MAMUJU -- Pemerintah Provinsi Sulbar menggelar Rapat Evaluasi Penerapan Standar Layanan Minimal (SPM) tahun 2023 untuk optimalisasi SPM di tahun 2024.

Rapat evaluasi tersebut dibuka secara resmi Sekertaris Daerah Provinsi Sulbar Muhammad Idris dan dihadir seluruh perwakilan Pemerintah Kabupaten Se Sulawesi Barat di Hotel Maleo Mamuju, Senin, 12 Februari 2024

Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar, Muhammad Idris mengatakan, rakor tersebut digelar sebagai bagian untuk mengevaluasi penerapan SPM 2023. Sekaligus untuk meningkatkan kapasitas SDM khususnya Tim Penerapan SPM Kabupaten untuk peningkatan kualitas SPM 2024.

"Kita sama-sama duduk untuk membuat, memastikan agar kabupaten dengan provinsi memiliki kesamaan cara penanganannya atau eksekusi dari SPM," kata Idris.

Ia mengatakan, dalam proses penerapan SPM itu mulai dari pendataan, perencanaan kemudian penurunan rencana aksi dan akhirnya melakukan evaluasi. Termasuk untuk melihat capaiannya dan evaluasi dan pencapaian masing-masing. Pertemuan itu juga membahas mengenai kendala apa yang menjadi penyebab belum optimalnya pencapaian SPM di kabupaten maupun provinsi.

"Kita sudah mengindetifikasi beberapa hal misalnya komitmen pimpinan secara manajerial berpengaruh dengan rencana aksi bagaimana mempertemukan harapan kabupaten dan provinsi untuk mengatasi itu secara simultan,"ucap Idris.

Ia juga menjelaskan, Pemerintah Provinsi Sulbar dan pemerintah kabupaten harus bersama dan hal itu telah menjadi rekomendasi yang disepakati dalam pertemuan tersebut.

Ia berharap, kedepan penerapan SPM harus jauh lebih baik, dan apabila SPM masih rendah maka dibutuhkan komitmen kuat untuk penerapan SPM.

"Kita ingin harus ada progres yang dicanangkan untuk bisa dicapai agar penerapan SPM bisa betul optimal," tutupnya. (Rls)