Jakarta--Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan (Ekbang) Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Setda Sulbar) Hamdani Hamdi mendampingi Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Jelang Ramadhan dan Idul FItri 1445H/2024 M di Hotel Kempinski Jakarta, Senin 04 Maret 2024. Acara tersebut digelar Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) untuk memastikan pengendalian stabilitas pasokan dan harga pangan. “Hari ini kita menguatkan sinergi kementerian dan lembaga, BUMN pangan, asosiasi, serta pelaku usaha pangan untuk secara bersama-sama memastikan upaya-upaya stabilisasi pangan terus diintensifkan. Bapak Presiden Joko Widodo dalam Sidang Kabinet Paripurna pada 26 Februari 2024 lalu menugaskan kita semua agar menjaga betul-betul ketersediaan pangan dan stabilitas harga di Bulan Ramadhan dan Idul Fitri," kata Kepala NFA, Arief Prasetyo Adi dalam Rakornas yang dihadiri para Pj. Gubernur seluruh Indonesia. Arief menekankan, kenaikan permintaan (demand) bahan pangan di momentum puasa harus diwaspadai agar tidak berdampak pada lonjakan inflasi. "Saat ini, inflasi merupakan salah satu tantangan tidak hanya bagi Indonesia tapi dialami oleh semua negara di dunia. BPS mencatat inflasi nasional Februari 2024 sebesar 2,75 persen (year on year), dengan kontribusi terbesar dari beras sebesar 0,67 persen," bebernya. Arief mengungkapkan, berbagai upaya strategi mengendalikan inflasi pangan melalui serangkaian langkah strategis, antara lain menggencarkan Gerakan Pangan Murah (GPM) dan meningkatkan pengawasan terhadap pasokan pangan ke pasar tradisional dan ritel modern. “Kami berharap seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota terus menggencarkan GPM ini, karena GPM ini merupakan bentuk kehadiran negara dalam menyediakan pangan yang terjangkau dan sangat dibutuhkan. Karena itu, GPM ini kita minta akan ditingkatkan eskalasinya pada Minggu ketiga bulan Ramadan hingga menjelang Lebaran,” ujarnya. “Selain GPM, kami harapkan para kepala daerah juga ikut turun melakukan pemantauan ke pasar-pasar tradisional maupun pasar ritel modern mengawasi penyaluran beras SPHP dan program pemerintah lainnya dalam upaya pengendalian harga dan inflasi pangan.…

Mamuju--Dalam rangka sinkronisasi program pusat dan daerah tahun 2024, Bidang Koperasi dan UKM, Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar Rapat Koordinasi Perencanaan Pusat dan Daerah (Rakorda) secara hybrid di pusatkan di Hotel Berkah Ekowisata Pantai Tapandullu, Senin 4 Maret 2024. Kegiatan ini dibuka langsung Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulbar, Muhammad Idris. Kegiatan yang akan berlangsung hingga Selasa 5 Maret 2024 ini diikuti 22 peserta, terdiri dari para kepala dinas dan kepala sub bagian program dinas kabupaten se-Sulbar yang membidangi koperasi dan UKM. Hadir langsung dalam kegiatan ini, Sekretaris Dinas Koperindag Sulbar, Andi Purnama, Kepala Bidang Perindustrian, Muh Faizal Thamrin, dan Kepala Bidang Perdagangan, Muhammad Najib Ali. Hadir secara daring, Kadis Koperindag Sulbar, Bau Akram Dai. Sekprov Sulbar, Muhammad Idris dalam sambutannya mengatakan, jumlah koperasi aktif di Sulbar berdasarkan data ODS sebanyak 871, dengan total jumlah anggota mencapai 17.645 orang dan volume usaha yang dihasilkan sebesar Rp 111 Miliar lebih. Hal ini menurutnya masih rendah jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Sulbar. Ia menekankan kepada peserta akan pentingnya data sebagai dasar perencanaan yang baik. “Terhadap data ODS tersebut, kami mohon kerja sama bapak/ibu sekalian di kabupaten untuk melakukan pengecekan dan update secara berkala atas data koperasi skala kabupaten,” ujar Idris. Kepala Bidang Koperasi dan UKM Dinas Koperindag Sulbar, Muhammad Hisyam Said mengatakan, tujuan kegiatan itu adalah untuk mensinkronkan program-program baik yang ada di provinsi/kabupaten kota dan program pusat (Kementerian Koperasi dan UKM RI), untuk meningkatkan kualitas koperasi yang sehat, berkualitas, dan UKM naik kelas, dan untuk memberikan pemahaman bagaimana memaksimalkan pengawasan koperasi dan pembinaan UKM sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Kami berharap melalui kegiatan ini, kita dapat menyusun program-program yang tepat sasaran, efektif, dan efisien, serta dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan koperasi dan UKM di Sulbar,” kata Hisyam. (rls)

Mamuju--Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) kembali melakukan pemantauan stok bahan pokok (bapok) di pasaran di Mamuju menjelang Bulan Suci Ramadhan 1445 H/2024 M, Senin 4 Maret 2024. Kegiatan ini dilakukan bersama Dinas Perdagangan Kabupaten Mamuju. Kepala Bidang (Kabid) Perdagangan Dinas Koperindag Sulbar, Muhammad Najib Ali, mengatakan, pemantauan stok bapok dilakukan untuk memastikan ketersediaan bapok dan sekaligus menjaga agar tidak terjadi kelangkaan di pasar. “Kami melakukan pemantauan stok bapok di seluruh kabupaten di Sulbar, baik di ritel-ritel modern maupun di pasar tradisional. Kami juga berkoordinasi dengan pihak terkait, seperti distributor dan pemkab, untuk mengantisipasi kekurangan atau kelangkaan bapok,” ujar Najib. Menurut Najib, hasil pemantauan yang dilakukan di Mamuju pada Senin, 4 Maret 2024, menunjukkan bahwa stok bapok di Mamuju, Ibu Kota Sulbar, untuk saat ini aman dan mencukupi. “Stok bapok di Mamuju masih terjaga. Kami menemukan bahwa ritel-ritel modern yang ada di Mamuju memiliki stok bapok yang cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumen selama satu bulan ke depan,” ungkap Najib. Najib menghimbau, agar para pedagang menjaga stok bapok mereka menjelang Bulan Ramadhan sampai lebaran. “Kami menghimbau agar para pedagang tidak melakukan spekulasi atau penimbunan bapok, karena hal itu akan merugikan konsumen dan mengganggu stabilitas harga,” kata Najib. Ia menambahkan, pemantauan stok bapok akan dilanjutkan pada Selasa 5 Maret 2024 pada pasar tradisional yang ada di Mamuju. “Kami akan melakukan pengecekan lebih detail dan mendalam di pasar tradisional. Kami akan memastikan bahwa stok bapok di sana juga aman dan terkendali,” tuturnya. (rls)

MAMUJU—Tim Penyusun Peraturan Gubernur (Pergub) melaksanakan Uji Publik Rancangan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) tentang Pedoman Pemberian Beasiswa, Kamis 29 Februari 2024. Uji publik tersebut dilaksanakan melalui zoom meeting, yang dibuka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulbar, Mithhar. Kegiatan itu dihadiri kepala perangkat daerah Sulbar, Ketua Dewan Pendidikan Sulbar, ASN Lingkup Sulbar, para Rektor dan Dosen Universitas/Sekolah Tinggi Negeri dan Swasta, Kepala Dinas Pendidikan kabupaten, Kepala Sekolah dan Guru Non ASN dari kabupaten, Kelompok Organisasi Kemahasiswaan se-Sulbar serta seluruh Tim Penyusun. Rancangan Peraturan Gubernur (Ranpergub) Sulawesi Barat tentang Pedoman Pemberian Besiswa dipaparkan Fatwansyah Rasyid dan dipandu moderator Rini Lukita Sari. Dalam uji publik Ranpergub itu, para peserta begitu antusias dalam memberikan pertanyaan, padangan serta masukan terhadap isi rancangan tersebut. Pertanyaan dari peserta dijawab dan ditanggapi Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulbar Faisal Sjaifuddin, Kabag Kesra Biro Pemerintahan dan Kesra Setda Sulbar Faisal dan Kepala Bidang Koperasi dan UKM Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Sulbar Hisyam selaku Penggagas Ranpergub. Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya, Safaruddin mengatakan, masukan dan saran dari para peserta akan dipertimbangan untuk dituangkan ke dalam Ranpergub tersebut. (rls)

Yogyakarta --Dalam rangka percepatan satu data Sulbar menuju Satu Data Indonesia, Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik (Kominfopers) melibatkan Tim Wali Data Sulbar mengikuti pelatihan di Yogyakarta, Senin 4/3/2024. Kepala Dinas Kominfopers Sulbar Mustari Mula menyampaikan, program Satu Data Sulbar menjadi salah satu satu prioritas Pj Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh, dengan mendorong OPD Pemprov Sulbar mempersiapkan SDM untuk mewujudkan satu data Sulbar. "Kami mengutus delapan orang tim Wali Data Sulbar mengikuti pelatihan, dengan harapan kedepan Sulbar dapat lebih berkontribusi penuh pada program satu data Indonesia," kata Mustari. Pelatihan yang diikuti adalah Analisis Data dan Visual melalui penggunaan aplikasi Tableau, Metabase dan Figma. Lebih lanjut Mustari mengatakan, melalui program satu data ini akan memudahkan masyarakat dalam memeroleh setiap informasi, atau kerap disebut memasyarakatkan data. "Ini juga akan mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan, hal inilah yang terus dikenakan pak gubernur," pungkasnya. (Rls)

Jakarta --Pemprov Sulbar terus mendorong peningkatan konektivitas wilayah. Olehnya Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh bersama kepala Dinas Perhubungan Sulbar (Dishub) Sulbar melakukan pertemuan dengan Direktur Niaga dan Cargo maskapai Citilink Ichwan F Agus di Jakarta, Senin 4/3/2024 Pj Gubernur Sulbar, Prof. Zudan mengatakan, pertemuan itu bertujuan mencari solusi untuk menambah pelayanan penerbangan dari Mamuju ke Makassar dan Kalimantan. "Insya Allah penerbangan Mamuju-Balikpapan melengkapi rute Mamuju-Makassar," ucap Zudan. Kepala Dishub Sulbar Maddareski Salatin menjelaskan, dalam Pertemuan tersebut dibahas rencana penerbangan kembali Citilink di Sulawesi Barat. "Rute yang ingin kembali kita dorong, melayani penerbangan Mamuju-Balikpapan dan lanjut ke Jakarta," kata Maddareski. Maddareski menjelaskan, untuk saat ini Sulbar hanya mendapatkan pelayanan rute Mamuju-Makassar melalui maskapai Batik Air, sehingga diharapkan dengan kembalinya pelayanan Citilink dapat menambah pelayanan penerbangan dari Mamuju ke Balikpapan-Jakarta. "Ini sebagai bentuk konkrit perhatian pak Gubernur dalam meningkatkan konektivitas wilayah Sulawesi Barat, untuk menopang pertumbuhan ekonomi tentunya. dan sebagai OPD penanggung jawab teknis, tentu kami akan menindaklanjuti dan menyiapkan segala hal bersama dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan pelayanan transportasi kepada masyarakat Sulbar tetap dapat berjalan dengan maksimal," pungkasnya. (Rls)

MAMUJU -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat menggelar rapat Panitia Khusus (Pansus) terkait finalisasi pembahasan Ranperda tentang Penyelenggaraan Perhubungan yang dilaksanakan di Ruang Kerja Komisi I, Senin, 4 Maret 2024 Rapat ini dipimpin oleh Wakil Ketua Pansus Penyelenggaraan Perhubungan Itol Syaiful Tonra. Hadir pula beberapa anggota Pansus serta mitra kerja diantaranya Dinas Perhubungan dan Biro Hukum bersama jajarannya masing-masing. Ketua Pansus , Itol Syaiful Tonra mengatakan, ranperda ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan perhubungan di Sulawesi Barat dengan memperhatikan berbagai aspek seperti keamanan, kenyamanan, dan efisiensi. "Dengan disetujuinya finalisasi ranperda tentang Penyelenggaraan Perhubungan ini, maka diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan perhubungan yang berkualitas dan berkelanjutan di Sulbar, " kata mantan Wakil Bupati Majene ini. (Rls)

MAMUJU--Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dan Pengimplementasian E-Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terintegrasi dalam aplikasi E-Kinerja tahun 2024, Senin, 04 Maret 2024. Sosialisasi bertujuan untuk memperkenalkan Peraturan Perundang-Undangan tersebut. Kegiatan ini dibuka Kepala Dinas Kesehatan Sulbar, drg. Asran Masdy, didampingi Sekretaris Dinas Kesehatan Sulbar, Mahdiana, serta Kasubag Umum dan Kepegawaian, Jabbar. Sosialisasi dilaksanakan di Aula Dinas Kesehatan Sulbar. Turut hadiri sejumlah pejabat kunci dan personel terkait lingkup Dinas Kesehatan Sulbar. Kepala Dinas Kesehatan Sulbar, drg. Asran Masdy menekankan pentingnya penerapan teknologi dalam pengelolaan kinerja ASN. Menurutnya, implementasi E-Kinerja akan mempermudah proses evaluasi kinerja, meningkatkan transparansi, serta mempercepat akses terhadap informasi yang relevan dalam pengelolaan sumber daya manusia di bidang kesehatan. "Kami mengundang para pegawai dan pihak-pihak terkait untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosialisasi ini, sehingga bersama-sama kita dapat meraih tujuan meningkatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat Sulbar," ujarnya. Diskusi dan pembahasan yang intensif dalam kegiatan itu diharapkan akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada seluruh pegawai terkait dengan perubahan sistem yang diperkenalkan. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja ASN di lingkungan Dinas Kesehatan Sulbar. (rls)

MAMUJU--Kepala Bidang Pengembangan ASN Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulawesi Barat (Sulbar), Rini Lukita Sari melakukan peninjauan kesiapan pelaksanaan Ujian Dinas (UD) dan Ujian Penyesuaian dan Kenaikan Pangkat (UPKP) di UPT BKN Mamuju, Senin 4 Maret 2024. Peninjauan ini bertujuan untuk memastikan kelancaran pelaksanaan ujian yang akan menggunakan metode Computer Assisted Test (CAT). Kepala Bidang Pengembangan ASN BKD Sulbar, juga melakukan penyegelan ruangan ujian bersama Kepala UPT BKN Mamuju Jais. "Penyegelan ini merupakan komitmen dari Pemprov Sulbar dan UPT BKN Mamuju untuk memastikan keamanan, keterbukaan, dan pengendalian dalam pelaksanaan ujian. Segel pintu ruang ujian akan dibuka pada Selasa dan Rabu (5 dan 6 Maret 2024) pukul 08.00 WITA saat pelaksanaan ujian UD dan UPKP," kata Rini. Rini menyampaikan, ujian tersebut akan berlangsung selama dua hari dengan empat sesi, diikuti sebanyak 272 peserta berasal dari ASN Pemprov Sulbar, ASN kabupaten se-Sulbar, serta peserta dari Sulawesi Selatan (Sulsel). "Ini merupakan upaya serius Pemprov Sulbar dalam memastikan proses seleksi ASN berjalan dengan baik dan terkendali," pungkasnya. (rls)

MAMUJU--Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Setda Sulbar) menghadiri Rapat Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulbar dalam rangka Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Senin 4 Maret 2024. Dalam Rapat Pansus DPRD Sulbar tersebut, hadir dari Biro Hukum Setda Sulbar, Fatwansyah Rasyid dan Dharmawangsa. Rapat digelar di Ruang Komisi IV DPRD Sulbar dipimpin Sudirman sebagai Ketua Pansus pembahasan Ranperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan dihadiri Sekretaris Pansus Abidin dan perwakilan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Sulbar. Pada Kesempatan ini, Fatwansyah Rasyid sebagai Perancang Peraturan Perundang-Undangan Biro Hukum Setda Sulbar mengatakan, Ranperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sudah dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri terkait substansi yang diatur dalam Ranperda tersebut. "Setelah selesainya proses evaluasi di Kementerian Dalam Negeri, semoga Ranperda ini bisa disetujui Pemprov Sulbar dan DPRD Sulbar sehingga bisa ditetapkan sebagai Peraturan Daerah dalam waktu dekat," harapnya. Perwakilan BPKPD Sulbar, Haeruddin menjelaskan, Ranperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah itu merupakan delegasi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. "Ranperda ini akan menjadi dasar Pemprov Sulbar dalam memungut pajak daerah dan retribusi daerah sehingga Ranperda ini harus segera ditetapkan sebagai penentu dalam pemenuhan target pendapatan asli daerah," ucap Haeruddin. Dari rapat tersebut disepakati bahwa Ranperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Sulbar dalam Rapat Paripurna DPRD Sulbar, dengan catatan kiranya perangkat daerah yang mempunyai potensi pendapatan daerah yang baru dapat melaporkan ke BPKPD Sulbar untuk menjadi pertimbangan. (rls)