MAMUJU – Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) merupakan salah satu daerah yang terletak di sepanjang pesisir pantai Sulawesi, yang berhadapan langsung dengan provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) yang menjadi lokasi pembangunan Ibukota Nusantara (IKN) Republik Indonesia. Dengan adanya IKN di Kaltim akan memberikan dampak besar kepada daerah sekitarnya, termasuk Sulbar terutama pada sektor perekonomian.
Dengan kondisi tersebut di atas, maka diperlukan suplai bahan pangan seperti beras, buah-buahan, sayur-sayuran, daging dan lain-lain serta bahan konstruksi dengan jumlah memadai. Sulbar yang memiliki sumber daya pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan tambang pasir batu yang digunakan menjadi bahan konstruksi pembangunan harus menangkap peluang tersebut.
Oleh karena itu, diperlukan sarana dan prasarana penunjang transportasi seperti pelabuhan laut yang menjadi prasarana utama untuk menunjang kegiatan tersebut.
Namun, dalam melakukan pembangunan pelabuhan dan penentuan lokasi diperlukan studi atau kajian lebih rinci terkait kelayakan baik secara ekonomi, daerah hinterland, sosial budaya, mitigasi, operasional, dan lain-lain.
Dengan pertimbangan di atas, Dinas Perhubungan Daerah (Dishubda) Sulbar sukses menggelar ekspose akhir study kelayakan pembangunan pelabuhan laut bekerja sama dengan konsultan PT. Rancang Rencana Indonesia.
Untuk lebih memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pelabuhan, Dishubda Sulbar melakukan kajian study kelayakan pelabuhan sebagai potensi pendapatan yang akan diperoleh.
Kegiatan yang dilaksanakan di Mamuju beberapa waktu lalu itu, merupakan seminar akhir yang dilaksanakan dengan menghadirkan stakeholder – stakeholder yang berkompeten terhadap kegiatan tersebut.
Salah satu tujuan seminar adalah mendapatkan gambaran komprehensif yang lebih menyeluruh dan obyektif perihal prospek pasar dan potensi usaha dalam persiapan kerja sama investasi dan pengoperasian pelabuhan berdasarkan faktor feasibility (kelayakan).
Dalam sambutannya, Kepala Dishubda Sulbar, Maddareski Salatin mengatakan, dengan adanya kajian study kelayakan itu, dapat menjadi dasar dalam pembangunan pelabuhan di Sulbar.
“Saya berharap ke depannya agar kegiatan ini menjadi awal dalam pembangunan pelabuhan di Sulbar,”kata Maddareski
Di kesempatan terpisah, Plh. Kabid Pelayaran, Irwyin menekankan, dalam penyajian akhir dari dokumen itu agar tetap berkoordinasi dengan OPD terkait.
“Untuk lebih memaksimalkan kajian ini, maka perlu melibatkan pihak terkait. Sebagai contoh, aturan-aturan yang menjadi acuan dalam study ini adalah RTRW yang merupakan kewenangan OPD lain,”ujar Irwyin. (rls)
