MAMUJU--Dalam upaya meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan publik, Tim Kerja Reformasi Birokrasi (RB) dari Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Setda Sulbar) melakukan koordinasi bersama Biro Organisasi dan Tatalaksana Setda Sulbar, Kamis, 1 Februari 2024. 

Pertemuan tersebut difokuskan pada evaluasi kinerja melalui Lembar Kerja Evaluasi (LKE) tahun 2023.

Dalam pertemuan tersebut, Kepala Bagian Pengelolaan Barang dan Jasa Biro PBJ Setda Sulbar M. Yamin Saleh melakukan diskusi untuk meninjau kembali hasil evaluasi kinerja yang tercantum dalam LKE tahun sebelumnya. Tujuan utama dari evaluasi ini adalah untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, serta peluang perbaikan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan layanan publik.

"Pertemuan ini menjadi momentum yang sangat penting bagi kami untuk mengevaluasi langkah-langkah yang telah diambil dan menetapkan strategi baru yang lebih efektif untuk meningkatkan kualitas layanan yang kami berikan kepada masyarakat," kata M. Yamin Saleh.

Penelaah Teknis Kebijakan Biro Organisasi dan Tatalaksana Setda Sulbar Andri YB mengatakan, untuk saat ini belum ada kepastian apakah LKE RB yang digunakan sebagai instrument Evaluasi RB tahun 2022 akan kembali digunakan untuk evaluasi RB tahun 2023, mengingat adanya perubahan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi yang mengusung Reformasi Birokrasi Berdampak. 

"Biro Organisasi dan Tatalaksana masih menunggu petunjuk dari pimpinan terkait penggunaan instrumen dimaksud," ujarnya. 

Pertemuan tersebut diakhiri dengan kesepakatan untuk menunggu informasi lebih lanjut dari Biro Organisasi dan Tatalaksana mengenai instumen yang akan digunakan dalam Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023. (rls)