humassulbar

humassulbar

MAMUJU -- Pemerintah Provinsi Sulbar menggelar Rapat Evaluasi Penerapan Standar Layanan Minimal (SPM) tahun 2023 untuk optimalisasi SPM di tahun 2024. Rapat evaluasi tersebut dibuka secara resmi Sekertaris Daerah Provinsi Sulbar Muhammad Idris dan dihadir seluruh perwakilan Pemerintah Kabupaten Se Sulawesi Barat di Hotel Maleo Mamuju, Senin, 12 Februari 2024 Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar, Muhammad Idris mengatakan, rakor tersebut digelar sebagai bagian untuk mengevaluasi penerapan SPM 2023. Sekaligus untuk meningkatkan kapasitas SDM khususnya Tim Penerapan SPM Kabupaten untuk peningkatan kualitas SPM 2024. "Kita sama-sama duduk untuk membuat, memastikan agar kabupaten dengan provinsi memiliki kesamaan cara penanganannya atau eksekusi dari SPM," kata Idris. Ia mengatakan, dalam proses penerapan SPM itu mulai dari pendataan, perencanaan kemudian penurunan rencana aksi dan akhirnya melakukan evaluasi. Termasuk untuk melihat capaiannya dan evaluasi dan pencapaian masing-masing. Pertemuan itu juga membahas mengenai kendala apa yang menjadi penyebab belum optimalnya pencapaian SPM di kabupaten maupun provinsi. "Kita sudah mengindetifikasi beberapa hal misalnya komitmen pimpinan secara manajerial berpengaruh dengan rencana aksi bagaimana mempertemukan harapan kabupaten dan provinsi untuk mengatasi itu secara simultan,"ucap Idris. Ia juga menjelaskan, Pemerintah Provinsi Sulbar dan pemerintah kabupaten harus bersama dan hal itu telah menjadi rekomendasi yang disepakati dalam pertemuan tersebut. Ia berharap, kedepan penerapan SPM harus jauh lebih baik, dan apabila SPM masih rendah maka dibutuhkan komitmen kuat untuk penerapan SPM. "Kita ingin harus ada progres yang dicanangkan untuk bisa dicapai agar penerapan SPM bisa betul optimal," tutupnya. (Rls)

MAMUJU–Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (TPHP) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menerima kunjungan Kepala Bidang Penyuluhan Prasarana dan Sarana Pertanian (PPSP) Dinas Perkebunan Sulbar Amirullah Rasyid beserta tim, baru-baru ini. Kedatangannya di Kantor Dinas TPHP Sulbar dalam rangka koordinasi data sistem manajemen penyuluhan pertanian (simluhtan) dan alokasi pupuk bersubsidi tahun 2024. Kunjungannya diterima Sekretaris Dinas TPHP Sulbar drh. Agus Rauf beserta Pejabat Fungsional yang menangani pupuk, pestisida serta alat dan mesin pertanian (alsintan). Dalam pertemuan ini, dibahas terkait alokasi pupuk bersubsidi tahun 2024 khususnya untuk komoditi perkebunan. Selain itu, juga terkait data pada aplikasi simluhtan yang tidak menampilkan data petani untuk komoditi perkebunan, serta update data petugas penyuluh pertanian. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Bidang PPSP Dinas Perkebunan Sulbar, Amirullah Rasyid menyampaikan harapan agar data simluhtan bisa diperbaiki dengan memasukkan petani untuk komoditas perkebunan serta pengawasan peredaran pupuk bersubsidi bisa dilakukan bersama dengan lebih optimal. Menanggapi hal itu, Sekretaris Dinas TPHP Sulbar, drh. Agus Rauf mengatakan, saat ini sedang dilakukan updating data dan berharap data petani untuk komoditi perkebunan sudah bisa terakomodir. drh. Agus Rauf menjelaskan, untuk pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi, Bidang PPSP sedang menyusun SK Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) tahun 2024 dengan melibatkan beberapa stakeholder termasuk Dinas Perkebunan. Dihubungi secara terpisah, Kepala Dinas TPHP Sulbar Syamsul Ma’rif mengatakan, upaya pencapaian produksi pertanian memerlukan dukungan prasarana dan sarana, termasuk pupuk yang berperan vital bagi pertumbuhan tanaman. Oleh karena itu, setiap tahunnya pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi pupuk untuk mendorong peningkatan produktivitas dan kualitas hasil pertanian sekaligus menjamin akses pupuk dengan harga terjangkau bagi para petani yang membutuhkan. Syamsul Ma’rif berharap, ketersediaan pupuk sebagai salah satu sarana produksi yang utama, terutama pupuk bersubsidi dapat dipenuhi sesuai azas 6 (enam) tepat yaitu: tepat waktu, jumlah, jenis, tempat, mutu dan harga. “Dengan demikian, dalam pengelolaan pupuk bersubsidi diperlukan kesepahaman seluruh stakeholder terkait dalam…

MAMUJU -- Pemprov Sulbar melakukan Rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulbar membahas Persiapan Akhir Pelaksanaan Pemilu Serentak 2024, Kantor Sementara Gubernur, Jl. H. Abd. Malik Pattana Endeng Rangas Mamuju, Senin 12 Februari 2024. Penjabat Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh menyampaikan, rakor tersebut bertujuan melakukan mitigasi untuk mengantisipasi potensi kerawanan pada pemilu serentak 2024. “Persiapan kita masih ada dua hari melakukan kroscek, melakukan cipta kondisi dan mengajak masyarakat datang ke TPS dan terus bersama-sama menciptakan suasana aman, suasana tenang, suasana menggembirakan,” ucap Prof. Zudan. Melalui forum itu, dalam rangka mitigasi potensi kerawanan, Pj.Gubernur Sulbar, Prof. Zudan telah mempersiapkan tim kesehatan untuk mengawal penyelenggaraan hingga selesainya proses perhitungan suara. “Kita monitor bersama, tolong RSUD mengecek TPS, bekerjasama dinas di Kabupaten dan Kepala Puskesmas,”kata Prof. Zudan. Selain itu, melalui Dinas Dukcapil, diarahkan untuk tetap membuka pelayanan hingga hari Pemungutan Suara. Hal itu untuk mengantisipasi kerawanan dari sisi pemilih yang belum memiliki KTP elektronik. “Ketertinggalan di Sulbar ini (belum memiliki e-KTP) itu 9 persen, jadi saya minta juga lembur. Buka pelayanan sampai hari H,” ungkapnya. Berlangsungnya Rakor, masing-masing forkopimda menyampaikan situasi terkini tahapan pemilu, serta hal-hal yang perlu diantisipasi. Diketahui saat ini proses logistik pemilu masih terus bergerak, oleh Bawaslu mencatat 665 TPS masukkan indikasi rawan, termasuk didalamnya 381 tidak ada jaringan. Terkait penggunaan KTP Elektronik, oleh KPU Sulbar menyebut, dua bentuk yang belum memiliki KTP yakni, Pemilih Pemula dan Pemilih Memenuhi Syarat namun belum memiliki KTP Elektronik .(rls)

MAMUJU - Menteri Dalam Negeri , Tito Karnavian mengapresiasi langkah nyata Pemerintah Provinsi Sulbar mewujudkan fasilitas publik yang bersih di Sulawesi Barat. Hingga kini Pemerintah Provinsi Sulbar terus menggencarkan program toilet bersih di seluruh fasilitas publik. Ide program toilet bersih yang digagas oleh PJ Gubernur Sulbar Prof Zudan merupakan insipirasi yang didapatkan dari Mendagri Tito Karnavian. Pj Gubernur Sulbar, Prof Zudan pun langsung tancap gas menindaklanjuti dan membentuk Tim Satgas di seluruh jajaran instansi pemerintah Provinsi. Satgas bekerja memastikan setiap toilet bersih dan nyaman bagi masyarakat, dengan menyasar fasilitas publik sekolah hingga Masjid. Atas hal tersebut Sestama BNPP itu menyampaikan, bahwa apa yang dilakukan di Sulbar mendapat apresiasi dari Mendagri menurutnya program toilet bersih dapat terlaksana dengan baik dan diikuti seluruh pemerintah daerah lainya. "Pak Mendagri menyambut baik dan mengapresiasi program Toilet Bersih yang dilakukan seluruh jajaran pemerintah Provinsi Sulbar, Ia berharap hal tersebut bisa terus dilakukan, dan bisa menjadi contoh bagi daerah lain. Pak mendagri sampaikan, toilet merupakan salah satu cerminan karakter dan indikator kebersihan publik area," kata Prof Zudan Sestama BNPP ini berharap, langkah dan niat baik ini terus dilakukan, tujuannya agar seluruh fasilitas publik yang dikunjungi masyarakat dapat dirasakan kenyamanan. Saat ini, program toilet bersih pada lingkup Disdikbud Sulbar telah memberikan penilaian terhadap semua tingkatan sekolah mulai dari TK, SD, SMP, SLB, SMA, dan SMK yang tersebar di enam kabupaten di Sulbar. Dari ratusan sekolah yang ada di Sulbar pada semua level jenjang pendidikan, terdapat 36 sekolah yang ada di Sulbar meraih predikat sekolah sehat dan nantinya mendapatkan penghargaan dari PJ Gubernur Sulbar untuk edisi Januari 2024. Selain itu, saat ini Pemerintah Provinsi Sulbar melalui Dinas Kesehatan juga telah melakukan penilaian toilet bersih terhadap semua fasilitas layanan kesehatan di semua wilayah di Sulbar. Sestama BNPP ini pun menyampaikan rasa terimakasih kepada Mendagri atas dukungan dan support terhadap…

MAMUJU -- Pemprov Sulbar melakukan Rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulbar membahas Persiapan Akhir Pelaksanaan Pemilu Serentak 2024, Kantor Sementara Gubernur, Jl. H. Abd. Malik Pattana Endeng Rangas Mamuju, Senin 12 Februari 2024. Penjabat Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh menyampaikan, rakor tersebut bertujuan melakukan mitigasi untuk mengantisipasi potensi kerawanan pada pemilu serentak 2024. “Persiapan kita masih ada dua hari melakukan kroscek, melakukan cipta kondisi dan mengajak masyarakat datang ke TPS dan terus bersama-sama menciptakan suasana aman, suasana tenang, suasana menggembirakan,” ucap Prof. Zudan. Melalui forum itu, dalam rangka mitigasi potensi kerawanan, Pj.Gubernur Sulbar, Prof. Zudan telah mempersiapkan tim kesehatan untuk mengawal penyelenggaraan hingga selesainya proses perhitungan suara. “Kita monitor bersama, tolong RSUD mengecek TPS, bekerjasama dinas di Kabupaten dan Kepala Puskesmas,”kata Prof. Zudan. Selain itu, melalui Dinas Dukcapil, diarahkan untuk tetap membuka pelayanan hingga hari Pemungutan Suara. Hal itu untuk mengantisipasi kerawanan dari sisi pemilih yang belum memiliki KTP elektronik. “Ketertinggalan di Sulbar ini (belum memiliki e-KTP) itu 9 persen, jadi saya minta juga lembur. Buka pelayanan sampai hari H,” ungkapnya. Berlangsungnya Rakor, masing-masing forkopimda menyampaikan situasi terkini tahapan pemilu, serta hal-hal yang perlu diantisipasi. Diketahui saat ini proses logistik pemilu masih terus bergerak, oleh Bawaslu mencatat 665 TPS masukkan indikasi rawan, termasuk didalamnya 381 tidak ada jaringan. Terkait penggunaan KTP Elektronik, oleh KPU Sulbar menyebut, dua bentuk yang belum memiliki KTP yakni, Pemilih Pemula dan Pemilih Memenuhi Syarat namun belum memiliki KTP Elektronik .(rls)

MAMUJU –Salah satu potensi kerawanan pada pelaksanaan Pemilu 2024 adalah akses informasi dan pengiriman data dari TPS yang berada di wilayah blank spot. Data KPU tercatat 381 TPS yang tidak terakses jaringan internet. Ketua KPU Sulbar Said Usman Umar menjelaskan, pentingnya jaringan Internet untuk mendorong proses perhitungan suara menggunakan Aplikasi Sirekap Untuk itu, Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian Statistik Pemprov Sulbar, Mustari Mula membenarkan terdapat 89 desa yang belum terakses jaringan internet. Namun dari 89 desa tersebut terdapat 38 desa sudah terbantu Internet satelit VSAT yang bisa dimanfaatkan untuk keperluan pengiriman data. Mustari mengaku, pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak KPU dan Bawaslu mengenai data dari titik desa yang sudah menggunakan internet satelit. Diharapkan TPS dapat bergerak mendekat ke desa tersebut untuk keperluan pengiriman data. “Saya lihat rata-rata desa di area blank spot ini, dekat dengan desa yang sudah menggunakan Internet satelit VSAT,” ucap Mustari saat memberikan laporan terkait Area Blank Spot dalam Rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulbar di Kantor Sementara Gubernur Sulbar, Senin 12 Februari 2024. Untuk mempercepat laporan dari wilayah blank spot, Diskominfo juga bekerja sama pihak Orari, RAPI, dan Balai Monitor. “Kami juga mengundang pihak Orari, RAPI, dan Balai Monitor untuk mempercepat laporan situasi di setiap TPS,” ungkapnya. Pihaknya juga terus berkoordinasi dengan pihak provider, bersama sama mengawal pelaksanaan pemilu 2024.(rls)

MAMUJU -- Salah satu potensi kerawanan pelaksanaan pemilu yang menjadi perhatian pemerintah adalah wilayah yang berada di titik rawan bencana. Olehnya, Pj.Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh mengarahkan dinas PUPR Sulbar untuk berkoordinasi dengan kabupaten terkait kesiapan alat berat pada wilayah rawan bencana. Selain itu, Prof. Zudan juga meminta BMKG melakukan mitigasi antisipasi ketika bencana. “Tolong persiapkan Mitigasi, kita berharap semuanya bisa berjalan lancar dan aman,” ucap Prof. Zudan. Kepala Dinas PUPR Sulbar Rachmad, mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai Sulawesi dan BPJN, untuk mengantisipasi kendala-kendala yang dihadapi pada proses pemungutan suara. “Kami sudah koordinasikan dengan pihak Balai ini, termasuk penyediaan alat berat di wilayah yang dianggap berpotensi,” ucap Rachmad dalam Rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulbar di Kantor Sementara Gubernur Sulbar, Senin 12 Februari 2024. “Kami terus waspada sampai hari H, kami juga terus koordinasi BMKG terkait perkembangan cuaca,” ung

MAMUJU - Program Pemprov Sulbar untuk mewujudkan toilet bersih di semua tempat fasilitas publik terus bergulir. Ide program toilet bersih dari PJ Gubernur Sulbar Prof Zudan yang mendapatkan inspirasinya dari Mendagri Profesor Tito Karnavian sudah ditindaklanjuti oleh Tim Satgas. Tim satgas Program Toilet Bersih pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Sulawesi Barat, telah memberikan penilaian terhadap semua tingkatan sekolah mulai dari TK, SD, SMP, SLB, SMA dan SMK yang tersebar di enam kabupaten di daerah itu Tim Satgas Program Toilet Bersih pada Disdikbud Provinsi Sulbar bekerjasama Disdikpora kabupaten dan UPTD wilayah yang ada di Sulbar. Dari ratusan sekolah yang ada di Sulbar pada semua level jenjang pendidikan, maka terdapat 36 sekolah yang ada di Sulbar meraih predikat sekolah sehat dan nantinya mendapatkan penghargaan dari Pj gubernur Sulawesi Barat untuk edisi Januari 2024. Program Toilet Bersih sekolah ini menindaklanjuti arahan Pj.Gubernur Sulawesi barat untuk percepatan program toilet bersih dan sehat (tolsih) pada Fasilitas pemerintah (perkantoran) termasuk sekolah,Fasyankes dan fasilitas publik lainnya. Penilaian tentunya merujuk pada kriteria tolsih yang menjadi kesepakatan antara Dinas Kesehatan dan Dinas pendidikan dan kebudayaan Sulbar berdasarkan Permendiknas nomor 24 tahun 2007 dan permenkes no.2 tahun 2023. "Alhamdulillah, tim Satgas Program Toilet Bersih yang dibentuk telah merampungkan hasil penilaian pada semua jenjang pendidikan di Sulbar. Terdapat 36 sekolah di Sulbar yang dinyatakan memenuhi kriteria sekolah sehat dan nantinya akan kembali dilakukan penilaian secara berkala," kata Kepala Disdikbud Provinsi Sulbar, Dr.H.Mithhar Thala Ali di Majene, Minggu, 11/2/2024. Karena itu kata Mithhar, dari 36 sekolah yang berhasil mendapatkan penilaian terbaik ini maka Pj Gubernur Sulawesi Barat, Prof Zudan Arif Fakhrolla memberikan reward berupa piagam penghargaan. "Selain penghargaan dari Pj gubernur Sulbar, kami dari Disdikbud Provinsi Sulbar juga akan memberikan perhatian lebih terhadap sekolah yang telah berhasil mendapatkan penilaian terbaik ini. Kita berharap, pihak sekolah yang belum berhasil untuk segera…

Pasangkayu--Peningkatan pengetahuan masyarakat, disamping ditentukan oleh pendidikan formal, juga akan sangat terbantu jika masyarakat mempunyai budaya literasi yang baik. Keberadaan Perpustakaan Desa akan sangat membantu meningkatkan budaya literasi, untuk itu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DPKD) Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar Sosialisasi Pengembangan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, Senin 5 Februari 2024. Bertempat di Aula Hotel Multazam Pasangkayu, kegiatan itu dibuka Kepala DPKD Sulbar Khaeruddin Anas dan diikuti 60 orang Pengelola Perpustakaan Desa se-Pasangkayu. Menghadirkan narasumber Pustakawan Ahli Madya Dinas Perpustakaan Sulawesi Selatan, Nasaruddin. Sosialisasi bertujuan memberikan informasi bahwa perpustakaan dapat mengambil peran bukan hanya sebagai pusat informasi, lebih dari itu perpustakaan dapat bertransformasi menjadi tempat dalam pengembangan diri masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kepala DPKD Sulbar, Khaeruddin Anas mengatakan, literasi memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Menurutnya, perpustakaan salah satu penggerak literasi yang dapat membantu masyarakat untuk mendapatkan akses informasi dan pengetahuan dari berbagai narasumber, baik dari buku, majalah, internet maupun media lainnya. "Informasi dan pengetahuan tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, misalnya untuk meningkatkan pengetahuan tentang kesehatan, pertanian, atau wirausaha,” kata Khaeruddin. Setelah pelaksanaan Sosialisasi Pengembangan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, di tempat yang sama dilanjutkan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Strategi Pengembangan Perpustakaan (SPP) dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada Selasa-Rabu (6-7 Februari 2024). Bimtek bertujuan meningkatkan kapasitas Pengelola Perpustakaan Desa dalam pengelolaan dan pengembangan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Melalui kegiatan itu diharapkan Perpustakaan Desa dapat menjadi salah satu wadah bagi warga desa dalam memfasilitasi masyarakat dengan berbagai kegiatan pelatihan dan keterampilan, yang bertujuan untuk pemberdayaan sosial dan ekonomi yang nantinya secara berkelanjutan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (rls)

Majene--Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi Barat (Perkim Sulbar) Syaharuddin didampingi Kepala Bidang Perumahan Asrul, melakukan Konsolidasi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majene terkait Proses Hibah Aset Tanah dan Rumah beserta Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) bagi Korban Bencana di Desa Kabiraan, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene, Selasa 6 Februari 2024. Kepala Dinas Perkim Sulbar, Syaharuddin mengatakan, konsolidasi terkait hibah tersebut diterima langsung Wakil Bupati Majene Arismunandar didampingi Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Majene Rima. “Konsolidasi yang kami lakukan Selasa (6 Februari red.) karena kami ingin melakukan percepatan proses hibah aset untuk Pemkab Majene berupa tanah dan rumah yang dilengkapi fasilitas PSU yang telah kami bangun untuk masyarakat korban bencana di Desa Kabiraan yang sampai hari ini masih tercatat sebagai aset Pemprov Sulbar,” kata Syaharuddin, saat ditemui setelah melakukan lawatannya di Majene, Kamis 8 Februari 2024. Ditemui di tempat yang sama, Kepala Bidang Perumahan Dinas Perkim Sulbar, Asrul menyampaikan, dalam melakukan proses hibah ada beberapa syarat administrasi yang harus dilengkapi oleh Pemkab Majene. “Kami juga menyampaikan kepada Pemkab Majene agar segera membuat surat permintaan hibah kepada Pemprov Sulbar, dalam hal ini gubernur untuk dijadikan dasar atau syarat pembuatan hibah nantinya,” ucap Asrul. “Jika surat permintaan hibah itu sudah ada, proses hibahnya akan segera kami laksanakan," sambungnya. Sebelumnya, Dinas Perkim Sulbar telah melakukan pembangunan rumah bagi korban bencana di Desa Kabiraan, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene sebanyak 24 unit, yang dilengkapi dengan PSU berupa rabat beton, drainase, talud, dan penyediaan air bersih dengan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Dearah (APBD) Tahun 2022 dan 2023. Serah terima penggunaannya kepada masyarakat yang terdampak becana telah dilakukan pada Desember 2023, namun belum menghibahkannya kepada Pemkab Majene. (rls)

  1. Popular
  2. Recent
  3. Comments