain-lain Triwulan ke IV Tahun 2023, Rabu 31 Januari 2024. Berlangsung di Ruang Rapat Kantor BPKPD Sulbar, rapat tersebut dibuka Kepala Bidang Pendapatan Daerah BPKPD Sulbar Nuruddin Rachman dan dihadiri Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda dan Para Kolektor OPD serta Tim Rekonsiliasi PAD. Dalam rapat itu, pemaparan materi disampaikan Kepala Bidang Pendapatan Daerah selaku narasumber. Dilanjutkan rekonsiliasi dan sinkronisasi data penerimaan pendapatan lain-lain bersama OPD, pengelola kas daerah dan Bidang Akuntansi dan Pelaporan. Dipandu Analis Keuangan Pusat dan Daerah Syamsul Arifin. Pelaksanaan Rekonsiliasi dan Sinkronisasi Pendapatan Lain-lain Triwulan ke IV Tahun 2023 dilaporkan bahwa seluruh OPD telah menerima penyetoran penerimaan melalui Qris sebagai perwujudan dukungan pelaksanaan Elektronifikasi Tranksaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Dalam sambutannya, Kepala Bidang Pendapatan Daerah BPKPD Sulbar, Nuruddin Rachman menghimbau seluruh OPD pengelola pendapatan lain-lain asli daerah yang sah, untuk mengakselerasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar pengelolaan dilaksanakan secara tertib, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab. "Tidak kalah penting adalah sinergi dan kerja sama yang baik antara BPKPD dan OPD," kata Nuruddin. Hasil Rapat Rekonsiliasi dan Sinkronisasi Penerimaan Pendapatan Lain-lain Triwulan IV Tahun 2023 dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani BPKPD Sulbar dan para OPD Pengelola Pendapatan Lain-lain. Sebelumnya, Kepala BPKPD Sulbar, Masriadi Nadi Atjo menegaskan, seluruh OPD harus melakukan penyetoran penerimaan secara digital yang sudah disiapkan BPKPD Sulbar. "Ini untuk mendukung pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD)," ujar Masriadi. (rls)

MAMUJU--Dalam rangka memastikan akurasi dan kualitas data Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2023, Tim Review Inspektorat Sulbar melaksanakan validasi dan verifikasi, Kamis 1 Februari 2024. Kegiatan ini melibatkan seluruh perangkat daerah lingkup Pemprov Sulbar. Kegiatan ini dilaksanakan di Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Setda Sulbar dan akan berlangsung selama tiga hari yakni tanggal 1, 2 dan 5 Februari 2024. Kepala Biro Pemkesra Setda Sulbar, Arianto mengatakan, proses validasi dan verifikasi yang dilaksanakan secara cermat bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. "Dengan dukungan penuh dari para peserta, diharapkan hasil kegiatan ini dapat menjadi landasan yang kuat bagi perencanaan dan evaluasi kebijakan di Sulbar," kata Arianto. Arianto menekankan, pentingnya kolaborasi antar perangkat daerah untuk mencapai tujuan bersama dalam mewujudkan pemerintahan yang efisien dan responsif. "Kegiatan hari ini berjalan lancar, mencerminkan kerja sama yang baik antar perangkat daerah untuk mendapatkan data dukung LPPD yang valid dan akurat," ujarnya. Sementara, Wakil Penanggung Jawab Tim Review Inspektorat Iskandar mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam keberhasilan kegiatan itu. (rls)

MAMUJU–Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melaksanakan Sosialisasi tentang Program Bantuan Listrik Hemat dan Murah di Hotel Aflah Mamuju, Kamis 1 Februari 2024. Sosialisasi ini diikuti 60 peserta dari pemerintah desa dan kelurahan se-Kabupaten Mamuju serta masyarakat umum. Program Bantuan Listrik Hemat dan Murah bertujuan untuk memperluas akses listrik bagi masyarakat yang belum memiliki akses mandiri atau masih bergantung pada sumber listrik tetangga. Kepala Bidang Ketenagalistrikan Dinas ESDM Sulbar Qomaruddin Kamil (Rury) mewakili Kepala Dinas ESDM Sulbar dalam sambutannya menyampaikan, Program Bantuan Listrik Hemat dan Murah atau listrik gratis, merupakan bagian dari delapan Program Prioritas Pj. Gubernur Sulbar, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, bertujuan utama untuk menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem di Sulbar. “Dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya dalam aspek akses listrik yang hemat dan terjangkau, Dinas ESDM Sulbar menekankan pentingnya program Bantuan Listrik Hemat dan Murah kepada masyarakat dan hari ini kita berkumpul untuk membahas hal tersebut," kata Rury. Pada sosialisasi ini, narasumber dari PT. PLN UP3 Mamuju, Friedo Ginting memaparkan kondisi ketenagalistrikan di Sulbar. Sementara, JF Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Muda Dinas ESDM Sulbar Marwazi Abdullah menjelaskan prosedur persyaratan bantuan pemasangan listrik hemat dan murah. Peserta diberi kesempatan untuk berdiskusi dan bertanya seputar program itu dalam sesi tanya jawab. Banyak pertanyaan-pertanyaan menarik yang muncul dari peserta, terutama pada prosedur pengajuan usulan calon penerima yang dilakukan kepala desa dan lurah. Kepala Bidang Ketenagalistrikan menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam sosialisasi itu. "Semoga informasi yang disampaikan dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dalam pelaksanaan Program Bantuan Listrik Hemat dan Murah di Sulbar," harapnya. (rls)

MAMUJU--Untuk meningkatkan kinerja tenaga Pegawai Tidak Tetap (PTT) di lingkungan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (TPHP), Kepala Dinas TPHP melakukan pertemuan perdana dengan PTT lingkup Dinas TPHP Sulbar, Kamis 1 Februari 2024. Pertemuan tersebut turut dihadiri Kasubag Umum dan Kepegawaian serta jajarannya. Kegiatan itu dilaksanakan untuk mendapatkan arahan sekaligus membahas item-item isi perjanjian kontrak kerja antara Kepala Dinas dan PTT. Dalam arahannya, Kepala Dinas TPHP Sulbar, Syamsul Ma’rif memberi support kepada semua PTT untuk bekerja dengan mengedepankan ketaatan pada semua aturan yang ada. Ia menekankan perlunya mengetahui hak dan kewajiban seorang tenaga kontrak dan aturan aturan yang mengikat sesuai yang tertera pada surat perjanjian kerja. Syamsul Ma’rif mengatakan, penegakan disiplin bagi seluruh PTT menjadi suatu kewajiban. Olehnya, dalam menegakkan disiplin akan dilakukan pemberlakuan punishment sesuai dengan tingkat kesalahan dari masing-masing pegawai. "Yang terpenting adalah ketaatan menjalankan tugas dan kewajiban seorang PTT. Dengan demikian segala bentuk haknya akan dipenuhi oleh pimpian. Kunci sukses dalam organisasi adalah menjalankan tugas dengan jujur dan adil," pungkasnya. Kepala Dinas TPHP Sulbar berharap seluruh PTT dapat menunjukan keaktifan dan kinerjanya lebih giat lagi, agar semua pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Selain melakukan pembinaan, dibuka sesi tanya jawab untuk mendengarkan masukan, saran dan harapan dari PTT dalam meningkatkan kinerja dan disiplin PTT. Pertemuan diakhiri dengan adanya kesepakatan-kesepakatan yang tertuang dalam surat perjanjian kerja antara PTT dengan Kepala Dinas TPHP Sulbar. (rls)

MAMUJU--Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melaksanakan rapat mengenai upaya meningkatkan metode pengumpulan data, kapabilitas, kemampuan dan kompetensi petugas statistik secara virtual melalui zoom meeting, Kamis, 01 Februari 2024. Rapat dilaksanakan dalam rangka mendukung data statistik komoditas perkebunan yang berkualitas. Kegiatan itu dipimpin Kepala Dinas Perkebunan Sulbar Herdin Ismail, dihadiri Kepala Bidang Perbenihan dan Produksi Dinas Perkebunan Sulbar Muliadi, Badan Pusat Statistik (BPS) Sulbar, perwakilan masing-masing dinas kabupaten yang membidangi perkebunan, Mantri Perkebunan masing-masing kabupaten dan THL-PP Perkebunan masing-masing kabupaten. Kepala Dinas Perkebunan Sulbar, Herdin Ismail menekankan, data sektoral perkebunan harus dapat melakukan validasi data dengan mengupgrade data yang saat ini disajikan. "Ini agar data sektoral perkebunan yang disajikan valid dan dapat dipertanggungjawabkan, jangan sampai data sektor perkebunan yang disajikan tidak dapat dipertanggungjawabkan," kata Herdin. Herdin juga mengatakan, mengingat pentingnya data dalam rangka pengembangan suatu daerah, sehingga data yang telah terkumpul saat ini harus memenuhui kriteria valid, handal, mutakhir, objektif dan konsisten. Melalui virtual meeting yang dilaksanakan merupakan upaya Dinas Perkebunan Sulbar dalam melakukan perbaikan dan upgradeting data, agar data yang telah disajikan dapat terdistribusi dari tingkat nasional hingga ketingkat terendah ke tingkat desa dan kelompok tani. Pada kegiatan itu, Perwakilan BPS Sulbar Nur Bakti menyarankan, dalam upaya perbaikan data Dinas Perkebunan Sulbar dapat melakukan kegiatan pelatihan terhadap petugas-petugas pengumpul data yang ada di tingkat desa hingga kabupaten, agar dapat menghasilkan data yang akurat dan disepakati sesuai dengan standar data. “Melakukan pendataan agar data itu akurat, karena konsepnya harus disepakati sesuai standar data, tentunya dengan itu perlu dilakukan pelatihan," ungkap Nur Bakti. Sementara, Kepala Bidang Perbenihan dan Produksi Muliadi menyampaikan, kedepannya data yang telah tersaji saat ini akan dilakukan evaluasi dan upgradeting, melalui pelatihan metode pengambilan data dari tingkat kelompok hingga tingkat kabupaten dan selanjutnya dapat disinkronisasikan di provinsi, untuk melakukan penetapan angka tetap yang nantinya akan disinkronisaikan di tingkat…

MAMUJU--Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), melalui Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah melakukan Rekonsiliasi Laporan Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulbar, Selasa 30 Januari 2024. Dalam rangka percepatan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), walaupun terbilang sedikit lambat rekon laporan keuangan SKPD sesuai jadwal yang telah dikeluarkan oleh Kepala BPKPD Sulbar pada tanggal 17-22 Januari 2024, namun Tim Penyusun Laporan Keuangan Bidang Akuntansi tetap melayani dengan maksimal SKPD dimaksud, karena diketahui bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan salah satu SKPD yang memiliki kompleksitas akun yang harus di rekon karena anggaran yang cukup besar dan membawahi beberapa sekolah menengah keatas yang berjumlah 149 sekolah di seluruh kabupaten se Sulbar. Dalam rangka percepatan penyerahan LKPD Provinsi Sulbar ke BPK RI Perwakilan Sulbar yaitu sebelum tanggal 31 Maret 2024, Kepala BPKPD Sulbar Masriadi Nadi Atjo mengharapkan agar penyerahan dan penyampaian LKPD tersebut ke Inspektorat Sulbar untuk dilakukan reviu dapat dilakukan lebih cepat yaitu minggu kedua di Februari 2024. “Harapannya kami dari BPKPD minggu kedua Februari 2024 ini sudah menyerahkan LKPD Provinsi Sulbar ke Inspektorat untuk di reviu, ” kata Masriadi. (rls)

MAMUJU--Dalam upaya peningkatan pemahaman pelaksanaan Pelayanan Informasi Pasar (PIP) tanaman pangan Tahun 2024, dilaksanakan Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan Kegiatan PIP oleh Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan via zoom, Rabu 31 Januari 2024 . Kegiatan tersebut diikuti Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas TPHP Sulbar Titiek Anas beserta para Fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian dari Ruang Zoom Bidang Tanaman Pangan. Adapun dasar pelaksanaan kegiatan itu adalah Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia Kementerian Pertanian dan termasuk di dalamnya Dinas Pertanian Kab/Kota. Kemudian, Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2022 tentang Neraca Komoditas dalam Pelaksanaan Impor Komoditas Tanaman Pangan, dimana Kementerian Pertanian berperan dalam menentukan data suplai dalam negeri, serta Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah termasuk bahan pangan pokok (beras, jagung dan kedelai). Sesuai Perpres tersebut di atas yang harus dipantau keamanan stok dan harganya. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas TPHP Sulbar, Syamsul Ma’rif mengatakan, arah kebijakan pembangunan pertanian salah satunya peningkatan nilai tambah dan stabilitas harga di tingkat petani. Dalam rangka pencapaian tersebut, lanjutnya, tentunya diperlukan pengembangan sistem PIP secara kompherensif dan peningkatan kapasitas SDM pengelola data dan informasi pasar melalui petugas PIP, untuk menghadapi tantangan dan isu global terhadap pemasaran dan stabilitas harga komoditas pertanian. "Kita mengharapkan dimasa yang akan datang akan tumbuh teknologi informasi dan SDM PIP yang handal dan dapat menganalisa perkembangan harga komoditas pertanian dengan memperhatikan isu-isu global saat ini,"tuturnya. (rls)

Mamuju - Pj Gubernur Sulbar, Prof Zudan Arif Fakrulloh mengunjungi kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mamuju, Kamis 1 Februari 2024. Kunjungan tersebut didampingi juga Kabinda Sulbar, Komisioner KPU Sulbar Asriani dan jajaran Pemprov Sulbar. "Hari ini saya berkordinasi dengan KPU Provinsi dan Kabupaten untuk melihat progres pelaksanaan Pemilu 2024," kata Prof Zudan. Apalagi, pelaksanaan pesta demokrasi atau Pemilu 2024 tinggal menghitung hari menuju pencoblosan. "Progresnya bagus sekali semuanya on progres on the track. Mulai kotak suara, surat suara, hingga tinta sudah dipacking semua untuk didistribusikan ke TPS," ungkapnya. Termasuk, lanjut Sestama BNPP ini, sumber daya manusia KPU seperti PPK, PPS dan KPPS sudah terpenuhi semua. "Tinggal pendistribusian logistik ke TPS sementara dipersiapkan. Jadi mohon doanya semua masyarakat Sulbar, termasuk penyelenggara 14 hari kedepan ini dipersiapkan betul-betul dan dibantu pengamanan inshaAllah berjalan dengan baik," harapnya. Sementara, Ketua KPU Mamuju ,Indo Upe mengungkapkan penyelenggara sedang mempersiapkan pendistribusian logistik ke TPS. "Sekarang ini dalam proses pengesekan dan pengepakan. Jadi mudahan-mudah Pemilu 2024 ini berjalan lancar, aman dan damai," ucapnya. Selain itu, penyelenggara sudah siap menjalankan tugas masing-masing diberbagai tingkatan. "Pendistribusian dimulai tanggal 9 Februari 2024 di daerah Bala-balakang. Kemudian dilanjutkan ke Kalumpang dan Bonehau, seterusnya ke Kecamatan lainnya," tandasnya.(rls)