Jaksel – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) melalui Inspektorat yang diwakili oleh Admin MCP dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) yang diwakili oleh Admin MCP Pendapatan, Sri Darmayanti Nurji dan Admin MCP Aset, Deo Valiandra menghadiri Sosialisasi Pedoman Monitoring Centre for Prevention (MCP) dan Program Kerja Pencegahan Korupsi Terintegrasi pada Pemerintah Daerah Tahun 2024 di Gedung KPK Merah Putih Lantai 16, Jl. Kuningan Persada Kavling 4, Jakarta Selatan (Jaksel), Jumat, 19 April 2024.
Kegiatan Sosialisasi Pedoman Monitoring Centre for Prevention (MCP) dan Program Kerja Pencegahan Korupsi Terintegrasi ini diadakan untuk mengevaluasi hasil MCP dan SPI pada tahun 2023 serta sosialisasi pedoman MCP pada tahun 2024.
Kegiatan ini dibuka Kepala Satuan Tugas Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV.2 KPK Tri Budi Rochmanto, mewakili Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK Ely Kusumastuti. Dalam sambutannya, Ia menyampaikan selamat terhadap Pemerintah Kabupaten Mamuju yang menjadi pemerintah di wilayah Sulbar dengan nilai capaian MCP KPK tertinggi.
Tri Budi berharap dengan hasil evaluasi MCP dan SPI tahun 2023 menjadi acuan untuk memperbaiki dan meningkatkan capaian nilai MCP dan SPI pada tahun 2024 ini. Ia pun mengingatkan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten se-Sulbar agar dapat menangani aspek-aspek yang bisa menjadi celah terjadinya tindak pidana korupsi. Dia juga berharap capaian MCP dan SPI tahun 2024 mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya.
Secara terpisah, Kepala BPKPD Sulbar Masriadi Nadi Atjo mengatakan, BPKPD Sulbar mengutus Admin MCP Pendapatan dan Admin MCP Aset sebagai bukti bahwa BPKPD Sulbar konsisten dalam melakukan upaya-upaya konkret pencegahan korupsi.
“Ini membuktikan bahwa BPKPD Sulbar konsisten dalam melakukan upaya-upaya konkret pencegahan korupsi, dengan harapan pengendalian korupsi dapat semakin berkualitas,” pungkasnya.
Sebagaimana MCP atau Monitoring Centre for Prevention, merupakan aplikasi atau dashboard yang dikembangkan oleh KPK untuk melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan pemerintah daerah di seluruh Indonesia.
MCP memiliki delapan cakupan intervensi yang terdiri atas perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah dan tata kelola dana desa/kelurahan.
“MCP ini merupakan salah satu potret kinerja pemerintah daerah melalui organisasi perangkat daerah atau OPD masing-masing dalam upayanya mencegah terjadinya korupsi,” Masriadi menambahkan.
Turut serta Iwan Lesmana sebagai PIC KPK untuk Sulbar menyampaikan aspek-aspek indikator dan sub-indikator MCP KPK Tahun 2024.
Penulis : BPKPD Sulbar
Editor : humassulbar
