Plh. Sekprov Sulbar Djamil Barambangi menghadiri Pengukuhan Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Gerindra Se-Sulbar di Ballroom d'Maleo Hotel Mamuju, Rabu, 20 Juli 2022. Plh. Sekprov Sulbar, Djamil Barambangi mengatakan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) sangat mengapresiasi suatu partai politik yang melakukan pengukuhan pengurus pemenangan pemilu di daerah, yang salah satu tujuan berkolaborasi dan bermitra demi kemajuan daerah. Djamil berharap, partai apapun yang melakukan kegiatan kiranya dapat terus berkolaborasi, bersinergi dan berinteraksi bersama pemerintah, demi meningkatkan pembangunan di Sulbar. "Kita berharap para partai politik yang ada itu berperan aktif terhadap pertumbuhan ekonomi, peningkatan pembangunan bagaimana berkontribusi terhadap pembangunan,"ucapnya Ketua DPD Gerindra Sulbar, Andi Ruskati Ali Baal menyampaikan, pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2024 kedepan telah diputuskan bahwa mantan Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar akan diusung sebagai calon Gubernur mendatang. "Tadi Ketua Harian Gerindra Pak Dasco menyampaikan, harga mati untuk calon Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto dan Pak Ali Baal Masdar sebagai calon Gubernur Sulbar 2024,"beber Andi Ruskati. (farid )

MAMUJU, - Panitia sandeq race mamastikan kesiapan gelaran festival sandeq terlaksana. Persiapan terus dirampungkan. Menurut Panitia Sandeq Race Hamzih, panitia terus mematangkan persiapan bersama panitia lokal terkait pelaksanaan sandeq race. Gelaran tersebut diklaim akan menorehkan sejarah sebagai perahu tradisional menjadi wakil 34 provinsi membela Selat Makassar dari Mamuju menuju Kalimantan. "Sekarang perahu di daerah itu sudah di modifikasi didesain untuk menyambut itu," ucap Hamzih, Selasa 19 Juli. Selain itu, panitia juga telah meninjau lokasi finis sandeq di Manggar Kalimantan Timur. Komunikasi bersama seluruh provinsi se Indonesia juga terus dilakukan, termasuk BUMN yang dipersiapkan untuk ikut terlibat. Tidak hanya itu, Panitia bersama Gubernur juga tengah membangun komunikasi dengan istana agar gelaran Sandeq tersebut di hadiri Presiden nantinya. "Rencana kita Presiden bisa hadir kalau tidak tidak wapres semoga pak Gubernur bisa komunikasi dengan istana," ungkapnya. Enam etape yang direncanakan panitia Sandeq Race digelar 1 September 2022. Rutenya berangkat dari Tanjung Silopo melintasi jarak 60 Kilometer ke Majene. Dari Majene lanjut ke Somba dengan jarak 30 Km, Somba ke Deking menempuh 80 Km. Sepanjang perjalanan itu akan diadakan pertunjukan kesenian. Selanjutnya, dari Deking ke Pulau Ambo dengan jarak 112 Kilometer. Sebenarnya dapat dilewati Passandeq sebab dari sejarah pelaut mandar berangkat dari Sulawesi dapat membela Selat Makassar dan tiba di Bali. Sehingga bukan menjadi hal yang sulit untuk melintasi Mamuju-Kalimantan. "Kesiapan kita secara tekhnis sudah matang, sekitar 50 persen rampung diusahakan Agustus," terangnya. Sementara Penjabat Gubernur Sulbar Akmal Malik mengatakan, secara umum persiapan sudah cukup bagus, dirinya bersama Panitia Lokal duduk dan Passandeq serta Peneliti Perahu Sandeq telah melakukan rapat bersama. "Sama meminta kepada teman-teman panitia gelaran sandeq ini untuk membangkitkan kearifan lokal, kita akan lakukan pendekatan non APBD," jelasnya. Provinsi dan kabupaten di Sulbar juga telah memberikan dukungan terhadap gelaran tersebut Apalagi itu merupakan bagian dari promosi sebagai penyangga IKN. Komunikasi bersama kementerian…

MAMUJU -- Pemprov Sulbar menjalankan sejumlah langkah pengendalian terkait ditemukannya virus jembrana pada sapi di Desa Makmur Jaya, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu. Diketahui, pasca ditemukannya virus jembrana tersebut, tim dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulbar sudah melakukan pemantauan bersama Dinas Tanapan Pangan, Hortikultura dan Peternakan (PTHP) Pemprov Sulbar dan Balai Besat Veterener Maros di lokasi kejadian. Pj Gubernur Sulbar Akmal Malik menuturkan, penyakit jembrana yang ditemukan pada ternak sapi disebabkan oleh virus dan ditularkan oleh vektor lalat kuda. "Ini berbeda dengan virus atau penyakit mulut dan kuku (PMK). Seluruh Sulawesi selama ini belum pernah ada penyakit ini.," jelasnya. Sebagai langkah pengendalian, Akmal menyebutkan, pihaknya akan melakukan vaksinasi jembrana karena vaksinnya di Indonesia sudah ada. Langkah kedua adalah melakukan upaya pemberantasan vektor lalatnya dengan penyemprotan insektisida pada kandang dan truk. Sementara itu, Kepala BPBD Sulbar Amri Ekasakti usai melakukan pemantauan bersama tim terpadu lainnya menyebutkan, secara teknis upaya tindaklanjut yang dilakukan pasca ditemukannya virus jembrana pada sapi ini antara lain, meminta pemilik ternak untuk melakukan isolasi atau karantina terhadap ternak yang ditemukan terjangkit virus. "Tim pencegahan juga melakukan penyuntikan vitamin dan anti biotik pada sapi yang terjangkit virus jembrana oleh Dinas Peternakan Pasangkayu dan Dinas TPHP Provinsi Sulbar, bekerjasama dengan Balai Besar Veteriner Maros dalam upaya peningkatan imun ternak sapi " jelas Amri. Lebih lanjut Amri menjelaskan, tim pencegahan penyebaran virus jembrana pada ternak sapi juga akan melaksanakan penyemprotan disinfektan terhadap ternak dan lokasi peternakan dengan menggunakan alat semprot dari BPBD Kabupaten Pasangkayu sedangkan alat semprot foging yang disediakan oleh pihak Perusahaan PT Lestari Tani Teladan (LTT) Donggala, PT Letawa Pasangkayu dan PT Mamoang Pasangkayu. Bahan disinfektan disediakan oleh Dinas Peternakan Kabupaten Pasangkayu, Dinas TPHP Provinsi Sulawesi Barat serta Balai Karantina Pertanian Sulawesi Barat. Terakhir, Amri menuturkan kalau Dinas TPHP Provinsi Sulawesi Barat beserta Balai Besar Veteriner Maros melakukan…

Mamuju- Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Sulbar Khaeruddin Anas, membuka kegiatan PRA Forum Grup Discussion (FGD) Penyusunan Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Sulbar di Hotel Grand Mutiara, Jl. H. Abd. Malik Pattana Endeng, Rangas, Mamuju, Senin 18 Juli 2022 Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sulbar, bekerjasama Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar). Penyusunan materi teknis tersebut melibatkan banyak pihak, mulai dari tim penyusun termasuk OPD, para tim pakar dari Unsulbar, stakeholder terkait, pengusaha, tokoh masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat. Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Sulbar, Khaeruddin Anas mengatakan, dengan keterlibatan banyak pihak tersebut diharapkan dapat memperkaya muatan yang ada dalam RZWP3K, terutama menyangkut kebijakan dan percepatan pembangunan di Sulbar. Selain itu, partisipasi dan kontribusi seluruh elemen masyarakat dalam penyempurnaan RZWP3K Provinsi Sulbar tentunya juga sangat diharapkan. "Melalui pelaksanaan Pra FGD ini diharapkan akan memperoleh masukan dari berbagai elemen masyarakat yang tentunya bersifat konstruktif untuk kesempurnaan,"kata Khaeruddin Olehnya itu, lanjut Khaeruddin, harapan dari pelaksanaan kegiatan itu adalah terjaringnya masukan berupa ide-ide konstruktif, agar materi teknis tersebut kedepannya bisa diwujudkan dan sekaligus menjawab berbagai kebutuhan dan harapan masyarakat khususnya masyarakat pesisir di Sulbar. "Semoga dengan kehadiran para peserta dapat memberikan sumbangan pemikiran yang inovatif guna membangun Sulbar agar setara dengan provinsi maju lainnya,"tutupnya (Ayu)

MAMUJU–Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulbar berganti. Harri Bowo menggantikan Hasoloan Manalu. Bergantinya Kepala Perwakilan BPKP Sulbar ditandai dengan Pengukuhan oleh Penjabat Gubernur Sulbar Akmal Malik, mengukuhkan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat, di Kantor Gubernur Sementara (Eks.Rujab Wagub), Minggu 17 Juli 2022. PJ Gubernur Sulbar Akmal Malik, mengucapkan selamat bertugas kepada Kepala Perwakilan BPKP Sulbar yang baru dan terima kasih kepada Hasoloan Manalu atas kerjasama yang terbangun selama di Sulbar. Akmal menjelaskan, BPKP menjadi kekuatan eksekutif dalam melakukan pengawasan terkait dengan persoalan akuntabilitas. "Kami juga ingin mengajak teman-teman BPKP untuk lebih tajam menguliti terkait dengan persoalan akuntabilitas. Bercerita tentang akuntabilitas tentunya kita bercerita tentang Bagaimana program planningnya ya bagaimana realisasinya," ungkapnya. Dia pun menyinggung terkait kinerja pemerintahan, Akmal Malik mengajak setiap stakeholder di Sulbar membangun kekompakan bekerjasama menyelesaikan persoalan di daerah. "Mulai dari tingkat provinsi maupun kabupaten kota bagaimana bersinergi bersama-sama melaksanakan urusan. Yang punya urusan ya pusat. Pak Presiden menyerahkan para menteri-menteri. Siapa yang mengeksekusi urusan-urusan itu pemerintah daerah. Siapa itu pemerintah daerah provinsi dan kabupaten kota bersama DPRD. Indikator Kinerja Provinsi tanpa adanya kabupaten itu tidak mungkin, itulah pentingnya Kolaborasi," terang Akmal. Sementara, Kepala BPKP, Deputi Bidang Investigasi, Agustina Arumsari, menyaksikan pengukuhan melalui zoom, berharap Kepala Perwakilan BPKP Sulbar yang baru dapat diterima sebagai mitra kerja sehingga mitra kerjasama dapat ditingkatkan. "Kepada Harry Bowo dapat segera aktif bertugas dan kami percaya saudara mampu menjalankan amanah ini. Kepada Hasoloan Manali (Kanwil BPKP Kaltim) Manalu terima kasih atas kinerjanya selama bertugas di Sulbar," ungkapnya.(rls)

MAMUJU, Pemanfaatan lahan di sekitar Mako Brimob menjadi lahan perkebunan mencerminkan praktek-praktek mendukung ketahanan pangan didaerah. Pemandangan itulah yang disaksikan Penjabat Gubernur Sulbar Akmal Malik saat berkunjung ke Mako Brimob Polda Sulbar, Minggu 17 Juli 2022 Akmal mengapresiasi Brimob Polda Sulbar sebab mampu memanfaatkan lahan menjadi lebih bermanfaat. "Ini contoh yang bagus untuk berpartisipasi menjaga ketahanan pangan," ujar Akmal. Pada kunjungan itu, Akmal juga mengajak Brimob Polda Sulbar menjadikan lahan perkebunan yang dikelola oleh prajurit Brimob menjadi percontohan, yang nantinya akan disosialisasikan kepada masyarakat sehingga setiap elemen, khsuusnya di Sulbar turut berkontribusi menjaga ketahanan pangan di Sulbar. Dansat Brimob Polda Sulbar, Kombes Iwan Sazali mengatakan, lahan di Mako Polda Sulbar sedianya digunakan untuk membangun kedepan, namun mengingat lahan tersebut belum dipergunakan sehingga dimanfaatkan untuk lahan perkebunan. "Lahan ini belum digunakan sehingga kita mengajak prajurit membuat kegiatan-kegiatan bercocok tanam," ujar Iwan. (rls)

MAMUJU -- Penjabat Gubernur Sulbar , Akmal Malik bersama Kepala Kanwil BPN Sulbar Hardian berkunjung ke RRI Mamuju, Minggu 17 Juli 2022 Pada kesempatan itu, PJ. Gubernur Sulbar, Akmal Malik mendapatkan ruang dari RRI, bincang-bincang soal Sulbar dan situasi Indonesia saat ini. Dikatakan Akmal, bahwa saat ini Indonesia diperhadapkan pada ancaman krisis pangan , dampaknya tentu akan sangat terasa jika Pemda tidak pasang badan bersiap menghadapi krisis "Krisis yang dihadapi bisa saja sampai dampaknya ke Sulbar. Krisis bisa saja menerpa , olehnya saya mengajak masyarakat ayo kita bergerak secara rill, nyata menyiapkan langkah- langkah kita agar tidak terdampak krisis pangan," ujar Akmal. Lanjut Akmal, di Sulbar sendiri kaya akan lahan perkebunan. Karenanya, pihaknya pun sudah mendorong setiap OPD akan mengakomodir setiap masyarakat agar mengelola lahan. Tujuannya penguatan swasembada pangan. "OPD mengkoordinir masyarakat mengelola lahan lima hektar. Saat ini kita sedang tahap penyusunan APBD Perubahan. Kita arahkan pembelian bibit pupuk dan tenagan kerja. Kedepan kita mendorong pemanfaatan lahan yang terlantar," ujar Akmal. Kepala Kanwil BPN Sulbar Hardian, turut mendukung program Pemprov Sulbar dalam pemanfaatan lahan yang terlantar agar dimanfaatkan. "Kita di BPN tidak hanya berpikir pada legalitas atas tanah, namun meningkatkan nilai tambah dari tanah itu agar lebih bermanfaat," pungkasnya. (rls)

MAMUJU--Pj Gubernur Sulbar, Akmal Malik menekankan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar mengutamakan pakta integritas sebelum memulai pekerjaan proyek. "Saya minta PUPR, dan setiap OPD, buat pakta integritas dengan kontraktornya, jangan memulai pekerjaan kalau belum menandatangani pakta integritas"tegas Akmal, Minggu 17 Juli. Hal itu ditegaskan Akmal sebab tak ingin kejadian di SMK 1 Aralle terulang, sekolah disegel lantaran upah tukang dan material belum dibayar. Kepala Bidang SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulbar Irham menjelaskan, sebenarnya sangkutan utang ke tukang maupun material bukan lagi menjadi ranah Disdikbud Sulbar selaku Kuasa Pengguna Anggaran. Sebab pihaknya sudah menyelesaikan pembayaran kepada kontraktor, dengan dasar paket fisik selesai dikerjakan. Dia juga membeberkan terdapat beberapa paket pekerjaan fisik yang bermasalah dengan tukang pekerja. Dan sebagai KPA, Disdikbud melakukan penekanan terhadap setiap kontraktor. "Ada beberapa juga bermasalah karena belum bayar tukang dan kami hubungi kontraktornya. Setelah itu kontraktornya langsung menyelesaikan sisa pembayaran. Hanya itu memang yang satu kami kewalahan, hilang kontak," bebernya. (rls)

MAMASA -- Kontraktor pekerjaan Gedung di SMK Negeri 1 Aralle tak menyelesaikan sangkutan dengan tukang pekerja dan ganti rugi material. Akibatnya gedung yang telah selesai dikerjakan disegel oleh kepala tukang dan pemilik material, hingga sisa upah mereka dibayarkan. Hal itulah yang membuat Penjabat Gubernur Sulbar Akmal Malik menyempatkan meninjau ke sekolah tersebut, Sabtu 16 Juli 2022 PJ. Gubernur Sulbar, Akmal Malik langsung melakukan dialog dengan pihak yang dirugikan. Usai dialog Pj . Gubernur menyelesaikan persoalan utang yang ditinggalkan oleh kontraktor. Sebenarnya sangkutan dengan tukang maupun pemilik material adalah urusan kontraktor. Namun Pj. Gubernur tak ingin membuat penyegelan sekolah tersebut berlarut-larut tanpa solusi. "Solusinya adalah membayarkan utang kontraktor, dan menekankan kepada setiap Kuasa Pengguna Anggaran agar betul-betul selektif dalam memenangkan kontraktor, " kata Akmal. Akmal pun menegaskan agar Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) betul-betul memastikan kontraktor menandatangani pakta integritas sebelum memulai pekerjaan. Dan itu menjadi pegangan ketika terjadi permasalahan dikemudian hari. "Buat pakta integritas dengan kontraktornya, jangan memulai pekerjaan kalau belum membuat pakta integritas"tandas Akmal yang juga sebagai Dirjen Otda. (rls)

MAMASA -- Pj Gubernur Sulbar Akmal Malik langsung meninjau SDN 010 Saluang, Kecamatan Mambi, Mamasa, Sabtu 16 Juli. Sekolah tersebut tempat siswa yang sempat viral lantaran mengeluhkan gurunya ke Presiden Jokowi jarang masuk mengajar. Namun setelah ditinjau, sewajarnya, sekolah itu hanya memiliki 11 siswa aktif. Karenanya Pj Gubernur Sulbar Akmal Malik meminta Pemkab Mamasa melakukan evaluasi dengan melakukan penggabungan SD Saluang ke SD yang lebih memadai atau memiliki siswa lebih banyak. Dijelaskan, sebagaimana ketentuan pendirian sekolah seharusnya terdapat 60 siswa. "Siswa aktif hanya 11, sekolahnya tidak memadai makanya harus digabungkan dengan sekolah terdekat,"ujar Akmal, Sabtu 16 Juli. Sekolah terdekat 3 kilometer. Dengan opsi pemindahan itu, tentunya dibarengi pula fasilitas dari pemerintah". Itu tugasnya pemerintah. Apakah kendaraan, yang jelasnya ada solusi itu tanggungjawab pemerintah," tegas Akmal. Soal akses, kata Akmal, akses menuju sekolah tersebut merupakan jalan strategis provinsi. Sehingga Ia pun akan melihat kecukupan APBD dan mempertimbangkan untuk melakukan perbaikan akses jalan ke SD Saluang. "Kita lihat dulu anggaran agar mobilitas lebih baik,"ungkapnya. (rls)