Mamuju-- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar Pertemuan Penanganan Kebencanaan, Kamis 7 Desember 2023. Bertempat di Aula Kantor Dinas PUPR, kegiatan Itu dilakukan dalam rangka mengantisipasi terjadinya bencana alam seperti longsor dan banjir jelang Nataru dan Pemilu 2024 di wilayah Sulbar.

Pertemuan dihadiri sejumlah instansi terkait, seperti BPBD Pasangkayu, Dinas PUPR Mamasa, Dinas PUPR Polewali Mandar (Polman), BPBD Mamuju, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional dan Balai Wilayah Sungai Sulawesi III.

Persoalan kebencanaan ini sesuai dengan arahan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat bahwa di bulan Desember kemungkinan rawan terjadi bencana banjir dan tanah longsor.

“Saat kita sudah mengetahui demikian, maka kita dari Dinas PUPR hari ini (red: Kamis) menginisiasi untuk melaksanakan kegiatan ini. Selanjutnya agar jikalau sudah terjadi, kita tidak saling menyalahkan. Oleh karena itu kita perlu sigap dalam menangani masalah kebencanaan ini,” kata Plt. Kepala Dinas PUPR, Rachmat dalam pertemuan itu

Pada pertemuan itu, masing-masing instansi terkait diminta menyampaikan laporan dan saran terkait kondisi di wilayahnya.

Kepala Pelaksana BPBD Pasangkayu I Nyoman Suandi menyampaikan, kondisi perhari ini (red: kamis) relatif aman, curah hujan juga masih standar di Pasangkayu.

"Belum ada laporan dari wilayah Sarjo dan Pajalelle, serta beberapa tempat lainnya di Pasangkayu, wilayah yang biasa menjadi langganan bencana," ujarnya.

Kepala Dinas PUPR Mamasa, Oktavianus Masuang mengatakan, pihaknya telah melakukan kunjungan ke titik bencana. Banjir bandang melanda persawahan sehingga padi mengalami gagal panen. Selain itu, dampaknya 220 KK dan 8 (delapan) rumah tidak bisa lagi dihuni. 

"Ada 3 (tiga) jembatan gantung yang menghubungkan desa dan dusun serta arah ke persawahan terputus. Kami sudah melakukan pembersihan di daerah Baruru, Tandukkalu, dan Pebassian, serta di Malabo terdapat batu yang masuk ke tengah jalan," ungkapnya.

Sehingga, kata Dia, dukungan dari provinsi, BPBD, PUPR, dan instansi lainnya sangat diperlukan untuk menopang kondisi Mamasa yang memang sangat rawan bencana, baik dalam bentuk bantuan logistik maupun sarana (mobil) untuk membantu 4 (empat) kecamatan yang saat ini terdampak. 

Dia juga menyampaikan, jalan provinsi Nosu-Pana juga sering mengalami masalah, khususnya saat Nataru (Natal dan Tahun Baru). Selain itu, Keppe-Matana dan Mehalaan terutama yang sangat sering bermasalah ruas jalannya saat musim penghujan tiba. 

"Jika bisa, ada 1 (satu) atau 2 (dua) alat di ruas jalan yang kami laporkan tersebut untuk siap siaga membantu,” harapnya.

Dikesempatan yang sama, Kepala Bidang PSDA Dinas PUPR Polewali Mandar (Polman) Abdul Malik menyampaikan, beberapa potensi titik rawan di Polman antara lain di wilayah Matakali biasa terjadi pendangkalan di muara, di wilayah Tapango debit sungai itu tinggi sekali. Barumbung ada sungai kecil yang sempit salurannya sehingga wilayah Lakejo terbenam. Karenanya Ia berharap ada pelebaran saluran. 

"Kondisi alat di Polman, dari 3 (tiga) alat yang ada sisa 1 (satu) yang siap bekerja, khususnya untuk menangani longsor," ucapnya.

Selanjutnya, Kepala Bidang Pencegahan BPBD Mamuju Muhammad Radi menyampaikan, kondisi saat ini di Mamuju sifatnya masih kondusif. Kunjungan terakhir ke Bonehau juga masih aman. 

"Dalam mengantisipasi potensi ancaman yang ada, kami melakukan langkah terkait kondisi saat ini yakni siaga darurat (September sampai Maret tahun 2024) Mamuju siap menurunkan semua armada,” katanya.

Menanggapi laporan dari Kepala Bidang PSDA Dinas PUPR Polman terkait kondisi saluran di Lakejo, Kepala Bidang PSDA Dinas PUPR Sulbar, Suriana Zain menyampaikan, 2 (dua) titik kerusakan saluran di Lakejo akibat banjir, tahun lalu pernah ditangani tapi dijebol oleh masyarakat. 

"Masalahnya di sana tidak ada drainase dan terdapat sungai yang bukan menjadi kewenangan provinsi. Selain itu, debit air dari Sungai Lakejo memang sangat besar,” kata Suriana

Sementara itu, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional, Sjofva Rovliansjah menuturkan, bicara bencana, Sulbar itu termasuk 4 (empat) besar, jenis bencana, volume bencana, tingkat bencana, dan kesiapan saat bencana. 

"Yang jadi pengalaman saat bencana, kita masih kerja masing-masing. Untuk itu, rantai komando dan komunikasi itu penting untuk saling koordinasi dalam mitigasi. Semua stakeholder harus bergerak saat penanganan bencana," tandas Sjofva

Disampaikan, terdapat 250 titik longsoran yang terpantau, 90 persen di Mamasa. Di bulan Oktober 114 kejadian. Untuk itu perlu komunikasi dan interaksi bersama.

“Mitigasi potensi bencana longsor atau banjir, peralatan untuk tanggap darurat bencana siap untuk standby bagi penanganan jalan, juga operator ini harus ada stand by serta bahan bakar. Jadi ketika bencana terjadi, perlu tanggap koordinasi," ujarnya 

Terkait bencana di ruas jalan nasional, Dia mengatakan, dalam hal itu sudah dilakukan pemetaan. Longsor yang terjadi biasanya di titik yang sama, jarang yang baru. Untuk itu,  pihaknya sudah melakukan penyebaran alat di titik yang biasa terjadi bencana. Sementara, di daerah Sarjo PasangKayu, sungai Suremana itu adalah titik yang menjadi langganan bencana.

Hal senada juga disampaikan Perwakilan Balai Wilayah Sungai Sulawesi III, Kamaruddin. Disampaikan, di wilayah Tommo, terdapat tanggul jebol di Sungai Lumu.

"Pada musim penghujan kami siap bersama untuk menangani, sekalipun untuk sementara ready alat di Mamuju 1 (satu) unit excavator," bebernya.

Setelah mendengarkan laporan dan masukan semua pihak, Kepala Dinas PUPR Sulbar menegaskan apa yang disampaikan semua pihak dari kabupaten agar menjadi perhatian serius khususnya oleh BPBD provinsi pada masa Nataru dan juga tahun politik. 

"Untuk ruas jalan Nosu akan kami usahakan alat dari PUPR bisa siap siaga di sana," kata Rachmat

Pada akhir pertemuan, Kepala Dinas PUPR Sulbar menutup acara dengan beberapa kesimpulan, diantaranya perlu dibentuk Tim Terpadu untuk menangani hal ini. 

"Ini perlu kita lakukan karena memang bencana agak susah untuk diprediksi. Perlu ada grup WA untuk saling koordinasi," ucapnya.

Dia menegaskan, kesiapan dan keseriusan untuk menghadapi dan menangani bencana khususnya di Mamasa dan daerah rawan banjir lainnya harus dihadapi bersama. Olehnya,  berharap pihak Balai Jalan dan Balai Sungai dapat ambil bagian. 

"Kami juga tidak mau bekerja sendiri karena kami ini bukan kabupaten ke-7. Untuk itu, kita support saja semua kabupaten ini. Kita mapping masalah per wilayah, siapkan armada sampai bahan bakar, itu kerjasama kita dengan kabupaten. Operator pun kita antisipasi jikalau ada yang libur Natal itu sudah harus ada cadangannya. Jika ini kita siapkan, kita sudah lebih matang menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi. Karena potensi bencana juga itu-itu saja sebenarnya, tinggal bagaimana kita mensiasati apa yang kita lakukan nanti,” tutupnya. (rls)

#spbedinaspupr

#sulbarhebat