Mamuju - Jajaran Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Setda Sulbar) mengikuti Apel Pagi yang dipimpin langsung Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh, Senin 5 Februari 2024. Usai Apel Pagi, Kepala Biro Umum Setda Sulbar Anshar Malle memberikan arahan kepada seluruh ASN di lingkup Biro Umum Setda Sulbar. Ia menghimbau agar jajaran Biro Umum menjalankan empat langkah sesuai arahan pimpinan yakni ruang saling bersilaturahmi, saling sharing dan bercerita, ruang mencurahkan isi hati dalam konteks pelaksanaan tugas. Senin Ceria juga diharapkan lebih bisa mendeteksi masalah yang akan terjadi, sehingga dengan cepat dapat tertangani dengan baik. "Hari ini kita sudah melaksanakan Apel Pagi dan Doa Bersama. Semoga apa yang disampaikan Pj. Gubernur Sulbar bisa dijabarkan dalam menjalankan tugas masing-masing," kata Anshar. Ia menambahkan, ada gagasan Senin Ceria yang sudah dibuat, dimana membuka ruang atau wadah kepada semua jajaran Biro Umum untuk saling silaturahmi. Selain itu, Senin Ceria pekan ini, Kepala Biro Umum berharap agar jajarannya dalam melaksanakan tugas yang diemban bisa lebih mengoptimalkan lagi metode manajemen empat langkah yaitu Plan Do Chek Action (Merencanakan, Melakukan, Mengecek dan Tindakan) seperti arahan Pj. Gubernur Sulbar dan Sekprov Sulbar saat Apel Pagi. "Saya minta kedepan non ASN juga hadir di Apel Pagi biar bisa memahami arahan pimpinan dan bisa dijabarkan sehari-hari. Senin ini adalah hari pertama satu pekan, jadi kita harus star yang baik agar bisa mendapatkan hasil yang baik pula," tambahnya. Ia juga mengungkapkan, ada beberapa pesan Pj. Gubernur Sulbar dan Sekprov Sulbar Muhammad Idris yang harus betul-betul dipahami dan dijalankan. "Jadi saya berharap bahwa hari dimana mengevaluasi diri dimana apa menjadi kekurangan pekan lalu bisa diperbaiki pekan ini," harapnya. Selain itu, terdapat poin penting dimana dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat harus cepat respon. "Kolaborasi di internal maupun di luar internal yang harus terus kita tingkatkan lagi. Saling bersinergi dalam melaksanakan tugas,"…

MAMUJU, - Pemerintah Provinsi Sulbar melalui Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sulbar menggelar forum konsultasi publik Rencana Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2025 secara hybrid di Graha Sandeq Kompleks Kantor Gubernur Sulbar, Senin, 5 Februari 2024 Forum konsultasi yang digelar dibuka secara resmi oleh Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh melalui sambungan virtual, dan dihadiri sejumlah Kepala OPD, Tokoh Pemuda dan lembaga masyarakat. Menghadirkan berbagai narasumber yang kompeten di berbagai bidang seperti Sekertaris Daerah Provinsi Sulbar Muhammad Idris, Muhammad Roudo dan Prof Kaimuddin. Dalam Kesempatan itu, Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, forum tersebut menjadi penting untuk menyusun dan menyiapkan rencana pembangunan Daerah dengan sinergi Pusat hingga daerah. "Kita ingin memastikan Rencana Nasional Provinsi dan Kabupaten bisa menjadi satu kesatuan dalam RKPD, Program prioritas Nasional harus masuk di RKPD provinsi program prioritas provinsi harus masuk RKPD Kabupaten," kata Zudan. Sehingga, dari RKPD akan sampai dan menghasilkan APBD, maka evaluator RKPD dan APBD harus bersinergi dengan baik. Yang terpenting menurutnya adalah bagaimana dalam RKPD seluruh akses dapat bermanfaat. "Jangan pernah ada di satu kabupaten tidak bisa dilalui roda empat, sehingga diupayakan di 2025 melalui RKPD dan apbd semua jalan bisa dilalui roda empat," ujar Zudan. Begitu juga, dengan penanganan empat plus satu, baik pendidikan dan kemiskinan ekstrim, dan stunting harus tertuang dengan baik dalam RKPD. "Tahun depan harus betul menyatukan antara nasional dan provinsi dan kabupaten kuncinya di tim evaluator RKPD dan APBD, kita ingin kebijakan yang berdampak langsung ke masyarakat," kata Sestama BNPP ini Ia meminta, agar program yang tidak berdampak langsung ke masyarakat dapat kurangi sehingga seluruh program yang ada dirasakan betul oleh masyarakat. Sementara, Kepala Bapperida Provinsi Sulbar Junda Maulana mengatakan, forum digelar seusai amanat peraturan Mendagri, dan undang-undang perencanaan Nasional Tahun 2024. "Penyusunan dokumen RKPD ini berarsiran dengan rencana pembangunan…

MAMUJU - Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Inspektorat Sulawesi Barat (Sulbar) berhasil tarik temuan hasil pemeriksaan yang lama menunggak. Penelusuran yang dilakukan Tim Inspektorat sampai ke Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) akhirnya membuahkan hasil. Dimana, tim tersebut berhasil menarik kerugian negara pada pekerjaan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Regional Sulbar. Hal tersebut, disampaikan Inspektur Inspektorat Sulbar M. Natsir saat ditemui di kantornya, Senin 5 Februari 2024. "Beberapa waktu lalu Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat kembali berhasil menarik kembali kerugian daerah tahun 2010 dan 2012," kata Natsir. Ia membeberkan, hasil penarikan kerugian negara itu dari dua penyedia sesuai tercantum dalam pekerjaan yang dilakukan. "Sebelumnya, kedua penyedia tersebut memiliki temuan atas kekurangan volume pekerjaan pada RSUD Regional," bebernya. Tim TLHP bersama Tim RSUD melakukan penelusuran alamat penyedia sampai Makassar, Sulsel. "Hasilnya penyedia langsung melakukan pembayaran atas temuan dimaksud. Metode penyelesaian seperti ini akan terus dilakukan agar kita bisa segera dapat mengembalikan kerugian daerah oleh penyedia-penyedia yang nakal," paparnya. Adapun temuannya adalah denda keterlambatan pekerjaan dan kekurangan volume pekerjaan. (rls)

MAMUJU --Pemprov Sulbar melakukan ekspose Rancangan Awal RKPD Sulbar 2025, melalui Forum Konsultasi Publik, secara hybrid di Graha Sandeq Kompleks Kantor Gubernur Sulbar,Senin , 5 Februari 2024 Pj. Gubernur Sulbar Prof.Zudan Arif Fakrulloh menjelaskan, pemerintah provinsi merupakan koordinator penyelenggaraan pembinaan pemerintahan di daerah, dan posisi PJ Gubernur adalah wakil dari pemerintah pusat. Olehnya, RKPD Pemprov Sulbar harus mencakup RKPD Kabupaten dan RPJMN. "Program nasional harus masuk dalam RKPD provinsi dan RKPD kabupaten. Sehingga Rencana kerja provinsi dan kabupaten bisa menjadi satu kesatuan," ucap Prof. Zudan. Sestama BNPP ini memaparkan beberapa program nasional yakni konektifitas wilayah, digitalisasi pelayanan, infrastruktur, termasuk pengembangan SDM yang meliputi penanganan stunting dan kemiskinan. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sulbar Junda Maulana, menjelaskan tujuan Forum Konsultasi Publik untuk memberikan sosialisasi dan keterbukaan dan terwujudnya perencanaan partisipatif. "Besar harapan kami mendapat saran dan masukan dari stakeholder demi penyempurnaan RKPD 2025," kata Junda. Adapun tema RKPD 2025 yakni Akselerasi Peningkatan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat sebagai Penguatan Fondasi Transformasi menuju Sulawesi Barat yang Malaqbi, Maju, dan Berkelanjutan.(rls)

MAMUJU--Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) drg. Asran Masdy memaparkan capaian terkini penimbangan balita dan status gizi di Sulbar, pada Apel Pagi dan Doa Bersama Lingkup Pemerintah Provinsi Sulbar secara virtual, Senin 5 Februari 2024. Dalam paparannya, Kepala Dinas Kesehatan Sulbar, drg. Asran Masdy menyampaikan, pada 31 Januari 2024, progres penimbangan balita di Sulbar mencapai 62,76 persen, yang mana dari total 113.577 balita, 71.276 balita telah ditimbang, sementara 42.301 balita belum ditimbang. "Terdapat peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan pencapaian pekan sebelumnya," kata Asran Masdy. Asran Masdy mengatakan, pelaksanaan penimbangan di Posyandu menunjukkan peningkatan yang membanggakan, dengan jumlah balita yang ditimbang meningkat dari 33.354 menjadi 71.726 balita, termasuk 37.922 balita yang ditimbang selama periode 28-31 Januari 2024. Masih kata Asran Masdy, adapun status gizi balita stunting per 31 Januari 2024 tercatat sebesar 26,98 persen, balita yang diukur mengalami stunting. Persentase balita stunting mengalami penurunan dibandingkan satu pekan sebelumnya dari 29,01 persen menjadi 26,98 persen. Persentase balita wasting juga mengalami penurunan dari 7,84 persen menjadi 6,96 persen. Ini mengindikasikan penurunan sebesar 0,88 persen dibandingkan dengan capaian minggu sebelumnya. Selama satu pekan terakhir, persentase balita underweight juga mengalami penurunan sebesar 1,50 persen dari 21,25 persen menjadi 19,74 persen. Disampaikan pula, dalam laporan Februari, jumlah Posyandu di Sulbar mencapai 2.161, dengan 163 Posyandu yang telah menyelesaikan penimbangan dan proses entry untuk 6121 balita (5,47%) dari total yang terlaksana pekan ini. Asran Masdy berharap, capaian tersebut dapat menjadi motivasi bagi semua pihak untuk tetap aktif dalam meningkatkan aksi kolaborasi dalam upaya meningkatkan kunjungan ( D/S), serta kesehatan balita secara komprehensif di Sulbar. (rls)

MAMUJU - Inspektorat Sulawesi Barat (Sulbar) melakukan Pendampingan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP), Senin (5/2/2024). Pertemuan berlangsung di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sulbar yang dihadiri perwakilan Tim TLHP Inspektorat Sulbar Kasmin. Inspektorat terus lakukan langkah-langkah konkret mengejar progres TLHP, baik Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun temuan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Kali ini Tim TLHP atas perintah Inspektur, M. Natsir melakukan pendampingan terhadap OPD Dinas PUPR Sulbar. "Inspektorat sangat mengapresiasi Kadis PUPR Sulbar yang sangat menunjukkan kesungguhannya dalam menyelesaikan temuan-temuan hasil pemeriksaan," kata Inspektur M. Natsir, Senin (5/2/2024). M. Natsir berharap Dinas PUPR bisa menjadi contoh bagi OPD lain agar bergerak dengan cepat dalam menuntaskan temuan-temuan. Kegiatan tersebut turut dihadiri seluruh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas PUPR Sulbar dan pihak-pihak terkait. (rls)

MAMUJU--Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Junda Maulana bersama jajaran menghadiri Car Free Day (CFD) di Jl. Arteri Mamuju, Minggu (4/2/2024). Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana mengungkapkan, CFD dapat dimanfaatkan sebagai agenda rutin untuk refreshing bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN), setelah lima hari bekerja. “Untuk kami di Bapperida, CFD ini sebagai refreshing bagi seluruh staf yang selama lima hari kerja selalu disibukkan dengan segala aktifitas kantor. Juga dalam rangka meningkatkan rasa kebersamaan dan mempererat silaturahmi sesama staf,” kata Junda, usai mengikuti CFD. Kepala Bapperida Sulbar menyampaikan terima kasih kepada seluruh stafnya yang aktif mengikuti serta meramaikan CFD yang digagas dan diinisiasi oleh Pj. Gubernur Sulbar. "Terima kasih teman-teman atas partisipasinya ikut CFD. Salam dari bapak gubernur yang menilai bahwa Bapperida Sulbar aktif dan kompak ikut CFD," tutupnya. (rls)

MAMUJU – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) mengharapkan saran dan masukan berbagai pihak pada dua agenda penting yang sedang disiapkan, yaitu Forum Konsultasi Publik (FKP) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Sulbar Tahun 2025 dan Pelaksanaan Forum Group Discussion (FGD) Tematik Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Rencananya kedua kegiatan tersebut akan diadakan berturut-turut pada Senin dan Selasa (5-6 Februari 2024) mendatang. Dilaksanakan secara hybrid, selain luring di Gedung Grha Sandeq Kompleks Kantor Gubernur Sulbar, kegiatan ini dapat diikuti secara daring melalui aplikasi zoom dan Kanal Youtube Pemerintah Provinsi Sulbar. Forum Konsultasi Publik RKPD pada Senin (5/2/2024) nanti menghadirkan berbagai stakeholder dari Bappenas, Instansi Vertikal, Perangkat Daerah Lingkup Provinsi Sulbar, Bappeda Kabupaten, LSM, Mitra Pembangunan, serta Tokoh Masyarakat. “Pada forum FKP RKPD ini akan disampaikan rancangan awal RKPD Tahun 2025, sekaligus meminta saran dan masukan berbagai pihak sebagai bahan penyempurnaan RKPD," kata Junda Maulana, Kepala Bapperida Sulbar saat memimpin rapat persiapan teknis bersama Kepala Bidang, Pejabat Fungsional dan Staf Pelaksana di Ruang Rapat RKPD Bapperida Sulbar, Sabtu (3/2/2024). Sedangkan, FGD Tematik RPJPD yang akan dilaksanakan Selasa (6/2/2024) akan mengusung tema "Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dalam Mewujudkan Sulawesi Barat yang Unggul dan Berdaya Saing". Menghadirkan narasumber Prof. Budu, Prof. Gufron Darma Dirawan, dan Prof. dr. Veni Hadju, FGD Tematik RPJPD kali ini akan membahas topik tentang kesehatan dan pendidikan. “Dengan FGD tersebut, diharapkan dapat dirumuskan target dan kebijakan yang lebih tepat sasaran demi mewujudkan visi Sulbar sampai tahun 2045," tambahnya. (rls)

MAMUJU–Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (TPHP) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar senam pagi bersama melibatkan seluruh pegawai, Jumat 2 Februari 2024. Bertempat di Halaman Kantor Dinas TPHP Sulbar, kegiatan itu dihadiri Sekretaris Provinsi Sulbar, Muhammad Idris. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental, serta membangun semangat kebersamaan. Senam pagi itu menjadi momen yang dinantikan bagi seluruh pegawai di Dinas TPHP Sulbar. Senam pagi mencakup berbagai gerakan stretching, aerobic dan relaksasi yang bertujuan untuk meningkatkan fleksibilitas tubuh serta menghilangkan ketegangan otot. Kepala Dinas TPHP Sulbar, Syamsul Ma’rif mengatakan, kegiatan itu dilaksanakan sebagaimana himbauan Penjabat (Pj.) Gubernur Sulbar dalam rangka peningkatan kesehatan dan kebugaran jasmani. "Kami percaya bahwa kebugaran fisik sangat penting, tidak hanya untuk tubuh, tetapi juga untuk kesehatan mental. Melalui kegiatan ini, kami berharap dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih positif dan harmonis di dalam Dinas TPHP," ujarnya. Karena itu, Syamsul Ma’rif berharap senam pagi dapat terus dibiasakan dan terlaksana secara rutin. Dia menambahkan, senam pagi bukan hanya sekedar rutinitas olahraga, namun juga menjadi wadah untuk membangun hubungan yang lebih baik sesama pegawai. (rls)

MAMUJU–Pasca launching Gerakan Tanam Sejuta Pohon Cabai oleh Pj. Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Prof. Zudan Arif Fakrulloh pada 6 Januari 2024 lalu di Desa Sondoang, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Dinas TPHP Sulbar secara masif terus mendistribusikan bibit cabai, yang mana gerakan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo, dalam rangka pengendalian inflasi di daerah. Kepala Dinas TPHP Sulbar, Syamsul Ma’rif mengatakan, pihaknya telah mendistribusikan bibit cabai siap tanam sebanyak 865 ribu pohon ke berbagai lembaga masyarakat dan pemerintahan. Untuk pola pertanaman, lanjutnya, sudah terdistribusi seluruhnya untuk alokasi luasan pertanaman 54 hektar (ekuivalen 800 ribu bibit cabai), sedangkan untuk pola pekarangan telah terdistribusi sebanyak 65 ribu bibit cabai. “Pada hari ini (Jumat red.), tim sementara mendistribusikan bibit cabai ke Kabupaten Mamuju Tengah sebanyak 6 ribu pohon bibit cabai siap tanam dan akan dilanjutkan juga pendistribusian ke Kabupaten Pasangkayu,” kata Syamsul Ma’rif, Jumat 2 Februari 2024. Ditemui terpisah, Kepala Bidang Hortikultura Dinas TPHP Sulbar, Masnawi mengatakan, lokasi pendistribusian saat ini di Kabupaten Mamuju Tengah yakni pada Dasawisma Desa Tabolang, Kecamatan Topoyo, Dasawisma Desa Bambadaru Kecamatan Tobadak dan 10 SMA/SMK yang ada di kabupaten itu. (rls)