MAMUJU--Setelah Kabupaten Majene dan Polewali Mandar (Polman), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat (Perkim Sulbar) melanjutkan mengidentifikasi kegiatan Penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) untuk wilayah Mamasa pada 19 Februari 2024.

Kepala Dinas Perkim Sulbar, Syaharuddin mengatakan, Kepala Bidang Permukiman (Kabid Permukiman) Reski Ridwan bersama Pejabat Pelaksan Teknis Kegatan PSU wilayah Mamasa Muhammad Yusuf telah melaporkan hasil identifikasi penyediaan PSU di wilayah Mamasa tahun anggaran 2024.

“Ada empat desa yang sudah kami identifikasi untuk wilayah Mamasa yaitu pekerjaan air bersih lingkungan Palambasang Kelurahan Tawalian, pembangunan rabat beton permukiman dan bangunan pelengkap di Desa Bala Batu dan Desa Kanan Kecamatan Tandu Kalua serta di Desa Kebanga Kecamatan Buntu Malangka” kata Syaharuddin, saat ditemui di ruang kerjanya setelah mengikuti Apel Pagi dan Doa Bersama, Senin, 26 Februari 2024.

Syaharuddin menyampaikan, hasil identifikasi untuk penyediaan air bersih di Lingkungan Palambasang Kelurahan Tawalian, kondisi masyarakatnya masih sangat sulit dengan air bersih karena masih menampung air hujan untuk kebutuhan rumah tangga.

Sedangkan, rencana pembangunan rabat beton di Desa Bala Batu dan Desa Kanan kondisi saat dilakukan identifikasi adalah masyarakat sangat mebutuhkan pembangunan rabat beton tersebut utamanya untuk mempermudah akses menuju sekolah bagi pelajar SDN 008, SMK Neg.1 Tandu Kalua, SD Inpres Mesakada, SD Kanan dan juga untuk mempermudah akses jalan seluruh masyarakat dalam melaksanakan rutinitas setiap hari.

Ditemui di tempat berbeda, Kepala Bidang Permukiman Dinas Perkim Sulbar, Reski Ridwan yang didampingi PPTK Muhammad Yusuf menyampaikan, khusus untuk perencanaan pembangunan rabat beton di Desa Kebanga, Kecamatan Buntu Malangka juga sangat dibutuhkan oleh masyarakat sekitar. Namun akan dipertimbangkan terlebih dahulu karena anggaran yang ada tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.

“Untuk perencanaan pembangunan rabat beton di Desa Kebanga, Kecamatan Buntu Malangka kemungkinan masih sulit dilaksanakan dalam waktu dekat ini dikarenakan wilayahnya sangat jauh sementara anggaran yang ada tidak sebanding dengan kondisi di lapangan. Untuk itu, kami masih akan mencari solusi apakah bisa dimasukkan dalam anggaran perubahan atau seperti apa kita lihat saja nanti perkembangannya,” tutupnya. (rls)