Mamuju--Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Junda Maulana mendorong para stakeholder membuat satu roadmap pengembangan infrastruktur jalan. Ini sebagai upaya akselerasi peningkatan infrastruktur dan pemerataan pembangunan antar wilayah di Sulbar.
Itu disampaikan pada Focus Group Disscussion (FGD) Tematik RPJPD 2025-2045 dengan Tema “Akselerasi Peningkatan Infrastruktur dan Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah” berlangsung di Ruang RKPD Kantor Bapperida Sulbar, Senin (18/3/2024).
“Kita perlu membuat satu roadmap pengembangan infrastruktur jalan sehingga usulan-usulan yang diberikan tidak secara parsial,”sebut Junda.
Diketahui, FGD Tematik tersebut merupakan rangkaian dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Sulbar Tahun 2025 – 2045.
Melalui FGD tersebut, Kepala Bapperida Sulbar menjaring masukan dan rekomendasi dari para ahli dan pemangku kepentingan terkait di Bidang Infrastruktur.
Menurut Junda, masukan berbagai pihak penting untuk penyempurnaan dokumen RPJPD yang saat ini tengah disusun oleh Bapperida Sulbar.
“Kami meyakini bahwa semakin banyak kita melakukan FGD, maka semakin banyak masukan-masukan yang bisa kita muat pada dokumen Perencanaan 20 tahun ini. Dokumen RKPD yang sifatnya tahunan saja, jika kita tidak bagus dalam analisisnya dan masih ada data yang tidak akurat, maka target yang kita ingin capai akan sulit dicapai. Terlebih lagi dokumen RPJPD, yang merupakan dokumen perencanaan 20 tahun, maka harus dianalisis dengan baik,” ujar Junda.
Junda pun berharap penyampaian usulan data perbaikan jalan untuk bahan dalam penyusunan Perpres tentang Penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Saat ini, kami terlibat dalam Tim Penyusunan Perpres tentang Penyangga Ibukota Nusantara dan pada forum ini diharapkan dapat mensupport kami usulan kebutuhan pengembangan jalan dan jembatan. Data-data mantap jalan dan data jalan yang rusak, berapa yang diusulkan agar disampaikan ke kami. Jika Perpres ini selesai dan berjalan maka Sulbar akan mendapatkan support penganggaran yang besar," katanya.
Tentunya hal tersebut sejalan dengan salah satu program prioritas Pj. Gubernur Sulbar, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, yaitu pembangunan infrastruktur konektivitas daerah dan perkuat mitigasi bencana.
Sementara, Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulbar, Muhammad Idris juga berharap terwujudnya pemerataan infrastruktur dengan kolaborasi para stakeholder.
“Sulbar masih tertinggal kurang lebih 55 persen untuk kondisi mantap jalan, ini tidak mungkin kita selesaikan sendiri oleh pemangku kepentingan tunggal, kabupaten atau provinsi, tetapi juga kita mengharapkan kolaborasi dengan pemangku kepentingan nasional terkait dengan skema-skema penganggaran seperti DAK dan sebagainya," ungkap Idris.
“Membangun infrastruktur berarti membangun nasional kohesi atau biasa disebut kesamarataan dan kesamarasaan, bagaimana kita bisa memiliki negara ini jika perlakuan-perlakuan yang dilakukan oleh pemerintah yang diukur melalui infrastruktur memiliki perbedaan-perbedaan kualitas dan aksesibilitas”, sambungnya.
Penulis : Bapperida Sulbar
Editor : humassulbar
