Sulbar --Pj Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin berkunjung ke sekretariat HMI Cabang Manakarra Mamuju, Kamis (11/07/2024) Kunjungan ini respon atas adanya pengrusakan atribut HMI dalam aksi unjuk rasa pada 9 Juli kemarin. Setelah permintaan maaf dari Kasatpol PP Muh.Jaun, ditindaklanjuti dengan kunjungan Pj Bahtiar ke sekretariat HMI Sulawesi Barat. Tiba di Sekret HMI ratusan anggota HMI, menyambut PJ Gubernur kemudian memasuki sekretariat dan melakukan dialog, dihadiri ketua dan pengurus Majelis Wilayah KAHMI Sulbar. Selain KAHMI, hadir pula Ketua Cabang Mamuju, Manakarra, Ketua Badko HMI Sulselbar, Ketua Kohati, Presidium KAHMI dan pentolan senior HMI lainnya. Di hadapan pengurus dan aktivis HMI, Pj Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin beberapa kali menyampaikan permohonan maaf atas insiden yang terjadi di kantor Pemprov Sulbar, yang menyebabkan atribut HMI diduga terinjak oleh oknum Satpol PP. Akan tetapi Bahtiar mengaku akan menjadikan peristiwa tersebut sebagai pembelajaran bagi Pemprov Sulbar. (Rls) "Saya tidak melihat bagaimana kejadiannya, kondisi seperti apa. Hari ini saya Bahtiar Baharuddin penjabat gubernur Sulbar meminta maaf," ucap Bahtiar dihadapan Anggota HMI dan KAHMI Sulbar "Sekali lagi atas peristiwa itu, kepada saudaraku di HMI adek-adek saya, teman teman saya termasuk senior saya di KAHMI di Sulbar maupun di Seluruh Indonesia, atas nama pemerintah daerah meminta maaf atas peristiwa itu. Mudah-mudahan dengan peristiwa itu menjadi momentum bagi saya membenahi organisasi yang say pimpin," kata Bahtiar. Mantan Kasubdit Ormas, Ditjen Kesbangpol ini berharap dari HMI dan KAHMI terus memberi dukungan dan bimbingan kedepan, serta terus menyuarakan kebenaran dengan cara-cara yang beradab. "Jangan berhenti menyuarakan kebenaran. Jangan berhenti menyuarakan kepentingan pembangunan daerah, tetapi saya setuju kalau yang dilakukan dengan cara beradab . Kritik penting karena dengan kritik kita maju," kata Bahtiar. Terkait tuntutan lainnya mengenai dugaan tindak pidana di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulbar serta Dinas Kelautan dan Perikanan Sulbar, Bahtiar telah memerintahkan Sekprov Sulbar Muhammad Idris dan Inspektorat agar melakukan…

MAMUJU - Sekprov Sulbar, Muhammad Idris menerima perwakilan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi atas nama fraksi. Pertemuan itu dilaksanakan di rumah jabatan Sekprov dihadiri sejumlah Kepala OPD, dan perwakilan mahasiswa, Kamis 11 Juli 2024. "Pertama kita apresiasi atas kehadiran mahasiswa yang gabung dalam aliansi fraksi. Apa yang mereka pikirkan dan apa yang dipikirkan pemerintah sama, betul-betul hadir menegakkan pemerintahan yang baik," kata Idris. Ia menambahkan kritikan yang dilakukan mahasiswa itu sudah benar adanya. Bisa diberi masukkan kemungkinan fakta-fakta di lapangan atas kesalahan OPD melalui proyek tertentu. "Jadi frekuensinya sama, dimana tidak boleh anti kritik dan ini sudah disampaikan Pj Gubernur," tambahnya. Soal laporan kepolisian itu menjadi hak asasi setiap orang, apalagi menyangkut soal pribadi orang, ini juga menjaga citra dan nama baiknya, karena berpotensi untuk membunuh karakternya. "Ini bentuk penyampaian perlindungan hak asasinya. Makanya kita pertemuan ini meminta datanya dan akan melakukan investigasi mendalam," ungkapnya. "Setelah kita terima data, kita langsung melakukan investigasi dan dilihat hasilnya," ujarnya. Ketua Fraksi Alim Bahri menyampaikan dari fraksi dan OKP lain sangat merespon baik karena bisa diterima di sini. "Harapan kami apa yang kami bawa segera ditindaklanjuti. Data yang kami bawa ini sudah kita serahkan ke Sekprov, semoga bisa ditelusuri," ucapnya. Dia menyesalkan adanya laporan yang dilakukan Kadisdikbud dan Kadis DKP Sulbar. "Semoga ini tidak terjadi lagi, kami tentu kecewa karena adanya laporan itu. Makanya datanya kita bawa ke sini," tandasnya.(rls)

Sulbar --Status kelas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sulbar saat ini masih tipe C. Menurut PJ Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin, perlu melakukan percepatan mendorong agar kelas RSUD Sulbar naik ke tipe B. Untuk itu, PJ Bahtiar mengharapkan terkait syarat syarat yang harus dipenuhi harus menjadi perhatian bersama, utamanya Dinas Kesehatan Sulbar agar bergerak cepat memenuhi syarat yang diperlukan, seperti kelengkapan gedung layanan, peralatan dan Sumber Daya Manusia. "Tipe C kita masih sangat jauh, lambat. Ini membuatpelayanan terbatas. Setidaknya bisa dinaikkan kelasnya menjadi Tipe B. Langkah-langkah yang harus dilakukan harus kita rancang," kata Bahtiar. Bahtiar mengapresiasi kepada Direktur RSUD Sulbar sebab meskipun dengan keterbatasan namun tetap dapat memberikan pelayanan terbaik. Bahtiar juga menyampaikan turut berduka atas meninggalnya dokter Dokter Spesialis Ortopedi dan Traumatologi. Bahtiar berharap Dinas Kesehatan segera mendapatkan solusi untuk terus menambah dokter spesialis di Sulawesi Barat. Selain SDM, Bahtiar juga meminta dinas Kesehatan dan RSUD Sulbar membangun komunikasi dengan kabupaten untuk menyediakan rumah singgah di RSUD Sulbar. "Seperti di Kabupaten Barru, membuat rumah singgah di RS di Makassar. Dan juga kita harus pikirkan, semacam rumah susun, untuk perawat petugas dan lainnya," kata Bahtiar. Dirjen Politik dan Pemerintahan Kemendagri ini juga berkomitmen akan memperjuangan di pusat untuk mendukung pengembangan RSUD Sulbar sehingga kedepan lebih maksimal dalam memberikan pelayanan. (Rls)

Makassar--Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) bersama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Pemerintah Daerah menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) untuk membahas integrasi data dan kinerja guru. Bertempat di Hotel Claro Makassar, Rabu 10 Juli 2024, rakor ini bertujuan untuk mewujudkan data yang valid antara Data SIASN, Ekinerja, dan PMM, serta meningkatkan kinerja Kepala Sekolah dan Guru yang berfokus pada peningkatan kualitas peserta didik. Kepala BKD Sulbar, Bujaeramy Hassan, menekankan pentingnya data yang akurat dalam mendukung sistem pengelolaan kepegawaian yang efektif. "Data yang valid menjadi kunci dalam membangun sistem yang lebih baik untuk mobilitas talenta Kepala Sekolah dan Guru ASN," pungkasnya. Ia pun berharap agar para Admin Pengelola SIASN dan Ekinerja, seperti Akzan Ahmad dan Hasmawati Hasan, dapat mengikuti kegiatan itu dengan baik dan menerapkan informasi yang diperoleh untuk mewujudkan sistem yang lebih baik. Sementara itu, Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian, Mirwan, menargetkan agar disparitas data Kepala Sekolah dan Guru ASN dapat diselesaikan dalam pertemuan itu. "Melalui Coaching Clinic antara Pemerintah Daerah, Kemendikbudristek, dan BKN, diharapkan permasalahan disparitas data dan Jabatan Fungsional dapat teratasi," tuturnya. PIC Admin SIASN, Akzan Ahmad, menyampaikan bahwa disparitas data Guru yang belum Fungsional akan ditangani melalui Coaching Clinic. Ia juga mengutip pernyataan Kemendikbudristek yang mendorong para guru yang belum S1/D4 untuk segera meningkatkan jenjang pendidikan agar dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 38 Tahun 2010 tentang Penyesuaian Jabatan Fungsional Guru. Diharapkan rakor ini dapat menghasilkan data yang valid dan sistem yang lebih baik untuk mobilitas talenta Kepala Sekolah dan Guru ASN, serta meningkatkan kualitas kinerja Kepala Sekolah dan Guru yang berfokus pada peningkatan kualitas peserta didik. Penulis : BKD Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju – Dinas Kominfo bersama Biro Organisasi Provinsi Sulawesi Barat menyelenggarakan kegiatan pendampingan dan sosialisasi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) bagi seluruh OPD yang berlangsung selama 4 minggu mulai 10 Juni sampai 09 Juli 2024. Bentuk kegiatannya adalah FGD dengan berkunjung ke setiap kantor pada 41 OPD oleh Tim Pendamping masing-masing secara bergiliran yang terbagi dalam 8 kelompok. Kegiatan tersebut merupakan tindaklanjut Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 15 Tahun 2023 tentang penyelenggaraan SPBE Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, yang dijabarkan implementasinya dengan arahan Bapak Pj. Gubernur Dr. Bahtiar Baharuddin melalui SK Gubernur Nomor 813/2024 dan SK Gubernur Nomor 26/2024. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan dan arahan terkait penerapan SPBE di OPD secara detail, yang telah dilakukan revisi peningkatan kualitas 25 indikatornya. Hal tersebut bertujuan agar pelaksana SPBE OPD dapat memahami dan menindaklanjuti proses digitalisasi yang terarah dan terintegrasi. Nantinya diharapkan setiap OPD mencapai hasil optimal saat evaluasi dilakukan dan SPBE yang dikerjakan kualitasnya meningkat serta berdampak langsung pada efisiensi dan kecepatan pelayanan. Teknis pelaksanaan pendampingan dan sosialisasi dibagi kedalam 8 kelompok OPD, setiap kelompok terdiri dari 5 sampai 6 OPD dengan pendamping 4 orang. Selain penjelasan dan arahan SK Gubernur, muatan lain yang dipertegas adalah pentingnya implementasi kebijakan yang sudah dibuat khususnya arsitektur SPBE setiap OPD yang mesti berkesesuaian dengan output layanan digital yang dikerjakan. Karena itu, seluruh OPD diminta menyempurnakan substansi arsitektur SPBE-nya agar lebih komprehensif dan tepat menerjemahkan tugas dan fungsi OPD berdasarkan ketentuan organisasi yang telah diatur. Harapannya agar proses hulu ke hilir organisasi disusun terstruktur, rapih dan berkualitas, supaya efisiensi birokrasi dengan digitalisasi dapat tercapai efektif dan terpadu. Sekretaris Daerah Dr. Muhammad Idris selaku Ketua Tim Koordinasi SPBE Provinsi Sulawesi Barat mengungkapkan bahwa penguatan SPBE OPD yang dilakukan sejak tahun 2023 merupakan upaya mendukung pembangunan ekosistem digital terintegrasi yang menghubungkan sistem antar OPD, pemerintah pusat…

Sulbar --Pj Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin beserta sejumlah Forkopimda Sulbar menghadiri Upacara Penutupan Pendidikan Pembentukan Bintara Polri Gelombang 1. Tahun 2024 di Lapangan Hitam SPN Mekatta Kecamatan Malunda, Kamis (11/07/2024) Bertindak sebagai Inspektur Upacara Wakapolda Sulbar Brigjen Pol Rachmat Pamudji, melakukan Penanggalan Tanda Siswa, Pemasangan Tanda Pangkat Efektif, Penyerahan Ijazah dan pengalungan medali serta pengambilan sumpah. PJ Gubernur Sulbar Bahtiar mengucapkan selamat kepada Bintara Polri yang telah dilantik dan selamat kepada keluarga telah menjadikan anak sebagai abdi negara. Bahtiar juga berterima kasih kepada Polri melalui SPN Mekatta mendidik dan membina putra daerah "Ini menjadi kebanggaan kita Sulbar memiliki sekolah kepolisian sekolah ini harus kita jaga bersama. Selamat kepada orang tua, kepada keluarga juga hari ini bersuka ria gembira mengantarkan anak mengabdi kepada negara," ucap Bahtiar. Melalui sambutan Wakapolda menyampaikan amanah Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri. Disampaikan upacara hari ini merupakan pertanda telah berakhirnya seluruh rangkaian program pendidikan pembentukan Bintara dan Tamtama Polri Gelombang 1 Tahun Anggaran 2024. "Saya selaku kepala lembaga pendidikan dan pelayanan pelatihan Polri mengucapkan selamat kepada para Bintara dan Tamtama Polri atas capaian yang telah saudara raih pada hari ini saudara telah berhasil menyelesaikan pendidikan pembentukan gelombang 1 Tahun Anggaran 2024 dan menghantarkan saudara secara resmi untuk dilantik menjadi anggota Polri pada pagi hari ini dengan menyandang pangkat brigadir Polisi dua dan Bhayangkara dua polisi dengan demikian maka berbagai tugas kewajiban dan tanggung jawab sebagai Bhayangkara negara oleh karena itu saya berharap saudara dapat memberikan dedikasi terbaik kepada institusi Polri masyarakat bangsa dan negara," ucap Wakapolda. Serma Muh. Irfan, selaku orang tua Bintara Polri Muh Dwi Dipanegara, berterima kasih kepada pengasuh di SPN Mekatta hingga anaknya dapat menyelesaikan pendidikan dan menjadi abdi negara. "Saya sebagai tentara sangat bangga anak saya bisa menjadi abdi negara di instansi kepolisian. Terima kasih kepada pengasuh di SPN Mekatta karena anak…

MAMUJU TENGAH -Pj. Ketua TP PKK Sulbar Ny Hj Sofha Marwah Bahtiar menghadiri sosialisasi dan launching Desa B2SA yang dilaksanakan Distapang Sulbar, Rabu 10 Juli 2024. Sofha Marwah juga menyalurkan bantuan kepada masyarakat di Desa Tumbu, Kabupaten Mamuju Tengah. "TP PKK berkewajiban mendukung dan membantu kesuksesan pembangunan di Sulbar, terutama delapan program prioritas Gubernur yang sudah dicanangkan," kata Sofha Marwah. Salah satunya, lanjut Sofha dalam penanganan gizi buruk, stunting, dan kemiskinan ekstrim. "Makanya kita laksanakan kegiatan ini kerjasama Dinkes Sulbar. Tujuan utamanya untuk mewujudkan keluarga yang sejahtera," tambahnya. Menurutnya, salah satu penyebab utama kurangnya asupan gizi adalah masalah ketersediaan dan penganukaragamab pangan yang dikonsumsi. "Kita memerlukan asupan gizi yang cukup baik kualitas maupun kuantitasnya. Sama halnya kemiskinan ekstrim, ATS, stunting dan perkawinan anak yang saling berkelindan satu sama lain," ungkapnya. Makanya, penanganan masalah ini akan lebih efektif dan bisa berdampak apabila di intervensi program. "Jadi perlu kita fokuskan pada 1.000 hari pertama kehidupan. Itu dimulai dari awal kehamilan sampai 2 tahun pertama lahir," ujarnya. Dia berharap kegiatan ini terus digalakkan baik itu ditingkat provinsi, kabupaten hingga di Desa. "Perlu kita tingkatkan terus sebagai ikhtiar kita dalam menurunkan stunting. Melibatkab lebih banyak elemen masyarakat," harapnya. Selain itu, pada kesempatan itu juga ada penyerahan bantuan dari Keua TP PKK Sulbar berupa 50 paket beras dan 50 rak telur terhadap ibu hamil dan anak stunting.(rls)

BALI -- Dinas Komunikasi dan Informatika Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Barat bersama.BPS Sulbar turut serta menghadiri kegiatan Kolaborasi Sistem Statistik Nasional (SSN) tahun 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 10 - 11 Juli 2024 di The Stones Hotel-Legian Bali, Autograph Collection, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Kolaborasi SSN 2024 diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) RI bekerjasama dengan BPS Provinsi Bali yang diikuti oleh para Walidata Tingkat Daerah se-Indonesia, demikian juga Walidata Daerah Sulawesi Barat yang dihadiri langsung Kepala Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Barat Mustari Mula, S.Sos.,M.AP. beserta jajarannya selaku Walidata. Pelaksanaan Kolaborasi SSN 2024 dibuka oleh Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statitsik, Badan Pusat Statistik RI Imam Machdi. Dalam sambutannya Imam Machdi mengharapkan penguatan SSN untuk Indonesia Maju dan Berdaulat ini nantinya dapat optimal dan benar-benar dapat bermanfaat bagi seluruh instansi pemerintah. Imam Machdi juga menyampaikan bahwa tantangan pembangunan SSN dalam suatu ekosistem data yang mana kebutuhan data statistik semakin kompleks, berkembangnya berbagai sumber data serta diperlukannya pengelolaan data yang baik untuk meningkatkan kualitas data. Satu Data Indonesia dan Sistem Statistik Nasional ini merupakan dua hal yang saling menguatkan. “Satu Data Indonesia mengatur mengenai bagaimana kita melakukan kolaborasi antar instansi pemerintah melalui forum Satu Data Indonesia, bagaimana kita melakukan interoperabilitas data antar Kementerian/Lembaga/Instansi Daerah agar kita bisa melakukan bagi pakai data, pemanfaatan kode referensi dan data induk kita masukkan sebagai standar data dan metadata baku,” ujar Imam. “Didalam Sistem Statistik Nasional, kita melakukan hal yang sama. Didalam SSN tadi, didalam skema tadi kita melakukan kolaborasi, integrasi, sinkronisaai dan standarisasi. Jadi artinya bahwa apabila kita menyelenggarakan Sistem Statistik Nasional, itu pada prinsipnya sama kita menyelenggarakan Satu Data Indonesia, sehingga dengan demikian apa yang kita lakukan akan mewujudkan dua hal yang menjadi inisiatif nasional,” lanjutnya. Adapun rangkaian kegiatan Kolaborasi SSN 2024 yang diselenggarakan di Provinsi Bali mulai dari tanggal…

Mateng--UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Budong-Budong bekerjasama dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi III Palu Kementerian PUPR melakukan Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) di Desa Salule'bo, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng), Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Selasa 09 Juli 2024, Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Pertemuan Kantor Desa Salule’bo. BWS Sulawesi III Palu sebagai pemegang izin Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan Pembangunan Bendungan Budong-Budong berkewajiban untuk melakukan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah kerjanya. Peserta Kelompok MPA berjumlah 15 orang berasal dari masyarakat sekitar kawasan hutan di Desa Salule’bo. Pelatihan dan Pembentukan Kelompok MPA menghadirkan narasumber dari Manggala Agni Daops Gowa Balai PPI Sulawesi. Pada kegiatan ini juga turut hadir Kepala UPTD KPH Budong-Budong Aris Palangan beserta jajaran, PPK Pengadaan Tanah II BWS Sulawesi III Palu, Kepala Desa Salulebo bersama staf. Kepala Daops Manggala Agni Daops Gowa Balai PPI Sulawesi bersama Tim (pengajar). Dalam pembukaan Pelatihan dan Pembentukan MPA tersebut, Kepala UPTD KPH Budong-Budong, Aris Palangan, menyampaikan bahwa kegiatan itu sangat positif dalam rangka membantu dan memperkuat Pemerintah Provinsi Sulbar dalam pelaksanaan pencegahan, pemadaman dan penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). “Karhutla merupakan salah satu bentuk gangguan yang semakin sering terjadi di sepanjang musim kemarau,” kata Aris. Aris mengungkapkan, dampak negatif yang ditimbulkan oleh Karhutla cukup besar mencakup kerusakan ekologis, menurunnya keanekaragaman hayati, merosotnya nilai ekonomi hutan dan produksi tanah, asap menganggu kesehatan masyarakat serta menganggu transportasi baik darat, sungai, danau, laut dan udara. “Gangguan asap karena Karhutla Indonesia akhir-akhir ini telah melintasi batas negara. Mari para pihak bersama-sama mencegah terjadi Karhutla di wilayah masing-masing,” ajak Aris. Aris.menekankan, pelibatan peran serta kelompok masyarakat sekitar kawasan hutan dalam pengendalian Karhutla melalui Pembentukan Kelompok MPA merupakan salah satu langkah untuk mengatasi hal tersebut. “Sehingga diharapkan laju kerusakan hutan akibat Karhutla dapat diturunkan setiap tahun di wilayah Sulbar,” tutupnya. Penulis :…

MATENG -- Pj Ketua TP PKK Sulbar Ny. Hj. Sofha Marwah Bahtiar didampingi Kadis P3AP2KB Sulbar Amir, membuka acara pembinaan karakter keluarga melalui sosialisasi dan pembinaan remaja tentang generasi berencana, yang berlangsung di kantor Camat Topoyo, Rabu 10 Juli 2024. Kegiatan ini merupakan kerjasama antara tim penggerak PKK Sulbar dengan Dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Dalam hal pembinaan karakter, Sofha menerangkan peran orangtua menjadi sangat dominan dalam mendidik anak sejak usia dini, dengan penuh kelembutan dan kasih sayang membangun kebiasaan-kebiasaan positif, mampu menjadi contoh yang baik, dan memberi makanan yang halal dan toyib. Dalam menciptakan karakter yang kuat dan jiwa yang baik pada anak di dalam keluarga, menurut Sofha diperlukan terciptanya suasana keluarga yang harmonis dan dinamis, hal tersebut dapat tercipta jika terbangun komunikasi dua arah yang kuat antara orangtua dan Anak. "Keluarga merupakan forum pendidikan yang pertama dan utama dalam sejarah hidup sang anak yang menjadi dasar penting dalam pembentukan karakter manusia itu sendiri." jelasnya Sofha menambahkan Keluarga tanpa kekerasan juga adalah salah satu solusi efektif untuk membuat seorang anak merasa nyaman, damai, tentram di rumah. Namun yang terjadi belakangan ini para orangtua cenderung mendidik anak-anak mereka dengan emosi tinggi, kurang perhatian bahkan menelantarkan mereka. Banyak orangtua yang menghabiskan waktunya untuk berbagai urusan diluar rumah, rutinitas kantor, seakan menjadi pembenar untuk mengabaikan keluarga, sehingga si Anak merasa terabaikan. Pendidikan yang baik dalam keluarga akan membentuk kepribadian anak yang baik, perkembangan, kepribadian anak dapat dikendalikan dan dibentuk dengan bimbingan dan bantuan keluarga. "Jadi kita tidak boleh menyalahkan faktor bawaan atau lingkungan yang buruk, yang menyebabkan kepribadian seseorang itu buruk. Keluarga harus mengetahui dan menyadari bahwa keharmonisan keluarga sangat berpengaruh terhadap tingkat kenakalan anak." tambah Sofha Sementara itu Amir kepala dinas P3AP2KB Sulbar berpesan agar di era modern dan canggih seperti ini Orangtua harus lebih berperan…