Mamuju--Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Sulawesi Barat (Sulbar) Amir, menghadiri Rapat Koordinasi Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) 5 Pilar Sulbar, Selasa, 19 Maret 2024. Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat DP3AP2KB Sulbar itu juga dihadiri Kepala Perwakilan BKKBN Sulbar Rezky Murwanto dan undangan lainnya. GDPK merupakan dokumen strategis berjangka panjang yang wajib disusun oleh pemerintah pusat dan daerah. Kepala DP3AP2KB Sulbar, Amir berharap OPD yang terlibat memiliki kompetensi dalam penyusunan dokumen dan/atau dikerjakan secara swakelola, seperti Bappeda bersama OPD KB dan OPD lainnya. Disampaikan, penyusunan GDPK itu dapat mengarahan kebijakan yang dituangkan dalam program lima tahunan Pembangunan Kependudukan Indonesia, untuk mewujudkan target pembangunan kependudukan. "GDPK suatu rumusan perencanaan pembangunan kependudukan nasional, provinsi, kabupaten/kota untuk jangka waktu 25 tahun ke depan dan dijabarkan setiap lima tahunan, yang berisi tentang kecenderungan parameter pembangunan kependudukan, isu isu penting pembangunan kependudukan dan program-program pembangunan kependudukan," ungkapnya. Kepala Perwakilan BKKBN Sulbar, Rezky Murwanto berharap tahun ini GDPK 5 Pilar Sulbar bisa segera tersusun sesuai dengan arahan Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh. Penulis : DP3AP2KB Sulbar Editor : humassulbar

Majene--Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat (Kadinkes Sulbar), drg. Asran Masdy menghadiri sekaligus membuka kegiatan Pemicuan Jamban Sehat di Desa Tallamba Lao, Kecamatan Tammero'do, Kabupaten Majene, Selasa 19 Maret 2024. Acara ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kesehatan lingkungan dan sanitasi di wilayah tersebut dalam upaya percepatan penanggulangan stunting. Desa Tallamba Lao dipilih sebagai lokasi pemicuan jamban karena masih terdapat rumah tangga yang belum menggunakan jamban dan tidak memenuhi standar sanitasi. Melalui kegiatan ini, diharapkan akan tercipta perubahan perilaku yang positif dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya sanitasi yang baik. Kegiatan pemicuan jamban ini melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat setempat, petugas kesehatan, serta unsur pemerintah desa dan kecamatan. Selama kegiatan, dilakukan penyuluhan tentang pentingnya memelihara kebersihan jamban dan cara-cara menjaga kebersihan sanitasi. Dalam sambutannya, Kadinkes Sulbar drg. Asran Masdy menekankan pentingnya kebersihan lingkungan dan sanitasi yang baik dalam menjaga kesehatan masyarakat. Dia juga menegaskan, pemicuan jamban bukan hanya sekadar upaya fisik memperbaiki fasilitas sanitasi, tetapi juga menciptakan kesadaran dan perilaku yang sehat di masyarakat, untuk memahami dan mengetahui tentang pentingnya jamban dan kesehatan lingkungan yang lebih baik. Kadinkes menyampaikan apresiasi atas partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan itu. Dia berharap semangat untuk menjaga kebersihan lingkungan dapat terus ditingkatkan dan menjadi budaya yang melekat dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan pemicuan jamban di Desa Tallamba Lao ini diharapkan menjadi awal dari upaya yang lebih besar dalam meningkatkan kesehatan lingkungan dan sanitasi di seluruh Kabupaten Majene. Langkah-langkah preventif seperti ini bisa menekan angka penyakit terkait lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Penulis : Dinkes Sulbar Editor : humassulbar

Majene-Polman--Pembenahan tata kelola aset negara ke arah yang tertib dan akuntabel menjadi hal yang substansial di tengah usaha pemerintah untuk meningkatkan citra pengelolaan aset negara yang baik. Kondisi dimana belum terinventarisasinya Barang Milik Negara (BMN) dengan baik sesuai peraturan yang berlaku menjadi sasaran dalam penataan dan penertiban BMN. Arah dari langkah-langkah penertiban (inventarisasi dan penilaian) BMN tersebut adalah bagaimana pengelolaan aset negara di setiap pengguna barang menjadi lebih baik dan maksimal, sehingga aset-aset negara mampu dioptimalkan penggunaan dan pemanfaatannya untuk menunjang fungsi pelayanan kepada masyarakat/stakeholder. Koridor pengelolaan aset negara memberikan acuan bahwa aset negara harus digunakan semaksimal mungkin mendukung kelancaran tupoksi pelayanan, dan dimungkinkannya fungsi budgeter dalam pemanfaatan aset untuk memberikan kontribusi penerimaan bagi negara. Salah satu peran vital dari kegiatan inventarisasi BMN tersebut di atas, adalah diharapkan mampu memberikan gambaran kondisi sekarang berapa besar nilai seluruh aset BMN yang sah, serta disamping itu ketersediaan adanya database BMN yang komprehensif dan akurat dapat segera terwujud. Untuk mewujudkan penatausahaan dan inventarisasi aset yang baik dan maksimal, Kepala Dinas Perkebunan Sulbar Herdin Ismail, didampingi Tim Aset Dinas Perkebunan Sulbar melakukan kunjungan ke lokasi yang terdapat aset BMN berupa tanah dan bangunan yang ada di Majene dan Polewali Mandar (Polman), Senin 19 Maret 2024. Itu dilakukan untuk melihat langsung kondisi dari aset tersebut. Sebagai informasi, di Polman terdapat 19 titik/lokasi Aset Tanah dan di Majene terdapat 14 titik /lokasi Aset Tanah yang tercatat di Dinas Perkebunan Sulbar. Menurut Kadis Perkebunan Sulbar Herdin Ismail, penatausahaan dan inventarisasi aset BMN itu penting dan mendesak untuk dilakukan mengingat kondisi aset yang idle (terlantar) dan underutilized ( tidak termanfaatkan dengan baik) dari tahun ke tahun cukup memprihatinkan dan sangat memungkinkan untuk diokupasi oleh pihak lain. Oleh karena itu lanjutnya, terkait penatausahaan dan inventarisasi tersebut pihaknya akan melakukan langkah-langkah tindak lanjut sebagai berikut : 1. Melakukan perbaikan plang…

MAMUJU- Bidang Perlindungan Dinas Perkebunan Daerah (Disbun) Sulawesi Barat (Sulbar) melaksanakan kegiatan pertemuan pengenalan hama dan penyakit tanaman unggulan perkebunan di Sulbar Seri ke-1. Kegiatan dilaksanakan secara hybrid di pusatkan di Ruang Bidang Perlindungan pada Selasa 19 Maret 2024 dan diikuti Staf Disbun Sulbar, Pembantu Lapang Petugas Tenaga Kontrak Pendamping (PLP-TKP) Sulbar dan undangan lainnya. Kabid Perlindungan Disbun Sulbar, Hartati Pawelloi saat membuka kegiatan tersebut mengatakan, sebagai petugas pengendali Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) harus memahami jenis OPT komoditas perkebunan, faktor penyebab, gejala serangan, teknik pengendalian apa saja yang dapat dilakukan untuk perlindungan tanaman, keseimbangan ekosistem, pengembangan aspek ekonomi, kesehatan, dan konservasi sumber daya. Sejalan dengan pernyataan di atas, Kadis Perkebunan Sulbar, Herdin Ismail selalu mengingatkan untuk meningkatkan taraf hidup pekebun, salah satunya dengan cara melindungi hasil panen dari serangan OPT secara holistik dan berkelanjutan. Pada seri ke-I hari ini, materi dibawakan oleh Surya yang merupakan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) Tanaman Perkebunan Bidang Perlindungan Disbun Sulbar. Sebelum pemaparan materi dilakukan pre-test dan diberikan kepada peserta kegiatan. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauhmana pemahaman peserta terkait materi sebelum dibawakan oleh pemateri. Adapun materi yang disampaikan adalah salah satu penyakit utama pada tanaman kelapa sawit, yaitu penyakit Busuk Pangkal Batang (BPB). Penyakit ini disebabkan oleh jamur Ganoderma. Cendawan diketahui tidak hanya menyerang tanaman kelapa sawit pada tahap produksi saja tetapi juga dapat menyerang selama tahap pembibitan. Ganoderma menginfeksi pada jaringan akar tanaman yang kemudian tumbuh dan berkembang dibawah permukaan tanah. Awalnya, penyakit Ganoderma diduga menyerang tanaman menghasilkan saja dan secara ekonomi tidak berbahaya, dengan kejadian penyakit masih <1%. Namun beberapa tahun terakhir ini Ganoderma telah menjadi satu masalah yang paling serius terutama pada satu atau lebih dari 2 generasi tanam. Di beberapa kebun di Indonesia, Ganoderma telah menyebabkan kematian kelapa sawit hingga 80% Pengendalian Ganoderma ini dibagi menjadi dua pendekatan yaitu pendekatan…

Mamuju – Undang-Undang No 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa mendefiniskan bahwa kesehatan jiwa adalah kondisi dimana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya. Kategori kondisi kesehatan jiwa seseorang dibagi menjadi 3 (tiga) yakni : 1. Orang Dengan Masalah Kesehatan (ODMK) adalah orang yang mempunyai masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan dan perkembangan, dan/atau kualitas hidup sehingga memiliki risiko mengalami gangguan jiwa. 2. Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia. 3. Gangguan Jiwa Berat adalah gangguan jiwa yang ditandai oleh terganggunya kemampuan menilai realitas atau tilikan (insight) yang buruk. Gejala : halusinasi, ilusi, waham (suatu keyakinan yangtidak rasional/tidak masuk akal), gangguan proses pikir, kemampuan berpikir serta tingkah laku aneh. Salah satu contoh psikosis adalah skizofrenia. Kondisi kesehatan mental di lingkungan kerja menjadi topik yang menarik dalam webinar ASN kreatif seri 42 yang berlangsung secara daring baik melalui platform zoom meeting maupun kanal youtube BPSDM Sulbar, Rabu 20 Maret 2024 dan dihadiri oleh 396 peserta. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Idris menyampaikan bahwa ke depannya kualitas sumber daya manusia Sulawesi Barat harus berkelas baik berkelas dalam pendidikan, hingga infrastruktur. "Khususnya berkelas dalam kesehatannya menuju provinsi yang mandiri secara ekonomi untuk mengelola sumber daya yang ada serta fokus mendorong pencapaian IPM dimana dimensi kesehatannya sangat menentukan," kata Idris, Rabu 20 Maret 2024. dr Otto Parandangi, Sp.Kj memberikan beberapa penguatan bahwa bagi yang sering mengalami kecemasan, jangan terlalu dipikirkan karena belum tentu yang dicemaskan itu kan terjadi. "Yang perlu dilakukan adalah antisipasi. Sehingga ketika hal itu terjadi, kita sudah punya…

MAMUJU - Selama bulan suci ramadan , stok LPG di seluruh wilayah Sulawesi Barat bertambah pasokan dari Pertamina. Hal tersebut, disampaikan Karo Ekbang Setda Sulbar Hamdani Hadi, Rabu 20 Maret 2024. "Sesuai arahan Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrullah kita terus melakukan kordinasi ke pihak pertamina dalam pasokan LPG selama bulan ramadan," kata Hamdani. Berkat kordinasi tersebut, pertamina menambah stok LPG di enam kabupaten di Sulbar. "Khusus ramadan itu ada penambahan kuota sebanyak 16.800 tabung LPG 3kg peruntukan enam kabupaten. Itu digunakan selama ramadan," bebernya. Sementara itu, pihak pertamina juga menambah kuota LPG menjelang Idul Fitri tahun ini. "Kurang lebih jumlahnya sama tambahan di Idul Fitri di enam kabupaten. Jadi ramadan dan Idul Fitri beda, masing-masing ada tambahan," ungkapnya. Sehingga, seluruh elemen masyarakat Sulbar sangat tidak perlu khawatir dengan kelangkaan LPG. "Karena stoknya itu ditambah terus dan penyalurannya juga secara bertahap," ujarnya. Selain itu, tim yang sudah dibentuk Pemprov Sulbar setiap minggu mengecek di lapangan memantau semua komoditi yang memang banyak permintaan di bulan ramadan. "Ini sesuai arahan Pj Gubernur Sulbar, Prof Zudan dan Sekprov Muhammad Idris sebagai Pemerintah Provinsi maupun sebagai TPID," ujarnya. Dia berharap selama bulan ramadan dan menjelang Idul Fitri tidak ada terjadi masalah di lapangan terkait stok komoditas. "Baik itu tabung, minya maupun komoditi lainnya. Insha Allah ramadan dan Idul Fitrinya bisa dijalankan dengan baik," tandasnya.(rls)

Mamuju - Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar, Muhammad Idris, menghadiri Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) 2024 yang digelar Bapperida Sulbar di Grand Maleo Hotel Mamuju, Rabu 20 Maret 2024. Sekprov Sulbar, Muhammad Idris mengatakan, Rakortekrenbang Sulbar 2024 itu mendiskusikan 33 urusan pemerintahan yang didelegasikan bagi pemerintah daerah untuk membuat perencanaan terkoneksi antara kabupaten, provinsi dan pusat. "Jadi, rencana pembangunan daerah yang diselenggarakan hari ini untuk kebutuhan 2025," kata Muhammad Idris. Ia juga mengungkapkan, teknis perencanaan pembangunan daerah 2025 digarap sedini mungkin untuk membuat koneksi tiga level pemerintahan yang ada. Sehingga, presisi perencanaannya dapat dicapai. "Tidak boleh kita abaikan karena sumberdaya kita terbatas. Kalau sumberdaya terbatas baru tidak terkelola dengan baik, itu semakin sedikit hasilnya," ungkapnya. "Itulah sebabnya maka mereka (tiga level pemerintahan) duduk bersama untuk menyerasikan masing-masing urusan. Mulai dari Transmigrasi, perkebunan, pendidikan, kesehatan, itu antara kabupaten dan provinsi harus menyatu untuk mendiskusikan itu," sambung Muhammad Idris. Lanjut Muhammad Idris menjelaskan, beberapa isu nasional yang harus direspon oleh pemerintah daerah untuk menjadi fokus pembangunan 2025 mendatang. "Beberapa isu nasional harus direspon. Yang pertama Sulbar itu dijadikan sebagai penyanggah IKN. Yang kedua, Sulbar dimandatkan untuk mengakomodasi percepatan pembangunan di sektor perkebunan. Sektor perkebunan ini dianggap menjadi salah satu yang menonjol di Sulbar, sehingga nasional memberikan dukungan kepada kita. Yang ketiga baru kita berbicara mengenai prioritas nasional itu. Pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, pembangunan ekonomi, pembangunan ekologi dan seterusnya," tutur Muhammad Idris. (Rls)

Mamuju--Dalam rangka memperkuat Perangkat Gubernur sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat." Perangkat gubenur senantiasa berkomitmen melaksanaan tugas dan wewenang sebagai representatif pemerintah pusat, dalam upaya menciptakan sinergitas pemerintah pusat dan daerah melalui kolaborasi antar Biro pengampuh kegiatan pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Setda Sulbar) dengan Biro Pemerintahan dan Kesra selaku Kuasa Penggunan Anggaran Daftar Pelaksaksaan Anggaran (DIPA). Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan (Ekbang) selaku penanggungjawab kegiatan koordinasi pemerintahan dan pembangunan antara daerah provinsi dan antar daerah kabupaten/kota di wilayahnya (melalui peningkatan daya saing wilayah berbasis kawasan dan strategis nasional). Sebagai tindak lanjut dan percepatan koordinasi, Kepala Biro Ekbang Setda Sulbar Hamdani Hamdi memberikan arahan dan petunjuk kepada Bagian Administrasi Pembangunan beserta TIM untuk segera melaksanakan koordinasi dengan pemerintah kabupaten (pemkab), dengan memastikan pemetaan data kawasan khusus terkait dengan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 360 Ayat (1) inventarisasi penyelenggaraan kawasan khusus meliputi : kawasaan perdagangan bebas dan/atau pelabuhan bebas, kawasan hutan lindung, kawasan hutan konservasi, kawasan taman laut, kawasan buru, kawasan ekonomi khusus, kawasan berikat, kawasan angkatan perang, kawasan industri, kawasan purbakala, kawasan cagar alam, kawasan cagar budaya, kawasan otorita dan kawasan untuk kepentingan nasional lainnya yang diatur dengan ketetuan perundang-undangan. Atas arahan dan petunjuk Kepala Biro Ekbang tersebut, Bagian Administrasi Pembangunan beserta TIM langsung melakukan koordinasi dengan pemkab, yakni Pemkab Mamuju Tengah (5 Maret 2024), Pasangkayu (7 Maret 2024), Majene (13 Maret 2024) dan Polewali Mandar (15 Maret 2024). Sedangkan untuk Pemkab Mamuju direncanakan 22 Maret 2024 dan Mamasa 27 Maret 2024. Aco Aswad selaku penanggungjawab kegiatan koordinasi tersebut mengatakan, data hasil pemetaan kawasan khusus dimaksud akan menjadi bahan diskusi dan laporan kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri melalui Direktur Administrasi…

Mamuju- UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (PPRD) Kabupaten Mamuju terus jalin kolaborasi dalam upaya berikan layanan yang semakin mudah dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dengan mengadakan pembukaan Pelayanan Gerai Samsat di Dealer Honda Balindo Mamuju, Kamis 14 Maret 2024. Pembukaan gerai pelayanan pembayaran pajak kendaraan ini ialah untuk meningkatkan pelayanan, memperluas dan mempermudah jangkauan akses terhadap masyarakat yang ingin membayarkan pajak kendaraan bermotornya. Hal tersebut mendapat respon positif dari Muhammad selaku Kepala Cabang (Branch Manager) Honda Balindo Cabang Mamuju. “Upaya ini kami harapkan dapat membawa dampak yang baik kepada para pelanggan Honda Balindo Mamuju agar merasa mudah dalam memenuhi kewajibanya untuk membayar pajak kendaraan bermotornya," ucap Muhammad. Kegiatan ini, dihadiri Kasi STNK Ditlantas Polda Sulbar, Kompol. Restu Indra Pamungkas, UPTD PPRD Mamuju Jufrisal Palimbuan, Kepala Seksi Tata Usaha Erick Friths Grenius, Muhammad Noor Taufiq dari Jasa Raharja Mamuju dan Tim lainnya, membuka dengan harapan dan doa agar pembukaan tempat baru gerai ini lebih strategis dan dekat pelanggan Honda terutama yang sedang melakukan service mobil berkala di Honda Balindo Cabang Mamuju. Di kesempatan lain, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Masriadi Nadi Atjo memberikan apresiasi atas kegiatan Gerai Samsat itu yang tujuannya memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Menurutnya, hal itu merupakan menindaklanjuti program prioritas Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh agar OPD lebih dekat dengan masyarakat. “Melalui program ini, UPTD PPRD Mamuju, Jasa Raharja dan Ditlantas Polda Sulbar jalin kerja sama dengan Honda Balindo Mamuju menjadi salah satu loket layanan pembayaran pajak kendaraan. Hal ini bertujuan memberikan kemudahan kepada masyarakat, sekarang bisa datang ke Honda Balindo Mamuju dan bisa Bayar PKB," kata Masriadi, Jumat 15 Maret 2024. Sementara, Kepala Bidang Perencanaan Pendapatan dan Teknologi Informasi BPKPD Sulbar, Faika Kadriana Ishak selaku Penanggungjawab IT di seluruh Samsat menjelaskan, adanya program itu membantu…

Mamuju --Ada 15 provinsi di Indonesia yang prevalensi stuntingnya meningkat. Sementara 19 Provinsi lainnya berkontribusi menekan angka Stunting di Indonesia, termasuk Sulbar dengan penurunan dari angka 35.0 persen pada 2022 menjadi 30.03 persen pada 2023. Juru Bicara Pemprov Sulbar Mustari Mula menyampaikan, dengan penurunan prevalensi 4,7 persen tersebut menjadikan provinsi ke 33 ini terbaik ketiga penurunan stunting secara nasional. Di urutan pertama adalah Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan penurunan 8,1 persen, Papua Barat 5,2 persen sedang Sulbar bersama Kalimantan Utara menurun 4,7 persen. Mustari yang juga selaku Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian Statistik Pemprov Sulbar berharap agar upaya-upaya yang telah dibangun di bawah kepemimpinan Prof Zudan Arif Fakrulloh selama 2023 terus berlanjut. "Kita harapkan program-program yang sudah dijalankan, seperti mendorong ASN agar menjadi orang tua asuh anak stunting, intervensi 4+1 melalui satgas OPD di setiap kecamatan, gerakan ayo ke posyandu, dan beberapa program lainnya itu terus kita galakkan," ucap Mustari. Kata Mustari, sebagaimana arahan PJ Gubernur Sulbar, Prof Zudan Arif Fakrulloh agar koordinasi dan sinergi antara kabupaten dan provinsi dalam menekan stunting di Sulbar lebih ditingkatkan. Diharapkan Pemda di Sulbar serta unsur terkait lainnya dapat bekerja sama. "Mulai dari tingkat desa, camat kabupaten provinsi ini harus bersatu. Dengan kekompakan dan sinergi kita optimis stunting bisa kita tuntaskan," pungkasnya. (Rls)