Mamuju --Biro Hukum Pemprov Sulbar sebagai bagian dari Satgas Penanganan Stunting, Pernikahan Anak, Kemiskinan Ekstrim, Anak Tidak Sekolah Dan Inflasi Provinsi Sulawesi Barat melakukan intervensi di Kecamatan Binuang dan Kecamatan Polewali,3-4 Agustus 2023 

Kepala Biro Hukum Suyuti Marzuki mengatakan, konfirmasi data dilakukan untuk menyinkronkan setiap data yang ada. Dengan begitu bantuan untuk penanganan 4+1 tepar sasaran. 

"Data yang dikompilasi dari berbagai stakeholder banyak perbedaan sehingga dibutuhkan harmonisasi data dan diharapkan bantuan tepat sasaran," kata Suyuti. 

Lanjut Suyuti, tim Satgas telah berada di Binuang selama dua dengan melaksanakan berbagai kegiatan.

Pertemuan itu juga melibatkan OPD yang menjadi koordinator dari lima permasalahan utama Sulbar. Yakni Kabid SMA Diknas Provinsi Sulawesi Barat, Penyuluh Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, Dinas Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, dan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat, serta tim satgas Kabupaten Polman

"Pertama kita Rapat Koordinasi Tim Satgas provinsi dan kabupaten, serta dihadiri juga Camat Binuang dan Camat Polewali. Para Lurah dan Kepala Desa , Tripika Kecamatan dan Kepala Puskesmas Binuang dan Polewali," pungkasnya. 

Langkah awal melakukan intervensi ke Desa Batetangnga dan Kelurahan Amassangan berdasarkan hasil dari evaluasi data yang dilakukan 

Di Desa Batetangnga Tim Satgas menyerahkan bantuan Daging Ayam dan Telur sebanyak 

79 Paket, dari PT Berdikari yang disalurkan langsung oleh PT pos Indonesia, dihadiri oleh Bapak Kepala Desa Batetangnga bersama masyarakat penerima bantuan 

Sementara di Kelurahan Amassangan, Satgas menyerahkan bantuan Daging Ayam dan Telur sebanyak 70 Paket, dihadiri langsung oleh Bapak Lurah Amassangan bersama masyarakat penerima bantuan

"Ini adalah aksi awal. Masih ada beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan," tutup Suyuti. (rls)