Mamuju--Dalam rangka mendorong kebijakan kepemimpinan perempuan, Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sulawesi Barat (Sulbar) mengadakan Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Sosialisasi Kebijakan Kepemimpinan Perempuan Perdesaan Provinsi Sulbar selama dua hari, mulai Senin (10/6/2024) hingga Selasa (11/6/2024) di Ruang RKPD Kantor Bapperida Sulbar.

Kegiatan ini dihadiri Asdep Pengarusutamaan Gender Bidang Politik dan Hukum Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Iip Ilham Firman, dan Kepala DP3AP2KB Sulbar Amir sebagai narasumber. Turut hadir sejumlah perwakilan dari perangkat daerah Sulbar sebagai peserta.

Kepala Bapperida Sulbar Junda Maulana juga menjadi narasumber dalam kegiatan itu. Dalam pemaparannya, Ia menyebutkan, kebijakan kepemimpinan perempuan perdesaan sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam proses pengambil keputusan serta memiliki akses setara terhadap sumber daya dan peluang.

Pada kesempatan itu, Junda Maulana juga menjabarkan enam persoalan terkait kondisi perempuan di Sulbar, antara lain kesehatan perempuan, pendidikan perempuan, perkawinan anak, kepemimpinan perempuan, akses pangan dan ketenagakerjaan perempuan.

“Untuk itu, diperlukan langkah penanganan untuk Strategi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan, antara lain Kampanye Gerakan Stop Perkawinan Anak, Kampanye Gerakan Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS), Pengarusutamaan Gender (PUG) dengan membentuk Forum PUG dan Peningkatan Kabupaten Layak Anak (KLA) serta Pelatihan Kewirausahaan Perempuan, Pelatihan Kepemimpinan Perempuan dan Pelatihan Keterampilan di OPD, seperti Dispora, Disnaker dan Koperindag,” jelas Junda, Senin (10/6/2024).

Ditemui usai kegiatan, Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bapperida Sulbar, Andi Almah Aliuddin menyampaikan, pelaksanaan kegiatan itu kerja sama antara Koalisi Perempuan Indonesia dan Bapperida Sulbar, untuk mencari solusi dan strategi penanganannya untuk tujuan yang diharapkan.

“Pelaksanaan kegiatan dua hari ini menghasilkan strategi, rencana aksi dan OPD pengampuh yang menjadi tolak ukur keberhasilan pelaksanaan,” ucap Almah.

Penulis : Bapperida Sulbar

Editor : humassulbar