Mamuju - Pj Gubernur Sulbar, Prof Zudan Arif Fakrulloh turun memantau ketersedian sejumlah komoditas bahan pokok di Pasar Sentral Mamuju, Sabtu , 2 September 2023. Selain itu, dia juga memantau kenaikan dan penurunan harga dari komoditas itu. Berdasarkan pamantauanya, Prof. Zudan mengatakan, harga sejumlah komoditas cenderung stabil seperti ikan air tawar maupun air laut. Sedangkan telur menjadi komoditas yang mengalami penurunan harga hingga 5 persen, dari harga Rp53-55 ribu menjadi Rp48 ribu. "Yang mengalami kenaikan itu, beras premium dan medium, ada kenaikan sedikit, naiknya kisaran Rp400-600 perkilonya. Naik sekitar 3 hingga 5 persen, ini masih wajar," kata Zudan. Menyikapi kenaikan harga beras, Sestama BNPP ini menjelaskan, hal itu masih dalam taraf wajar dikarenakan adanya permintaan yang meningkat. Dia juga menegaskan, cadangan beras di Sulbar saat ini masih sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga 3 bulan kedepan. "Cadangan beras kita itu sangat cukup, saat ini di gudang bulog ada 1.100 ton baik di Mamuju dan Polewali Mandar. Di provinsi ada 104 ton, jadi total cadangan beras di Sulbar kurang lebih 1.200 ton, jadi aman untuk 3 bulan kedepan," ungkap Zudan. Mantan Dirjen Dukcapil ini juga mengungkapkan, saat ini kondisi inflasi di Sulbar masih sangat stabil berada di angka 2,2 persen, angka itu termasuk salah satu daerah yang mengalami iflasi terendah di Indonesia. Dia juga memberikan kiat dalam mempertahankan angka inflasi itu. "Langkah pertama yang kita lakukan adalah menjaga ketersediaan pasokan, jadi pasokan beras, telur, ikan dijaga. Kemudian ayam, bawang, cabe itu kita jaga ketersediannya," ujar Zudan. Kemudian menurut Prof.Zudan, langkah kedua yang harus dilakukan adalah menjaga stabilitas harga. Jika terjadi kenikan harga maka operasi pasar harus segera dilakukan untuk kembali menormalkan harga yang mengalami kenaikan. "Karena stok kita tersedia, stabilitas harga juga masih normal, jadi untuk masyarakat semuanya aman," tutupnya. (rls)

Mamuju-- PJ Gubernur Sulbar, Prof Zudan Arif Fakrulloh menyambut kunjungan Konsul Jenderal Australia Todd Dias melakukan audiensi Jumat , 1 September 2023 Pertemuan melalui audiensi ini membahas terkait peluang kerjasama dalam mengelola potensi daerah Provinsi Sulbar. PJ Gubernur Sulbar menyambut baik kehadiran Konjen Australia , dan menurutnya ini menjadi langkah awal mendatangkan investor masuk ke Sulbar. Sestama BNPP ini menjelaskan ,Sulbar kaya akan potensi yang belum terkelola, olehnya dengan mendatangkan investor ke Sulbar bisa meningkatkan perekonomian daerah. "Kedepan kita dorong berbagai sektor dengan mendatangkan investor masuk ke Sulbar. Bagaimana Sulbar bisa mendapatkan investasi yang lebih bagus lagi, investor yang lebih banyak lagi," kata Zudan. Kepala Dinas Perkebunan Sulbar Syamsul Maarif menuturkan, kunjungan Konjen Australisasi sekaligus memperkenalkan diri sebagai konjen pengganti konjen sebelumnya. Dia menyebut, hal yang ditekankan untuk rencana kedepan adalah kerjasama di sektor pertanian dan pariwisata. "Ini akan ditindaklanjuti kedepan dan akan dibahas lebih lanjut, hari ini baru perkenalan," pungkasnya. (rls)

Mamuju - Pj Gubernur Sulbar , Prof Zudan Arif Fakrulloh memantau pembangunan pabrik es dan cold storage yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Sulbar di Desa Sumare, Kecamatan Simboro dan Kepulauan, Kabupaten Mamuju, Sabtu , 2 September 2023. Pembangunan pabrik es dan cold storage itu merupakan langkah konkret dari Pemprov Sulbar untuk memperkuat sektor perikanan. Sektor perikanan merupakan salah satu sektor unggulan bagi provinsi ke-33 itu, karena memiliki sumber daya yang melimpah. "Setiap kali saya kunjungan ke berbagai tempat yang diminta masyarakat itu hanya dua, pabrik es dan gold storage.Saya sudah tugaskan kepala dinas kelautan dan perikanan untuk tahun depan ditambah lagi pembangunan cold storage dan pabrik es, minimal satu kabupaten satu cold storage dan pabrik es," tambahnya. Zudan menerangkan, pabrik es yang dibangun Pemprov Sulbar di Desa Sumare memiliki kapasitas 10 ton perhari, sedang cold storage memiliki kapasitas 12 ton perhari. Dengan kapasitan itu dinilai sudah bisa membantu untuk menjaga ketersediaan ikan di Sulbar. "Saya harapkan Dinas Kelautan dan Perikanan membangun tepat waktu, Oktober sudah bisa operasional. Sehingga para nelayan khususnya di Sumare dan nelayan dari daerah lain yang lewat bisa menitipkan ikannya disini atau untuk membeli balok es disini," harap Zudan. Prof.Zudan menambahkan, dirinya sudah meminta Pemprov dan enam Pemkab di Sulbar untuk terus mengoptimalkan pemanfaatan ikan di regional sehingga ikan tidak banyak dibawa ke luar. Karena dalam sistem tata niaga pasar kalau harga di luar tinggi pasti nelayan akan kirim ke luar. "Kita akan hidupkan kembali gerakan gemar makan ikan, ini penting sekali, karena komsumsi ikan kita masih rendah," ujar Sestama BNPP ini. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulbar, Khaeruddin Anas mengatakan, sesuai arahan gubernur pihaknya sudah memasukkan rencana pembangunan pabrik es dan cold storage di 2024. Akan ada pembangunan pabrik es dan cold storage di dua kabupaten, yakni Pasangkayu dan Mamuju Tengah. "Pabrik es dan…

Mamuju -- PJ Gubernur Sulbar, Prof.Zudan Arif Fakrulloh meraih penghargaan pada malam penganugerahan Indonesia Awards 2023 dari Inews Media Group di MNC Center Jakarta Kamis, 31 Agustus 2023 Indonesia Awards 2023 menunjukkan komitmen kuat untuk memberikan penghormatan kepada mereka yang telah berdedikasi dalam pembangunan. Begitupun PJ Gubernur Sulbar , Prof.Zudan Arif Fakrulloh diberikan penghargaan atas terobosan yang dilakukan dalam menata pemerintahan di lingkup Pemprov Sulbar. Sestama BNPP itu memang baru tiga bulan lebih menjabat sebagai PJ Gubernur Sulbar, namun beberapa program dihadirkan dinilai berhasil mengubah sistem pelayanan publik yang lebih efisien dan efektif. Mei 2023, meskipun baru dua pekan menjabat PJ Gubernur Sulbar, berhasil menerapkan tanda tangan elektronik pada OPD melalui aplikasi Srikandi. Tujuannya memudahkan pelayanan administrasi pemerintahan. Dalam hal merespon aspirasi masyarakat, PJ Gubernur Sulbar juga mengarahkan seluruh OPD agar membangun komunikasi yang baik dengan setiap lapisan masyarakat melalui audiensi. Hingga Agustus sekira 87 audiensi yang dilakukan PJ Gubernur Sulbar. Bahkan Pj Gubernur Sulbar sendiri telah membuka ruang komunikasi dengan masyarakat melalui media sosial, dan mengarahkan pimpinan OPD menerapkan hal serupa. Dalam rangka memaksimalkan pelayanan publik, PJ Gubernur Sulbar juga memerintahkan setiap OPD membuka layanan pengaduan yang bisa diakses masyarakat secara digital. Hal lain adalah pertemuan-pertemuan membahas permasalahan daerah melalui webinar. Termasuk penerapan upacara setiap hari Senin yang digelar secara virtual dengan harapan seluruh ASN dapat hadir, termasuk ASN yang bertugas di enam kabupaten agar menghadiri upacara tersebut. Hal inilah mendasari PJ Gubernur meraih penghargaan atas dedikasinya dalam menata sistem pemerintahan di lingkup Pemprov Sulbar. PJ Gubernur meraih penghargaan Kategori Excellent Award for Strategic Initiative Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan. "Dengan digitalisasi semua bisa diselesaikan dengan cepat dan memudahkan pelayanan kepada publik," ucap Prof.Zudan usai menerima penghargaan. (rls)

Riau -- Menteri ATR/BPN, Hadi Tjahjanto mendukung upaya percepatan sertifikasi lahan di Sulbar.Hal itu disampaikan PJ Gubenur Sulbar Prof.Zudsn Arif Fakrulloh setelah melakukan komunikasi dengan kementerian ATR/BPN pada forum pertemuan Puncak Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit 2023 di Kepulauan Riau, Kamis 31 Agustus 2023. "Menteri merespon positif termasuk lahan dibandara akan segera dilakukan percepatan pensertifikatan untuk lahan yang sudah dibayar Pemprov Sulbar, untuk selanjutnya dihibahkan ke Kementerian Perhubungan," kata Zudan Sestama BNPP ini turut hadir pada pertemuan GTRA itu. Menurutnya, pertemuan di ASTON Karimun City Hotel ini menjadi kesempatan melakukan percepatan Program Strategis Nasional Reforma Agraria yang berdampak langsung bagi pemerataan dan penguatan ekonomi rakyat. Dia menjelaskan, Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) yang merupakan wadah koordinasi lintas sektor berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria akan menyelenggarakan pertemuan puncak GTRA Summit 2023 di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Kegiatan ini juga sebagai bentuk tindak lanjut dari Deklarasi Wakatobi Tahun 2022. (rls)

Mamuju, -- Dinas Ketahanan Pangan (Distapan) Sulbar Abdul Waris Bestari bersama Perum Bulog Cabang Mamuju melakukan penandatangan kerja sama penyediaan Cadangan Beras Pemerintah Provinsi (CBPP), di Kantor Distapan Sulbar, Rabu , 30 Agustus 2023 Kepala Distapan Sulbar Abdul Waris Bestari menjelaskan, penyediaan beras CBPP sebagai upaya mendorong stabilitasi harga dan pasokan beras di Sulbar. Kata Waris, pihaknya mendapatkan jatah 8 Ton untuk 2023. Sehingga total CBPP Sulbar saat ini 104,8 Ton. "Dengan kerjasama Bulog ini diharapkan pelaksanaanya bisa lebih cepat," ujar Waris Dijelaskan, CBPP diperuntukkan untuk kebutuhan tertentu, seperti bencana alam dan daerah rawan pangan. Melalui kerjasama Bulog diharapkan CPBB dapat tersedia serta terdistribusi dengan cepat ketika terjadi situasi tersebut. Apalagi, kata Waris, kualitas beras dari Bulog terjamin sehingga pihaknya tidak meragukan setiap pasokan yang disuplai dari Perum Bulog Mamuju. Pimpinan Cabang Perum Bulog Mamuju Suarsi mengatakan, untuk pasokan beras Sulbar masih terbilang aman. Selain itu pihaknya senantiasa melakukan pemeriksaan setiap beras yang dikeluarkan dari Bulog. "Sebelum keluar dari gudang itu kami lakukan pemeriksaan untuk memastikan kualitas dan kuantitasnya," ujar Suarsi. (rls)

MAMUJU -- Sekprov Sulbar , Muhammad Idris membuka secara resmi Rapat Pemilihan Kepengurusan Forum Koordinasi Daerah Aliran Sungai (Forum DAS) Sulbar Periode Kepengurusan 2023- 2028, Rabu 30 Agustus 2023. Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar, Muhammad Idris mengatakan, kehadiran Forum Daerah Aliran Sungai (DAS) di Sulawesi Barat dapat menjadi solusi menyelesaikan berbagai persoalan DAS. Ia mengapresiasi kepengurusan yang ada lantaran kepengurusan berfikir denga kesadaran dan konsen penuh agar keberadaan Forum DAS tetap menjalankan roda organisasi. "Ini merupakan penyegaran apakah ada pengurus baru atau tetap yang lama, tetapi yang pasti kita memastikan organisasi harus lebih kuat kedepan,"kata Idris. Ia mengatakan, forum tersebut menjadi penting dalam membantu pemerintah karena melibatkan berbagai pihak yang memiliki konsen yang sama terhadap DAS. "Forum ini hadir untuk melakukan pengelolaan DAS, sebab masalah ini tidak dapat selesai hanya dilakukan pemerintah tetapi seluruh pihak," ucap Idris. Menurutnya, berbagai kerusakan ekosistem DAS dapat terjadi dan dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, sehingga kehadiran forum ini dapat menjadi forum atau kelompok yang bisa membuat studi yang mengatasi permasalah DAS agar tertangani dengan baik. "Kalau tidak dari sekarang melakukan kampanye merubah cara berfikir masyarakat untuk menjaga DAS, kita akan kesulitan menemukan air di sungai, ini warning bagi kita,"kata Idris. Sungai yang ada saat ini banyak terjadi di hulu, termasuk pendangkalan yang tejadi di aliran DAS itu haru menjadi perhatian serius. Kepala Badan Pengelolaan DAS Karama Marten Baturante mengatakan , pemilahan ini dilakukan sebagai upaya mendorong kepengurusan kedepan dapat semakin baik lagi "Kepengurusan hari ini diharapkan bisa melanjutkan kepengurusan yang laku sehingg Oktober dapat dikukuhkan lima tahun kedepan," kata Marten. Masalah lingkungan harus menjadi perhatian serius kepengurusan kedepan, sehingga Forum ini diharapkan menjadi upaya untuk menyelesaikan berbagai persoalan. (rls)

Mamuju -- Penanganan masalah kemiskinan ekstrem di Sulbar perlu dioptimalkan. Setiap OPD harus memastikan setiap program berdampak langsung untuk menekan angka kemiskinan di Sulbar. Data per 2022 kemiskinan ekstrem di Sulbar mencapai 2,94 persen atau sekitar 41,406 orang. Untuk menuntaskan ini, Pj. Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh kembali menekankan kepada OPD terkait agar lebih serius. Menurutnya , diperlukan kerja kolaboratif hingga ke kabupaten dan desa. Selain itu Intervensi program dan anggaran pun harus dikerjakan secara efektif dan tepat sasaran. Sestama BNPP ini menyebutkan dua solusi mengurangi angka kemiskinan yaitu memberikan tambahan penghasilan dan mengurangi pengeluaran. Sehingga ia mendorong intervensi melalui program padat karya lebih dimaksimalkan agar menyerap penduduk miskin. "Ini akan menjadi bagian konprehensif menyelesaikan kemiskinan,"tegas Prof.Zudan. Diketahui Satgas Penanganan Masalah 4+1 Sulbar (Kemiskinan Ekstrem, Anak Tidak Sekolah, Stunting, Perkawinan anak dan Inflasi) terus bergerak. Masing-masing OPD lingkup Pemprov bergerak menangani dua kecamatan. Dinas Sosial Sulbar sebagai koordinator Satgas untuk masalah kemiskinan berkoordinasi setiap OPD. Salah satu program yang diarahkan untuk penanganan kemiskinan adalah perlibatkan penduduk meski menjadi pekerja dalam pembangunan PSU oleh Dinas Perumahan dan Pemukiman (DPKP) Sulbar Kepala DPKP Sulbar Saharuddin, menyebutkan hingga bulan Agustus ini warga terdampak yang telah dipekerjakan dalam pembangunan PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas) mencapai 300 orang. “Warga terdampak tersebut dipekerjakan dalam pekerjaan rabat beton, drainase dan pembangunan air bersih,” ujar Saharuddin. Program tersebut merupakan salah satu gagasan Dinas Perkim Sulbar untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem. “Nantinya, dalam setiap pekerjaan akan mempekerjakan 7 orang dalam setiap pekerjaan yang dilakukan di setiap kabupaten di wilayah Sulawesi Barat,” lanjut Saharuddin. “Program penanganan masalah 4+1 menargetkan 1400 jiwa warga terdampak kemiskinan ekstrem hingga akhir tahun 2023’, jelas Saharuddin. Dinas Perkim Sulbar saat ini fokus menangani masalah 4+1 di wilayah kabupaten Majene, yakni kecamatan Ulumanda dan Malunda. Selain mempekerjakan warga terdampak kemisiknan ekstrem, di wilayah tersebut, Dinas…

MAMUJU -- Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar mengikuti Rapat Paripurna DPRD Sulbar penandatanganan kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2024 dan perubahan Perda perubahan perangkat daerah di Ruang Paripurna DPRD Sulbar, Selasa, 29 Agustus 2023. Rapat Paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Sulbar Sitti Suraidah Suhardi didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar Muhammad Idris, diikuti seluruh kepala OPD dan anggota DPRD Sulbar Ketua DPRD Sulbar, Sitti Suraidah Suhardi mengatakan , seluruh proses telah melalui tahapan yang cukup panjang, namun berkat kerja keras seluruh pihak sehingga pembahasan dapat diselesaikan. "Hal ini tentu akan menjadi pembahasan selanjutnya bagi DPRD, kita berharap semua OPD pada saat pembahasan tidak ada yang keluar daerah,"kata Suraidah. Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar, Muhammad Idris mengaku bersyukur karena dapat mengikuti rapat paripurna terkait KUA PPAS 2024 dan peraturan daerah tentang perubahan kedua atas perda nomor 6 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Sulbar. "Terimakasih atas seluruh proses yang telah dilakukan oleh ketua dan anggota DPRD, berusaha menyempurnakan prosedur dan kualitas pembahasan KUA PPAS 2024," kata Idris. Hal ini merupakan hasil dari sinergitas sekaligus menunjukkan bahwa fungsi legislatif dan eksekutif telah berjalan harmonis. Sesuai arahan kebijakan pada RPD 2023 -2026 maka tema pembangunan 2024 diarahkan pada peningkatan ekonomi iklusif. Dengan harapan target pembangunan dapat dicapai. Target pertumbuhan ekonomi di angka 5,1 persen sudah kita lampaui Juli 2023 6,42 lebih tinggi dari Nasional. Kemiskinan turun menjadi 20,25 persen, tahun lalu kit masih diangka 11 persen. IPM sebesar 69,36 persen sedikit lagi sampai 70 persen ini sudah mendekati nasional,Pengangguran terbuka 1,78 persen Indeks gini ratio 0,346 masih tinggi. Selain itu , Pemprov bersama DPRD Sulbar juga menyepakati Nota kesepahaman bersama KUA PPAS merupakan pedoman dan landasan dalam melakukan penyesuaian nota keuangan APBD 2024. "Untuk itu OPD akan segera menyusun rencana kerja dan RKA setalah pendatang ini. Kemudian…

MAJENE, - Pemerintah Provinsi Sulbar mulai merancang sekolah berbasis Boarding School yang ditempatkan di LPMP Kabupaten Majene yang ditempatkan di SMA Negeri 3 Majene. Itu setelah pemprov melalui Dinas Pendidikan Provinsi Sulbar menggelar rapat koordinasi bersama, yang dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar Muhammad Idris. Kesempatan itu Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar Muhammad Idris mengatakan Boarding School yang digagas merupakan yang pertama di Sulbar. "Ini merupakan impian kami sudah lama sekali, paling tidak ada prototipe sekolah dengan berbasis Boarding School. Saya berharap SMA Negeri 3 dapat mewujudkan itu," kata Idris. Meskipun terbilang baru, namun Idris menekankan agar bagaimana Boarding School yang ada dapat dipush agar bisa bergerak cepat dan bisa berfungsi dengan baik. Saat ini Ia mengatakan, siswa tidak perlu lagi harus menghabiskan biaya untuk keluar di sekolah swasta. Sehingga Ia meminta tim pengelola dan pendamping Boarding School agar mempersiapkan Boarding School yang terbaik di Sulawesi Barat, dengan memperhatikan kenyamanan dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang baik. "Kehadiran saya juga sekaligus untuk memastikan bahwa Boarding School ini berjalan dengan baik, karena target kita melahirkan siswa yang berprestasi," ucap Idris. Boarding School sebagai sarana pembentukan karakter pada dasarnya dalam berbagai tingkatannya mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam sistem pendidikan nasional sehingga perlu diperhatikan setiap standar perencanaannya termasuk melakukan pengawasan dengan baik bagi siswa yang menetap di Asrama. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulbar Mithhar berharap sekolah Bording School dapat terlaksana dengan baik. Tujuan Boarding School digagas agar siswa dapat lebih berprestasi lagi. "Kita berharap ini dapat terlaksana dengan baik dengan dukungan dari SMAN 3 Majene. Kita bersyukur dengan adanya ini, mari kita sambut ini sebagai bagian melahirkan sekolah yang berkualitas," kata Mithhar. (rls)