Pemerintah Sulawesi Barat menggelar Musrembang yang digelar pada hari Senin April 2018. Pada Musrembang tersebut Hadir Plt. Sekretaris Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan RI, DR, Widodo Sigit Pudjianto memukul gong disaksikan Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar dan Wakil Gubernur Sulbar, Enny Anggraeny Anwar . Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar pada kesempatan tersebut mengatakan, pelaksanaan musrenbang tersebut sebagai rangkaian kegiatan penyusunan RKPD Sulbar 2019, dimana sebelumnya telah dilaksanakan pramusrenbang di Kabupaten Polewali Mandar pekan lalu.
“Melalui kegiatan ini, kita semua dapat mensinergikan segala potensi dan upaya dalam melaksanakan pembangunan di 2019, serta mampu menghadirkan proses perencanaan yang efektif, efisien, partisipatif dan akuntabel, sehingga bermuara pada tercapainya dokumen perencanaan yang berkualitas,”kata Ali Baal
Ia berpesan agar forum musrenbang itu harus mampu dimanfaatkan secara maksimal, serta menjadi ruang diskusi yang sifatnya konstruktif dalam melahirkan berbagai gagasan yang dapat memberi solusi dan menjawab berbagai isu strategis pembangunan di Sulbar.
Ali Baal juga berharap, agar berbagai program prioritas dan program strategis seperti, percepatan infrastuktur, peningkatan derajat pendidikan dan kesehatan, serta peningkatan ekonomi masyarakat yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022 dapat terimplementasi dengan baik.
Sekretaris Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) Kemendagri RI, Widodo Sigit Pudjianto saat mengatakan forum musrenbang RKPD itu mempunyai makna penting dalam rangkaian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Sulbar.
“Forum ini sangat penting, sebab melalui forum ini seluruh pemangku kepentingan dapat melakukan penajaman, penyelarasan dan klarifikasi atas program yang telah diusulkan, sehingga tercapai kesepakatan terhadap materi rancangan RKPD Provinsi Sulbar,”ucap Widodo.Beberapa target capaian Provinsi Sulbar terhadap pembangunan daerah 2019 pada indikator makro pembagunan nasional, diantaranya target capaian kemiskinan 9,91 persen diatas target nasional 8,5-9,5 persen, IPM 67,64 dibawah target nasional yakni 71,98 persen, pertumbuhan ekonomi 7,3-7,6 persen diatas target pertumbuhan ekonomi nasional 5,4-5,8 persen, pengangguran 2,77 persen lebih rendah dari target pengangguran nasional 4,8-5,,2 persen, dan tingkat inflasi masih dalam kisaran tingkat inflasi ansional 2,5-4,5 persen.Terkait isu strategis dalam musrenbang RKPD Provinsi Sulbar 2019, Ia menyampaikan beberapa tantangan yang dihadapi Pemerintah Provinsi Sulbar, diantaranya, kondisi luar biasa (KLB) stunting yang terdapat di tiga kabupaten, yang termasuk dalam 100 Kabupaten/Kota intervensi stunting pada bayi yaitu kabupaten Majene berjumlah 10.885, Polewali Mandar sebanyak 21.151 dan Mamuju 22.241.“Permasalahan ini harus menjadi perhatian bersama, untuk itu stunting harus ditangani secara multisektoral, dengan melalui program perbaikan gizi ibu dan anak,”sebutnya.Melalui musrenbang tersebut,diharapkan para pemangku kepentingan dapat memberikan saran dan masukan pada penyusunan RKPD 2019 dalam membangun Sulbar. Ia juga meminta agar mengawal konsistensi, baik penganggaran pada APBD 2019 mendatang, maupun dalam pelaksanaannya.
“Dengan komitmen dan kerjasama yang tinggi, dengan melibatkan seluruh kelompok dan lapisan masyarakat, maka Sulbar akan dapat membangun dan berkontribusi pada terwujudnya indonesia yang berdaulat, madiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong, sesuai dengan visi pembangunan Indonesia 2015-2019,”kata Widodo
Pada acara musrembang Kepala Bappeda Sulbar, Junda Maulana saat pembukaan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrenbang) dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2019 yang berlangsung di Auditorium Lantai 4 Kantor Gubernur Sulbar, Senin, 9 April 2018. Musrenbang tahun ini mengangkat tema Membangun Infrastruktur dan Iklim Investasi untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. Dikemukakan dalam program prioritas daerah Sulbar pada tahun 2019. Diantaranya, perbaikan kualitas SDM dan kebudayaan perbaikan infranstruktur dan konektivitas, peningkatan ekonomi dalam upaya penanggulangan kemiskinan, dan, penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, kelima pengelolaan lingkungan hidup.
Junda juga menyampaikan, sebelum dilaksanakannya pelaksanaan musrenbang, berbagai kegiatan telah dilakukan, diantaranya pertama penyusunan rancangan awal RKPD yang berpedoman pada RPJMD Provinsi Sulbar 2017-2022. Selain itu, juga dilaksanakan forum konsultasi publik dengan menghadirkan para stakeholder pemerintah daerah dan perwakilan masyarakat dari berbagai unsur dan kalangan, penerimaan pokok-pokok pikiran DPRD Sulbar berdasarkan hasil reses yang membawa aspirasi rakyat, pelaksanaan Forum OPD, serta pelaksanaan musrenbang kabupaten dan pelaksanaan pra musrenbang provinsi.
Junda membeberkan, terdapat beberapa usulan dari semua kabupaten se-Sulbar pada pelaksanaan pra Musrembang Provinsi pekan lalu di Kabupeten Polewali Mandar, yang sesuai dengan bidang pembangunan, yaitu , di bidang pemerintahan sebanyak 25 usulan kegiatan, dengan total anggaran sebesar Rp 40,1 miliar, di bidang ekonomi sebanyak 146 usulan kegiatan, dengan anggaran mencapai Rp 83,3 miliar, di bidang infrastruktur sebanyak 84 usulan kegiatan, dengan anggaran sebesar Rp193,3 miliar, di bidang sosial budaya sebanyak 176 usulan kegiatan, dengan total anggaran sebesar Rp 157,2 miliar.
Pembukaan musrenbang tersebut ditandai dengan pemukulan gong oleh Sekretaris Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) Kemendagri RI Widodo Sigit Pudjianto yang didampingi Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar, Wakil Gubernur Enny Anggraeni Anwar, Inspektur Utama Kementerian Bappenas RI Roni Dwi Susanto dan Plt. Wakil Ketua DPRD Sulbar Arman Salimin.
Turut hadir pada kegiatan itu, Sekprov Sulbar Ismail Zainuddin, Pemda Kabupaten Se-Sulbar,Para Asisten, Staf Ahli dan Tim pakar Gubernur, pimpinan OPD lingkup Sulbar dan Kabupaten, Pimpinan Instansi Vertikal, unsur Forkopimda, Para Akademisi, Pimpinan Dunia Usaha, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama serta undangan lainnya
