MAMUJU--Dalam rangka mewujudkan solidaritas menuju peningkatan performa kinerja, Dinas Perkebunan Sulawesi Barat (Sulbar) melakukan rapat internal setiap bidang terkait progres kegiatan, Selasa 30 Januari 2024.
Bertempat di Ruang Rapat Dinas Perkebunan Sulbar, kegiatan itu bertujuan menyelaraskan dan menyamakan persepsi dalam penyusunan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pengembangan di sektor perkebunan di Sulbar.
Dalam arahannya, Kepala Dinas Perkebunan Sulbar, Herdin Ismail mengatakan, kegiatan yang dilakukan berguna untuk mengevaluasi dan menyelaraskan persepsi dalam penyusunan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan.
"Hal ini untuk mencapai sasaran pengembangan di sektor perkebunan di Sulbar," kata Herdin.
Dalam penyusunan dokumen, perangkat daerah diarahkan untuk menyesuaikan program dan kegiatan rancangan awal yang akan di input, khususnya di sektor pemerintahan lebih terarah, sehingga menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas.
Dinas Perkebunan Sulbar mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis dinas di bidang pengembangan tanaman perkebunan serta melaksanakan urusan ketatausahaan. Adapun topik setiap bidang yang dibahas adalah :
1. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan (PPHP)
Kegiatan Bidang PPHP didukung sumber pendanaan APBN dan APBD dalam penyelenggaraannya. Pada agenda berikutnya akan memfasilitasi pertemuan penetapan harga TBS, pengembangan pelayanan informasi pasar komoditi perkebunan dan promosi produk perkebunan serta sarana pasca panen.
2. Bidang Perlindungan Perkebunan
Kegiatan yang dirancang sepanjang tahun ini, akan dilakukan konsilidasi dengan kabupaten terkait petugas pengamat hama penyakit tanaman perkebunan.
3. Bidang Perbenihan dan Produksi
Ada beberapa hal yang dibahas dan telah dilakukan, yakni konsilidasi internal tentang SKP dan jabatan fungsional, penyelesaian penyusunan laporan 2023, penyusunan rancangan awal 2025, konsilidasi pemetaan lokasi sumber benih (kebun entris) kakao di Sulbar, menerima kunjungan PT. Mars, serta menindaklanjuti perbaikan Data Statistik Perkebunan.
4. Bidang Prasarana, Sarana dan Kelembagaan
Dalam hal ini, membutuhkan dukungan pendanaan APBD dan APBN dalam pelaksanaan kebijakan fasilitas serta persiapan kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) tahun 2024.
5. Balai Pengawasan Sertifikasi dan Pengujian Mutu Benih Perkebunan (BPSPMBP)
Perlu PBT (Pengawas Benih Tanaman) di UPTD dalam mendukung kegiatan sertifikasi benih perkebunan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). (rls)
