Mamuju – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melalui UPTD Laboratorium DLH Sulbar melaksanakan Sosialisasi Pengujian Parameter Lingkungan Laboratorium di PT. Mitra Andalan Sawit (MAS) yang berlokasi di Desa Barakkang, Kecamatan Budong – Budong, Kabupaten Mamuju Tengah, baru-baru ini. Sosialisasi ini dalam rangka mengenalkan kepada PT. MAS tentang pelayanan yang dapat diberikan oleh UPTD Laboratorium DLH Sulbar. Kedatangan Tim yang dipimpin Kepala Seksi Pengujian Usman di lokasi tersebut, disambut hangat pihak PT. MAS yang dipimpin Kepala Tata Usaha, Fitrah . Pada kesempatan tersebut, banyak terungkap pertanyaan dari rekan-rekan PT. MAS, terutama terkait dengan ruang lingkup pengujian parameter kualitas air dan udara yang ada di lokasi kegiatan dan/atau usaha mereka. Pertemuan yang singkat ini menghasilkan keinginan oleh pihak PT. MAS untuk melakukan pengujian kualitas air dan udara di UPTD Laboratorium DLH Sulbar. Dan UPTD sebagai pihak penyedia jasa pengujian sangat menyambut baik keinginan tersebut. Di tempat terpisah, Kepala DLH Sulbar Zulkifli Manggazali berharap kerja sama dalam pengujian parameter kualitas air dan udara dapat terjalin dengan baik. “Dan secara tidak langsung PT. MAS telah membantu meningkatkan PAD,” ucap Zulkifli. Penulis : DLH Sulbar Editor : humassulbar

MAMUJU - Pemprov Sulbar memperingati Hari Otonomi Daerah ke XXVIII di halaman kantor Gubernur Sulbar, Kamis 25 April 2024. Asisten I Bidang Pemkesra Setda Sulbar Jaun , dalam sambutan seragamnya mengatakan, perlunya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar berdampak ke masyarakat. "Memanfaatkan program-program pembangunan dan kesejahteraan rakyat, sehingga dapat meningkatkan IPM, menurunkan stunting, menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan poin infrastruktur yang baik," kata Jaun, saat memimpin upacara. Ia menambahkan daerah yang memiliki PAD tinggi, kemudian angka kemiskinan cukup tinggi maka diminta mengevaluasi untuk memastikan bahwa penyusunan program kegiatan di APBD agar tepat sasaran. "Saya juga menghimbau daerah yang masih rendah PADnya agar melakukan terebosan untuk menggali berbagai potensi yang dapat memberikan nilai tambah serta peningkatan PAD," himbaunya. Diketahui, puncak peringatan hari otonomi daerah ke XXVIII (27) tahun 2024 dipusatkan di kota Surabaya. Peringatan Hari Otonomi Daerah dijadwalkan akan dihadiri langsung Presiden RI Joko Widodo dan termasuk hadir juga Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh.(rls)

Mamuju--Dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang mitigasi dan penanggulangan bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) bersinergi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Sulbar untuk mempublikasikan informasi penting terkait Penanggulangan Bencana khususnya gempa bumi. Kemitraan ini bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat dapat mengambil langkah-langkah yang tepat dalam menghadapi situasi darurat tersebut. Melalui media massa, media sosial, dan website resmi, BPBD dan Diskominfo akan menyajikan informasi yang terkini dan relevan tentang gempa bumi. Ini termasuk strategi mitigasi sebelum terjadinya gempa, petunjuk evakuasi selama gempa, serta langkah-langkah penyelamatan dan pemulihan pasca-gempa. Plt. Kepala Pelaksana BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah, pada Rabu 24 April 2024 mengatakan, dengan memanfaatkan berbagai platform komunikasi seperti media massa, media sosial, dan website, pihaknya dapat menjangkau lebih banyak orang dan memberikan edukasi yang lebih luas tentang tindakan yang harus diambil saat terjadi gempa bumi. Sementara itu, Kepala Diskominfo Sulbar, Mustari Mula menyatakan, kolaborasi antara BPBD dan Diskominfo sangat penting dalam menyampaikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya kepada masyarakat. “Melalui upaya ini, kami berharap dapat meningkatkan kesiapsiagaan dan kesadaran masyarakat dalam menghadapi ancaman gempa bumi," kata Mustari Mula. Publikasi bersama ini juga akan melibatkan kampanye-kampanye edukasi, termasuk penyuluhan di sekolah-sekolah dan pusat-pusat masyarakat, serta pelatihan kepada relawan dan petugas penanggulangan bencana. Dengan demikian, diharapkan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana gempa bumi dapat terus ditingkatkan. Penulis : BPBD Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju--Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat (Kadis Perkim Sulbar) Syaharuddin menghadiri Peresmian Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur Pasca Bencana Sulbar dan Pelaksanaan Inpres Jalan Daerah Sulbar yang diresmikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo, Selasa 23 April 2024. Ditemui di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Rangas tempat acara berlangsung, Kadis Perkim Sulbar Syaharuddin merasa sangat senang dirinya salah satu Kepala Organisasi Daerah (OPD) yang mendapat undangan peresmian tersebut. “Alhamdulillah kami Dinas Perkim Sulbar adalah salah satu dinas yang mendapat undangan untuk acara hari ini (peresmian red.). Saya dan beberapa kepala OPD dari Pukul 06.00 pagi Wita sudah ada di sini (SMK Rangas red.), karena merupakan kehormatan bagi kami dan kebanggan bagi masyarakat Sulbar pada umumnya mendapatkan kunjungan dari orang nomor satu di republik ini,” kata Syaharuddin dengan sumringah. Dalam peresmian tersebut, Presiden RI Joko Widodo didampingi Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh, Sekprov Sulbar Muhammad Idris dan Bupati Mamuju Sutina Suhardi. Kadis Perkim Sulbar menyampaikan, Presiden RI merasa bersyukur kedatangannya di Sulbar dapat meresmikan bangunan yang telah direhabilitasi dan telah direkonstruksi di Sulbar pasca bencana gempa bumi yang melanda tahun 2021 silam dan pelaksanaan Inpres Jalan Daerah Sulbar. “Pak Jokowi mengatakan bahwa hari ini (Selasa 23 April red.) sangat bersyukur berkat kerja keras kita bersama hari ini 147 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur Pasca Bencana Sulbar dan Pelaksanaan Inpres Jalan Daerah Sulbar sudah selesai, sisa Kantor DPRD dan satu masjid yang ada di Kabupaten Mamuju yang belum selesai, sebanyak Rp. 1,31 Triliun anggaran negara yang digunakan,” kata Syaharuddin, mengutip menyampaian Presiden Jokowi. Presiden RI Joko Widodo berada di Sulbar dari tanggal 22 dan 23 April 2024, yang mengunjungi Mall Matos Mamuju, Kantor Gubernur Sulbar, SMK Rangas dan terakhir akan bertolak ke Kabupaten Mamasa. Penuis : Dinas Perkim Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju—Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat (BPKPD) melalui Bidang Barang Milik Daerah (BMD) yang diwakili Kepala Sub Bidang Pemanfaatan, Pemindatanganan dan Pengamanan, Armina mengikuti kegiatan rapat Lelang Kendaraan Dinas Lingkup Sekretariat Daerah Pemprov Sulbar yang dilaksanakan di Aula Marasa Corner, Selasa 23 April 2024 Kegiatan diikuti oleh perwakilan dari KPKNL Mamuju, Pejabat Biro Umum dan para peserta rapat dengan tujuan untuk mengetahui tahapan pelaksanaan lelang yang akan diselenggarakan oleh Biro Umum Setda Provinsi Sulawesi Barat yang dimulai pada tanggal 23 s.d 25 April 2024 Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat, Masriadi Nadi Atjo menjelaskan, pelaksanaan lelang tentunya memberikan manfaat penerimaan pendapatan bagi Pemprov Sulbar dan tetap mengingatkan untuk menyelesaikan pembayaran pajak kendaraan yang selesai di lelang. “Kami berharap semua kendaraan dinas operasional Sekretariat Daerah Provinsi Sulbar ini bisa terjual seluruhnya dan seluruh kendaraan yang masuk dalam daftar lelang agar terlebih dulu diselesaikan tunggakan pajak kendaraannya untuk meningkatkan penerimaan pendapatan kita” ujar Kepala BPKPD Sulbar Adapun lelang kendaraan operasional dinas lingkup Sekretariat Daerah Pemprov Sulbar yang akan dilelang berupa kendaraan roda empat sebanyak 13 unit, kendaraan roda dua sebanyak 20 unit dan kendaraan roda roda tiga sebanyak 1 unit dengan total nilai wajar Rp453.063.000. "Yang sekarang ini yang kita lelang ada 44 unit. Kendaraan roda empat 13, roda dua 20 dan roda 3 ada 1 unit," sambung Masriadi. Lebi lanjut dijelaskan harga limit kendaraan dinas yang dilelang bervariasi. Nilai itu sudah ditentukan bersama tim penilai yang melibatkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Penulis : BPKPD Editor : humassulbar

Mamuju – Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat, bersinergi dengan Bank Indonesia, Perum Bulog Cabang Mamuju, dan distributor bahan pangan pokok, menyelenggarakan Gerakan Pangan Murah (GPM) di Taman Baca Karema Mamuju pada tanggal 24-25 April 2024. GPM ini digagas sebagai upaya konkret dalam membantu masyarakat menjangkau kebutuhan pangan pokok dengan harga terjangkau, sekaligus mendukung pengendalian inflasi di Sulawesi Barat. Kepala Dinas Ketapang Sulbar, Abdul Waris Bestari mengatakan GPM kali ini, tersedia berbagai komoditas pangan pokok seperti beras medium, beras premium, gula pasir, terigu, minyak goreng, telur ayam, daging ayam, dan bawang merah. "Menariknya, harga yang ditawarkan di GPM jauh lebih murah dibandingkan dengan harga di pasaran, dengan selisih mencapai 10-20 persen,"kata Waris. Bahkan, lanjut Waris beberapa contoh perbandingan harga Beras Premium kemasan 5 Kg: Harga di Pasar: Hingga Rp 72.000,- (Rp 14.400 per kg) Harga di GPM: Rp 60.000,- untuk kemasan 5 Kg (Rp 12.000 per kg). Selanjutnya, Beras Medium kemasan 10 Kg: Harga di Pasar: Hingga Rp 134.000,- (Rp 13.400 per kg) Harga di GPM: Rp 100.000,- untuk kemasan 10 Kg (Rp 10.000 per kg) Bawang Merah: Harga di Pasar: Hingga Rp 60.000,- per kg Harga di GPM: Rp 40.000,- per kg “GPM ini merupakan wujud komitmen bersama dalam membantu masyarakat menghadapi dampak inflasi yang saat ini terjadi,” tambahnya. Ia berharap melalui GPM kebutuhan pangan pokok masyarakat dapat terpenuhi dengan harga yang lebih ekonomis, sehingga daya beli masyarakat dapat terjaga. "Masyarakat di Mamuju diimbau untuk memanfaatkan GPM ini sebaik-baiknya," tandasnya. Kegiatan ini akan berlangsung di Taman Baca Karema Mamuju pada tanggal 24-25 April 2024, mulai pukul 08.00 hingga 14.00 WITA.(rls)

Bandung-- Plt. Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Barat (Sulbar) Muhammad Yasir Fattah mendampingi Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (Rakornas PB), Rabu 24 April 2024. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ini berlangsung sejak tanggal 22 hingga 24 April 2024 di Hotel Pullman dan Ibis Styles Bandung Grand Central, Bandung, Jawa Barat. Rakornas PB tahun ini mengangkat tema "Pengembangan Teknologi dan Inovasi dalam Penanggulangan Bencana", mencerminkan komitmen untuk meningkatkan pemanfaatan teknologi dalam penanggulangan bencana di Indonesia. Hal ini menjadi semakin penting mengingat tren kebencanaan yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Rakornas ini dibuka secara langsung oleh Wakil Presiden RI, Prof. K.H. Ma'ruf Amin, yang juga dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk Menko pembangunan manusia dan kebudayaan, Wakil Ketua Komisi VIII Diah Pitaloka, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Pangdam, Polda, Pimpinan Daerah serta Kalaksa BPBD seluruh Indonesia. Dalam sambutannya, Wakil Presiden RI, Prof. K.H. Ma'ruf Amin menegaskan pentingnya pengembangan teknologi dan inovasi dalam penanggulangan bencana. “Ini menjadi kunci untuk memastikan penanganan bencana dapat dilaksanakan dengan pendekatan inovatif, kolaboratif, dan terintegrasi dengan penggunaan teknologi kebencanaan,” kata Prof. K.H. Ma'ruf Amin. Sementara, Plt. Kalaksa BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah mengatakan, dengan fokus pada teknologi dan inovasi, pihaknya yakin dapat meningkatkan daya tanggap dan efektivitas BPBD Sulbar dalam menjalankan tugas kemanusiaan," kata Yasir Fattah. Penulis : BPBD Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju, Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melakukan sosialisasi lanjutan dalam upaya pemutakhiran data statistik perkebunan pada Rabu, 24 April 2024. kegiatan dilaksanakan secara hybrid (luring dan daring) di Ruang Rapat Dinas Perkebunan Sulbar. Kegiatan dibuka Kepala Dinas Perkebunan Sulbar Herdin Ismail dan dihadiri Sekretaris Dinas Perkebunan Sulbar Andi Sitti Kamalia, Kabid Perbenihan dan Produksi Dinas Perkebunan Sulbar Muliadi, Pewakilan Bidang Kelembagaan dan PSP Nuzuliah, Staf Bagian Program Dinas Perkebunan Sulbar, Kabid Perkebunan Kabupaten se-Sulbar, Staf Dinas Perkebunan Sulbar, Tenaga Harian Lepas-Penyuluh Pertanian (THL-PP) Dinas Perkebunan Sulbar, Mantri Perkebunan dan Koordinator Penyuluh Pertanian Sulbar. Kepala Dinas Perkebunan Sulbar, Herdin Ismail, saat membuka kegiatan menekankan, pemutakhiran data statistik perkebunan sangat perlu dilakukan, mengingat perencanaan dan kebijakan memerlukan data yang valid agar kebijakan-kebijakan tersebut dapat tepat sasaran. “Dengan melakukan pemutakhiran data, maka data akan valid sehingga perencanaan dan kebijakan yang akan kita buat akan menjadi rencana dan kebijakan yang tepat sasaran,” pungkas Herdin. Pada sosialisai lanjutan ini, membahas mengenai form pendataan dan kendala-kendala yang dialami oleh Dinas Kabupaten dan Tenaga Teknis Lapangan dalam melakukan pengumpulan data, sehingga dapat dirumuskan langkah-langkah strategis dalam percepatan pemutakhiran data statistik sektor perkebunan yang selanjutnya akan dimutakhirkan di tingkat nasional menjadi satu data Indonesia. Melihat kendala yang ada di lapangan, Kepala Dinas Perkebunan Sulbar memberikan arahan kepada Kepala Bidang Perbenihan dan Produksi untuk merumuskan langkah-langkah teknis yang akan dilakukan diantaranya yaitu: 1. Melakukan updating cara pengambilan data di lapangan dan penguatan bagi petugas 2. Melakukan sinkronisasi dari tingkat desa hingga provinsi. 3. Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait yang berhubungan langsung dengan percepatan pemutakhiran data statistik perkebunan. Sementara itu, Kabid Perbenihan dan Produksi Dinas Perkebunan Sulbar Muliadi mengatakan, PPL memiliki fungsi polyvalen, akan menjadi sumber/penyedia data di tingkat desa. “PPL di wilayah kerjanya wajib menyusun monografi desa yang di dalamnya memuat data komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan…

Mamuju--Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melakukan Rapat Pengisian Pemenuhan Data dan Dokumen dalam rangka Evaluasi Kinerja (Championship) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Tahun 2024. Sehubungan dengan deadline pengisian Laporan Evaluasi Kinerja TP2DD Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar Tahun 2024 pada tanggal 26 April 2024, untuk pengisian data kinerja TP2DD Terbaik tahun penilaian 2023 pada aplikasi SIP2DD. Kegiatan yang bertempat di Ruang Rapat Bidang Penatausahaan dan Kas Daerah pada Rabu 24 April 2024, dipimpin Sekretaris BPKPD Sulbar Fahri Yusuf dan dihadiri Kepala Bidang Perencanaan Pendapatan dan Teknologi Informasi Faika Kadriana Ishak, AKPD Bidang Penatausahaan dan Kas Daerah Syaharuddin, Kasubid Teknogi Informasi Rosianah M. Nadir, Tim IT BPKPD dan staf lainnya dalam hal dukungan penuh atas implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Kepala BPKPD Sulbar, Masriadi Nadi Atjo dalam arahannya mengatakan, diharapkan seluruh Tim BPKPD TP2DD dapat berpartisipasi dalam pengisian data kinerja TP2DD dan juga dapat melakukan fasilitasi dan koordinasi untuk memastikan partisipasi seluruh TP2DD di Pemprov Sulbar serta penggunaannya dalam optimalisasi sistem Informasi TP2DD berjalan maksimal. Tolak ukur penilaian Kinerja TP2DD kali ini dilihat dari pengisian pada aplikasi SIP2DD untuk Aspek Proses, Output dan Outcome yang disertai upload data dan keterangan dari media sosial, dimana untuk pengukuran tahun 2023 bobot masing-masing adalah 20%, 50%, dan 30% dengan tetap mengacu pada kriteria evaluasi yang diatur dalam pasal 14 Kepmenko Perekonomian 147 tahun 2021. Sementara, Kepala Bidang Perencanaan Pendapatan dan Teknologi Informasi BPKPD Sulbar, Faika Kadriana Ishak mengungkapkan, program unggulan yang akan ditampilkan dalam Championship 2023 ini yaitu Aplikasi SIMOTO. “Kita mengusung aplikasi SIMOTO pada program unggulan kali ini, mudah-mudahan bisa memenuhi kriteria penilaian,” harap Faika. Penulis : BPKPD Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sulawesi Barat (Sulbar) melalui Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (PPKL) menggelar Bimtek Pembinaan Program Kampung Iklim (Proklim) se- Sulbar di Hotel Grand Putra, Jl. Emmy Saelan No 69-140 Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Rabu, 24 April 2024. Kegiatan dimulai Pukul 08.00 Wita – selesai. Acara dibuka Kepala DLH Sulbar Zulkifli Manggazali, didampingi Kabid PPKL Alexsander Bontong dan Plt. Kepala Seksi Wil. I Balai Pengendalian Perubahan Iklim Wilayah Sulawesi Sudarwanto, serta yang bertindak selaku moderator Syukria Alimuddin. Dalam sambutannya, Kepala DLH Sulbar Zulkifli Manggazali mengatakan, tujuan Bimtek Pembinaan Proklim itu adalah agar peserta dapat memahami dan melaksanakan Aksi Adaptasi dan Mitigasi terhadap perubahan iklim melalui Proklim di wilayah masing-masing. “Dan diharapkan kegiatan ini dapat meningkatkan kapasitas bagi instansi dan lembaga terkait dalam melakukan kegiatan Proklim yang sangat penting peranannya dalam upaya Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim secara Global dan khususnya di Sulbar, guna mendukung pencapaian target nasional 20.000 kampung iklim pada tahun 2024 ini,” kata Zulkifli. Menurut Zulkifli, bimtek itu sangat penting untuk dilakukan secara terus menerus mengingat kegiatan tersebut merupakan salah satu bentuk pembinaan teknis kepada pemangku kepentingan di masing-masing kabupaten, yang mana nantinya pemerintah kabupaten yang akan melaksanakan pembinaan langsung ke desa/kelurahan di wilayahnya masing-masing terkait pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau aksi-aksi mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Peserta Bimtek berasal DLH se-Sulbar beserta para pendamping Enumator Lingkungan masing-masing daerah dengan total undangan peserta sebanyak 35 orang. Diharapkan kepada seluruh peserta agar mampu membuat target pencapaian pelaksanaan Proklim mulai dari kategori Proklim Pratama, Madya dan Utama. Adapun yang menjadi dasar dari pelaksanaan kegiatan Bimtek Pembinaan Proklim adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.84/MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016 tanggal 3 November 2016 tentang Program Kampung Iklim, Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Perubaha Iklim Nomor : P.1/PPI/SET/KUM.1/2/2017 tanggal 24 Februari 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Kampung Iklim, Intruksi…