LAMPUNG—Plt. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Setda Sulbar) Nuryani bersama Perancang Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum Dharmawangsa, mengikuti Studi Banding Implementasi Payment For Enviromental Services (PES) atau Pembayaran Jasa Keuangan, di Provinsi Lampung. Studi Banding yang berlangsung selama 5 hari ini dimulai pada Selasa hingga Sabtu (27-31 Agustus 2024) diikuti oleh beberapa stakeholder terkait, seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai pendamping dari pusat, Junaedi dan tim, Forest Programme IV yang merupakan kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Jerman dalam rehabilitasi lahan dan hutan sebagai pelaksana kegiatan, Saiful dan tim yang berkolaborasi dengan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Karama yang di Ketua oleh Marthen Albert Gerungan dan tim, Ketua Forum Daerah Aliran Sungai (DAS) Muh. Nur Parantean (Mantan Kadis Kehutanan Sulbar), Ketua Forum Daerah Tangkap Air (DTA) Usman Asmar (Mantan Kepala BPDAS di beberapa provinsi), Hasanuddin Molo (Akademisi dan Peneliti dari Universitas Muhammadiyah Makassar). Selain Biro Hukum Setda Sulbar, kegiatan ini juga diikuti Sekretaris Dinas Kehutanan Sulbar Suharnani, serta dari PLTA Bakaru dan 2 Kelompok Tani Hutan (KTH) dari Pinrang yang masing-masing diwakili oleh Muh. Ibrahim dan Syarifuddin. Studi Banding dilakukan di beberapa kabupaten di Lampung. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengetahui penerapan pembayaran jasa lingkungan yang sudah berjalan di Provinsi Lampung dan untuk mengumpulkan bahan terkait penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat tentang Jasa Lingkungan tersebut. Pembayaran Jasa Lingkungan merupakan salah satu instrumen yang diterapkan dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Melalui mekanisme pembayaran jasa lingkungan, penerima manfaat akan memberikan kompensasi kepada penyedia jasa lingkungan dalam mendukung keberlanjutan sumber daya alam. Di Lampung, para KTH melakukan penanaman kopi untuk melestarikan kembali hutan yang tandus dan untuk mengurangi sedimentasi yang terjadi di sungai Way Besai sehingga pihak PLTA Way Besay diuntungkan juga dalam penanaman yang dilakukan oleh para KTH. Kompensasi yang diberikan oleh PLTA Way…

Mamuju - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) melalui Dinas Kesehatan dengan bangga menerima penghargaan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) atas pencapaian luar biasa dalam Program Surveilans pada tahun 2023. Sertifikat Penghargaan diberikan dalam Pertemuan Nasional Surveilans PD3I yang berlangsung di The Margo Hotel Depok, Jl. Margonda No. 358, Kemiri Muka, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat, pada Selasa-Jumat (27-30 Agustus 2024). Pemberian penghargaan sebagai apresiasi atas keberhasilan Sulbar dalam mencapai target Non-Polio Acute Flaccid Paralysis (NPAFP) Rate lebih dari 2 per 100.000 penduduk berusia di bawah 15 tahun, serta Discarded (bukan campak, bukan rubella) Rate lebih dari 2 per 100.000 penduduk. Capaian ini menunjukkan komitmen tinggi dari Pemprov Sulbar dan seluruh tenaga kesehatan di Sulbar dalam menjaga kesehatan masyarakat, khususnya dalam upaya pencegahan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi yakni penemuan kasus AFP (lumpuh layuh akut) untuk mencegah terjadinya Polio dan kasus Campak Rubella diwilayah Sulbar. Dan tentu saja bila tidak dicegah sejak dini akan menyebabkan kecacatan bahkan kematian. Kepala Dinas Kesehatan Sulbar, drg. Asran Masdy, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kerja keras semua pihak yang terlibat dalam program ini. "Pencapaian ini adalah hasil kerja bersama antara pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat. Kami akan terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan agar masyarakat Sulbar dapat hidup sehat dan terhindar dari penyakit yang dapat dicegah," kata Asran Masdy, Senin 2 September 2024. Program Surveilans Dinas Kesehatan Sulbar telah menunjukkan efektivitasnya dalam mendeteksi dan menangani kasus-kasus NPAFP serta memastikan kasus-kasus yang dicurigai sebagai campak atau rubella dapat didiskualifikasi dengan tepat. Dengan penghargaan ini, diharapkan Sulbar dapat terus menjadi contoh bagi provinsi lain dalam upaya mencapai target kesehatan nasional, serta meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam program imunisasi dan kesehatan lainnya. Sertifikat Penghargaan ini akan menjadi motivasi bagi Sulbar untuk terus memperkuat sistem kesehatan, khususnya dalam bidang surveilans dan…

MAMUJU - Sekprov Muhammad Idris menghadiri penutupan pelatihan kepemimpinan pengawas angkatan ke-4 dan sekaligus launching LMS pengembangan kompetensi appe sulapa di Marasa Corner, Senin 2 September 2024. Kegiatan ini dihadiri 39 peserta dari eselon IV dimana mengikuti selama kurang lebih empar bulan lamanya. "Mereka ini pimpinan masa depan Sulbar, makanya kita harus persiapkan dari awal bisa menjadi leader mumpuni," kata Idris. Ia menambahkan bahwa pelatihan ini bukan hanya teknis, tapi pelatihan kepemimpinan. Dimana didalamnya banyak hal yang dipelajari. "Mulai kompetensi menjadi pemimpin untuk penuntun arah, membangun kolaborasi dan berbagai kebutuhan lainnya. Ini penting karena Sulbar masa depan harus disiapkan tenaga muda baru," tambahnya. Mantan Kepala LAN Makassar itu juga mengungkapka launching LMS kompetensi appe sulapa ini sebagai bagian dari inovasi yang dilakukan BPSDM Sulbar. "Harus ada hasil konkrit yang menunjukkan kemampuan Kepala BPSDM dalam melakukan perubahan. Makanya kita syukuran bisa dilaunching, ini kombinasi antara prinsip lokal dengan kebutuhan sekarang seperti ASN adaptif, profesional, hingga kemampuan membangun pelayanan baik," ungkapnya. Sedangkan, Kepala BPSDM Sulbar Farid Wajdi menyampaikan peserta pelatihan ini menyasar ASN eselon IV. Ini diharapkan peserta mendapatkan kemampuan memimpin tempatnya bekerja. "Jadi mereka mampu berinovasi dan perubahan tempatnya bekerja. Apa yang selama ini dilakukan punya efek pekerjaan dan berdampak kepada masyarakat," ucap Farid. Sehingga, apa yang dihasilkan itu mampu dilaksanakan berefek kepada layanan kepada masyarakat. Mereka menjadi memimpin perubahan. "Kalau launching appe sulapa ini, kita mau bahwa setiap daerah mempunyai khas sendiri yang energi bagi orang untuk melakukan menghadapi masa depannya," ujarnya. Dimana energi masa lalunya ditransformasi ke masa depan. Itulah disebut appe sulapa, namun perlu membuat kegiatan yang berbasis digital. "Mudah-mudahan melalui LMS ini bisa diakses semua kubutuhan di masing-masing OPD,"tandasnya.(rls)

Mamuju - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (TPHP) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melalui UPTD BPHMT IB Sulbar di Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Sulbar, mendapatkan bantuan berupa 10 ekor Kambing Peranakan Etawa (PE) dari Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Kementan RI) melalui BPTU dan HMT Pelaihari Kalimantan Selatan (Kalsel), Minggu, (01/09/2024). Bantuan ini diserahkan perwakilan dari BPTU dan HMT Pelaihari Kalsel Daniel G. kepada Kepala UPTD BPHMT IB Sulbar Nurdin beserta staf. Bantuan ini merupakan bagian dari program peningkatan populasi bibit ternak unggul. Bantuan Kambing PE ini terdiri dari 9 ekor betina dan 1 ekor jantan. Kambing-kambing tersebut diberangkatkan dari Pelaihari Kalsel pada hari Selasa menuju Instalasi Karantina Hewan di Batulicin untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh selama dua hari. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kambing-kambing tersebut bebas dari penyakit dan layak untuk dikembangbiakkan di daerah tujuan. Setelah memenuhi semua prosedur kesehatan, kambing-kambing ini kemudian diangkut menggunakan kapal laut menuju Pelabuhan Barru, dan dilanjutkan dengan pengangkutan menggunakan pickup ke Mamuju. Selama perjalanan, kambing-kambing ini dipantau secara intensif oleh perawat ternak dan pengawas bibit ternak dari BPTU dan HMT Pelaihari untuk memastikan ternak tiba dengan selamat dan dalam kondisi sehat. Kepala UPTD BPHMT dan IB Sulbar, Nurdin menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada semua pihak yang terlibat dalam pemberian bantuan ini. "Kami mengucapkan terima kasih kepada Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan serta BPTU dan HMT Pelaihari atas bantuan ternak kambing ini. Kami berharap bantuan ini dapat berkembang dan menjadi salah satu peningkat pendapatan asli daerah,” kata Nurdin. Nurdin menyatakan, pihaknya berkomitmen untuk menjaga dan merawat ternak tersebut dengan baik agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Sementara itu, Kepala Dinas TPHP Sulbar, Syamsul Ma’rif sangat mengapresiasi terhadap bantuan Kambing PE yang diberikan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan RI melalui BPTU dan HMT Pelaihari Kalsel. Syamsul…

Mamuju-Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Barat (Sulbar) menegaskan komitmennya untuk menggunakan e-Katalog dalam setiap kegiatan yang melibatkan pihak ketiga (hotel). Hal itu disampaikan Pelaksana Tugas Kepala Pelaksana (Plt. Kalaksa) BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah, Senin 2 September 2024. Penggunaan e-Katalog dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa. Salah satu kegiatan yang ditekankan oleh Muhammad Yasir Fattah adalah penggunaan e-Katalog dalam mitigasi bencana. "Kami berkomitmen untuk menggunakan e-Katalog, terutama dalam kegiatan yang melibatkan pihak ketiga, seperti pemanfaatan hotel di Kabupaten Majene, Mamasa, dan Pasangkayu. Ini dilakukan agar proses pengadaan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku dan transparan," ujar Yasir Fattah. Langkah ini juga merupakan bagian dari upaya BPBD Sulbar untuk memastikan bahwa semua kebutuhan terkait penanggulangan bencana dapat terpenuhi dengan cepat dan tepat, terutama dalam situasi darurat. Dengan menggunakan e-Katalog, BPBD Sulbar dapat memilih penyedia barang dan jasa yang telah terverifikasi dan memenuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Yasir Fattah menambahkan, penggunaan e-Katalog akan mempercepat proses pengadaan dan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam kegiatan mitigasi bencana di Sulbar dapat bekerja dengan lebih efisien dan profesional. "Kami ingin memastikan bahwa semua langkah yang kami ambil adalah untuk kebaikan masyarakat, khususnya dalam menghadapi potensi bencana. Dengan e-Katalog, kami bisa lebih memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan anggaran yang ada," tutupnya. Dengan komitmen ini, BPBD Sulbar berharap dapat terus meningkatkan kualitas layanan dalam penanggulangan bencana dan memberikan yang terbaik bagi masyarakat di wilayah Sulbar. Penulis : BPBD Sulbar Editor : humassulbar

MAMUJU - Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Idris menemui massa aksi Aliansi Mahasiswa Sulbar yang membawa sejumlah tuntutan di Kantor Gubernur Sulbar, Senin, 2 September 2024. Sekprov Muhammad Idris mengungkapkan, pihak mahasiswa menyampaikan tuntutannya dengan keinginan, tuntutan yang mahasiswa layangkan dapat ditindaklanjuti. "Saya kira, pertama kita tadi terima aksi mahasiswa dari berbagai OKP dan mereka sudah menyampaikan tuntutannya. Tapi poinnya ingin supaya apa yang mereka suarakan ini, bisa ditindaklanjuti dengan berbagai kebijakan yang sesuai," kata Muhammad Idris. Ia juga mengungkapkan, sejumlah poin dalam tuntutan massa aksi bakal menjadi bahan evaluasi internal Pemerintah Provinsi Sulbar kedepannya. "Apa yang disampaikan tadi, saya kira, sebagian mungkin kita akan manfaatkan untuk melakukan evaluasi internal, tetapi sebagian yang lain juga kita melihat tidak semuanya selesai di kita (Pemprov Sulbar)," ungkapnya. (Rls)

Mamuju --Sekprov Sulbar Muhammad Idris melakukan penanaman mangrove di Kecamatan Kalukku, akses menuju Bandara Tampa Padang Mamuju, Senin 2 September 2024. Aksi dalam rangka HUT ke 20 Provinsi Sulbar ini diinisiasi PJ Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin ini dilaksanakan mulai 2 September sampai dengan 9 September 2024 dengan melibatkan seluruh pihak sekaligus membangun semangat peduli lingkungan, semangat menjaga alam dan semangat mencegah bencana di wilayah Sulbar dan menyelematkan dunia dari ancaman pemanasan global. Sekprov Sulbar Muhammad Idris berterima kasih atas keterlibatan berbagai pihak, baik forkopimda, terutama siswa siswa sebagai pemilik masa depan bangsa. Idris berharap pencanangan ini juga dilakukan di pemerintah kabupaten. Idris menyampaikan, tanaman mangrove merupakan tanaman tangan memberi banyak manfaat bagi kehidupan, seperti menyelematkan pantai, memiliki serapan karbon sangat tinggi sehingga mampu menghadapi perubahan iklim. Dari aspek ekonomi, mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, "Pelestarian mangrove menjadi bagian untuk memastikan mata pencaharian masyarakat terjaga. Oleh karenanya kita ingin menunjukkan ke publik bahwa pemerintah memiliki inisiatif yang kuat untuk memajukan daerah melalui penanaman mangrove," kata Idris. "Hampir seluruh dunia sekarang pemanasan global luar biasa. Bahkan BMKG sudah memperkirakan pada 2050, akibat ancaman iklim seluruh dunia mengalami pemanasan global, tanaman bermasalah dan terjadi kerusakan tanaman. Atas ancaman tersebut, dunia telah sepakat mengusulkan salah satu pohon yang dianggap menjadi solusi ancaman global, yaitu Mangrove," kata Bahtiar. Sebab itu pada Hari Jadi Sulbar ke 20 Tahun ini membawa pesan, Sulbar dengan potensi 8.000 mangrove saat ini dapat terus bertambah dan Sulbar berkontribusi dalam menyelematkan dunia dari ancaman bencana. Maka penting gerakan menanam mangrove harus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan "Inilah wujud konkrit kecintaan kita pada Sulbar, pada bangsa ini, dan kecintaan kita pada alam semesta," ungkapnya.(rls)

MAMUJU - Badan Pusat Statistik (BPS) Sulbar merilis pada bulan Agustus 2024 terjadi inflasi year on year (y-on-y) Provinsi Sulawesi Barat sebesar 1,59 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 105,69. Inflasi tertinggi terjadi di Mamuju sebesar 1,72 persen dengan IHK sebesar 104,99 dan terendah terjadi di Kabupaten Majene sebesar 1,49 persen dengan IHK sebesar 106,14. Namun, pada skala se-Sulawesi Sulbar paling rendah pada inflasi kali ini, bahkan dibawah rata-rata nasional. "Terjadi inflasi 1,59 persen, tapi ini paling rendah di Sulawesi dan urutan ke enam paling diseluruh wilayah Indonesia," ungkap Kepala BPS Sulbar, Tina Wahyufitri. Sedangkan, Kepala Dinas Ketapang Sulbar Abdul Waris Bestari mengungkapkan sangat bersyukur karena Sulbar paling rendah inflasinya se-Sulawesi. "Memang bulan sebelumnya kita berada di urutan ke 15 dan hasil kerja keras Pj Gubernur Bahtiar bersama tim bulan Agustus 2024 kita berada di urutan ke-6 seluruh Indonesia inflasinya rendah," kata Waris. Ia menambahkan ini semua hasil kerja keras bersama melalui arahan Pj Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin untuk mengusahakan Gerakan Pangan Murah (GPM) minimal empat kali seminggu. "Alhamdulillah saya dengan teman-teman kita laksanakanakan mulai Senin-Selasa dan Kamis-Jumat kita lakukan. Ini betul-betul dirasakan masyarakat Sulbar," tambahnya. Bahkan, diinstruksikan seluruh Pemkab di Sulbar juga melakukan gerakan pangan murah atau pasar murah minimal satu kali dalam satu bulan. "Setiap kunjungan Pj Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin ke Kabupaten juga pasti dilaksanakan pasar murah," ujarnya. Dia berharap harga pangan kedepan tidak ada mengalami kenaikan signifikan terutama beras dan komoditas lainnya. "Dalam momentum HUT Sulbar kita akan melaksanakan pasar murah di Anjungan Pantai Manakarra pada tanggal 16-21 September 2024. Jadi ayo kita ramaikan," tandasnya.(rls)

MAMUJU -- Berdasarkan hasil Susenas Maret 2024, tingkat kemiskinan di Sulawesi Barat sebesar 11,21 persen. Meskipun terjadi tingkat penurunan namun Badan Pusat Statistik( BPS) mencatat tingkat kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan yang mengalami kenaikan. “Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) naik 0,05 poin, sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) naik 0,03. Yang menjadi tantangan pemerintah daerah untuk menurunkan dua indeks ini adalah kepala rumah tangga miskin mayoritas tamat SD, sebesar 46,17 persen sementara 22,73 persen kepala rumah tangga miskin tidak dapat membaca dan menulis” urai Tina Wahyufitri, Kepala BPS Provinsi Sulawesi Barat, kepada media (Senin,2 September 2024) Kepala BPS Sulbar, Tina Wahyufitri menjelaskan, mengapa kemiskinan ekstrem Sulbar meningkat? Potret ini sejalan dengan fenomena bahwa terjadi penurunan pengeluaran pada penduduk tingkat terbawah di Sulawesi Barat, terutama mereka yang termasuk dalam kategori miskin ekstrem. Perubahan Bantuan Sosial menjadi tunai dan dihapuskannya aturan penggunaan dana desa minimal untuk penanggulangan miskin ekstrem, diduga menjadi faktor yang mempengaruhi hal ini. Mengenai kemiskinan ekstrem lanjut Tina, maka akan menjad atensi bagi pemerintah pusat untuk dijadikan sebagai agenda prioritas nasional. Menanggapi data dari BPS tentang kemiskinan ekstrem di Sulbar Maret 2024, Pj Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin yang baru masuk di Sulbar pada 17 Mei 2024 melihatnya sebagai suatu hal mendasar yang harus dilakukan oleh seluruh pemerintahan di Sulbar. Termasuk melihat peluang dan potensi alam yang ada di Sulbar untuk dijadikan sebagai program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang untuk mengeluarkan Sulbar dari kemiskinan. Sebelum melahirkan program , Pj Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin lebih banyak menemui masyarakat, petani, nelayan dan tokoh masyarakat Sulbar. Tujuannya mendengar masukan dan keluhan dari warga. Salah satu inovasi tanpa APBD yang saat ini sedang digalakkan oleh Pj Bahtiar adalah gerakan menanam hortikultura dan menebar ribuan kepiting bakau di hutan bakau Mamuju Sulbar. “Untuk program sebelumnya, Pemprov melaksanakan apa yang sudah ada” ujar Pj Bahtiar. Pj…

Mamuju -- Penjabat Gubernur Sulawesi Barat Bahtiar Baharuddin memang belum menampakkan hasil selama tiga bulan lebih memimpin Sulbar, namun kebijakannya sudah tepat, menggerakkan birokrasi menunjukkan solusi atas permasalah yang dihadapi. Kebijakannya visioner yang mesti dipetik bagi Gubernur terpilih. Hal inilah yang dipetik dari salah seorang legislator DPRD Sulbar Abdul Rahim mengamati aktivitas Pj Bahtiar Baharuddin di Sulbar tiga bulan terakhir. Dua poin yang ditegaskan, pertama menyentuh sektor yang paling utama dalam menyelesaikan permasalahan daerah. Kedua mengarahkan birokrasi bekerja secara kolaboratif. Wakil Ketua DPRD Sulbar ini menguraikan, Bahtiar Baharuddin menjabat sebagai Pj Gubernur Sulbar menggantikan Prof Zudan Arif Fakrulloh pada 12 Mei 2024. Posisinya dalam melanjutkan roda pemerintahan adalah mengawal program yang sudah dituangkan dalam APBD 2024. Maka jangan berharap lebih. “Harus dimaklumi pak Bahtiar masuk menggantikan Prof. Zudan dalam kontek standing anggaran semua sudah jalan, semua kebijakan yang berkenaan dengan penggaran semua sudah jalan, sehingga tentu kita tidak bisa berharap banyak pak Bahtiar bisa melakukan sesuatu yang lebih dari sekedar mengawal program dalam APBD,” ucap Rahim. Walaupun demikian, Pj Bahtiar cepat dalam menemukan sektor yang prioritas untuk disentuh, misalnya penanganan kemiskinan ekstrem, stunting, pengangguran, dan problem lainnya. Pj Gubernur melihat potensi yang mesti dimaksimalkan, baik SDM dan SDA. Kemudian diimplementasikan dalam kegiatan menanam, menebar benih ikan tawar, dan berkolaborasi dalam membuat rumpon buatan dengan forkopimda. “Menanam ini bukan soal berapa banyak ditanam, tapi ini pesan kepada masyarakat yang penduduknya 75 persen adalah petani. Selain itu Sulbar memiliki kekayaan alam, (Darat dan Lautan). Kalau ini bisa dimanfaatkan maka angka kemiskinan dengan sendirinya akan turun. Jadi Pj gubernur ini bisa menemukan mengapa kemiskinan tidak bisa turun secara signifikan dan menemukan apa yang menjadi potensi Sulbar ini bisa maju,” kata Rahim yang juga merupakan salah satu tokoh pejuang pembentukan Provinsi Sulbar. Berangkat dari potensi inilah Bahtiar fokus pada sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kelautan…