Mamuju – Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sekaligus Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Sulawesi Barat (Sulbar), Husain Mansyur, mendampingi Tim Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kegiatan peninjauan lapangan terhadap dua proyek strategis rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) di Kabupaten Mamuju, Kamis 20 November 2025.

Adapun dua lokasi yang dikunjungi yaitu:

1. Proyek Pekerjaan Tanggul Tapandullu, dengan capaian realisasi fisik 91,349%

2. Proyek Pembangunan Jembatan Sungai Nipa-Nipa, dengan capaian realisasi fisik 99,557%

Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya penguatan pengawasan, monitoring, serta memastikan program percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sulbar berjalan sesuai ketentuan, tepat waktu, dan memberi manfaat maksimal bagi masyarakat.

Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Husain Mansyur, menyampaikan bahwa pihaknya terus berkomitmen melaksanakan pekerjaan secara akuntabel, transparan, dan sesuai standar teknis. Ia menegaskan, capaian progres fisik tersebut merupakan bukti keseriusan BPBD Sulbar dalam mempercepat penyelesaian program rehabilitasi pascabencana.

"Kami sangat terbuka terhadap semua bentuk pengawasan, termasuk dari KPK. BPBD Sulbar memastikan seluruh pekerjaan berjalan sesuai perencanaan, tepat kualitas, dan bermanfaat bagi masyarakat yang terdampak bencana,” ujarnya.

Di tempat terpisah, Plt. Kepala Pelaksana BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah, mengapresiasi langkah KPK dalam memastikan integritas dan akuntabilitas proyek-proyek strategis kebencanaan.

"Kami menyambut baik pendampingan serta supervisi dari KPK. Hal ini menjadi motivasi bagi BPBD Sulbar untuk terus memperkuat tata kelola rehabilitasi dan rekonstruksi, agar hasilnya benar-benar dirasakan masyarakat," tuturnya.

Pelaksanaan kegiatan ini juga merupakan bagian dari tindak lanjut instruksi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, yang menekankan pentingnya percepatan pembangunan kembali infrastruktur terdampak bencana dengan menjunjung tinggi asas kehati-hatian, transparansi, serta koordinasi lintas sektor.

BPBD Sulbar memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi terus berjalan optimal, dengan tetap mengedepankan pengawasan, sinergi, dan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Naskah : BPBD Sulbar

Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar