PASANGKAYU - Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulbar Suyuti Marzuki meninjau lahan 1.000 hektare di Kabupaten Pasangkayu, Selasa 9 Juli 2024. Hal ini, sesuai arahan Pj Gubernur Bahtiar dalam pengembangan sektor perikanan di Sulbar. "Tadi saya cek langsung di lapangan hamparan tambak lebih 1.000 hektare di Desa Bambakoro, Kecamatan Lariang Kabupaten Pasangkayu," kata Suyuti. Ia menambahka areal tambak ini akan diusulkan ke investor besar sektor kelautan perikanan Sekar Laut. "Sekar Laut perusahaan yang telah sukses puluhan tahun dengan banyak anak perusahaan. Nantinya kawasan luas ini menjadi hamparan rantai produksi udang vanamae," tambahnya. Sehingga, akan meningkatkan ekspor hasil perikanan Sulbar dengan tetap menghidupkan koperasi yang saling menguntungkan antara perusahaan, koperasi dan tenaga kerja. "Jadi kita mendorong budidaya secara massal, apalagi perusahaan Sekar Laut ini sudah berhasil di beberapa Provinsi di Indonesia," ungkapnya. Suyuti membeberkan bahwa sudah menemui pemilik hamparan tambak tersebut yang berada di pinggir laut. "Ini sangat memungkinkan, pemiliknya juga siap menjual lahannya. Kita sudah janjian juga sama investor akan datang ke Sulbar," bebernya. Nantinya, lanjut Suyuti akan dilihat model kerjasama yang dibangun investor bersama pemerintah daerah. "Beberapa rencana lalu sempat gagal akibat kurang pendalaman problem yang dialami misalnya kerjasamanya terlalu ribet dan mana juga status lahan. Jadi niat kita ini semoga bisa jalan dengan baik," tandasnya.(rls)

MAMUJU - Pemprov Sulbar menerima aksi unjuk rasa mahasiswa di depan kantor Gubernur, Selasa 9 Juli 2024. Hadir, menerima aksi mahasiswa diantaranya Kepala Kesbangpol Sulbar Herdin Ismail, Kadis Sosial Sulbar Abdul Wahab Hasan Sulur dan sejumlah pejabat lainnya. "Segala aspirasi yang disampaikan mahasiswa sudah kita terima," kata Herdin. Ia menambahkan beberapa tuntutan mahasiswa akan ditindaklanjuti oleh Pemprov Sulbar. "Tuntutan mahasiswa telah kami terima dan tentunya pemprov akan mendalami. Inspektorat akan melakukan pemeriksaan," tambahnya. Senada, Jubir Pemprov Sulbar Mustari Mula menyampaikan aksi yang dilakukan mahasiswa akan direspon. Dimana akan diminta perwakilan mahasiswa dialog bersama Sekprov Muhammad Idris besok Rabu 10 Juli 2024. "Rencananya akan diterima langsung Sekprov dan Kepala Inspektorat perwakilan mahasiswa," ungkapnya. Selain itu, dia menghormati aksi unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa di kantor Pemprov Sulbar.(rls)

Mamuju—Dalam rapat paripurna yang digelar pada hari ini, Senin 08 Juli 2024, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Barat (Sulbar) dan Eksekutif sepakat untuk menyetujui Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023. Atas kesepakatan bersama tersebut. Sekretaris DPRD (Sekwan), Muhammad Hamzih mengucapkan rasa syukur. "Ini adalah momen yang sangat penting bagi kita semua. Saya sangat bersyukur bahwa DPRD dan Eksekutif memiliki pandangan yang sama dalam rapat paripurna tadi, yang mana Eksekutif dan DPRD menyepakati tentang Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 dan akan dibahas lebih lanjut ditingkat Komisi-Komisi,” kata Hamzih, saat ditemui usai rapat paripurna. Menurutnya, kesepakatan itu menjadi catatan bahwa Eksekutif dan DPRD terjadi kesamaan pandangan. Artinya tidak ada lagi hal-hal yang menyebabkan kebuntuan dalam proses tersebut. Ia menambahkan, dalam rapat paripurna ada beberapa yang ditanggapi dan menjadi masukan dari DPRD terkait ranperda tersebut. Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua III DPRD Sulbar H. Abdul Rahim didampingi Wakil Ketua II H. Abdul Halim. Hadir Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Sulbar Amujib mewakili Pj. Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin. Turut hadir beberapa Anggota DPRD Sulbar dan beberapa Kepala OPD lingkup Pemprov Sulbar. Dalam rapat yang dilaksanakan di Ruang Paripurna Sementara DPRD Sulbar itu membahas secara rinci Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 oleh perwakilan setiap komisi dihadapan pimpinan dan peserta rapat. Kesepakatan ini diharapkan dapat menjadi landasan yang kuat untuk pelaksanaan anggaran di tahun-tahun berikutnya, serta memastikan bahwa setiap dana yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah benar-benar bermanfaat bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Penulis: DPRD Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju--Sekretaris DPRD (Sekwan) Sulawesi Barat (Sulbar) Muhammad Hamzih, menerima kunjungan Pimpinan dan Anggota DPRD Sulbar di ruang kerjanya, Senin 08 Juli 2024. Pertemuan ini diadakan dalam rangka memberikan apresiasi atas terwujudnya pembukaan rute penerbangan Mamuju-Balikpapan (MMJ-BPN) dan Mamuju-Makassar (MMJ-MKS). Dalam pertemuan tersebut, Sekwan Muhammad Hamzih menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas persetujuan Kementerian Perhubungan RI yang telah membuka jalur penerbangan baru ini. "Kami sangat berterima kasih atas dukungan dari Kementerian Perhubungan. Pembukaan rute penerbangan ini adalah langkah besar yang akan membawa dampak positif bagi mobilitas, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat Sulbar," ujar Hamzih. Hamzih menekankan, langkah itu merupakan bagian dari upaya terus-menerus untuk meningkatkan konektivitas dan mempercepat pembangunan di Sulbar. "Kami berkomitmen untuk terus mendukung kebijakan-kebijakan yang proaktif dan inovatif dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Sulbar," tegasnya. Sementara, Wakil Ketua DPRD Sulbar, Abd. Halim, juga menyampaikan apresiasinya atas upaya semua pihak yang telah bekerja keras untuk mewujudkan pembukaan rute penerbangan itu. “Dengan adanya rute langsung MMJ-BPN dan peningkatan frekuensi MMJ-MKS, kita berharap akan ada peningkatan konektivitas yang signifikan. Ini akan mendukung berbagai sektor, termasuk perdagangan, pariwisata, dan investasi," katanya. Dalam kesempatan yang sama, Anggota DPRD Sulbar lainnya, Syahrir Hamdani, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. "Kami berharap pembukaan rute ini dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat dalam melakukan perjalanan, baik untuk keperluan bisnis, pendidikan, maupun kesehatan,” ucapnya. “Ini adalah contoh nyata bagaimana sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat," sambungnya. Seperti diketahui, Pemprov Sulbar telah menerima surat tembusan dari Kementerian Perhubungan RI yang mengkonfirmasi persetujuan pembukaan jalur Sulbar-Kaltim. Selain itu, Kementerian Perhubungan juga telah menyetujui penerbangan Mamuju-Makassar-Mamuju (MMJ-MKS-MMJ) hingga empat kali sepekan. Jika terjadi peningkatan jumlah penumpang, frekuensi penerbangan akan ditingkatkan menjadi setiap hari. Masyarakat Sulbar diharapkan dapat memanfaatkan fasilitas penerbangan ini dengan baik, dan…

Mamuju--Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Barat (Sulbar) memberikan apresiasi yang tinggi atas terwujudnya rute penerbangan baru yang menghubungkan Mamuju-Balikpapan (MMJ-BPN) dan Mamuju-Makassar (MMJ-MKS). Langkah ini dinilai sangat strategis dalam mendukung mobilitas dan konektivitas antar wilayah, khususnya antara Sulbar dan Kalimantan Timur (Kaltim), serta memperkuat hubungan antara Mamuju dan Makassar. Berdasarkan keterangan yang diterima dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar, Senin 08 Juli 2024, Kementerian Perhubungan RI telah memberikan persetujuan resmi untuk pembukaan jalur penerbangan ini. Selain pembukaan rute MMJ-BPN, Kementerian Perhubungan juga telah menyetujui peningkatan frekuensi penerbangan Mamuju-Makassar-Mamuju (MMJ-MKS-MMJ) menjadi empat kali dalam sepekan. Jika terjadi peningkatan jumlah penumpang, maka rute ini akan dilayani setiap hari, memberikan fleksibilitas dan kenyamanan lebih bagi para penumpang. Wakil Ketua DPRD Sulbar, Abdul Rahim mengatakan, pembukaan rute penerbangan tersebut adalah langkah positif dalam mendukung perkembangan ekonomi dan pariwisata di Sulbar. "Kami sangat mengapresiasi langkah cepat dan responsif dari Kementerian Perhubungan yang telah memberikan persetujuan ini. Peningkatan konektivitas udara akan membuka peluang baru bagi investasi, perdagangan, dan pariwisata, serta memperkuat hubungan sosial dan budaya antar daerah," kata Abdul Rahim. Sementara itu, Anggota DPRD Sulbar, Hatta Kainang mengatakan, dengan adanya rute penerbangan langsung itu diharapkan akan ada percepatan pembangunan di berbagai sektor. "Transportasi yang lancar adalah kunci utama dalam pembangunan daerah. Dengan rute baru ini, masyarakat Sulbar akan lebih mudah mengakses layanan kesehatan, pendidikan, dan peluang ekonomi di wilayah-wilayah tersebut," ujarnya. Pembukaan rute penerbangan ini juga diharapkan dapat menjadi pendorong utama dalam peningkatan arus penumpang dan barang, serta memperkuat daya saing regional Sulbar. Dengan konektivitas yang semakin baik, Sulbar dapat lebih terintegrasi dalam jaringan ekonomi nasional dan internasional. DPRD Sulbar berharap masyarakat dapat memanfaatkan dengan baik fasilitas penerbangan ini dan bersama-sama menjaga keberlangsungannya demi kemajuan bersama. Penulis: DPRD Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju--Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar rapat kerja dengan mitra kerja terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023. Pertemuan ini diadakan di Ruang Rapat Komisi II DPRD Sulbar dan dihadiri oleh berbagai pihak terkait, Senin, 08 Juli 2024. Rapat dipimpin Ketua Komisi II DPRD Sulbar H. Sudirman, didampingi Wakil Ketua Komisi II DPRD Sulbar Firman Argo Waskito dan Megawati. Adapun mitra kerja yang hadir, diantaranya Dinas Penanaman Modal dan PTSP Sulbar, Biro Perekonomian dan Pembangunan Setda Sulbar, Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Sulbar, Dinas Ketahanan Pangan Sulbar, Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Sulbar, Dinas Kehutanan Sulbar, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Sulbar, Dinas Perindag, Koperasi dan UKM Sulbar, Dinas Perkebunan Sulbar, Dinas Perikanan dan Kelautan Sulbar serta Dinas Pariwisata Sulbar. Rapat kerja ini bertujuan untuk mengevaluasi dan mendiskusikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2023. Adapun beberapa agenda yang dibahas dalam rapat ini meliputi pemaparan laporan keuangan, pembahasan temuan dan rekomendasi. Ketua Komisi II DPRD Sulbar, H. Sudirman menyampaikan apresiasi kepada seluruh mitra kerja atas kehadirannya dan berpartisipasi aktif dalam rapat itu. Sudirman mengungkapkan, pelaksanaan APBD Tahun 2023 berjalan sesuai dengan perencanaan karena capaian realisasi anggaran kurang lebih 97 persen. “Ini merupakan salah satu keberhasilan mitra kerja kami, dimana yang direncanakan itu hampir 100 persen. Olehnya itu, kami sangat mengapresiasi itu,” kata Sudirman. Ia menambahkan, adapun catatan-catatan yang diberikan oleh Komisi II DPRD Sulbar akan menjadi rekomendasi untuk memperbaiki lebih lanjut. Penulis: DPRD Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju--Tim Auditor Nomor Kontrol Veteriner (NKV) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) bersama Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas TPHP Sulbar Nur Kadar, melakukan Audit NKV pada unit usaha retail Hypermart di Kabupaten Mamuju, Senin 08 Juli 2024. Audit NKV adalah proses pemeriksaan dan verifikasi yang dilakukan untuk memastikan bahwa semua produk hewan yang dijual atau diproduksi memenuhi persyaratan kesehatan hewan yang telah ditetapkan oleh otoritas terkait. “Tujuan utama dari audit NKV ini adalah untuk memastikan bahwa produk-produk hewan yang beredar aman untuk dikonsumsi manusia dan mematuhi standar kebersihan serta kesehatan yang ditetapkan,”ujar drh, Stevany, salah satu Tim Auditor NKV Sulbar. Menurut Stevany, audit NKV yang teratur dan ketat akan membuat konsumen semakin yakin bahwa produk hewan yang mereka beli aman untuk dikonsumsi dan memenuhi standar kebersihan yang tinggi. Sedangkan bagi industri, audit NKV membantu memastikan kepatuhan terhadap regulasi, meningkatkan reputasi, dan mengurangi risiko terkait dengan produk hewan. Auditor NKV Sulbar lainnya, drh. Alpian juga menyampaikan, untuk melakukan audit sebuah unit usaha terdapat beberapa proses yang dilakukan yaitu Pemeriksaan Fisik dimana tim akan melakukan pemeriksaan langsung terhadap produk-produk hewan yang dijual di hypermart. “Ini untuk memastikan bahwa kondisinya memenuhi standar kebersihan dan kesehatan, dan melakukan verifikasi dokumen seperti sertifikat kesehatan hewan, NKV, dan dokumentasi lainnya yang diperlukan sesuai peraturan,” terangnya. Sementara, Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas TPHP Sulbar, Nur Kadar mengatakan, dengan melakukan audit NKV secara teratur, hypermart dapat memastikan bahwa semua produk hewan yang dijual kepada konsumen telah melewati proses pengecekan yang ketat sesuai dengan standar keamanan dan kesehatan yang ditetapkan. “Hal ini juga membantu membangun kepercayaan pelanggan terhadap kualitas produk yang mereka beli di hypermart tersebut,” ujarnya. Ditemui secara terpisah, Kepala Dinas TPHP Sulbar Syamsul Ma’rif juga mengatakan, melakukan audit NKV secara teratur, semua unit usaha dapat memastikan bahwa semua produk hewan yang dijual kepada konsumen telah…

Mamuju--Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Setda Sulbar) menggelar rapat untuk membahas upaya peningkatan kualitas layanan advokasi. Pertemuan ini dilaksanakan pada Senin, 08 Juli 2024, di Ruang Rapat Kepala Biro PBJ Setda Sulbar dan dihadiri oleh tim kerja advokasi. Dalam rapat tersebut, beberapa keputusan strategis telah disepakati untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan advokasi yang diberikan. Salah satu hasilnya adalah penyusunan sekretariat khusus yang akan mendukung kinerja tim advokasi. Sekretariat ini bertugas mengkoordinasikan segala aktivitas advokasi dan menjadi pusat informasi serta administrasi yang terintegrasi. Selain itu, rapat juga memutuskan untuk membentuk tim konsultan atau advisor yang terdiri dari JF pengadaan barang dan jasa dan Tim LPSE. Tim ini akan memberikan masukan, pendampingan, dan solusi terkait permasalahan yang dihadapi dalam proses advokasi. Untuk lebih meningkatkan kualitas layanan, dikembangkan pula pola atau sistem kerja yang terstruktur dan sistematis. Sistem kerja ini mencakup Standar Operasional Prosedur (SOP), mekanisme pengawasan, serta penilaian kinerja yang jelas dan terukur. Plt. Kepala Biro PBJ Setda Sulbar, M. Yamin Saleh, menyatakan pihaknya berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan advokasi yang diberikan oleh Biro PBJ. “Langkah-langkah yang kami sepakati hari ini merupakan upaya konkret untuk memastikan bahwa setiap proses pengadaan barang dan jasa di Sulbar berjalan dengan lebih efisien, transparan, dan akuntabel," kata Yamin Saleh. Dengan adanya langkah-langkah strategis tersebut, Biro PBJ Setda Sulbar berharap dapat memberikan layanan advokasi yang lebih baik, transparan, dan akuntabel. Upaya peningkatan ini diharapkan dapat mendukung tercapainya pengadaan barang dan jasa yang efisien dan efektif di lingkungan Pemerintahan Provinsi Sulbar. Penulis : Biro PBJ Setda Sulbar Editor : humassulbar

PASANGKAYU -- Pj Ketua TP PKK Provinsi Sulbar Ny. Hj. Sofha Marwah Bahtiar menjadi narasumber sekaligus membuka acara pembinaan karakter anak sejak dini yang di selenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana (DP3AKB) Provinsi Sulbar, di ruang pola lantai 3 kantor Bupati Pasangkayu, Selasa 9 Juli 2024. Dalam sambutannya, Sofha menerangkan bahwa anak adalah harapan orang tua, harapan masa depan keluarga bahkan bangsa, oleh karena itu anak perlu diperhatikan agar kelak menjadi manusia yang berkualitas, sehat, bermoral, dan berguna bagi dirinya sehingga terus di persiapkan sejak dini agar mereka mendapatkan pola asuh yang benar pada saat mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan. "Pendidikan yang utama untuk anak-anak generasi kita adalah pendidikan yang melibatkan peran orangtua. dimulai dari keluarga karena, sudah menjadi hal yang sangat wajar jika pembinaan pendidikan itu, kita mulai dari rumah dan lingkungan terdekat dari anak-anak yaitu keluarga." terang Sofha Menurut Sofha, keluarga juga akan membentuk karakter seseorang dan berpengaruh pada lingkungannya, sebab keluarga merupakan lingkungan yang pertama dan utama bagi pembentukan karakter. "Saya ingin melihat semua anak-anak Indonesia, khususnya di Sulbar menjadi anak-anak yang selalu berada di garda terdepan dan berprestasi. Anak-Anak kita sangat potensial hanya saja kurang pembinaan dari instansi pemerintahan, Permasalahan anak adalah permasalahan kita semua, tanggung jawab kita semua, untuk bagaimana permasalahan ini kita sinergikan bersama agar kita bisa disebut Kota Layak Anak." harapnya Selain itu, Sofha juga menambahkan PKK banyak berperan penting dalam mendampingi dan membimbing keluarga melalui sepuluh program pokoknya yang mencakup semua aspek kemasyarakatan, PKK melalui pokja satu menjadikan pembinaan karakter keluarga sebagai program unggulan khususnya terkait dengan bagaimana pola asuh anak dan remaja di era digital (PAAREDI). Imran Makmur Selaku Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan kabupaten pasangkayu, menghimbau kepada semua jajarannya agar apa yang disampaikan pj ketua tp pkk sulbar dapat menjadi konsern bersama untuk menangani…

MAMUJU - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulbar menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pemprov Sulbar tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023. Hal itu disampaikan dalam rapat paripurna yang berlangsung di ruang paripurna DPRD Sulbar. Rapat itu dihadiri Wakil Ketua DPRD Sulbar, Abdul Rahim dan Abdul Halim, Asisten III Setda Sulbar, Amujib, sejumlah anggota DPRD Sulbar, serta sejumlah kepala OPD, Senin, 8 Juli 2024. Terlihat dalam rapat paripurna itu, seluruh komisi di DPRD Sulbar membacakan surat persetujuannya secara bergantian, mulai dari komisi I hingga komisi IV. Abdul Rahim mengungkapkan, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2023 Pemprov Sulbar dibahas secara detail dan maraton di setiap komisi di DPRD Sulbar. "Tentu kita berbangga karena dari laporan empat komisi, semua mengapresiasi realisasi (APBD 2023)," kata Abdul Rahim. Pada kesempatan yang sama, Amujib juga mengapresiasi empat komisi DPRD Sulbar yang telah menyampaikan pendapat terhadap Ranperda Pemprov Sulbar tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2023. "Tentunya, beberapa catatan-catatan yang disampaikan, ini sudah didengarkan seluruh pimpinan OPD untuk menjadi atensi," ujar Amujib. Bahkan, kata dia, pihaknya bakal membuat laporan khusus ke Penjabat (Pj) Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin, terkait dengan catatan-catatan yang terlah disampaikan empat komisi DPRD Sulbar. "Insyaallah kami juga tetap akan membuat laporan khusus ke bapak gubernur terhadap beberapa catatan-catatan, khususnya yang sudah disampaikan oleh para pimpinan komisi dan wakil pimpinan DPRD untuk menjadi atensi seluruh pimpinan OPD," tuturnya. (Rls)