Mamuju--Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) meminjamkan dua buah alat ribbon fargo kepada Disdukcapil Kabupaten Mamuju, Selasa 27 Agustus 2024. Ribbon fargo diserahkan Jf. Penata Kependudukan Keluarga Berencana Ahli Muda Disdukcapil Sulbar Nurfadilah kepada Fungsional Jabatan Analis Disdukcapil Mamuju Masrawati. Jf. Penata Kependudukan Keluarga Berencana Ahli Muda Disdukcapil Sulbar, Nurfadilah berharap kepada Disdukcapil Mamuju agar dapat melakukan perekaman dan pencetakan KTP-el serta mengurangi jumlah PRR yang belum di cetak. Dengan adanya fasilitasi peminjaman alat tersebut diharapkan bisa menunjang pelayanan administrasi kependudukan dalam hal percepatan pencetakan KTP-el dalam rangka menyongsong Pilkada serentak tahun 2024. Penulis : Disdukcapil Sulbar Editor : humassulbar

MAMUJU—Biro Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), menggelar Rapat Fasilitasi dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Pasangkayu tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, Rabu, 28 Agustus 2024. Berlangsung di Ruang Rapat Biro Hukum Setda Sulbar, rapat ini dipimpin oleh Kabag. Perundang-Undangan Kabupaten/Kota Afrisal dan dihadiri oleh Kabid Atwil Bapperida Sulbar Arjanto dan jajarannya, Kasi Pemanfaatan Dinas PUPR Sulbar Kasmawati, Kasi Pengendalian Dinas PUPR Sulbar Rusdin, JF. Penataan Ruang Dinas PUPR Sulbar Alam Zahri, JF. Perencana Bapperida Sulbar I Ketut Wibawa, Analis Hukum, Pelaksanan dan Staf TATT Biro Hukum Setda Sulbar. Dalam rapat tersebut, JF. Penataan Ruang Dinas PUPR Sulbar, Alam Zahri menyampaikan, Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah ini berdasarkan ketentuan Pasal 26 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang serta mengacu pada Permendagri 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah. Kabag. Perundang-Undangan Kab/Kota Biro Hukum Setda Sulbar, Afrisal mengatakan, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang juga merupakan dasar pembentukan Peraturan Daerah tentang Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Kasi Pengendalian Dinas PUPR Sulbar, Rusdin mengatakan, dalam proses evaluasi, kabupaten perlu melengkapi dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Ayat (3) dan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Daerah. Dari hasil rapat, maka Ranperda perlu dilakukan pengembalian permohonan untuk melengkapi dokumen berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penulis : Biro Hukum Setda Sulbar Editor : humassulbar

MAMUJU - Pj Gubernur Sulawesi Barat, Bahtiar Baharuddin menerima audiensi Ketua Bhayangkari daerah Sulawesi Barat Miranti Adang Ginanjar bersama Komunitas Budaya di Rujab Gubernur Sulbar, Rabu 28 Agustus 2024. Turut mendampingi para Asisten Setda Provinsi Sulbar, Kadis Pendidikan dan Kebudayaan, Kadis Pariwisata, Kadis Perindagkop dan Kadis Kominfo Sulbar. "Kita berharap penggunaan tenun sulawesi itu menjadi tradisi sehari-hari, seperti saya di acara tim nasional kebaya bagaimana kita perjuangkan bisa menjadi kegunaan sehari-hari dimana satu persyaratan Unisco," kata Miranti. Ia menambahkan, bahwa hal ini juga dilakukannya di Sulbar mempergunakan tenun mandar sebagai pakaian sehari-hari. "Kita bisa bayangkan nasib penenun di Mandar kalau ini didiamkan. Saya tidak mau lagi ada prenting style karena akan mematikan masa depan tenun mandar," tambahnya. Makanya, dirinya akan terus berupaya memperkenalkan lebih jauh lagi budaya tenun mandar ke tingkat nasional. "Ini akan kita perkenalkan ke nasional, meskipun baru provinsinya namun punya budaya yang banyak," ujarnya. Sedangkan, Pj Gubernur Sulawesi Barat, Bahtiar mengungkapkan sangat respek pada upaya budayawan termasuk ibu Kapolda dimana beliau betul-betul mendedikasikan diri dan pengetahuannya membantu Sulbar bagaimana mengangkat hasil budaya berupa tenun. "Kegiatan ini benar-benar semakin baik dan semangat baru kita akan mendukung sepenuhnya untuk dikembangkan,

Mamuju –Peringatan Hari Jadi ke- 20 Provinsi Sulawesi Barat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, acara Tahun Ini ditandai dengan Kick Off Rangkaian Kegiatan HUT ke 20 Provinsi Sulawesi Barat sekaligus Launching Logo, Peta Baru Provinsi Sulawesi Barat, Sedekah Pohon dan Kirab Pataka Kabupaten Se-Provinsi Sulawesi Barat di Kantor Gubernur Sulbar, Rabu 28 Agustus 2024. Para peserta melakukan pawai dari Markas Komando Pangkalan TNI AL (Lanal) Mamuju menuju panggung acara di kompleks perkantoran Gubernur Sulbar, ratusan peserta masing-masing perwakilan dari enam pemerintah kabupaten se provinsi Sulawesi Barat, sekaligus menampilkan pertunjukan seni musik tradisional. Acara Kick Off HUT ke -20 Provinsi Sulawesi Barat dihadiri PJ Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin, PJ Ketua PKK Sulbar Sofha Marwah Bahtiar, Ketua DPRD Sulbar St.Suraidah Suhardi, Pimpinan Instansi Vertikal se Sulbar, perwakilan Pemerintah Kabupaten se -Provinsi Sulbar, dan pihak swasta. Ketua Panitia Amujib menyampaikan rangkaian kegiatan HUT Sulbar dimulai 28 Agustus hingga 22 September 2024. Berbagai even bakal digelar seperti festival teluk Mamuju, festival sandeq, Sulbar ekspo, sepakan menanam mangrove, dan beberapa even lain. Kemudian pada puncak Hari Jadi ke 20 Provinsi Sulawesi Barat dilaksanakan pada 22 September 2024 melalui Paripurna Istimewa HUT ke 20 Provinsi Sulawesi Barat di DPRD Sulbar. Hari jadi ke-20 Sulbar tahun ini mengusung tema “Malaqbi maju dan berkelanjutan dalam ekosistem ekonomi hijau dan biru yang inklusif”. PJ Gubernur Sulbar Bahtiar menyampaikan Hari Jadi ke 20 Provinsi Sulbar menjadi momen merefleksi dua dekade pembangunan. Oleh karena itu, pada acara kick off dan launching logo Hari jadi juga dilakukan penyerahan logo kepada enam kabupaten, dengan harapan enam kabupaten juga menyelenggarakan peringatan hari jadi Sulbar. “Jadi ini HUT provinsi Sulbar, bukan HUT pemerintah provinsi saja,” kata Bahtiar. Lanjut Bahtiar, berharap dengan HUT dapat memperkuat persatuan, sebab menurutnya persatuan enam kabupaten di Sulbar belum terasa. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa persoalan kemiskinan, pengangguran dan stunting…

Mamuju--Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Asran Masdy bersama Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana dan Kepala Perwakilan BKKBN Sulbar Rezky Murwanto menjadi pembicara dalam acara Dialog Interaktif "Halo Sulbar" yang disiarkan oleh RRI Mamuju, pada Selasa, 27 Agustus 2024. Dialog kali ini mengangkat topik penting yakni "Aksi Penanganan Stunting Terpadu Sulbar". Acara ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan stunting yang masih menjadi tantangan utama di Sulbar. Kepala Dinas Kesehatan Sulbar, Asran Masdy menjelaskan bahwa penanganan stunting memerlukan kolaborasi lintas sektor, mulai dari kesehatan, perencanaan pembangunan, hingga kesejahteraan keluarga. “Kami fokus pada upaya terpadu yang melibatkan berbagai pihak. Kesehatan bukan hanya soal pengobatan, tetapi juga pencegahan melalui intervensi gizi dan kesehatan lingkungan sejak dini,” ujar Asran Masdy dalam dialog tersebut. Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana menekankan pentingnya perencanaan dan pelaksanaan program yang terukur untuk mengurangi prevalensi stunting. “Kami harus memastikan bahwa setiap intervensi yang dilakukan tepat sasaran dan berkelanjutan,” tegasnya. Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Sulbar, Rezky Murwanto menyampaikan bahwa keluarga adalah kunci dalam upaya pencegahan stunting. “Program-program yang kami jalankan akan memperkuat kapasitas keluarga dalam memastikan anak-anak mereka mendapatkan gizi dan pola asuh yang tepat sejak masa kehamilan hingga usia balita,” ungkapnya. Dialog yang berlangsung selama dua jam ini juga membuka sesi tanya jawab dari pendengar, memberikan ruang bagi masyarakat untuk berinteraksi langsung dengan para pemangku kebijakan terkait. Dengan acara ini, diharapkan semakin banyak masyarakat yang teredukasi tentang pentingnya upaya bersama dalam menangani stunting di Sulbar. Acara ini merupakan bagian dari rangkaian kampanye terpadu yang digagas Pemprov Sulbar untuk menurunkan angka stunting dan memastikan generasi masa depan Sulbar tumbuh sehat dan cerdas. Penulis : Dinkes Sulbar Editor : humassulbar

MAMUJU - Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulawesi Barat (Sulbar), Muhammad Idris menghadiri rapat paripurna DPRD Sulbar terkait pandangan umum fraksi terhadap nota keuangan dan Rancangan APBD Perubahan (RAPBDP) 2024. Muhammad Idris mengungkapkan, pihaknya sudah mendengar pandangan dari fraksi-fraksi yang ada di DPRD Sulbar. Hal itupun membutuhkan penjelasan lebih lanjut dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar. "Tadi ini kita mendengar pandangan dari para fraksi di DPRD Sulbar mengenai rancangan APBD Perubahan tahun 2024 yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut dari pemerintah daerah dalam hal ini eksekutif," kata Muhammad Idris, Selasa, 27 Agustus 2024. Bahkan, kata dia, pihaknya sudah mendengar sejumlah poin yang menjadi penekanan dari fraksi-fraksi yang ada di DPRD Sulbar, utamanya soal penurunan target Pendapatan Asli Daerah (PAD). "Tadi kita sudah mendengarkan beberapa poin terutama yang ditekankan adalah hampir semua fraksi berbicara mengenai penurunan target pendapatan dan tentu ini butuh penjelasan pada paripurna yang insyaallah akan diselenggarakan hari ini juga," ungkapnya. Muhammad Idris pun mengapresiasi kinerja dari DPRD Sulbar yang memberikan perhatian terhadap hal-hal yang substansial dan berpihak ke masyarakat. "Kita apresiasi karena hampir semua fraksi juga memberi perhatian kepada hal-hal yang substansial. Misalnya bagaimana keberpihakan kepada masyarakat, khususnya di dalam peningkatan daya dukung di sektor-sektor strategis misalnya UMKM dan juga sektor strategis lainnya yang seharusnya bisa didorong, misalnya di perikanan dan seterusnya," tuturnya. (Rls)

MAMUJU, --DPRD Sulbar menerima Jawaban Pj Gubernur Sulawesi Barat Bahtiar Baharuddin terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD atas Nota Keuangan Ranperda APBD Perubahan 2024, melalui sidang Paripurna berlangsung di DPRD Sulbar, Selasa (27/08/2024) Setelah memberikan jawaban, sejumlah Fraksi DPRD memberikan tanggapan, seperti dari Fraksi Partai Golkar Sudirman mengatakan usulan pj Gubernur dalam rancangan APBD Perubahan memperhatikan masyarakat dan pengusaha-pengusaha di Sulbar. "Saya apresiasi, seperti perhatian kepada pengusaha anggrek di Mamasa, ini sangat dirasakan manfaatnya," kata Legislator Dapil Mamasa ini. Hal sama disampaikan anggota dewan dari Partai PDIP, Rayu menilai program Pj Gubernur sulbar menyentuh langsung ke masyarakat. Adapun jawaban Pj Gubernur, pertama Mengenai pemenuhan unsur kepatuhan hukum terhadap rancangan Perda tentang perubahan APBD tahun 2000 anggaran 2024 telah melalui kajian formil maupun materil yang diamanatkan dalam Permendagri Nomor 15 Tahun 2003 tentang pedoman penyusunan APBD Tahun anggaran 2024. Kedua, Mengenai turunannya target pendapatan pada sektor retribusi disebabkan realisasi dari penerimaan semester 1 sangat jauh dari target, dukungan anggaran pada OPD pada retribusi yang tidak maksimal dan izin operasional untuk akreditasi pengujian yang belum terbit menjadi penghambat untuk melakukan pungutan retribusi Ketiga Pemisahan Bidang Keuangan dan Pendapatan pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) yang belum dapat direalisasikan disebabkan tipe OPD BPKPD Sulbar belum memenuhi standar untuk dilebur menjadi dua dinas Keempat, terkait kenaikan belanja daerah sebesar 0,38% atau sebesar 7,05 miliar didasarkan pada perubahan RKPD Tahun anggaran 2024 yang ditetapkan melalui peraturan Gubernur nomor 14 tahun 2024 dalam rangka mengakselerasi pertumbuhan ekonomi penurunan kemiskinan dan ketimpangan peningkatan lapangan kerja serta kualitas pembangunan manusia. Pada kesempatan itu, Pj Bahtiar juga mengajak DPRD Sulbar untuk memanfaatkan terbukanya akses penerbanga rute Mamuju-Balikpapan. Salah satunya dengan mendorong event untuk menarik pengunjung masuk ke Sulbar. “Saat ini dalam seminggu empat kali untuk rute Makassar, dan tiga hari untuk rute Balikpapan. Izinnya setiap hari sudah bisa…

MAKASSAR - Sekprov Muhammad Idris hadiri rapat kordinasi kelembagaan dan tatalaksana yang dilaksanakan Kemenpan RB di Makassar, Selasa 27 Agustus 2024. Hadir mendampingi Kadis Kominfo Pers Sulbar Mustari Mula, dan Plt Kepala Biro Ortala Sulbar H Subuki. Kegiatan ini dihadiri Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas. Kegiatan ini diikuti oleh 17 provinsi lingkup Indonesia Timur, berpusat di Hotel Four Poin by Sheraton Makassar secara luring dan via zoom meeting atau online. Penggunaan digitalisasi dalam pemerintahan erat kaitannya dengan pencapaian target Reformasi Birokrasi (RB), Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip) dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Kadis Kominfo Sulbar Mustari Mula mengatakan rakor ini penguatan dalam pengelolaan lembaga dilingkup Pemprov Sulbar. "Rakoord Kelembagaan dan Tatalaksana, yang dilaksanakan Kemenpan RB sangat bagus dan manfaat sekali bagi kami khususnya informasi penataan Kelembagaan, pelaksanaan Sistem kerja dan Proses Bisnis," kata Mustari. Sedangkan, Plt Kepala Biro Ortala Sulbar H Subuki mengungkapkan pada acara Rapat Koordinasi Kelembagaan yang agile melalui Digitalisasi Pemerintahan di Fourt Point By Sheraton Makassar. "Untuk Pemprov Sulbar khususnya kami di Biro Organisasi masih ada beberapa tugas-tugas yang perlu ditingkatkan mulai dari penerapan dan penilaian Reformasi Birokrasi, Sakip, dan penyelesaian peta proses bisnis Pemprov," ucap Subuki. Sementara itu, termasuk pembinaan di Kabupaten khususnya beberapa Kabupaten yang masih rendah capaian RB hingga Sakip. "Kabupaten saat ini sedang proses penataan dan mengevaluasi kelembagaannya," tandasnya.(rls)

Mamuju --Pj Gubernur Sulawesi Barat, Bahtiar Baharuddin didampingi Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulbar Maddareski Salatin baru saja mendarat di Bandara Tampa Padang, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Selasa (27/08/2024). PJ Bahtiar mengatakan, sebuah kesyukuran dengan adanya pelayanan penerbangan dari Mamuju ke IKN. Olehnya Bahtiar berterima kasih atas dukungan Pengelola Bandar Udara Tampa Padang, Kementerian Perhubungan serta Dinas Perhubungan Provinsi, dan seluruh Forkopimda. "Saya dari Jakarta. Saya sengaja pulang lewat Balikpapan, Saat mendarat kita di atasnya pulau Karampuang, ada tujuh spot diving terbaik kelas dunia. Maka dengan terbukanya pelayanan penerbangan ini terima kasih. Saya mengundang maskapai lainnya ikut mendarat di Mamuju. Karena kita tahu Sulbar ini dekat dengan IKN, dan kota ini sangat baik untuk dikembangkan menjadi kawasan wisata. Makanya saya dorong Teluk Mamuju menjadi kawasan Strategi Nasional melengkapi Labuang Wajo," kata Bahtiar. Kata Bahtiar, terbukanya rute Mamuju-Kalimantan ini menjadi peluang bisnis dan investasi sehingga diharapkan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Sulbar dan digunakan oleh investor yang berinvestasi di Sulbar. Lanjut Bahtiar, pelayanan Rute Mamuju-Balikpapan untuk sementara melayani tiga hari dalam seminggu. Namun kedepan ia optimis melihat penumpang semakin meningkat setiap harinya. Apalagi pada September ini Sulbar merayakan HUT ke 20, sejumlah event digelar, akses penerbangan baik dari Makassar maupun Balikpapan ke Mamuju diharapkan dapat memudahkan akses pengunjung ke Sulbar. “Sebulan penuh kita adakan event dalam rangka memeriahkan HUT Sulbar ke 20. Ada festival Sandeq, ada pertandingan Domino se Kalimantan-Sulawesi,” kata Bahtiar. Oleh karena itu juga Bahtiar mengajak masyarakat agar tetap menjaga keharmonisan, ramah, ini menjadi kunci agar pengunjung di Sulbar merasa aman dan nyaman. “Untuk meningkatkan kunjungan wisatawan masyarakat Mamuju harus menjadi masyarakat wisata yaitu masyarakat yang ramah terhadap pengunjung wisata,” ucap Bahtiar. Salah seorang penumpang Farida, berangkat dari Jakarta Transit di Balikpapan dan lanjut ke Mamuju, mengaku terbantu dengan terbukanya layanan penerbangan rute Mamuju-Balikpapan. “Penerbangan dari Mamuju Balikpapan sangat membantu. Dengan…

MAMUJU - Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat Muhammad Idris membuka Focus Group Discussion (FDG) Penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Penetapan BAR Pajak Pusat Atas Belanja Daerah Sementara I Tahun 2024, di Hotel Matos Mamuju, Selasa, 27 Agustus 2024. Hadir jajaran Pejabat Pemprov Sulbar dan para instansi terkait seperti samsat. "Kita duduk bersama membahas mengenai efektivitas DBH. Dimana sumbernya dari pajak dan sumber daya alam," kata Idris. Ia menambahkan bahwa khusus pajak ini Sulbar memiliki catatan yang tidak begitu bagus. "Triwulan III ini menunjukan catatan tidak bagus, meskipun sebetulnya inflasi kita menunjukkan daerah tidak peduli dalam DBH kita," tambahnya. Terutama, pada pajak penghasilan dan ini terjadi pada semua daerah di Indonesia mengalami yang serupa. Begitupun pada tingkat kabupaten. "Makanya inilah tadi disampaikan teman-teman di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) supaya disikapi," ungkapnya. Sehingga, perlu direspon misalnya jika ada berkurang atau ada keterlambatan. Melihat juga permalahan apa yang terjadi di daerah tersebut. "Kita harus rapikan dan mudah-mudahan kita memiliki waktu serta manfaat besar terutama di DBH," ujarnya. Apalagi, lanjut Idris kalau berbicara terkait DBH, maka sama pemanfaatannya transfer daerah. "Jangan sampai alokasi pendanaan daerah lalu daya serapnya juga rendah karena kekurangan pemahaman kita mengelola itu," paparnya. Serapan, anggaran apalagi baru 60 persen, makanya akan direspon cepat dimana saja serapan itu. "Ini kita akan pastikan dimana serapan itu, hari ini akan kita keluarkan rekomendasi ke OPD untuk aksi merespon serepan yang masih rendah," tandasnya. (Rls)