BALI -- Sekprov Sulbar Muhammad Idris mengikuti rapat koordinasi pengawasan dan pengendalian BKN Tahun 2024, yang berlangsung di di Hotel The Stones Legian Bali Jalan Raya Pantai Kuta Banjar Legian Kelod legian Bali, Selasa 6 Februari 2024.

Dengan mengusung tema " Mewujudkan netralitas ASN dalam meritokrasi menuju birokrasi berkelas dunia" Rakor ini diharapkan agar seluruh kepala daerah yang ada di Indonesia untuk mensukseskan pemilu di 2024 ini. BKN RI juga menekankan agar kepala daerah untuk bersikap netral terkhusus bagi ASN yang mereka pimpin.

Menanggapi hal tersebut, Idris menuturkan bahwa ternyata setelah di tracing Sulbar masuk urutan ke 5 tertinggi di Indonesia terkait ketidaknetralan ASN.

"Nanti kita akan cari tau siapa saja yang diantara mereka ini terjaring informasi ketidaknetralan."Tegas Idris

Selain itu Idris mengatakan, dari Rakor ini juga banyak sekali informasi yang berkaitan dengan Ka-ASN, tentang isu-isu strategis termasuk salah satunya penghapusan tenaga honorer yang harus diangkat menyeluruh di tahun 2024. Namun, persoalan sejumlah di daerah, di ungkapkan Idris adalah ketersediaannya biaya atau anggaran untuk melakukan penggajian.

"Saya kira ini adalah permasalahan nasional. Dan tentu saja kita akan mengikuti kekuatan APBD kita. Karena undang-undang APBN kita mengatakan, ASN, ka-ASN itu harus memperhatikan ketersediaan dukungan anggaran daerah. kalau anggaran daerahnya kita mencukupi, Kita akan angkat, Paling tidak untuk sementara ada paruh waktu dulu." jelasnya 

Hadir secara daring Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas, Pj. Gubernur Bali, S. M. Mahendra Jaya, Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara RI Haryomo Dwi Putranto, Kepala BKD Sulbar, Bujaeramy, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota Se - Indonesia serta para tamu undangan. Kegiatan tersebut diikuti sebanyak 800 peserta dari semua Provinsi di Indonesia. (Ayu)