MAMUJU -- Pemprov Sulbar merilis kinerja akhirnya tahun 2023, di Aula Marasa Corner, Minggu , 31 Desember 2023
Pemaparan rilis disampaikan langsung oleh PJ Gubernur Sulbar Prof.Zudan Arif Fakrulloh, didampingi Sekprov Sulbar Muhammad Idris, Kadiskominfo Sulbar Mustari Mula, dan Bappeda Sulbar Junda Maulana, serta seluruh Kepala OPD Pemprov Sulbar.
Sejumlah program yang dikerjakan selama 2023 telah dipaparkan, mulai dari pertumbuhan ekonomi, penanganan stunting, kemiskinan ekstrem, anak tidak sekolah, perkawinan anak, dan inflasi, pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi , pengembangan UMKM, dan beberapa program lainnya. Termasuk 19 capaian dan penghargaan Pemprov Sulbar selama 8 bulan terakhir.
Menurut Prof.Zudan masih banyak hal yang perlu dibenahi kedepan. Untuk 2023, disampaikan delapan prioritas provinsi, yakni Tuntaskan Penanganan Masalah 4+1 Sulbar, mendorong OPD agar lebih dekat dengan Masyarakat, Peningkatan Kualitas SDM dan Pelayanan Publik, Branding Dan Marketing Provinsi Sulbar, Digitalisasi Sistem Pemerintahan, Percepatan Satu Data Sulbar Menuju Satu Data Indonesia, Reformasi Birokrasi dan Kebijakan berdampak langsung pada masyarakat, dan pembangunan infrastruktur konektivitas daerah dan perkuat mitigasi bencana.
Dari delapan program tersebut keseluruhan belum dituntaskan. Namun yang perlu dipahami masyarakat adalah kondisi fiskal daerah yang sangat kecil sehingga tidak memungkinkan untuk menuntaskan semua yang diharapkan masyarakat. Untuk itu, pemerintah menitikberatkan kebijakan pada program prioritas.
"Kita perlu bekerja dengan skala prioritas, APBD kita sangat kecil," ucap Zudan.
Salah satu langkah yang dilakukan, lanjut Zudan adalah mengurangi defisit sehingga ke depan APBD lebih sehat dan dapat dimaksimalkan untuk kebutuhan masyarakat.
"2024 ini perlu apa lagi, bagaimana membuat masyarakat sejahtera dan bahagia? Yang kita lakukan adalah menyelesaikan utang-utang sehingga saya mohon maaf, bantuan ke masyarakat tidak sebanyak tahun 2023. Ini karena kami berkomitmen membangun APBD sehat. Sehingga APBD 2024 adalah apbd yang betul betul rill yang bisa dilaksanakan.
Sehingga 2025. Gubernur definitif tidak perlu memikirkan. Utang utang dimasa lalu," kata Zudan.
Untuk dapat menjalankan program dengan kondisi fiskal terbatas, dibutuhkan peran seluruh pihak, termasuk peran media dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait rencana program pemerintah. (Rls)
