Berbagai hasil rilis riset di dunia menemukan bahwa bumi yg kita tinggali sudah terancam dan terbukti pemanasan global sedang melanda seluruh penghuni bumi yang bulat ini. Para ilmuwan dan PBB mencatat bahwa tingkat pemanasan bumi mencapai titik tertinggi sepanjang masa pada tahun 2023 di mana sekitar 92% dari suhu panas yang memecahkan rekor tahun lalu, terjadi karena ulah manusia. Di berbagai literasi serta temuan ahli di lapangan bahwa akibat pemanasan global tersebut akan mengancam hilangnya terumbu karang, es laut Arktik, spesies tanaman dan hewan – serta peristiwa cuaca ekstrem yang lebih buruk yang dapat memicu perubahan iklim dan menyebabkan kematian. Tak terkecuali bagi kita di Indonesia. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geoifisika (BMKG) memperkirakan tingkat pemanasan global semakin menggila diprediksi pada tahun 2050. Maka dari itu kita harus mempersiapkan langkah langkah taktis yang dapat kita lakukan untuk membantu perawatan bumi dan lingkungan. Nah di Sulawesi Barat sendiri.Provinsi yang tahun ini telah memasuki usianya yang ke 20 tahun merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang masuk kategori Indeks Rawan Bencana Indonesia (IRBI) yang sangat tinggi. IRBI 2023 menyebut provinsi yang berisiko paling tinggi yaitu Sulawesi Barat (skor 160,08) . Berdasarkan data dari DIBI BNPB dan BPBD wilayah Provinsi Sulawesi Barat telah mengalami 145 kejadian bencana dalam 20 tahun terakhir. Jenis bencana dengan jumlah kejadian terbanyak dan dengan dampak terbesar adalah banjir dan longsor baik dampaknya terhadap keselamatan jiwa manusia, kerusakan bangunan permukiman dan kerusakan lahan. Kejadian bencana terparah juga adalah gempa bumi yang menyebabkan sebagian besar warga Sulawesi Barat sangat trauma. Berdasarkan premis tersebut di atas maka tak ada jalan lain bagi kita adalah kembali ke alam, merawat dan memperbaiki. Tidak sekadar bagaimana kita mengolah alam untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat tetapi sebisa mungkin kita sebagai manusia ikut merawat dan lebih peduli lagi kepada alam di sekitar kita. Bagi kita di Sulawesi Barat,…

Mamuju – Apel pagi setiap hari Senin merupakan rutinitas yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Pada tanggal 26 Agustus 2024, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) bertindak sebagai pelaksana apel pagi yang berlangsung dengan khidmat. Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Barat, Herdin Ismail sebagai Pembina Apel Pagi, dengan Audy Murfi Syarifuddin sebagai Pemimpin Apel Plt. Kepala Badan Kesbangpol , Herdin Ismail menekankan pentingnya netralitas ASN dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Ia mengingatkan bahwa tahapan Pilkada telah dimulai dan akan memasuki tahap Pendaftaran Pasangan Calon pada 27 hingga 29 Agustus 2024. Herdin Ismail menekankan bahwa seluruh ASN harus menjaga profesionalisme dan menghindari keterlibatan dalam politik praktis selama masa Pilkada. "Netralitas ASN merupakan kunci untuk memastikan proses demokrasi berjalan dengan adil dan transparan," ujar Herdin Ismail. Ia juga mengingatkan para ASN untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang netralitas ASN guna menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah. Selain itu, Herdin juga mengajak seluruh ASN untuk berperan aktif dalam mendukung suksesnya pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 dengan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta menjaga stabilitas dan ketertiban selama proses pemilihan berlangsung. Dengan demikian, diharapkan seluruh ASN di Provinsi Sulawesi Barat dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, serta berkontribusi dalam menciptakan pilkada yang bersih dan demokratis. Penulis : kesbangpol Editor : humassulbar

Mamuju--Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Bahtiar Baharuddin, telah menandatangani Surat Keputusan (SK) Pemberhentian Anggota DPRD Periode 2019-2024 dan Pengesahan Pengangkatan Anggota DPRD Periode 2024-2029 serta menyampaikan keputusan tersebut kepada pemerintah kabupaten melalui Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Setda Sulbar. Penyerahan SK tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 24 dan 25 Agustus 2024 kepada utusan dari Kabupaten Mamuju, Pasangkayu, dan Mamasa. Penyerahan untuk Kabupaten Polewali Mandar (Polman) baru dilakukan pada hari ini, Senin, 26 Agustus 2024, di Biro Pemkesra Setda Sulbar oleh Kepala Biro Pemkesra Setda Sulbar Arianto kepada Kepala Bagian Pemerintahan Setda Polman Asrif. Namun, masih ada dua kabupaten, yaitu Kabupaten Majene dan Kabupaten Mamuju Tengah, yang belum menyampaikan usulan mereka terkait pemberhentian dan pengangkatan Anggota DPRD. Biro Pemkesra Setda Sulbar telah melakukan komunikasi jauh sebelumnya untuk mendorong percepatan penyampaian usulan dengan berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) masing-masing kabupaten. Selain itu, usulan dari KPU Sulbar juga hingga saat ini belum disampaikan kepada Gubernur untuk diteruskan ke pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri. Kepala Biro Pemkesra Setda Sulbar, Arianto, mengingatkan bahwa pelantikan Anggota DPRD Kabupaten Pasangkayu akan dilaksanakan besok Selasa 27 Agustus 2024 sesuai dengan Akhir Masa Jabatan (AMJ). Selanjutnya, pada tanggal 28 Agustus 2024, akan dilantik Anggota DPRD Kabupaten Polman dan DPRD Kabupaten Mamasa. Sementara, Anggota DPRD Kabupaten Mamuju akan dilantik pada tanggal 2 September 2024, disusul dengan Kabupaten Mamuju Tengah pada tanggal 3 September 2024, dan Kabupaten Majene pada tanggal 16 September 2024. "Pelantikan terakhir akan dilakukan untuk Anggota DPRD Sulbar pada tanggal 26 September 2024," ungkap Arianto. Dalam pernyataannya, Arianto menyampaikan ucapan selamat bekerja kepada anggota DPRD yang terpilih kembali. Ia berharap agar para anggota DPRD dapat menjalankan tugas dan pengabdian mereka dengan lancar dan sukses untuk kemajuan daerah. Penulis : Biro Pemkesra Setda Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (TPHP) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melaksanakan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) pembahasan Rancangan Juknis Belanja Barang dan Jasa bertempat di Aula lt.2 Kantor Dinas TPHP Sulbar, Senin (26/08/2024). Rakernis ini bertujuan untuk mengambil langkah-langkah kebijakan di Dinas TPHP untuk bersinergi serta memperkuat komitmen dalam rangka mendukung program kerja Pj. Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin. Kegiatan ini dibuka langsung Kepala Dinas TPHP Sulbar Syamsul Ma'rif dan dihadiri oleh Sekretaris Dinas TPHP Sulbar, Kepala UPTD Balai Perbibitan Hijauan Makanan Ternak dan Inseminasi Buatan (BPHMT IB), Kepala UPTD Lab. Keswan dan Kesmavet, Kepala UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPSBTPH), Kabid Tanaman Pangan, Kabid Hortikultura, Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan, Bagian Program dan Perencanaan serta Keuangan Dinas TPHP. Kepala Dinas TPHP Sulbar, Syamsul Ma'rif mengatakan, rakernis sengaja dilaksanakan untuk membahas Rancangan Juknis Belanja Barang dan Jasa yang mengacu pada Keputusan Gubernur Nomor 922 Tahun 2024 tentang mekanisme belanja barang dan jasa yang akan dijual atau diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain. "Hal-hal lebih lanjut akan dibicarakan dengan Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan (Ekbang) serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)," kata Syamsul Ma'rif. Penulis : Dinas TPHP Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju -- Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melakukan pemasangan Bioflok di Kompleks Perkantoran Gubernur Sulbar, Senin (26/08/2024). Bioflok yang terbuat dari fiber tersebut digagas oleh Pj Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin. Dan saat ini sudah ada dua bioflok prototype tersebut di Sulawesi Barat. Satu diantara prototype tersebut telah terpasang di taman kolam Pemprov Sulbar. Kepala DKP Provinsi Sulbar Suyuti Marzuki mengatakan, ini sebagai tindaklanjut program PJ Gubernur Sulawesi Barat Bahtiar Baharuddin untuk mengembangkan Budidaya Ikan Tawar dengan metode Bioflok. "Jadi, berdasarkan arahan PJ Gubernur, ini sebagai langkah awal kita memberi contoh kepada masyarakat agar kedepan bisa dipraktekkan masyarakat," kata Suyuti. Menurutnya dengan penerapan Bioflok untuk budidaya ikan tawar ini, masyarakat dapat mengembangkan budidaya ikan tawar dan menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat. Selain itu metode bioflok ini sangat simpel dan pemeliharannya sangat mudah. Bahannya kata Suyuti terbuat dari fiber yang dipesan melalui perusahaan pipa di Makassar. "Ini usulan dan rancangan dari Pak Pj Gubernur Sulbar.Kemudian dibuat oleh perusahaan fiber di Makassar. Sangat sederhana, murah dan simpel" tandas doktor perikanan Universitas Indonesia ini. Sehingga kata dia, ke depannya warga tak perlu lagi repot repot membuat kolam, cukup memesan saja. Tentunya akan memudahkan bagi warga untuk memelihata ikan nila. Perihal budidaya Ikan Tawar ini kerap disampaikan PJ Bahtiar saat melakukan kunjungan dan bertatap muka dengan masyarakat. Bahtiar mengatakan, terbatasnya lahan untuk menjadi garapan pertanian maka budidaya ikan tawar dapat menjadi pilihan. Pemerintah juga akan membantu menyiapkan satu juta benih ikan tawar untuk dibagikan ke masyarakat, sumbernya melalui APBD 2025. "Ini sebagai komitmen pemerintah agar mengalokasikan anggaran yang betul betul dirasakan langsung masyarakat," kata Bahtiar. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri ini juga menggandeng PT Bomar untuk menerapkan metode bioflok di Sulbar. Metode ini masih sangat jarang dipraktekkan sehingga ini sangat cocok untuk dikembangkan di Sulbar dan melibatkan masyarakat. Selain itu…

Mamuju--RSUD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar Jalan Santai yang dilaksanakan pada Minggu 25 Agustus 2024. Kegiatan ini mengusung tema “Layanan Berkualitas, Pasien Puas, Kita Bahagia karena Sehat itu MERDEKA. Kegiatan ini sangat menarik antusiasme para pegawai RSUD Sulbar beserta keluarga dan sanak saudara yang dibawa untuk ikut meramaikannya. Peserta berkumpul di Gedung Lama RSUD Sulbar pada Pukul 06.00 Wita. Sebelumnya, serangkaian aktivitas kegiatan seperti pertandingan bola voly, menghias ruangan, memasukkan pipet dalam botol, joget balon, oper tepung dan lomba karoke telah digelar mulai tanggal 19 Agustus hingga 24 Agustus 2024 dan jalan santai menjadi puncak pelengkap kemeriahan semarak Agustusan di RSUD Sulbar dalam rangka memeriahkan HUT ke – 79 Republik Indonesia (RI). Direktur RSUD Sulbar, dr. Marintani Erna Dochri menyambut baik Jalan Santai tersebut. Menurutnya, kegiatan itu tidak hanya memberikan momen berharga dalam merayakan kemerdekaan, tetapi menambah kekeluargaan antarpegawai di RSUD Sulbar. Setelah jalan santai, dilanjutkan dengan senam bersama dan pengumuman perlombaan. Selama acara berlangsung peserta jalan santai menikmati makanan dan dihibur oleh penampilan para pemenang lomba karaoke dan pemenang lomba ikut bergembira menerima hadiah serta pembagian doorprice menarik untuk para penerima kupon terpilih. Adapun yang menjadi sponsor untuk hadiahnya yaitu Bank BTN, Bank BSI, Bank BNI, Bank BPD, Bank Muamalat dan juga dari masing-masing unit atau ruangan di RSUD, baik rawat jalan, rawat inap, penunjang, maupun komite rumah sakit. Penulis : RSUD Sulbar Editor : humassulbar

Polman – Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Kabid PKH), Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan (TPHP) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Nur kadar, menghadiri kegiatan pendampingan Tim Dirjen PKH Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Kementan RI) di Kantor Bupati Polewali Mandar (Polman) pada Jum’at (23/08/2024). Pendampingan tersebut terkait persiapan lahan dalam mendukung program minum susu dan makan bergizi serta investasi peternakan. Kegiatan itu dipimpin oleh Pj. Bupati Polman Muhammad Ilham Borahima, dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk kepala dinas yang membidangi peternakan, dan para camat se-Polman. Dalam sesi diskusi, Tim Dirjen PKH Kementan RI menjelaskan pentingnya persiapan lahan untuk mendukung program utama Presiden RI yaitu program minum susu dan makan bergizi serta investasi di bidang peternakan, dimana persiapan lahan yang optimal dapat meningkatkan produksi susu lokal serta menyediakan sumber daya yang cukup untuk mendukung program makan bergizi bagi masyarakat. Kabid PKH Dinas TPHP Sulbar, Nur Kadar menjelaskan, salah satu tujuan kami adalah memastikan bahwa lahan yang berada di Polman cukup dan dapat disiapkan dalam mendukung kebutuhan produksi dan kualitas pakan ternak. “Salah satu fokus utama dalam pertemuan ini yaitu Polman melakukan identifikasi lahan yang memiliki potensi terbaik untuk pengembangan peternakan serta implementasi teknologi untuk meningkatkan produktivitas, yang selanjutnya akan disampaikan ke pusat dan akan ditawarkan kepada para Investor,” ungkap Nur Kadar. Dalam pertemuan itu, Pj. Bupati Polman, Muhammad Ilham Borahima menegaskan komitmennya untuk mendukung inisiatif itu. "Kami sangat menyambut baik adanya dari Tim Dirjen PKH. Persiapan lahan yang matang akan menjadi kunci keberhasilan program ini dan memberikan dampak positif bagi masyarakat Polman,” pungkasnya. Oleh karena itu, Dia menyatakan, para camat akan melakukan pendataan lahan dan akan dilaporkan secepatnya kepada Bidang PKH Polman sebagai bahan disampaikan kepada Dirjen PKH. Sementara itu, dihubungi melalui seluler, Kepala Dinas TPHP Sulbar Syamsul Ma’rif menyatakan pihaknya siap mendukung program dari Kementan tersebut. Ia menegaskan, program itu…

MAMUJU, --Salah satu tanaman jenis hortikultura yang saat ini tengah digemari oleh warga Sulbar adalah pohon sukun. Sesuai penelitian tanaman ini banyak tumbuh di daratan Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat yanh merupakan tanaman endemik Sulawesi. Dengan dalih inilah Sukun merupakan pilihan yang tepat untuk ditanami di enam kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat. Selain karena tanah cocok juga lantaran tanaman ini tak hanya merekatkan tanah untuk mencegah longsor, tetapi juga menjadi sumber gizi alternatif bagi masyarakat dan meningkatkan ketahanan pangan. Pada setiap kesempatan Pj Gubernur Sulawesi Barat Bahtiar Baharuddin selalu smembawa bibit Sukun dalam kunjungan kerjanya. Baik di Mamuju maupun ke kabupaten lain di Sulawesi Barat. Seperti yang berlangsung pada dua pekan Agustus 2024. Pada Senin 19/08 di Kabupaten Majene, Bahtiar melakukan dialog dengan masyarakat Kecamatan Malunda dan Ulumanda, sekaligus bersama sama melakukan gerakan menanam pohon Sukun. Di sini Pj Bahtiar bersama warga dan mahasiswa menanam sukun di lapangan dan pemukiman warga. "Kami sangat mendukung program Pj Gubernur Sulbar karena ini salah satu bentuk hirilisasi pertanian yang tidak hanya tergantung pada tambang. Apalagi dengan menanam sukun. Bukan saja bernilai ekonomi tetapi lingkungan" ujar Demas, mahasiswa Unismuh yang KKN di Majene. Selai di lapangan, Pj Bahtiar bersama Sekda Prov Sulbar Muh Idris juga melakukan penanaman sukun di Kecamatan Ulumanda. Di tempat ini Bahtiar bersama masyarakat setempat ikut menanam pohon sukun di kaki gunung. Bahkan Bahtiar memberikan ratusan pohon sukun kepada warga untuk mereka tanami. "Kami merasa bersyukur dengan hadirnya beliau di sini menanam pohon sukun dan melihat secara langsung wilayah geografis kami" tandas Ridwan, tokoh masyarakat Ulumanda. Lanjut pada Rabu 21/08 PJ Bahtiar Baharuddin melanjutkan agenda kunjungan ke Majene, kemudian berlanjut ke Kecamatan Tubbi Taramanu Kabupaten Polman Kamis 22/08, gerakan Menanam Pohon Sukun bersama TNI Polri dan aparat kecamatan dan Kades se Kecamatan Tutar dilakukan sebelum melakukan dialog silaturahmi dengan warga Kecamatan…

Mateng – Dalam rangka mendukung ketahanan dan produktivitas perkebunan di wilayah Mamuju Tengah (Mateng), Dinas Perkebunan (Disbun) Sulawesi Barat (Sulbar) mengutus Tim dari Bidang Perlindungan turun langsung ke lapangan bersama Direktorat Jenderal (Ditjen) Perlindungan Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Kementan RI), melakukan peninjauan dan koordinasi tindak lanjut terkait pengendalian hama ulat api di Desa Tinali, Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mateng, Sulbar, Selasa 20 Agustus 2024. Dalam kegiatan itu, hadir langsung Direktur Jenderal (Dirjen) Perlindungan Perkebunan Kementan RI Candra, yang juga Ketua Tim Kelompok Pengendali OPT Tanaman Kelapa Sawit, Aneka Palma, Penyegar dan Tahunan lain. Pada kesempatan itu, Ia menyerahkan bahan pengendalian dari Ditjen Perlindungan kepada pemerintah desa setempat sebagai bagian dari upaya menangani serangan hama ulat api yang merugikan wilayah tersebut. Kehadiran Ditjen Perlindungan Perkebunan Kementan RI dan Dinas Perkebunan Sulbar dalam peninjauan tersebut mencerminkan perhatian serius terhadap dampak hama terhadap perkebunan lokal. Serangan hama ulat api yang intensif di wilayah itu menuntut tindakan cepat untuk melindungi hasil perkebunan yang menjadi sumber mata pencaharian bagi masyarakat setempat. Penting untuk dicatat bahwa penanganan hama ini juga terkait dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Pembangunan IKN diharapkan dapat merangsang pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia, termasuk di Sulbar. Sebagai bagian dari persiapan dan adaptasi terhadap perubahan ini, perlunya memastikan ketahanan sektor pertanian di daerah-daerah sekitarnya, seperti Mateng menjadi prioritas. Kepala Dinas Perkebunan Sulbar, Herdin Ismail menjelaskan, dalam konteks pembangunan IKN yang akan membawa banyak perubahan dan perkembangan di Indonesia, termasuk di wilayah Sulawesi, penting bagi Sulbar untuk memastikan bahwa sektor perkebunan tetap kokoh dan produktif. “Penanganan hama ulat api adalah salah satu langkah untuk mencapai ketahanan tersebut,” pungkasnya. Terkait penyerahan bahan pengendalian dari Ditjen Perlindungan Kementan RI kepada pemerintah desa, Herdin mengatakan, hal itu diharapkan petani di Desa Tinali dapat segera mengatasi masalah hama ulat api yang mengancam…

MAMUJU—Serah terima Aplikasi Beasiswa dari Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Sulbar kepada Biro Pemerintahan dan Kesra Setda Sulbar berlangsung di Ruang Rapat Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Sulbar, Rabu 21 Agustus 2024. Aplikasi ini nantinya akan disosialisasikan kepada masyarakat. Hadir dalam acara tersebut, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Sulbar, Muhammad Jaun, Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Sulbar Mustari Mula dan jajarannya, Kepala Biro Pemkesra Setda Sulbar Arianto dan jajarannya, perwakilan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Sulbar, Perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Sulbar Hasanuddin, perwakilan Biro Hukum Setda Sulbar, Rina (Analis Hukum). Selain acara serah terima, juga dilakukan Rapat Persiapan Launching Aplikasi Beasiswa, yang dipimpin Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Sulbar, Muhammad Jaun. Dalam rapat tersebut, Kepala Biro Pemkesra Setda Sulbar, Arianto menyampaikan bahwa masyarakat sudah menunggu aplikasi pemberian beasiswa tersebut. ”Masyarakat antusias dengan ditetapkannya Pergub tentang Pemberian Beasiswa ini, namun karena harus diakses melalui aplikasi, aplikasi tersebut yang belum siap,” kata Arianto. “Perlu juga dipertimbangkan jika terdapat sanksi jika pergub tersebut ditetapkan tidak sesuai dengan hasil fasilitasi Kemendagri,” tambahnya. Sementara, Analis Hukum dari Biro Hukum Setda Sulbar, Rina memberikan tanggapan bahwa sebelum dilakukan perubahan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sanksi administratif akan diberikan kepada kepala daerah jika menetapkan peraturan tidak sesuai dengan hasil fasilitasifasilitasi. "Namun pada perubahan terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022, terhadap peraturan kepala daerah yang ditetapkan tidak sesuai hasil fasilitasi bisa saja dievaluasi oleh Kemendagri, dan jika hasil evaluasi tersebut menyatakan harus diubah, artinya pemerintah daerah harus melakukan perubahanperubahan," ujarnya. Rina menambahkan, aplikasi itu hanya berlaku bagi beasiswa berprestasi dan beasiswa kurang mampu, tidak berlaku bagi beasiswa penunjukan langsung oleh gubernur dan beasiswa pengabdian masyarakat. Penulis : Biro Hukum Setda Sulbar Editor : humassulbar