31 Jan 2019

Dialog Percepatan Penurunan Kemiskinan Daerah Provinsi Sulbar oleh Badan Perencanaan Daerah (BAPPEDA

Sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS) Sulbar, persentase penduduk miskin perkotaan dan pedesaan Provinsi Sulawesi Barat diawal bulan Maret hingga September 2018 menurun, dari 11,25 persen hingga 11,22 persen.
Dalam memberantas kemiskinan , bukan hanya pemerintah saja yang berteriak, tetapi harus ada yang lain atau menyorong masyarakat menyelesaikan kemiskinan secara mandiri dan pemerintahannya memberi support, ungkap Muhammad Idris, Sekertaris Daerah Pemprov Sulbar saat menghadiri dialog percepatan penurunan kemiskinan daerah Provinsi Sulbar oleh Badan Perencanaan Daerah (BAPPEDA) yang berlangsung Senin, 28 Januari 2019.

Dikemukakan, pemerintah daerah sudah melakukan surplus kebijakan dalam pemberantasan kemiskinan, tetapi masih lambat dalam capaian-capainnya, maka dari itu diperlukan suatu bukti nyata bagi tiap OPD terkait dalam menjalankan program pengentasan kemiskinan kedepan .
" Setidaknya tiap-tiap OPD mampu mengurangi beban kemiskinan warga negara Indonesia, secara khusus bagi masyarakat Sulbar untuk tidak berkategori miskin seperti proyek kesehatan dan biaya pendidikan. Tiap tiga bulan kita akan evaluasi dan tiga bulan berikut kita akan berbicara tentang sejauh mana program MARASA mengintervensi kemiskinan di Sulbar sampai akhir tahun nanti kita akan ekspos, sebut Idris 
Masih kata Idris, hendaknya pemerintah dan unsur terkait dapat memberi peluang bagi masyarakat Sulbar , salah satu hal yang dimaksud melalui program Mandiri, Sehat dan Cerdas (Marasa) yang ada pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

 Keberadaan Marasa itu sudah tiga serangkai yaitu aspek pendidikan, aspek kesehatan dan pertumbuhan ekonomi dan itu dijawab tiga-tiganya, tinggal sekarang bagaimana mengkonsolidasi di lapangan, tandasnya.
Kepala Bapedda Sulbar, Junda Maulana melaporkan, kegiatan tersebut bertujuan untuk mendapatkan saran dan masukan yang konstruktif dari seluruh stakeholder baik pemerintah, maupun masyarakat tentang upaya penanggulangan kemiskinan, dilanjutkan, sebagai bahan dalam menetapkan arah kebijakan pembangunan untuk tahun 2020 terutama dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan.

Dialog ini merupakan tahapan dari proses pembangunan kita ditahun 2020 dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah dalam menganalisa isu-isu yang ada , mengevaluasi indikator-indikator capaian Pemprov Sulbar dalam mengentaskan kemiskinan, paparnya

Kepala Badan Pusat Statistik Sulbar, Win Risal menyampaikan, gambaran penduduk miskin pada September 2018, disebabkan selama periode Maret 2018 hingga September 2018 terjadi inflasi umum yang cukup rendah dan terkendali, yaitu sebesar 1,16 persen. Begitu pula halnya dengan inflasi perdesaan, yaitu sebesar 0,57 persen.
" Secara persentase terjadi penurunan, dari tahun 2013, dan secara trend grafiknya turun walupun tidak signifikan, " dari 11,25 persen ke 11,22 persen, sebutnya.
Pada bulan September 2018, lanjutnya, terjadi deflasi pada kelompok pengeluaran bahan makanan sebesar 1,86 persen. Kondisi ini disinyalir membuat penduduk di Sulawesi Barat dapat membeli bahan makanan lebih banyak secara kuantitatif dibanding bulan sebelumnya.

Read 431 times
(0 votes)