MAMUJU -- Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bersama DPRD Sulbar menyetujui Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2023, melalui Sidang Paripurna Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS APBD 2023, di Kantor Sementara DPRD Sulbar, Kamis 18 Agustus 2022. Penjabat Gubernur Sulbar Akmal Malik mengapresiasi dan berterima kasih kepada DPRD Sulbar atas proses pembahasan sehingga KUA PPAS dapat secepatnya diselesaikan. "KUA PPAS menjadi wujud sinergitas pemerintah daerah dan DPRD Sulbar," ujar Akmal. Ia juga mengharapkan dapat segera ditindaklanjuti sehingga APBD Provinsi Sulawesi Barat tahun anggaran 2023 dapat segera disetujui bersama sesuai dengan ketentuan yakni paling lambat tanggal 30 November Tahun 2022 dan ditetapkan paling lambat 31 Desember Tahun 2022. Adapun proyeksi APBD yang dituangkan dalam KUA PPAS, Pendapatan ditarget Rp1,9 triliun dengan uraian; Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 428,3 miliar, pendapatan transfer Rp1,4 Triliun , Lain-lain pendapatan yang sah Rp 1,9 juta. Belanja, Rp1,8 triliun dengan uraian Belanja Operasi Rp1,4 Triliun, Belanja Modal Rp280 miliar, Belanja Tak Terduga Rp 11 miliar, belanja Transfer Rp 202 miliar. Pembiayaan Daerah, Rp33,4 miliar, berupa penerimaan pembiayaan dalam bentuk asumsi sisa lebih diperhitungkan Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp 82,1 miliar. Pengeluaran Pembiayaan yang terdiri dari pembiayaan cicilan pokok utang daerah sebesar Rp 62,5 miliar, kedua pembentukan dana cadangan untuk membiayai Pilkada serentak pada tahun 2014 sebesar Rp50 miliar. Kata Akmal, perencanaan penganggaran 2023 merupakan awal dalam mengimplementasikan RPD 2023-2026 sehingga diharapkan APBD 2023 nantinya sejalan dengan tema pembangunan yang sudah ditetapkan yaitu Peningkatan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial. Tema tersebut fokus pada empat prioritas pembangunan daerah. Pertama, meningkatkan kemandirian ekonomi daerah; Kedua meningkatkan pembangunan manusia yang unggul dan berbudaya; Ketiga, meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana; serta mewujudkan pemerintahan yang baik bersih dan berwibawa. Ketua DPRD Sulbar Suraidah Suhardi mengatakan, KUA dan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah bersama DPRD menjadi…

MAMUJU -- Pemprov Sulbar terus mendorong investasi daerah dengan memudahkan masuknya Investor ke Sulbar. Salah satunya dengan mengajak PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk. mengelola potensi Sulbar. PJ . Gubernur Sulbar, Akmal Malik membeberkan salah satu sektor yang dilirik di Sulbar adalah Jagung, kata dia selama ini produk jagung di Sulbar dikirim ke Makassar dengan biaya yang cukup besar. "Kalau mereka mau menambah industri disini, mereka menyasar pasar di Kalimantan. Begitu juga daging beku," ujar Akmal Malik melalui audiensi dengan pihak PT Japfa, di di Rujab Gubernur Sulbar, Kamis 18 Agustus malam. Dijelaskan, salah satu program Pemprov saat ini adalah merdeka Pangan. Melalui program itu, ia mengajak OPD Pemprov Sulbar membangun Kolaborasi melakukan pembukaan lahan perkebunan dan mengajak petani mengelola lahan tersebut. "Saya mengajak warga Sulbar agak kembali berkebun,"sebutnya. Hal itu dilakukan sebagai upaya mengantisipasi krisis pangan dunia. Sebab itu juga ia menyambut kehadiran PT. JAPFA di Sulbar. "Saya welcome Japfa masuk, silahkan berkoordinasi dengan OPD," ungkapnya. (rls)

MAMUJU -- Pj Gubernur Sulbar, Akmal Malik melakukan rapat bersama PT. Charoen Pokphand Indonesia terkait upaya pengembangan potensi jagung di Sulbar di Rujab Gubernur Sulbar, Kamis, 18 Agustus 2022 Dalam pertemuan tersebut, Akmal mengharapkan dengan kehadiran PT Charoen Pokphand menjadi solusi atas kendala yang dihadapi petani jagung di Sulbar. Utamanya persoalan biaya produksi. Dengan begitu, kedepan Sulbar dapat bersaing dengan daerah lain. "Kami di Sulbar akan berusaha, yang penting adalah kita memulai dulu, sehingga kita menawarkan bagaimana melakukan investasi di Sulbar,"ujarnya. Sementara Marketing Information Sistem PT Charoen Pokphand, Rino mengatakan bakal mengarahkan timnya untuk memberikan perhatian lebih kepada Sulbar. Menurutnya potensi dan kualitas jagung di Sulbar menjanjikan. "Itu tentu menguntungkan untuk pabrik pakan ternak,"tutupnya. Sebab itu, menurutnya sangat cocok menanam investasi di Sulbar, khususnya pada pengembangan agro Industri. Dalam pertemuan tersebut, Pj.Gubernur Sulbar didampingi Asisten Bidang Ekbang, Khaeruddin Anas, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura, Muhtar, Kepala Dinas Perindagkop dan UMKM, Bau Akram Da'i , Kepala DPMPTSP, Rahmat Sanusi, Kepala Dinas Ketapang, Abdul Waris Bestari, Tenaga Ahli Gubernur Sulbar, Munadir Mubarak (rls)

MAMUJU--Pj Gubernur Sulbar, Akmal Malik siap membantu pembangunan Kantor Perwakilan (Kanwil) Ditjen Perbendaharaan Keuangan (DJPb) Sulbar Kementerian Keuangan RI. Namun, Akmal berharap Kemenkeu pun memperjuangan Bea Cukai Sulbar. " Tolong perjuangan bea cukai. Kami siapkan tapi satu paket dengan bea cukai," ujar Akmal, saat melakukan audiensi dengan Kepala Bagian Manajemen Barang Milik Negara, Biro Umum Kemenkeu Aris Wibowo, S.T., M.M. didampingi Kepala Kanwil DJPb Sulbar, M. Saybani, di Rujab Gubernur Sulbar, Kamis 18 Agustus 2022. Diketahui, Gedung Keuangan Negara yang sebelumnya menjadi Kantor Kanwil DJPb Sulbar mengalami rusak berat akibat Gempa Bumi 15 Januari 2021. Akmal menjelaskan, Sulbar sangat membutuhkan Bea Cukai sehingga setiap produk dari Sulbar yang keluar tercatat sebagai produk asal Sulbar. "Agar kita tidak kita kehilangan pendapatan. bayangkan kita tidak dapat mencatat produksi kita sendiri. Karenanya, Ia berharap lahan yang diberikan sekaligus diarahkan untuk rencana pembangunan Bea Cukai di Sulbar," ujar Akmal Soal pembangunan, Akmal mengingatkan bahwa tidak ada lahan di Sulbar yang bisa terbebas dari gempa. Sehingga satu-satunya jalan adalah membangun dengan konstruksi tahan gempa. (rls)

MAMUJU -- Pernikahan Usia Anak Dibawah Umur masih menjadi permasalahan utama di Sulbar. Untuk itu Pj. Gubernur Sulbar Akmal Malik meminta Pengurus Wilayah Muhammadiyah Mamuju mencetuskan program penanganan pernikahan usia dini. Hal itu disampaikan saat PJ Gubernur menyambut kunjungan silaturahmi Ketua Muhammadiyah Sulbar Wahyun Mawardi beserta jajaran di Rujab Gubernur Sulbar, Kamis 18 Agustus 2022. "Tolong carikan solusi, untuk menekan perkawinan anak dibawah umur," ujar Akmal. Kata Akmal, pemerintah tidak dapat bergerak sendiri, sebab itu diperlukan keterlibatan organisasi kemasyarakatan, termasuk Muhammadiyah menangani persoalan di daerah. Salah satu usulan Dirjen Otoda Kemendagri ini, Muhammadiyah bergerak mengidentifikasi usia anak yang rentan menikah, seperti anak putus sekolah, agar dirangkul, dan diberikan ruang untuk melanjutkan sekolah. "Sekolahnya ini disiapkan Muhammadiyah, dibiayai, nanti pemerintah dan Muhammadiyah bekerjasama upayakan biayanya," ujar Akmal. Serta menunda mereka yang akan menikah dengan usia yang masih dibawah umur," Ketika ada yang mau menikah itu dimasukkan ke sekolah, minimal dapat menunda dulu pernikahan, utamanya perempuan, dibiayai sampai dia betul-betul matang," sambung Akmal. Tidak lupa, Akmal mengajak Muhammadiyah turut berkolaborasi pada program penanaman Mangrove yang akan digelar dalam waktu dekat. (rls)

MAMUJU -- Menghadapi ancaman Inflasi, Pj Gubernur Sulbar, Akmal Malik mendorong seluruh pihak bergerak bersama melakukan intervensi. Akmal Malik mengatakan, setelah Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan terkait ancaman inflasi, harus menjadi perhatian pemerintah. Apalagi inflasi di Indonesia juga cukup tinggi. "Kondisi kita saat ini sudah dalam kondisi tidak biasa. Walaupun Sulbar tidak masuk top Five tapi kita tidak harus bangga dengan kondisi itu karena angka Sulbar juga cukup tinggi posisi kita saat ini 5,23 persen inflasi kita," kata Akmal. Menurutnya, komoditas penyumbang inflasi cukup tinggi terjadi pada komoditas cabai merah, bawang , sabun dan angkutan udara. "Saya melihat ada distribusi barang dan jasa yang kurang baik, mungkin karena keluar dan masuknya," ucap Akmal usai menghadiri Rakornas Pengendalian Inflasi tahun 2022 secarw virtual di Kantor Gubernur Sementara (Rujab Wagub Sulbar) Begitu juga pada angkutan udara, sambungnya, meskipun , Ia sudah berusaha membuka angkutan udara penerbangan masuk di Sulbar, namun yang menjadi kendala adalah persoalan bisnis. "Ternyata tidak mudah bisnis penerbangan itu, belum lagi harga aftur terus melonjak, kenapa pesawat mencari jalur yang menguntungkan, sayangnya penerbangan Sulbar tidak ada fasilitas," jelasnya. Sehingga upaya menghadapi itu, Ia meminta dinas terkait untuk bergerak melakukan penanaman bibit cabai dan bawang sebagai antisipasi menghadapi ancaman inflasi. "Saya minta Sekda dan Asisten untuk diarahkan dana yang telah di alokasikan untuk beli bibit," tutup Akmal. (rls)

Mamuju -- Sekprov Sulbar Muhammad Idris membuka Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Masyarakat atau Sukarelawan Tanggap Bencana di Grand Maleo Hotel Mamuju, Kamis 18 Agustus 2022. Kegiatan itu diselenggarakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulbar bekerjasama dengan TP. PKK Sulbar. Sekprov Sulbar, Muhammad Idris mengatakan, tragedi yang menimpa Mamuju dan Majene pada 15 Januari 2021 silam, cukuplah menjadi catatan bahwa masyarakat tidak boleh mengabaikan apa yang seharusnya dikerjakan, karena jka mengulik kembali dari kejadian tersebut banyaknya korban jiwa yang berjatuhan disebabkan konstruksi bangunan yang ada di Sulbar tidak memenuhi standar. "Apa yang kita kerjakan hari ini adalah suatu hal yang sangat substansial untuk memastikan bahwa siapapun yang ada di sini harus mengambil inisiatif untuk sadar terhadap standar teknis,"tandas Idris Idris mengungkapkan, ada beberapa indikator yang membentuk resiko bencana di Sulbar, salah satu yang terpenting adalah pendidikan yang diproduksi oleh lembaga-lembaga yang seharusnya memberikan pendidikan kebencanaan, termasuk di dalamnya ada PKK, sekolah-sekolah dan komunitas, untuk mengedukasi bahwa di dalam keluarga itu pendidikan kebencanaan yang paling urgent dihasilkan oleh rumah tangga. "Jadi kebencanaan itu kuncinya ada di kemandirian, karena tidak ada yang bisa menolong yang lain pada situasi chaos. Oleh karena itu, Saya sangat mengapresiasi forum ini karena Insya Allah larinya akan ke sana bahwa Indeks Resiko Bencana sangat ditentukan oleh faktor-faktor lain,"ucap Idris Hal lain yang disampaikan pada sosialisasi teknis tersebut, bahwa dalam tanggap kebencanaan tidak mungkin hanya PKK dan LSM saja, tetapi pemerintah juga memiliki tugas yang lebih berat untuk merancang sehingga semua bisa ikut berkontribusi. "Seperti yang disampaikan Pj. Gubernur Sulbar bahwa kita harus melipatgandakan energi kita karena ini daerah baru yang memiliki banyak keterbatasan, sehingga ajakan beliau adalah bergerak dengan cepat. Hal ini saya sampaikan di forum ini agar bisa menjadi rujukan dinas-dinas terkait, termasuk juga PKK yang saya tahu ini sangat memiliki kapasitas untuk sampai…

Pemprov Sulbar melalui Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) bekerjasama dengan Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sulbar menggelar Bazar Pangan Murah (BPM), Kamis 18 Agustus 2022. Bertempat di depan Kantor Gubernur Sulbar Jl. H. Abdul Malik Pattana Endeng, Mamuju, penyelenggaraan BPM tersebut bertujuan untuk menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan. Kepala Dinas Ketapang Sulbar, Abd. Waris Bestari mengatakan, BPM yang diselenggarakan tersebut merupakan arahan dari Badan Pangan Nasional yang dilakukan di setiap daerah terutama di Sulbar, yang intinya adalah bagaimana menjaga stabilisasi harga pangan yang ada di daerah. "Dalam kegiatan ini kita berkolaborasi, bekerjasama dengan BI. Kami dengan BI adalah satu tim bagaimana menjaga stabilisasi harga pangan yang ada di daerah ini,"kata Abd. Waris Dia menjelaskan, pihaknya dengan BI memiliki peran bagaimana membantu masyarakat sedikit demi sedikit memangkas harga pasokan pangan, misalnya harga telur satu rak di pasar tradisional biasanya Rp.50.000, sedangkan di BPM dijual dengan harga Rp. 45.000 atau Rp. 48.000. "Jadi ada subsidi dari pemerintah. Di sinilah kita harapkan bahwa pemerintah berperan di dalamnya bagaimana membatu masyarakat kita untuk menstabilkan harga,"tandasnya Abd. Waris bersyukur atas kepedulian BI yang sangat besar, sehingga pihaknya bisa bersinergi dan bekerjasama agar inflasi di Sulbar dapat benar-benar dijaga supaya tidak melonjak. "Olehnya itu jika tidak ada halangan BPM ini akan dilaksanakan tiap bulan. Mudah-mudahan kita bisa laksanakan sampai Desember dengan tetap berkolaborasi dengan BI, Perum Bulog dan mungkin pada HUT Sulbar kalau ada kegiatan seremoni kami bisa buka lagi pasar murah, apakah tetap di tempat ini atau di tempat lain,"bebernya Ia menambahkan, untuk pasokan pangan di Sulbar terutama subsidi silang telur, beras, bawang dan lainnya masih terkendali, apalagi sampai saat ini Sulbar surplus beras. Kepala Kantor Perwakilan BI Sulbar, Hermanto mengatakan, tujuan pelaksanaan BPM adalah bagaimana menyediakan harga pangan, terutama yang lebih terjangkau untuk masyarakat. Selain itu, juga bisa berkontribusi pada pengendalian harga pangan yang lebih…

Mamuju -- Pj Gubernur Sulbar, Akmal Malik menghadiri peluncuran uang kertas tahun emisi 2022 sekaligus mengikuti rakor nasional pengendalian inflasi Daerah 2022. Peluncuran uang rupiah kertas Tahun emisi 2022 yang dilakukan oleh Mentri Keuangan bersama Gubernur BI melalui video conference Pj . Gubernur Sulbar, Akmal Malik pada kesempatan itu mendapat uang langsung dari Kepala BI Sulbar, Hermanto dengan nomor seri khusus sesuai tanggal lahirnya, termasuk Ketua DPRD Sulbar, Suraidah Suhardi Pj . Gubernur Sulbar, Akmal Malik mengatakan peluncuran uang yang dilakukan BI bersama pemerintah menjadi catatan sejarah baru. Namun hal, itu bukan hanya sekedar uang saja tetapi menurutnya bagaimana meningkatkan perputaran uang yang ada di Sulbar. Dirinya pun mendorong agar semua pihak dapat bergerak meningkatkan supply dan demand. Ia meyakini persoalan supply dan demand salah satu cara untuk mendorong ekonomi di Sulbar. " Tidak ada pilihan untuk memperbanyak kegiatan di Sulbar agar uang datang ke daerah ini , kita dorong demand-nya," kata Akmal Malik pada acara Peresmian Peluncuran Uang Rupiah Kertas Tahun Emisi 2022 di Kantor Sementara Gubernur Sulbar, Kamis, 18 Agustus 2022 Dengan begitu, sambung, Akmal, masyarakat bisa mendapat manfaat. Ia pun menginginkan agar perputaran yang ada juga didapat masyarakat. "Saya ingin seluruh masyarakat mendapat kebagian uang, kita perkuat ekonomi dengan membuat kegiatan," kata Dirjen Otda itu. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulbar, Hermanto mengatakan peluncuran uang rupiah kertas tahun emisi 2022, merupakan wujud optimisme agar Indonesia bangkit lebih kuat. Sehingga Bank Indonesia bersama Pemerintah mempersembahkan uang Rupiah kertas Tahun Emisi 2022 yang semakin berkualitas dan terpercaya. Hermanto mengatakan, dalam peluncuran uang yang dilakukan tidak ada perubahan dari sisi nominal. " Hanya ada penguatan dari desain dan kemanan. Pahlawan juga tidak berubah," kata Hermanto. Hal itu dilakukan pemerintah bersama BI agar masyarakat lebih mudah mengenali, sekaligus itu dari masukan dari masyarakat. "Kemudian kita perkuat pada gambar logam dari desain…

MAMUJU -- Pj. Gubernur Sulbar, Akmal Malik melakukan penyerahan remisi umum dalam rangka HUT Kemerdekaan RI ke 77 kepada warga binaan Rutan Kelas II Mamuju, Rabu, 17 Agustus 2022 Pj Gubernur Sulbar , Akmal Malik menyerahkan secara langsung SK remisi secara simbolis kepada narapidana yang mendapat remisi di Rutan Kelas II Mamuju. Akmal Malik pada kesempatan itu membacakan sambutan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Dalam sambutannya disampaikan, pemberian remisi kepada Warga Binaan Pemasyarakatan merupakan sebuah bentuk apresiasi dan penghargaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah berkomitmen mengikuti program-program pembinaan yang diselenggarakan oleh unit pelaksana teknis pemasyarakatan dengan baik dan terukur. Tujuan utama program pembinaan adalah untuk menyiapkan bekal mental, spiritual dan sosial untuk dapat berintegrasi secara sehat di saat yang bersangkutan kembali di tengah-tengah masyarakat nantinya. Ia juga mengatakan, bagi seluruh Warga Binaan yang mendapatkan remisi pada momen hari kemerdekaan ke -77 RI, untuk memanfaatkan momen tersebut sebagai sebuah motivasi untuk tetap berperilaku baik, taat pada aturan dan tetap mengikuti program pembinaan dengan tekun dan bersungguh-sungguh. "Bagi seluruh warga binaan manfaatkan momen ini sebagai sebuah motivasi taat pada aturan . Tanamkan dalam diri bahwa proses yang sudah dijalani bukan sebuah penderitaan namun sebuah proses pembinaan- pembinaan untuk menjadi lebih baik," kata Akmal. Masih kata Ditjen Otda Kemendagri RI itu, warga binaan bukan hanya tanggungjawab Menkumham, tapi semua pihak termasuk pemerintah daerah. Untuk itu, kolaborasi dan kerjasama yang saling mendukung oleh Pemprov dan Kemenkumham akan dilakukan, salah satunya perbaikan sarana dan prasarana. Kepala Kanwil Kemenkumham Sulbar Faisol Ali mengatakan, sebanyak 732 napi di Sulbar yang mendapat remisi. "Itu hak dari warga binaan ada sekitar 1330 keseluruhan diusulkan, namun yang 732 yang lolos," tutupnya. (rls)