13 Mar 2017

KEMENTRIAN AGAMA PROVINSI SULBAR Ketua Pokja V Gerakan Nasional Indonesia Bersatu, Muhdin menggelar rapat dengan usnur terkait yang berlangsung di Aula Kantor Kementrian Agama Sulbar, Senin, 13 Maret 2017 Mamuju. — Sebagai tindak lanjut dari Gerakan Nasional Revolusi Mental, Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat Selaku Koordinator Pokja V menggelar Rapat Program Kerja yang berlangsung di Aula Kantor Kanwil Agama Sulbar, Senin 13 Maret 2017. Kakanwil Agama Provinsi Sulawesi Barat, Muhdin memaparkan, Gerakan Indonesia Bersatu dalam fokusnya terjabar dalam sepuluh (10) fokus yaitu, peningkatan perilaku yang mendukung kehidupan demokrasi Pancasila, peningkatan perilaku toleran dan kerukunan inter dan antar umat beragama,…

DPRD Provinsi Sulbar menggelar rapat agenda khusus Kamis (9/3) 2017 dan membahas tentang pergesaran anggaran tahun 2017. Rapat tersebut sempat hadir dalam rapat kordinasi ini, ketua DPRD Provinsi Sulbar Andi Mappangara, perwakilan setiap komisi, perwakilan unsur pimpinan dari legislatif dan dari eksekutif tim anggran pemerintah daerah (TAPD)Menurut Andi Mappangara bahwa agenda khusus adalah untuk pergeseran anggaran yang dibebankan setiap SKPD ada pastinya pergeseran anggaran tidak menggeser kegiatan masyarakat cuma jenis-jenis instansi saja yang digeser. "jadi misalnya didalam DPA kita, APBD disatu kegiatan itu misalnya anggarannya 1 Miliar, 1 miliar kita tidak akan ganti atau tidak mengurai dan menambah cuma mungkin…

Pemprov Sulbar — 315 rimbawan yang berasal dari semua kabupaten di Sulbar diberikan pelatihan penjagaan pengamanan hutan yang berlangsung di Gentungan, Kalukku , Rabu, 8 Maret 2017.Pj. Gubernur Sulbar, Carlo B Tewu pada kesempatan tersebut mengatakan, seiring dengan lahirnya UU No 23 Tahun 2014 Terkait Pelimpahan Pengolaan Hutan ke Provinsi, serta menyamakan persepsi bersama unsur terkait, dan sekaligus merupakan tindak lanjut dari Revolusi Mental.” Bagi petugas yang masih non PNS akan dilakukan evaluasi dan lebih diintensifkan, layak tidaknya seorang petugas diangkat menjadi PNS tergantung dari aparat yang dianggap layak untuk diangkat. Terkait petugas yang masih non PNS, hal tersebut akan…

08 Mar 2017

Pj. Gubernur Sulbar, Carlo B Tewu berdialog dengan Inspektorat Mamasa saat berkunjung ke ruang kerja Gubernur Sulbar, Rabu, 8 Maret 2017.

Dinas Sosial Provinsi merupakan salah satu dinas yang mengurusi tentang keadaan masyarakat yang berada dalam taraf tidak mampu atau dalam keaadan yang memprihatinkan. Dalam hal Kadis Sosial Kharuddin menyampaikan kepada Tim Kominfo Sulbar, Rabu (9/3) 2017 bahwa kalau di Dinsos ini ada beberapa kegiatan yang sangat mendasar yang perlu di lakukan termasuk bantuan-bantuan langsung ke masyarakat usaha mikro dalam bentuk kube, kelompok usaha bersama. " Untuk tahun 2017 ini ada beberapa kabupaten kita anggarkan termasuk dari dana APBN atau dana kube, kelompok usaha bersama ini dibagi dua kelompok yakni perkotaan dan yang perkabupaten yang berada pada kelurahan. Untuk kabupaten Majene…

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulbar terus melakukan pembenahan untuk memaksimalkan sumber daya alam (SDA) yang ada di Sulbar. Salah satu tentang bagaimana rasio klasifikasi untuk listrik disulbar bisa meningkat dan bagaimana memaksmimalkan izin pertambangan dan meningkatkan PAD di Sulbar. Hal ini disampaikan Kadis ESDM Sulbar Amri Ekasakti ST, saat bersama tim Dinas Kominfo Persandian dan Statistik Sulbar Jumat (10/3) 2017 diruang kerjanya. Amri Ekasakti menjelaskan bahwa dari segi litrik, terget kita membangun potensi potensi energi baru yang terbarukan. Seperti air, tenaga surya dan angin itu menjadi targetkan kedepan.Untuk itu khusus untuk program tahun 2017, dinas ESDM meminta…

SATGAS PPA maupun P2TP2A Provinsi Sulawesi Barat menerima sejumlah laporan masyarakat terkait kehidupan sosial yang terjadi ditengah – tengah masyarakat yang kurang tersorot oleh pemerintah. Yurlin SATGAS Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat menuturkan Tim SATGAS PPA telah menerima laporan dari masyarakat bahwa ada seorang ibu bersama beberapa anak mereka berada dalam tahap memprihatinkan. Dengan tinggal di dalam kebun Lingkungan Pure Kecamatan Kalukku yang jauh dari masyakat . Pada kehidupan mereka untuk sehari -hari hanya makan pisang liar dan umbi – umbi talas liar untuk dikonsumsi setia hari, begitu tim satgas PPA menerima laporan warga tim satgas…

Sekda Provinsi Sulbar Ismail Zainuddin melaksanakan rapat diruang kerjanya Jumat (10/3) 2017. Bersama Karo OPS Polda Sulbar, Yohannes, Kepala Kanwil Depag Sulbar, Pas Intel Korem 142 tatag, Kepala KPW BI Sulbar. rapat tersebut membahas tentang gerakan nasional revolusi mental. Menurut Ismail, bahwa gerakan nasional ravolusi mental ini memiliki tugas pokok mengkoordinasikan pemerintah dan perangkat daerah,tokoh masyarakat, dunia usaha, organisasi profesi dan akademisi lingkungan kerja sulbar untuk menyusun, mensingkrongkan, melaksanakan rencana aksi. Dimana implementasi gernas Revolusi Mental yang membidangi gerakan Indonesia melayani, gerkan indonesia bersih. berakan indonesia tertib dan gerakan indonesia mandiri dan gerakan Indonenesia bersatu.

Pemerintah Sulbar bekerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan Pusat, melaksanakan kegiatan Pelaksanan orientasi keuangan di Lantai IV kantor Gubernur Sulbar. Kegiatan ini memiliki tujuan yang tentunya mengedukasi masyarakat dalam rangka untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang keuangan termasuk tentang industri jasa keuangan dan memberikan pemahaman tentang produk-produknya yang didalamnya mengelola keuangan dan juga informasi mengenai investasi ilegal.Deputi Direktur Edukasi OJK, Jalius menjelaskan tentang kegiatan ini kita lakukan di banyak wilayah, salah satunya di bulan ini kita laksanakan di mamuju. "sasarannya memang ibu rumah tangga karna sesuai target prioritas program edukasi ditahun 2017 ini diharapkan dengan edukasi ini mereka akan lebih faham mengenai…

Sekda Provinsi Sulbar, Ismail Zainuddin membuka kegiatan Edukasi Keuangan dengan melibatkan Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan keluarga, Komunitas Perempuan dan Ibu Rumah tangga serta UMKM yang ada di Kota Mamuju. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Lantai IV kantor Gubernur Sulbar, pada hari Selasa (7/3) 2017. Kegiatan ini dibawah naungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pusat. Kegiatan ini dihadiri Deputi Direktur Edukasi OJK, Jalius, Perwakilan pimpinan kantor OJK Regional VI Sulawesi, Maluku dan Papua, pimpinan lembaga jasa keuangan serta ibu-ibu dari Tim Penggerak PKK,Komunitas perempuan dan ibu rumahtangga dan UMKM yang ada di Kota Mamuju. Dalam sambutan Ismail, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mengucapkan terima…