Mamuju-Dalam beberapa bulan terakhir, ada peningkatan signifikan dalam kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di enam kabupaten di Sulawesi Barat (Sulbar) pada awal tahun. Dalam menanggapi situasi ini, Dinas Kesehatan Sulbar telah mengeluarkan peringatan kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit ini. Surat Edaran Gubernur Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2024 Tanggal 12 Maret 2024 juga telah diterbitkan kepada Bupati se-Sulawesi Barat tentang Kesiapsiagaan Menghadapi Peningkatan Kasus DBD. Adapun jumlah kasus DBD di Sulbar 2024, pada Januari mencapai 262 kasus, Februari 224 kasus, dan Maret sebanyak 157 kasus. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap peningkatan ini masih dalam proses penyelidikan, namun kemungkinan perubahan iklim dan kondisi lingkungan yang mendukung perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti, pembawa virus penyebab DBD, dianggap sebagai salah satu faktor yang signifikan. “Perlunya kesadaran masyarakat untuk mencegah penyakit ini, seperti membersihkan genangan air, menggunakan kelambu saat tidur, dan menghindari tempat-tempat yang berpotensi menjadi sarang nyamuk,” kata Kepala Dinas Kesehatan Sulbar Asran Masdy, Kamis 18 April 2024. Asran Masdy menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam mengenali dan melaporkan gejala DBD secara dini kepada fasilitas kesehatan setempat. Dalam upaya mengatasi peningkatan kasus DBD, Dinas Kesehatan Sulbar meningkatkan kegiatan pemberantasan sarang nyamuk dan memperkuat ketersediaan fasilitas serta tenaga medis untuk memberikan perawatan kepada penderita DBD. Dengan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan peningkatan kasus DBD di Sulbar dapat ditekan dan situasi kesehatan dapat terkontrol kembali. Penulis : Dinas Kesehatan Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju-Dalam beberapa bulan terakhir, ada peningkatan signifikan dalam kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di enam kabupaten di Sulawesi Barat (Sulbar) pada awal tahun. Dalam menanggapi situasi ini, Dinas Kesehatan Sulbar telah mengeluarkan peringatan kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit ini. Surat Edaran Gubernur Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2024 Tanggal 12 Maret 2024 juga telah diterbitkan kepada Bupati se-Sulawesi Barat tentang Kesiapsiagaan Menghadapi Peningkatan Kasus DBD. Adapun jumlah kasus DBD di Sulbar 2024, pada Januari mencapai 262 kasus, Februari 224 kasus, dan Maret sebanyak 157 kasus. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap peningkatan ini masih dalam proses penyelidikan, namun kemungkinan perubahan iklim dan kondisi lingkungan yang mendukung perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti, pembawa virus penyebab DBD, dianggap sebagai salah satu faktor yang signifikan. “Perlunya kesadaran masyarakat untuk mencegah penyakit ini, seperti membersihkan genangan air, menggunakan kelambu saat tidur, dan menghindari tempat-tempat yang berpotensi menjadi sarang nyamuk,” kata Kepala Dinas Kesehatan Sulbar Asran Masdy, Kamis 18 April 2024. Asran Masdy menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam mengenali dan melaporkan gejala DBD secara dini kepada fasilitas kesehatan setempat. Dalam upaya mengatasi peningkatan kasus DBD, Dinas Kesehatan Sulbar meningkatkan kegiatan pemberantasan sarang nyamuk dan memperkuat ketersediaan fasilitas serta tenaga medis untuk memberikan perawatan kepada penderita DBD. Dengan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan peningkatan kasus DBD di Sulbar dapat ditekan dan situasi kesehatan dapat terkontrol kembali. Penulis : Dinas Kesehatan Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju-Dinas Perkebunan Sulawesi Barat (Sulbar) melaksanakan agenda kegiatan rutin setiap bulan yaitu Rapat Penetapan Indeks K dan Harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Pekebun se-Sulbar, bertempat di Hotel Berkah Mamuju, Rabu 17 April 2024. Rapat Penetapan Indeks K dan Harga TBS kali ini untuk periode April 2024. Kegiatan ini dibuka Asisten II Bidang Ekbang Setda Sulbar Muhtar, didampingi Sekretaris Dinas Perkebunan Sulbar Andi Sitti Kamalia. Turut hadir TIM Penetapan Harga TBS Kelapa Sawit Sulbar, terdiri dari Dinas Koperindag Sulbar, Dinas Tenaga Kerja Sulbar, Biro Hukum Setda Sulbar, Biro Ekbang Setda Sulbar dan Dinas yang membidangi Perkebunan Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Pasangkayu, serta Ketua Asosiasi Kelapa Sawit dan 11 Perusahaan Kelapa Sawit yangg ada di Sulbar. “Alhamdulillah setelah libur lebaran ini, kami Dinas Perkebunan Sulbar melaksanakan Penetapan Harga TBS Kelapa Sawit Pekebun se-Sulbar. Ini merupakan agenda kegiatan rutin setiap bulan yang wajib untuk dilaksanakan,” ujar Sekretaris Dinas Perkebunan Sulbar, Andi Siti Kamalia. Disampaikan, dalam rapat tersebut Indeks K yang disepakati yaitu 84.40 persen dan harga TBS Kelapa Sawit sebesar Rp. 2.380.56/Kg. “Pembahasan penetapan hari ini (Rabu 17 April 2024) berlangsung cukup alot dan alhamdulillah kita sepakat untuk menetapkan Indeks K yang disepakati yaitu 84.40 persen dan Harga TBS berada diharga Rp. 2.380.56/Kg,” ucapnya. Harga pembelian TBS Kelapa Sawit ini merupakan harga di tingkat Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit dan berlaku untuk kebun plasma dan kebun swadaya yang telah bermitra sesuai dengan Permentan Nomor 01/ Permentan/KB.120/1/2018. Harga penetapan ini berlaku mulai Kamis 18 April 2024 sampai dengan penetapan harga di bulan berikutnya. Penulis : Dinas Perkebunan Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju-Dalam rangka perhitungan Rasio Elektrifikasi (RE) dan Rasio Desa Berlistrik (RDB) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Triwulan I Tahun 2024, diperlukan pemutahiran (update) data rumah tangga berlistrik dan data desa berlistrik Non PLN. Beranjak dari hal tersebut, Kepala Dinas ESDM Muhammad Ali Chandra mengintruksikan Kepala Bidang Energi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulbar Andi Rahmat didampingi Inspektur Ketenagalistrikan Anugrah, dan Analis Teknis Kebijakan Nur Alam, melakukan kunjungan koordinasi ke PLN UP2K Sulbar, Kamis (18/04/2024). Kunjungan tersebut diterima langsung Manager UP2K Sulbar Ruli Rizaluddin didampingi Manager UP2K Senior Technician Pengendalian Listrik Perdesaan M. Djajadi dan Officer Perencanaan Listrik Perdesaan Fauzan. Pertemuan itu merupakan rangkaian kegiatan dalam perhitungan RE dan RDB dan diharapkan tercapai kesepakatan data rumah tangga dan desa berlistrik Non PLN yang mutakhir (update). Kepala Bidang Energi Dinas ESDM Sulbar, Andi Rahmat menyampaikan, jumlah rumah tangga yang digunakan merupakan data dari Disdukcapil Sulbar, sedangkan data desa yang digunakan pada perhitungan RDB mengacu kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutahiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau. “Data Perhitungan RE dan RDB di provinsi selanjutnya akan sebagai bahan dalam Penetapan RE dan RDB Nasional Periode I Tahun 2024 yang dilakukan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM RI,” kata Andi Rahmat. Ia menambahkan, koordinasi itu merupakan pertemuan awal, sehingga kemungkinan akan dilakukan pertemuan selanjutnya terkait RE dan RDB sampai bisa disepakati bersama dan hal-hal penting lainnya yang kiranya akan dikoordinasikan dengan PT. PLN. ”Semoga bisa menjadi kerja sama yang baik dalam rangka pemenuhan kebutuhan listrik untuk masyarakat Sulbar,” harapnya. Sementara itu, Manager UP2K Sulbar Ruli Rizaluddin menyampaikan, update data yang dilakukan PT. PLN secara berjenjang mulai dari unit ULP yang merupakan sub-unit di bawah UP3, sampai ke data diterima UP2K. ”Dan untuk data Triwulan I sedang dalam proses dan akan selesai pekan depan, selanjutnya akan di…

MAMUJU -- Pemerintah Provinsi Sulbar menggelar halal bil halal bersama seluruh pegawai ASN, staf di setiap OPD. Halal bil halal tersebut dihadirioleh Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh bersama Sekprov Sulbar Muhammad Idris serta seluruh kepala OPD. Dalam sambutannya Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh menjelaskan terkait awal mula dilaksanakan halal bihalal. Kesempatan itu juga ia menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh ASN dan jajaran pimpinan OPD. "Halal bil halal bukan sekedar pertemuan tetapi saling menghalalkan saling memaafkan. Oleh karena itu atas nama jajaran pimpinan dan jajaran pemerintah Provinsi menyampaikan permintaan maaf yang tulus dari hati," kata Prof Zudan. Ia mengatakan, tentu dalam perjalanan saat memimpin, banyak hal yang kadang membuat khilaf dan kurang serta janji yang belum tertunaikan. Momentum tersebut, Ia meminta bagaimana seluruh jajaran OPD dapat membangun silaturahmi yang lebih kuat di seluruh Intansi. "Mari kita lestarikan nilai yang sudah dibangun, kita perkuat setelah bulan ramadhan apa itu hampir kita semua di bulan ramadhan kita menjadi individu yang bermurah hati, bersedekah, kejujurannya tinggi integritas menguat mari kita pertahankan sebelas bulan akan datang," kata Prof Zudan. Selain itu , lanjut Prof Zudan, nilai yang lain harus dijaga terutama tiga hari menjelang idul Fitri, tidak ada satupun yang merasa benar . Semua merasa salah dan meminta maaf "Olehnya itu mari kita mengoreksi diri sendiri self korection, setelah mengoreksi diri kita sempurnakan tata kerja," jelasnya. Yang terpenting menurutnya bagaimana OPD bekerja lebih maksimal sebab masyarakat menunggu karya dan kreativitas untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. (Rls)

Mamuju - Pemprov Sulbar menyelenggarakan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045 dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) 2025 tingkat Provinsi Sulbar di Ballroom Hotel Maleo, Kamis, 18 April 2024. Pj Gubernur Sulbar, Prof Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, Musrenbang tingkat provinsi bertujuan untuk mencari solusi dalam menyelesaikan setiap persoalan yang terjadi di Sulbar. "Jadi, semangatnya Musrenbang ini untuk menyelesaikan masalah, kemudian memberikan nilai tambah, serta melakukan upaya rebranding untuk meningkatkan bagaimana agar Sulbar itu semakin dikenal dengan semua kebaikan-kebaikannya," kata Prof Zudan Arif Fakrulloh. Salah satu yang didorong dalam Musrenbang tingkat provinsi, kata Sestama BNPP itu, yakni Pokok Pikiran (Pokir) tematik. Hal itu dilakukan sebagai langkah untuk menyelesaikan masalah yang ada. "Jadi, Pokir dari DPRD itu secara tematik diarahkan, misalnya satu kabupaten untuk membangun jembatan, satu kabupaten untuk membuka akses jalan, untuk beasiswa, untuk penanganan stunting. Jadi, fokus dengan tema-tema untuk menyelesaikan apa masalah yang ada disini," ungkapnya. Lanjut Prof Zudan Arif Fakrulloh menjelaskan, hal serupa juga harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) se Sulbar, sehingga segala persoalan dapat diselesaikan. "Jadi, kita kompak dari kabupaten sampai dengan provinsi dengan tema-tema untuk menyelesaikan masalah. Sehingga, tiga tahun sampai lima tahun ke depan, insyaallah Sulbar akan semakin maju karena kita kompak," tutur Prof Zudan Arif Fakrulloh.

Mamuju - Presiden Joko Widodo direncanakan melakukan kunjungan kerja di Sulbar dalam waktu dekat ini. Pada kunjungan kali ini, tiga kabupaten bakal didatangi. Hal itu, disampaikan Pj Gubernur Sulbar, Prof Zudan Arif Fakrulloh, saat diwawancarai wartawan usai membuka kegiatan Musrenbang tingkat provinsi, Kamis, 18 April 2024. Prof Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, pihaknya sedang mengkoordinasikan persiapan kedatangan Presiden Joko Widodo di provinsi ke- 33 itu, dengan Sekretariat Presiden. "Nah, beliau (Presiden Joko Widodo) berencana akan berkunjung ke tiga kabupaten se -Sulbar. Di Mamasa, Polman dan Mamuju, dengan melihat pembangunan infrastruktur tentunya dan berkunjung ke pasar- pasar.Jadi, dari Jakarta lending di Mamuju, kemudian naik helikopter. Sore balik lagi ke Mamuju, kemudian lanjut ke Gorontalo," sambungnya. Sestama BNPP itu menjelaskan, dalam kunjungannya, Presiden Joko Widodo akan meninjau sejumlah program-program strategis nasional. "Misalnya infrastruktur jalan daerah yang sering saya sampaikan itu, kemudian rumah sakit yang dibangun pusat, SMK, kemudian kantor gubernur, kemudian kemungkinan pasar Wonomulyo. Ini yang akan kita rapatkan," tutur Prof Zudan Arif Fakrulloh. Sedangkan, untuk kunjungan di Polman akan melihat stok pangan di Bulog dan melihat harga-harga komoditas di pasar Wonomulyo. "Kalau di Mamuju beliau akan berkunjung ke SMK rangas yang sudah dibangun pemerintah pusat pasca Gempa tahun 2021 lalu," tandasnya.(rls)9/SAPRI/R1M/000000900VA/33.7kWh

MAMUJU- Hari kedua kerja usai libur lebaran 1445 Hijriah, Jajaran Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Regional Sulawesi Barat langsung menggelar halal bil halal, Rabu 17 April 2024. Halal bi halal yang digelar di lantai 3 gedung RSUD Regional Sulbar dihadiri Direktur RSUD Regional Sulbar , dr Marintani Erna Dochri, serta sejumlah staf RSUD Regional Direktur RSUD Regional, dr Marintani Erna Dochri, mengatakan, Halal bi halal sengaja dilakukan untuk mempererat silaturahmi antar staf dan seluruh pegawai lingkup RSUD Sulbar. Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh Staff dan pegawai RSUD Sulbar jika selama ini ada tindakan dan ucapan yang diseengaja maupun tidak disengaja yang menyinggung perasaan yang tidak berkenan. "Atas nama Direktur rumah sakit dan seluruh staf, saya ucapkan terimakasih kepada dokter dan spesialis, Seluruh penanggung jawab ruangan, Semoga kebersamaan kita dapat terus ditingkatkan dan silaturahmi terus berjalan," kata dr Marintani Erna Dochri. Ia juga mengatakan, di hari pertama kerja 90 persen pegawai di RSUD masuk sesuai dengan jadwal serta pelayanan berlangsung maksimal. (Rls)

Makassar -- Pelaksanaan assesment hari kedua, Kamis, 18 April 2024 hari ini berjalan lancar. Kepala BKD Sulbar, Bujaeramy Hassan menjelaskan , bahwa proses pelaksanaan assesment hari kedua berjalan lancar. "Sampai saat ini, pelaksanaan assesment hari kedua masih berjalan dengan agenda psikotes masih yang diikuti full oleh 41 peserta. "Sebelumnya, assesment hari pertama yang dilaksanakan 17 April 2024 juga berjalan lancar , " kata Bujaeramy. Lebih lanjut Bujaeramy menjelaskan , pelaksanaan seleksi terbuka Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang digelar saat ini dimaksudkan agar dapat menghasilkan calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama terbaik di enam OPD sehingga diharapkan dapat menyetir OPD dengan sebaik-baiknya. "Selter ini kita laksanakan agar diperoleh calon kepala OPD terbaik yg betul-betul handal dalam memimpin di 6 OPD sehingga pencapaian tujuan pembangunan bisa diakselerasi lebih kencang lagi.Dibawah nahkoda Prof. Zudan selaku Pj Gubernur dan Sulbar dan Muh Idris selaku Sekprov, kita sama-sama melihat bahwa kinerja pemerintahan sejauh ini berjalan sangat baik. Speed kita tentu tidak akan mundur, bahkan kita semua bertekad untuk menambah speed dan kualitas, agar masyarakat dapat lebih merasakan kehadiran pemerintah" pungkas Bujaeramy Ditempat yang sama, Kepala Bidang Mutasi, Abdillah menyampaikan bahwa peserta yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi sebanyak 50 orang. 9 orang diantaranya memiliki penilaian assesmen yg masih berlaku dan dari lembaga assesment yg sama. "Seperti kemarin, semua peserta yang wajib assesment hadir pada hari kedua ini dan alhamdulillah, pelaksanaan psikotest hari ini berjalan lancar" tutupnya. Enam OPD yang akan dilakukan pengisian antara lain Badan Kesbangpol, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Biro Barjas, Biro Organisasi, Biro Hukum, Satpol PP Penulis : BKD Editor : humassulbar

Mamuju-Dalam rangka persiapan pengukuhan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Sulawesi Barat (Sulbar), Pemerintah Provinsi Sulbar melalui Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan (Ekbang) melaksanakan rapat di Gasebo Rujab Sekprov Sulbar, Rabu 17 April 2024. Rapat dipimpin Sekprov Sulbar Muhammad Idris, yang juga selaku Sekretaris KDEKS Sulbar dan dihadiri Kepala OPD, BI, Perbankan Syariah serta Pengurus KDEKS Sulbar. Dalam arahannya, Sekprov Sulbar Muhammad Idris memfokuskan pada dua agenda utama. Pertama, memastikan seluruh keanggotaan pengurus menyadari peran mereka dalam mendukung ekonomi syariah. Kedua, menetapkan jadwal pengukuhan pengurus, yang diharapkan dapat dihadiri langsung oleh Wakil Presiden RI. Sementara, Kepala Biro Ekbang Setda Sulbar Hamdani Hamdi menyampaikan terkait tugas KDEKS, yakni mempercepat, mempeluas, dan memajukan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dalam rangka memperkuat ekonomi daerah. Hamdani menyebutkan, pembentukan KDEKS merupakan salah satu dari 13 Program Prioritas KNEKS. Untuk itu, diharapkan dengan dibentuknya KDEKS, dapat mengakselerasi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, sehingga target menjadikan Indonesia sebagai pusat produsen halal terkemuka di dunia dapat terwujud. “KDEKS juga diharapkan menjadi garda terdepan dalam implementasi kebijakan perluasan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, termasuk peningkatan literasi kepada masyarakat,” ucap Hamdani. Dalam rapat juga dibahas rencana kegiatan yang akan dilaksanakan bersamaan dengan pengukuhan Pengurus KDEKS Sulbar. “Sebagai bagian dari agenda, kita akan mengadakan Pekan Ekonomi Syariah sebagai PIC penyelenggara Bank Indonesia Sulbar sebagai salah satu pilar utama ekonomi syariah di daerah,” ungkapnya. “Kegiatan ini diharapkan akan lebih menguatkan posisi Sulbar sebagai pusat pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di regional,” sambungnya. Melalui kesempatan itu, Kepala Biro Ekbang Setda Sulbar tidak lupa mengucapkan terima kasih atas kehadiran sejumlah Pengurus KDEKS Sulbar. Penulis : Biro Ekbang Setda Sulbar Editor : humassulbar