Mamuju — Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Swandy, memberikan materi Rencana Aksi Anak dalam Situasi Kedaruratan Bencana pada kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) Tingkat Provinsi Sulbar Tahun 2025.

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Sulbar, di Aula Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulbar, Kamis 18 Desember 2025. 

Rakor tersebut diikuti oleh perwakilan perangkat daerah, lembaga perlindungan anak, serta pemangku kepentingan terkait.

Dalam pemaparannya, Swandy menekankan pentingnya integrasi isu perlindungan anak dalam seluruh tahapan penanggulangan bencana, khususnya pada fase pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga pemulihan.

“Anak merupakan kelompok rentan yang membutuhkan perhatian khusus dalam situasi kedaruratan bencana. Melalui rencana aksi ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan memiliki pemahaman dan langkah yang sama dalam memastikan hak, keselamatan, serta perlindungan anak tetap terpenuhi saat bencana terjadi,” ujar Swandy.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Pelaksana BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut sejalan dengan arahan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, untuk memperkuat penanggulangan bencana yang inklusif dan berperspektif perlindungan kelompok rentan.

“Bapak Gubernur menekankan agar seluruh program penanggulangan bencana memperhatikan kelompok rentan, termasuk anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus. BPBD Sulbar mendukung penuh penguatan koordinasi lintas sektor agar rencana aksi ini dapat diimplementasikan secara nyata di lapangan,” kata Yasir Fattah.

Naskah : BPBD Sulbar

Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar