MAMUJU–Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (TPHP) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menerima kunjungan Kepala Bidang Penyuluhan Prasarana dan Sarana Pertanian (PPSP) Dinas Perkebunan Sulbar Amirullah Rasyid beserta tim, baru-baru ini. 

Kedatangannya di Kantor Dinas TPHP Sulbar dalam rangka koordinasi data sistem manajemen penyuluhan pertanian (simluhtan) dan alokasi pupuk bersubsidi tahun 2024.

Kunjungannya diterima Sekretaris Dinas TPHP Sulbar drh. Agus Rauf beserta Pejabat Fungsional yang menangani pupuk, pestisida serta alat dan mesin pertanian (alsintan).

Dalam pertemuan ini, dibahas terkait alokasi pupuk bersubsidi tahun 2024 khususnya untuk komoditi perkebunan. Selain itu, juga terkait data pada aplikasi simluhtan yang tidak menampilkan data petani untuk komoditi perkebunan, serta update data petugas penyuluh pertanian. 

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Bidang PPSP Dinas Perkebunan Sulbar, Amirullah Rasyid menyampaikan harapan agar data simluhtan bisa diperbaiki dengan memasukkan petani untuk komoditas perkebunan serta pengawasan peredaran pupuk bersubsidi bisa dilakukan bersama dengan lebih optimal. 

Menanggapi hal itu, Sekretaris Dinas TPHP Sulbar, drh. Agus Rauf mengatakan, saat ini sedang dilakukan updating data dan berharap data petani untuk komoditi perkebunan sudah bisa terakomodir. 

drh. Agus Rauf menjelaskan, untuk pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi, Bidang PPSP sedang menyusun SK Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) tahun 2024 dengan melibatkan beberapa stakeholder termasuk Dinas Perkebunan. 

Dihubungi secara terpisah, Kepala Dinas TPHP Sulbar Syamsul Ma’rif mengatakan, upaya pencapaian produksi pertanian memerlukan dukungan prasarana dan sarana, termasuk pupuk yang berperan vital bagi pertumbuhan tanaman. Oleh karena itu, setiap tahunnya pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi pupuk untuk mendorong peningkatan produktivitas dan kualitas hasil pertanian sekaligus menjamin akses pupuk dengan harga terjangkau bagi para petani yang membutuhkan. 

Syamsul Ma’rif berharap, ketersediaan pupuk sebagai salah satu sarana produksi yang utama, terutama pupuk bersubsidi dapat dipenuhi sesuai azas 6 (enam) tepat yaitu: tepat waktu, jumlah, jenis, tempat, mutu dan harga.

“Dengan demikian, dalam pengelolaan pupuk bersubsidi diperlukan kesepahaman seluruh stakeholder terkait dalam mewujudkan tujuan tersebut," ujarnya. (rls)