POLEWALI -- Pj Gubernur Sulbar Akmal Malik mendorong agar pembangunan di Sulbar harus menggunakan tukang yang tersertifikasi. Itu disampaikan Pj Gubernur Sulbar, Akmal Malik saat menghadiri penutupan pelatihan dan sertifikasi tukang bangunan Indonesia Provinsi Sulawesi Barat oleh Pengurus Bedeng Wilayah (PBW) Dewan Pertukangan Nasional (DPN) Perkasa, Sulawesi Barat (Sulbar) Kegiatan yang dipusatkan di gedung Gadis Polewali Mandar, tersebut dilangsungkan dari tanggal 27 – 29 Juli 2022 ini diikuti sekira 500 tukang yang siap untuk mengikuti pelatihan dan sertifikasi. Akmal Malik, mengatakan kehadirannya merupakan bentuk dukungan kepada seluruh tukang yang ada. Itu juga sebagai bentuk upaya mempersiapkan tukang bersertifikasi untuk IKN. Menurutnya, saat ini IKN membutuhkan sekira 65 ribu tenaga tukang, Sulbar tidak boleh menjadi penonton sehingga seluruh tukang di Sulbar harus dipersiapkan dengan baik. "Saya ingin sertifikasi ini tidak main-main karena ini adalah kompetisi. Saya ingin tukang Sulbar hebat-hebat," kata Akmal, Tidak hanya, Itu ia mendorong agar proses pembangunan di lingkup Pemprov khususnya OPD dalam melakukan pembangunan wajib menggunakan tukang bersertifikasi. "Saya akan minta kepala dinas wajib menggunakan tukang yang tersertifikasi, saya akan segera buat surat,"jelasnya. Sementara Ketua DPW DPN Perkara Sulbar Muhammad Iswar Anwar mengatakan selama tiga hari seluruh tukang telah ditempa dan dilatih agar bisa fokus mendapatkan pengetahuan terkait pertukangan. Ia mengatakan, seluruh tukang ini juga merupakan bentuk keseriusan DPN menghadapi IKN. "Kami juga ingin berkontribusi, sebab kami tidak ingin menjadi penonton kita ingin orang Sulbar khususnya tukang kita bisa berada disana," terangnya. Menurutnya, bukan hanya bahan material yang akan dipersiapkan untuk IKN tetapi juga sumber daya manusia khususnya tukang. "Kami berharap tukang yang sudah mengikuti pelatihan dan sertifikasi bisa berada di IKN itu sebagai bentuk dukungan terhadap IKN,"tandasnya.(rls)

MAMUJU -- Pemprov Sulbar melakukan Pencanangan Gerakan Nasional (Gernas) Bangga Buatan Indonesia (BBI). Pj. Gubernur Sulbar Akmal Malik mengatakan melalui pencanangan itu menjadi awal bangkitnya pelaku usaha di Sulbar. Dijelaskan saat ini Indonesia menghadapi ancaman krisis dan bercermin pada 1998, UMKM lah yang membangkitkan Indonesia dari kondisi krisis ekonomi. Lanjut Akmal, hal yang perlu dilakukan adalah pemenangan usaha. "Kita meminta semua pelaku usaha melakukan konsolidasi. Benahi usahanya, benahi manajemen, benahi promosinya agar dapat bersaing di tingkat nasional," ujar Akmal, usai Kampanye Gernas BBI di Anjungan Pantai Manakarra Mamuju, Jumat 29 Juli 2022. Pihaknya pun akan berkomitmen membantu pelaku usaha, karenanya kedepan akan mengarahkan belanja untuk pengembangan UMKM di Sulbar. "Yang penting adalah membaca kebutuhan pasar. Membaca dan memetakan kebutuhan masyarakat adalah kunci sukses," ujar Akmal. Melalui Pencanangan Gernas BBI juga dihadiri Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi (Dirjen Diksi) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Kiki Yuliati. Akmal berharap kehadiran Dirjen Diksi menjadi penyemangat, khususnya pelaku usaha di Sulbar membangkitkan kampanye bangga buatan Indonesia. "Ini wadah meningkatkan kecintaan terhadap buatan Indonesian. Diharapkan masyarakat semakin mencintai produk lokal, khususnya buatan UMKM kita sendiri," ungkapnya. Dirjen Diksi Kiki Yuliati mengapresiasi atas terselenggaranya Gernas BBI di Sulbar. Dijelaskan pula, Menristekdikti sebagai manager Gernas BBI di Sulbar dengan harapan pendidikan vokasi berhubungan dengan dunia usaha dan dunia industri. Dia pun berharap melalui kampanye Gernas BBI menjadi wadah menanamkan kecintaan produk buatan Indonesia pada anak-anak. "Cinta produk buatan Indonesia ditanamkan kepada anak anak sejak diusia dini. Dengan melibatkan satuan pendidikan dapat mendorong anak anak banggga buatan Indonesia. Apabila anak-anak kita mencintai buatan Indonesia mereka akan mengajak orang tua mereka mencintai buatan Indonesia," ungkapnya. (rls)

MAMUJU -- Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) menjadi momentum penting agar dapat menjamin hal-hak hidup, tumbuh dan berkembang anak. Begitu disampaikan Pj. Gubernur Sulbar Akmal Malik, pada peringatan Hari Anak Nasional (HAN) di Marasa Corner, Kompleks Kantor Gubernur Sulbar, Jumat 29 Juli 2022. Lebih lanjut Akmal menyampaikan, salah satu permasalahan saat ini adalah masalah stunting. Semestinya hal itu tak perlu terjadi jika saja Sulbar memaksimalkan potensi yang ada. "Daerah ini seharusnya tidak mengalami stunting jika kita mensyukuri nikmat dan segala yang diberikan," ucap Akmal pada acara peringatan Hari Anak Nasional (HAN) tahun 2022 di Marasa Corner, Jumat, 29 Juli 2022 Akmal juga mengatakan, salah satu potensi banyaknya lahan yang dapat dikonversi melakukan penanaman pangan. Olehnya, kedepan perlu mendorong orang tua anak dapat memanfaatkan pekarangan dengan menanam tumbuhan untuk kebutuhan gizi anak. Kata Akmal, peran masyarakat dalam memperkuat ketahanan pangan juga sebagai bentuk menghadapi ancaman krisis pangan di daerah. Sebab itu , penting mulai sekarang memanfaatkan lahan yang terlantar dengan menanam tumbuhan untuk kebutuhan pangan. Pada acara tersebut juga hadir Ketua DPRD Sulbar, Suraidah Suhardi, Kapolda Sulbar, Irjen.Pol. Verdianto Iskandar Bitticaca, Sekprov Sulbar, Muhammad Idris Pj.Ketua TP PKK Sulbar, Ny.Yulia Zubir Akmal, Ketua DWP Sulbar, Ny.Kartini Hanafi Idris, para pimpinan OPD dan undangan lain

MAMUJU -- Pj Gubernur Sulbar , Akmal Malik meminta penanganan terhadap masalah yang dihadapi anak saat ini. Tentunya membutuhkan kolaborasi antara provinsi dan enam kabupaten di Sulbar. Disebutkan, beberapa masalah yang dihadapi saat ini, mulai persoalan stunting, kekerasan anak, hingga pernikahan dini. Untuk menyikapi hal itu, perlu dibentuknya kelompok sadar perwakilan dini. "Saya akan membentuk kelompok sadar pernikahan usia dini, ini menjadi persoalan riil yang dihadapi Sulbar. Kita ingin semua bergerak, niat saja tidak cukup," ungkap Akmal," pada Peringatan Hari Anak Nasional di Marasa Corner Kompleks Kantor Gubernur Sulbar, Jumat 29 Juli. Selain itu, masih kata Akmal, anak juga harus mendapatkan layanan hidup bersih, sebab Ia melihat masih banyak sekolah belum melakukan itu utamanya dalam hal pengolahan sampah yang belum baik. mengajarkan agar anak ingin menggunakan produk lokal yang ada. Sementara, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Jamila Haruna mengatakan, peringatan HAN sebagai momentum penting untuk menggugah kepedulian dan partisipasi seluruh komponen bangsa untuk menjamin pemenuhan hak anak atas hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. "Sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia dan cinta tanah air," kata Jamila. Selain itu, pihaknya berkomitmen untuk terus menekan angka kekerasan anak dan eksploitasi anak. "Mendorong pemerintah, dunia usaha dan lembaga untuk ikut bersama melakukan pemenuhan dan perlindungan anak," tandasnya.(rls)

MAMUJU,- Penjabat Gubernur Akmal Malik mendorong agar para pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) di Sulbar mendaftarkan usaha untuk pengembangan usaha pelaku UMK. Menurutnya, dengan UMK berbadan hukum akan meningkatkan daya saing UKM di Sulbar. Karenanya , Ia berterima kasih atas langkah yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dalam memberikan hak-hak terkait pendaftaran. Akmal pun berkomitmen akan memberikan bantuan agar UMK di Sulbar memiliki market di beberapa ruang publik di daerah dan diluar daerah. Dia pun itu menjadi motivasi bagi UMK di Sulbar "Silahkan para pengusaha UMK, untuk mendaftarkan usaha agar memudahkan dilakukan pembinaan,"ujar Akmal saat membuka Sosialisasi Layanan Administrasi hukum umum di Kantor Kemenkumham Sulbar, Kamis 28 Juli. Lebih lanjut Akmal berharap para pelaku UMK di Sulbar menggunakan filosofi sandeq dalam melakukan aktifitas usaha. Yakni memiliki nyali besar dalam mengembangkan usahanya. "Sandeq kecil tetapi memiliki kemampuan besar, nyali besar. Simbol seperti ini bisa tercermin dalam pribadi orang Sulbar," ucapnya. Selain itu, Ia juga mengajak masyarakat agar mengasah kemampuan entrepreneur atau berwirausaha, guna memaksimalkan penggarapan potensi yang ada di Sulbar. Kepala Kanwil Kemenkumham Sulbar, Faisol Ali, menyebutkan dari total 200 UMK yang ada di Sulbar, Kemenkumham menghadirkan 77 pelaku UMK untuk hadir pada kegiatan tersebut. Dijelaskan, UMK sangat memberikan kontribusi terhadap kondisi ekonomi yang ada, apalagi dengan diterbitkan UU Cipta kerja mempermudah para pelaku usaha untuk membuat badan usaha berbadan hukum dengan modal usaha minimal. Konsep UU Cipta Kerja ditujukan kepada para pelaku usaha mikro dan kecil (UMK), dengan mengajak para pelaku UMK mendaftarkan usahanya supaya berbadan hukum. "Tujuannya untuk memberikan pemahaman bagi pelaku usaha terkait pendaftaran perusahaan perseorangan yang dilanjutkan dengan pendaftaran perseroan," ujarnya.(rls)

Mamuju -- Ekspose Rancangan KUA dan PPAS Provinsi Sulbar Tahun Anggaran 2023, berlangsung di Kantor DPRD Sulbar, Kamis 28 Juli 2022. Kegiatan itu dihadiri Sekprov Sulbar, Muhammad Idris. Kegiatan tersebut merupakan salah satu rangkaian awal tahapan penyusunan APBD, sebagai rencana keuangan tahunan yang akan dibahas dan disetujui bersama oleh Pemprov Sulbar dengan DPRD Sulbar. Mengingat kondisi saat ini yang telah memasuki masa transisi pandemi Covid-19 dan penguatan ketahanan bencana pasca bencana alam gempa bumi yang menimpa Sulbar pada awal Tahun 2021, maka prioritas pembangunan Provinsi Sulbar Tahun 2023 berfokus pada peningkatan ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat. "Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka ditetapkan tema pembangunan daerah Provinsi Sulbar Tahun 2023 yang dirumuskan sebagai representasi dari fokus utama sasaran pembangunan daerah Tahun 2023 yaitu peningkatan ekonomi dan kesejahteraan sosial, yang kemudian dioperasionalkan ke dalam empat prioritas pembangunan daerah,'kata Sekprov Sulbar Muhammad Idris saat menyampaikan sambutannya Adapun empat prioritas pembangunan daerah, yakni pertama meningkatkan kemandirian ekonomi daerah. Kedua, meningkatkan pembangunan manusia yang unggul dan berbudaya. Ketiga, meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana. Keempat, mewujudkan pemerintahan yang baik bersih dan berwibawa. Masih kata Idris, senada dengan tema pembangunan daerah, maka target pembangunan daerah yang ingin dicapai pada tahun 2023 adalah, pertama pertumbuhan ekonomi pada angka 4,5 persen sampai 5,2 persen. Kedua, tingkat kemiskinan sebesar 11,72 persen. Ketiga, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 68,16 sampai dengan 68,18. Keempat, tingkat pengangguran terbuka sebesar 2,98 persen. Kelima, Indeks Gini Rasio sebesar 0,350 sampai dengan 0,348. Dalam rangka mencapai target pembangunan daerah tersebut, Idris menyampaikan, Pemprov Sulbar telah merancang target pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam rancangan KUA dan rancangan PPAS tahun 2023 yang besarannya, yakni pertama pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp. 1. 927.642.569.655. Kedua, belanja daerah dialokasikan sebesar Rp. 1.815.088.142.426. Ketiga, pembiayaan daerah ditetapkan sebesar Rp. 112.554.427.229. (Ayu)

MAMUJU--Pengerjaan Arteri Tahan II masih berputar pada pembebasan lahan. Sebanyak 21 persil lahan segera dilakukan pengukuran dan perlu secepatnya dilakukan pembayaran. Hal inilah menjadi pembahasan Pj Gubernur Sulbar Akmal Malik dengan pihak Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulbar di Rujab Gubernur Sulbar, Rabu 27 Juli 2022. PJ Gubernur Sulbar Akmal Malik mendukung pengeerjaan Arteri Tahap II. Apalagi dengan adanya dukungan anggaran dari pusat dari sisi pengerjaan fisik. Soal lahan, memang akan menjadi beban APBD meski begitu pihaknya bakal mengupayakan pembebasan lahan tuntas sesuai target "Kita akan cari solusi untuk menuntaskan persoalan lahan,"ujar Akmal. Kepala BPJN Sulbar Sjofva Rosliansjah menyebutkan rencana Arteri Tahap II dikerjakan sepanjang 1,8 Kilometer dengan lebar 25 kilometer. Dari 21 persil lahan warga itu masih menunggu dokumen dari pemilik lahan sekira 8 Persil. "Setelah itu baru dilakukan pengukuran BPN kemudian baru ada penentuan harga baru ada pembayaran," ungkapnya Dia berharap persoalan lahan dapat selesai sehingga proyek multiyears itu dapat mulai dikerjakan tahun ini. (rls)

Mamuju-- Sebagai warga negara dari sebuah negara demokratis, generasi muda diharapkan selalu berpartisipasi dan memberi kontribusi politik pada setiap perhelatan demokrasi yang dilangsungkan di Indonesia. Salah satunya adalah berpartisipasi dalam pelaksanaan setiap Pemilu atau Pemilukada. Hal tersebut disampaikan Sekprov Sulbar Muhammad Idris, pada Pembukaan Sosialisasi Pendidikan Budaya Politik Bagi Pemilih Pemula, di d'Maleo Hotel Jl. Yos Sudarso No. 51 Mamuju, Kamis 28 Juli 2022. Sosialisasi itu diselenggarakan oleh Pemprov Sulbar melalui Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sulbar. "Kontribusi generasi muda sangatlah diperlukan mengingat jumlah mereka yang signifikan dapat mempengaruhi hasil Pemilu, dan tentu saja menentukan arah perjalanan bangsa ini lima tahun setelah Pemilu berlangsung,"kata Idris Idris menekankan, pendidikan politik bagi pemilih pemula merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan, karena secara teknis pemilihannya pada hari pemilihan mungkin nanti akan terasa lebih rumit, khususnya bagi generasi muda yang baru pertama kalinya menggunakan hak politiknya. "Jadi intinya adalah budaya politik yang akan dibangun di negara kita tercinta ini termasuk di Sulbar, yakni sebuah budaya politik yang sehat, santun dan yang paling penting terbangunnya partisipasi warga negara,"tandasnya Melalui kesempatan itu, Idris mengajak untuk bersama-sama menyonsong dan mensukseskan Pemilu serentak 2024 yang akan datang, sebagai pesta demokrasi dengan penuh persaudaraan agar tercipta ketertiban, keamanan, sejuk dan penuh kedamaian. (mhy)

MAMUJU -- Pj Gubernur Akmal Malik melakukan kunjungan sekaligus peninjauan Rutan Kelas II Mamuju, Rabu, 27 Juli 2022. Kunjungan tersebut untuk memastikan warga binaan mendapatkan fasilitas yang layak dan nyaman. Itu merupakan salah satu bentuk kepedulian sekaligus bentuk dukungan Pemerintah Provinsi Sulbar terhadap seluruh warga binaan. Pada kesempatan itu Pj. Gubernur Sulbar, Akmal Malik didampingi Kepala Rutan Kelas II Mamuju Endus Novianto, dan Kepala Kanwil Kemenkumham Sulbar Faisal Ali. Meninjau kondisi kamar narapidana, drainase saluran air termasuk kondisi lapangan rutan lantaran ketika hujan air menggenang rutan. "Kita berkunjung untuk melihat warga Sulbar yang ada di rutan Mamuju, ada beberapa kondisi yang kurang baik apabila terjadi hujan air tergenang tentunya walupun tahanan warga kita perlu mendapat kenyamanan," kata Akmal Gubernur pun telah memerintahkan Kepala Dinas PU, Muh Aksan untuk segera melakukan perbaikan sejumlah titik yang menyumbat aliran air. "Saya minta kepala dinas PU untuk melihat kondisi dilapangan, apakah atap dilakukan perbaikan atau dilakukan kanalisasi air. Besok pagi (kamis, red) PU akan mulai meninjau seperti apa yang akan dilakukan nanti," tutupnya. (rls)

MAMUJU -- Pj Gubernur Akmal Malik, melakukan pertemuan bersama pihak Pertamina. Pihaknya mendorong agar OPD lingkup Pemprov beralih menggunakan Pertamax. Ia menilai, masih banyak ASN menggunakan kendaraan dinas melakukan pengisian dengan Pertalite sehingga itu dinilai tidak efektif. Sebab Pertalite harusnya untuk masyarakat kalangan menengah ke bawah. "Kita berharap dapat membantu Pertamina, mengarahkan agar subsidi bisa tepat sasaran," kata Akmal saat melakukan pertemuan dengan Branch Manager Pertamina Wilayah Sulbar, Wicaksono Ardi Nugroho di Ruang Pertemuan Rujab Gubernur Sulbar, Rabu, 27 Juli 2022 Sehingga, dirinya dalam waktu dekat akan menerbitkan surat edaran bagi jajaran ASN lingkup Pemprov agar pengisian bahan bakar kendaraan yang selama ini menggunakan Pertalite beralih ke Pertamax. "Saya akan buat surat edaran plat merah tidak boleh melakukan pengisian di Pertalite. Seluruh OPD akan diarahkan untuk menggunakan Pertamax," tandasnya. Pada kesempatan tersebut, pihak Pertamina juga menyatakan kesiapan dukungan terhadap pelaksanaan Festival Sandeq Indonesia Mendukung IKN (rls)