News (8374)
Children categories
Deklarasi Pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBK) di Kantor Pengadilan Agama Mamuju, Senin, 28 Januari 2019.Sekprov Sulbar, Muhammad Idris pada kesempatan tersebut menyampaikan , zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Oleh sebab itu, apapun alasannya, korupsi merupakan tindakan yang tidak bisa dibenarkan dilihat dari aspek manapun, dan sudah selayaknya pencegahan korupsi menjadi prioritas awal dalam melakukan reformasi birokrasi. Pencanangan Zona Integritas, seperti yang hari…
Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar meninjau salah satu peternakan ayam di Kecamatan Tapango, Minggu, 27 Januari 2019
Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) , menggelar acara penganugerahan APPSI Gubernur Awards 2019 yang dilaksanakandi Hotel Sangrilla, Surabaya, Jawa Timur, Senin, 28 Januari 2019. Penyerahan penghargaan dilakukan oleh Mendagri, Tjahjo KumoloPada kesempatan tersebut, Provinsi Sulawesi Barat meraih penghargaan Adhi Purna Prima Award bidang pertanian, diterima langsung oleh Gubernur Sulawesi Barat, Ali Baal Masdar. Penghargaan tersebut diberikan untuk gubernur yang sukses memimpin dan berkreasi.Pada acara pemberian penghargaan tersebut terbagi dua kategori yaitu:A. Kategori Adhi Purna Karya Award1. Bidang PemerintahanProvinsi: Jawa TimurIkon: Inovasi Berkelanjutan di Segala Sektor2. Bidang EkonomiProvinsi: Sumatera BaratIkon: Minang Mart dan Generasi Pertanian3. Bidang SosialProvinsi: PapuaIkon: Toleransi dan…
Sebagai provinsi yang baru, kualitas layanan publik di daerah ini dinilai masih kurang. Untuk itu menurutnya, butuh perbaikan yang dapat diperjuangkan Ombudsman."Kalau boleh saya katakan masih banyak yang perlu diperjuangkan Ombudsman di daerah ini, seperti melakukan kampanye terhadap kesadaran kualitas pelayanan public,"sebut Idris saat membuka kegiatan Pemaparan Kinerja Ombudsman RI Perwakilan Sulbar dan Rencana Kerja 2019, yang dirangkaikan Penyerahan Rapor Uji Kepatuhan 2018, di ruang Pertemuan lantai 2 Kantor Gubernur Sulbar, Selasa 29 Januari 2019Untuk memastikan harapan masyarakat dapat tercapai melalui peran Ombudsman, Idris menyatakan, diperlukan cara kerja kolaboratif yang lebih kuat antara semua pihak. Kesuksesan Ombudsman merupakan keberhasilan bersama,…
Sejumlah kasus yang terjadi di Indonesia, jika dilihat dari atmosfir permasalahnnya, selalu di mulai dari pengadaan barang/jasa, yang mengakibatkan kerugian negara makin hari semakin meningkat. Hal tersebut, dikemukakan Sekprov Sulbar Muhammad Idris, saat membuka Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas PA/KPA/PPK, Pejabat Pengadaan, Pokja, PPHP dalam pengelolaan pengadaan barang/jasa, di ruang pertemuan lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar, Selasa 29 Januari 2019. "Semoga di Sulbar tidak terjadi hal seperti ini, kalaupun terjadi mudah-mudah bukan karena faktor kesengajaan, sebab kasus seperti ini paling sering terjadi di negara kita,"ungkap Idris.Bahkan menurut Idris, pengadaan barang/jasa merupakan pintu paling dekat dengan penyalahgunaan jabatan. Untuk itu, Idris berharap,…
Sejumlah kasus yang terjadi di Indonesia, jika dilihat dari atmosfir permasalahnnya, selalu di mulai dari pengadaan barang/jasa, yang mengakibatkan kerugian negara makin hari semakin meningkat. Hal tersebut, dikemukakan Sekprov Sulbar Muhammad Idris, saat membuka Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas PA/KPA/PPK, Pejabat Pengadaan, Pokja, PPHP dalam pengelolaan pengadaan barang/jasa, di ruang pertemuan lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar, Selasa 29 Januari 2019. "Semoga di Sulbar tidak terjadi hal seperti ini, kalaupun terjadi mudah-mudah bukan karena faktor kesengajaan, sebab kasus seperti ini paling sering terjadi di negara kita,"ungkap Idris.Bahkan menurut Idris, pengadaan barang/jasa merupakan pintu paling dekat dengan penyalahgunaan jabatan. Untuk itu, Idris berharap,…
Dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi Kelompok Kerja (Pokja) Kampung Keluarga Berencana (KB) tingkat Sulbar, maka Pemprov Sulbar bersama Kantor Perwakilan BKKBN Sulbar menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dan Evaluasi Program Kampung KB 2019, Rabu, 30 Januari 2019. Rakor yang berlangsung di ruang pertemuan lantai 2 Kantor Gunernur Sulbar tersebut, dipimpin langsung Sekprov Sulbar Muhammad Idris, yang didampingi Kepala Perwakilan BKKBN Sulbar Andi Ritamariani. Dalam arahannya, Sekprov Sulbar Muhammad Idris mengemukakan, program nasional Kampung KB dapat dijadikan sebagai ikon perubahan dalam menyelesaikan permasalahan kependudukan di Sulbar. Masih kata Idris, berdasarkan survei, Sulbar masih berada pada posisi terbawah dalam pencapaian pembangunan kependudukan."…
Sekprov Sulbar, Muhammad Idris melakukan rapat koordinasi Penanganan Komprehensif Anak Berkebutuhan Khusus di Provinsi Sulbar di ruang kerja Sekprov Sulbar, Rabu, 30 Januari 2019
Pemprov Beri Perhatian Pada Kaum Difabel
Written by habibi
Salah satu bentuk perhatian Pemprov Sulbar kepada kaum difabel adalah dengan diusulkannnya ranperda tentang penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang telah diajukan ke DPRD Sulbar dan selanjutnya telah distujui untuk dibahas. Hal tersebut disampaikan Wagub Sulbar, Enny Anggraeni Anwar saat menyampaikan pendapat akhir Gubernur Sulbar tentang ranperda penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan reanperda tentnag pengelolaan daerah aliran sungai di Gedung DPRD Sulbar, Rabu, 30 Januari 2019. Disampaikan, salah satu bentuk perhatian pemerintah provinsi kepada kaum difabel, maka dalam perda yang telah diatur bahwa pemerintha dapat memberikan penghargaan kepada orang perseorangan yang berjasa dalam penghormatan, perlindungan…
Sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS) Sulbar, persentase penduduk miskin perkotaan dan pedesaan Provinsi Sulawesi Barat diawal bulan Maret hingga September 2018 menurun, dari 11,25 persen hingga 11,22 persen.Dalam memberantas kemiskinan , bukan hanya pemerintah saja yang berteriak, tetapi harus ada yang lain atau menyorong masyarakat menyelesaikan kemiskinan secara mandiri dan pemerintahannya memberi support, ungkap Muhammad Idris, Sekertaris Daerah Pemprov Sulbar saat menghadiri dialog percepatan penurunan kemiskinan daerah Provinsi Sulbar oleh Badan Perencanaan Daerah (BAPPEDA) yang berlangsung Senin, 28 Januari 2019. Dikemukakan, pemerintah daerah sudah melakukan surplus kebijakan dalam pemberantasan kemiskinan, tetapi masih lambat dalam capaian-capainnya, maka dari itu diperlukan…
More...
- Popular
- Recent
- Comments
