Polman--Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menggelar Forum Perangkat Daerah (FPD) dalam rangka Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 di Hotel Lilianto, Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Selasa, 05 Maret 2024.
FPD DLH itu dibuka Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) Setda Sulbar Muhtar sekaligus sebagai narasumber dalam kegiatan itu, dengan membawakkan materi terkait Kebijakan Umum Pembangunan di Bidang Lingkungan Hidup. Kegiatan tersebut dihadiri Kepala DLH Sulbar Zulkifli Manggazali dan Kepala DLH kabupaten se-Sulbar. Kegiatan itu berlangsung hingga 06 Maret 2024.
Asisten II Bidang Ekbang Setda Sulbar, Muhtar, dalam sambutannya menekankan bagaimana cara meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dengan memenuhi kebutuhan hidup masa sekarang, tetapi mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan hidup generasi mendatang.
Sementara, Kepala DLH Sulbar Zulkifli Manggazali mengatakan, pelaksanaan FPD tersebut merupakan salah satu langkah yang wajib dilaksanakan dalam proses perencanaan kegiatan dan anggaran sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.
"Adapun tujuan dari kegiatan ini, antara lain untuk melakukan penjaringan saran dan masukan dari DLH di seluruh kabupaten di Sulbar, dalam rangka sinkronisasi dan sinergitas program kegiatan DLH Sulbar 2025," kata Zulkifli.
Pada kesempatan itu, Zulkifli juga menyampaikan terkait rencana kegiatan dan anggaran, capaian kinerja tahun 2023, target kinerja tahun 2024 dan proyeksi tahun 2025.
Hari kedua pelaksanaan kegiatan, Kepala Bapperida Sulbar Junda Maulana juga dihadirkan sebagai narasumber, dengan membawakan materi Arah Kebijakan Pembangunan dan Program Prioritas Sulbar.
Pelaksanaan kegiatan tersebut diakhiri dengan penandatanganan berita acara FPD yang berisi kesepakatan program kegiatan untuk mendukung pencapaian target kinerja yang telah ditentukan, terutama dalam hal penyediaan sarana prasarana pengelolaan persampahan dan peningkatan adaptasi perubahan iklim yang merupakan kebutuhan yang sama di setiap kabupaten. (rls)
