Lambatnya realisasi anggaran di lingkup Pemprov Sulbar membuat PJ. Gubernur Sulbar Akmal Malik geram. Mengapa tidak pada Triwulan II ini realisasi APBD Sulbar masih dibawah 50 persen. Tercatat beberapa OPD yang menjadi penyumbang realisasi rendah, ia melihat hampir semua OPD menghadapi persoalan yang serupa, yakni lemahnya pada perencanaan, menyebabkan penarikan anggaran kerap menyisakan sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa). "Tidak cermat melakukan penarikan anggaran dan berjalan dengan perencanaan masing masing," tegas Akmal, saat melakukan rapat evaluasi serapan anggaran OPD di Rujab Wagub (Kantor Sementara Gubernur Sulbar), Jumat , 10 Juni 2022 Karena itu, Akmal akan membentuk Tim Percepatan Realisasi Anggaran dengan mendatangkan Tim SIPD, serta memaksimalkan fungsi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Sulbar bersama Staf Ahli Pemprov Sulbar. Melalui tim itu, Akmal berharap dilakukan pembinaan terhadap OPD. "Membimbing OPD melihat apa persoalan dalam pertanggungjawaban dan bagaimana mempertanggungjawabkan dengan cepat," ungkapnya. Berlangsungnya Rapat Evaluasi, setiap OPD memaparkan kendala yang dihadapi dalam realisasi anggaran. Salah satunya terkait penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dari Kemendagri dan (Financial Management Information System (FMIS) dari Kementerian Keuangan. Mengenai hal itu Akmal akan menyurat ke pusat terkait dua aplikasi yang dianggap menjadi hambatan bagi Pemda. Dalam rapat tersebut, Akmal Malik didampingi Sekprov Muhammad Idris. (rls)

Pj .Gubernur Sulbar , Akmal Malik mengunjungi Kantor Harian Radar Sulbar dalam rangka HUT Radar Sulbar ke 18 Tahun, Jumat, 10 Juni 2022 Menurutnya , dengan usia ke- 18 Tahun akan semakin menambah semangat bagi Radar Sulbar untuk terus memberikan kritik terhadap pemerintah daerah. Dia pun berkomitmen bakal menjaga media sebagai kekuatan pembangunan daerah kedepan. Dia pun berharap, Radar Sulbar tetap menjadi media yang terus menyuarakan aspirasi masyarakat. Serta menyampaikan jika terdapat hal yang perlu disampaikan kepada pemerintah daerah. "Teruslah berkarya, teruslah bekerja, teruslah menyuarakan aspirasi masyarakat, teruslah kritik, hadirkan berita-berita yang betul-betul mengedukasi masyarakat," tegas Akmal Tidak lupa, Akmal juga meminta agar Radar Sulbar senantiasa meningkatkan minat baca masyarakat.(rls)

Membuat kegiatan berskala nasional merupakan cara menghidupkan aktivitas perekonomian daerah. Salah satunya kegiatan Gerakan Bangga Buatan Indonesia (GBBI) 2022 oleh Bank Indonesia Sulbar. Pj Gubernur Sulbar Akmal Malik mengharapkan GBBI turut mengundang UMKM di setiap kabupaten di Sulbar. "Minimal 50 orang per kabupaten," ujar Akmal saat melakukan dialog bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sulawesi Barat, di Rujab Gubernur Sulbar, Jumat , 10 Juni 2022 Akmal mengatakan, saat ini pihaknya juga mendorong bagaimana agar setiap OPD lingkup Pemprov Sulbar membuat kegiatan nasional secara rutin. "Ini yang harus kita dorong bagaimana agar kegiatan kegiatan berskala nasional dilaksanakan di Mamuju," kata Akmal. Selain itu, lanjut Akmal, dibutuhkan kerjasama dalam mendorong investasi daerah. Untuk membuat investor tertarik ke Sulbar maka diperlukan data yang tepat sehingga investor tidak ragu datang ke Sulbar. "Saya minta juga dukungan BI untuk bisa membuat Data Desa Presisi (DDP) ini di Sulbar," ungkapnya. Kehadiran Kepala Perwakilan BI Sulbar Hermanto, diawali dengan presentase pertumbuhan ekonomi Sulbar. Disampaikan penyumbang ekonomi Sulbar masih didominasi sektor Pertanian, Perkebunan dan Perikanan. Mengenai program, Hermanto menyampaikan sejumlah program nasional yang akan digelar di Sulbar. Kata Hermanto, untuk kegiatan GBBI itu bakal diadakan forum investasi se- Sulawesi Maluku dan Papua. (rls)

Dibutuhkan ruang informal membahas hal-hal krusial sehingga dapat menempuh solusi atas permasalahan kritis di daerah ini. Karenanya, Pj Gubernur Sulbar Akmal Malik sengaja mengundang DPRD Sulbar Sulbar, melalui Kopi Morning, di Rujab Gubernur Sulbar, Jumat, 10 Juni 2022 Melalui pertemuan tersebut, beberapa hal menjadi pembahasan, salah satunya terkait Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Akmal berharap DPRD memaksimalkan fungsi pengawasan terhadap OPD Pemprov Sulbar. "Harmonisasi hubungan seperti inilah yang kita bangun ke depan agar tidak ada apa miskomunikasi," ujar Akmal. Soal kinerja OPD, lanjut Akmal, berkaitan dengan realisasi realisasi anggaran. Dibutuhkan kesamaan persepsi dengan DPRD Sulbar bagaimana agar persoalan realisasi diarahkan untuk kepentingan masyarakat semata. "Utamakan realisasi bagaimana agar program secepatnya dinikmati masyarakat," ungkapnya. Atas dasar itu, Akmal kembali meminta DPRD Sulbar memberikan masukan . "Saya minta DPRD memberikan masukan terkait masukan bagaimana kinerja OPD. Begitu mekanisme pemerintahan, Itu bagian untuk mempercepat kinerja kedepan," tandasnya. Lebih lanjut kata Akmal, persoalan lain harga sawit yang kerap berpolemik. Untuk itu, Akmal meminta fungsi refresentatif DPRD dapat memediasi antara petani sawit, perusahaan sawit dan Pemprov Sulbar melakukan diskusi agar persoalan sawit dapat diselesaikan dengan baik. "Kita akan komunikasi, kami siap datang untuk diskusi," ungkapnya. Ketua DPRD Sulbar Suraidah Suhardi mengapresiasi atas ruang yang diberikan PJ Gubernur Sulbar. Menurutnya dengan kebersamaan, maka persoalan yang dihadapi akan lebih terarah dan berterima oleh masyarakat. "Kita bersama-sama supaya masyarakat merasakan bahwa APBD kita ini pro kepada rakyat," ujar Suraidah. Pada Coffe Morning tersebut hadir Sekprov Sulbar, Muhammad Idris, sejumlah anggota DPRD Sulbar, para Asisten, Staf Ahli dan pimpinan OPD lingkup Pemprov Sulbar (rls)

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto melakukan peninjauan Posko Pengungsian di Stadion Mamuju, Kamis , 9 Juni 2022 Titik peninjauan di Stadion Manakarra Mamuju, berdasarkan data yang ia terima titik pengungsian yang paling banyak di Stadion Manakarra, mencapai 1.500 orang. Sehingga pihaknya melakukan peninjauan di lokasi itu dengan membawa bantuan yang siap digunakan pengungsi. "Kami membawa tadi logistik yang bisa langsung digunakan, ada makanan siap saji, beras, Supermi, rendang, perlengkapan bayi, perlemgkapan keluarga. Artinya kami meminta pemda bekerjasama seluruh komponen meyakinkan bahwa para pengungsi komponen dasarnya terpenuhi," ujar Suharyanto di wawancara di Stadion Manakarra Mamuju Lanjut Suharyanto menjelaskan bahwa gempa susulan yang terjadi pasca 5,8 SR relatif kecil, sehingga masyarakat sudah bisa kembali ke rumah masing-masing. Terkait korban akibat gempa, BNPB menjamin akan membantu korban, khususnya masyarakat terdampak, laporan sementara tercatat 17 orang luka-luka. Begitupun untuk rumah rusak, yang terlapor sementara 75 rumah rusak. Tetapi melalui Tim Tanggap Darurat nantinya akan melakukan pendataan ulang memastikan pendataan menyasar masyarakat terdampak. Khususnya di dua kabupaten, Majene dan Mamuju. Untuk itulah pihaknya meminta Pemda tetap melaksanakan Tanggal Darurat. "Kami tetap laksanakan tanggap darurat 3-1 Minggu, disitu akan dilakukan pendataan yang utama adalah jiwa, juga rumah rusak," ungkapnya. Suharyanto pun mengaku, masih terdapat 16 ribu korban rumah rusak gempa 15 Januari 2021 belum tertangani karena proses pendataan masih tahap verifikasi. Namun ia memastikan setelah data terverifikasi dananya akan tersalur. Khusus data rumah rusak gempa 8 Juni 2022 dikategorikan sebagai data rumah rusak tahap III. Ia meminta Pemkab di Majene dan Mamuju Mempercepat pendataan tahap III, nantinya hasil pendataan digabungkan untuk Bantuan Tahap II 2021. Pj Gubernur Sulbar Akmal Malik berterima kasih atas perhatian yang diberikan BNPB. Menurutnya kehadiran BNPB beserta bantuan yang diberikan menjadi kekuatan serta penyemangat bagi masyarakat dalam menghadapi bencana. Ia pun berharap Satgas yang terbentuk nantinya terus berkoordinasi…

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto melakukan Rapat Koordinasi percepatan penanganan pasca bencana gempa bumi di Kantor Gubernur Sulbar , Kamis 9 Juni 2022 Melalui rapat itu BNPB menyampaikan situasi pasca gempa 5,8 SR di Mamuju sudah terkendali, sehingga pengungsi sudah dapat kembali ke rumah masing-masing. "Kami ingin menegaskan, sebelum kesini kami mencari informasi yang valid. Di dunia ini tidak satupun ilmu mendeteksi kapan terjadinya gempa. Tetapi dengan perkembangan semakin tinggi, BMKG sudah memasang sesar, begitu kejadian kemarin, itu kemudian timbul lagi gempa susulan empat kali, tetapi semuanya menurun, sehingga kami pastikan situasi sudah terkendali. Mohon masyarakat tidak panik, segera kembali ke rumahnya masing masing," ujar Suharyanto, Kamis 9 Juni 2022. "Kalau mereka takut ke rumah, bikin tenda di rumah masing-masing," tambahnya. Meski begitu, BNPB menyarankan agar pemerintah daerah membentuk Satgas Tanggap Darurat. Tujuannya untuk kembali melakukan validasi data dampak gempa 5,8 SR. "Ditanggap darurat dilakukan penanganan awal. Informasi awal 17 orang luka. Jangan sampai masih ada yang tidak tertangani. Cari betul. Seminggu ini cari betul mana yang luka parah, mana gedung yang rusak. BNPB akan membantu, pertama masyarakat dan rumah masyarakat. Mohon Bupati cepat saja (pendataan,red). BNPB membantu segera,"ungkapnya. Dia pun berharap agar edukasi terus berjalan guna meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa Sulbar rawan bencana. "Nanti saya akan kerjasama BMKG, meningkatkan budaya sadar bencana," ungkapnya. Pj Gubernur Sulbar Akmal Malik menyampaikan kehadiran BNPB menjadi kekuatan bagi masyarakat Sulbar dalam menghadapi bencana. Apalagi, kata dia, saat ini masyarakat masih kuatir atas kejadian gempa tahun sebelumnya. "Peristiwa 2021 sangat menghantui masyarakat kita. Sehingga paska kejadian sejumlah masyarakat langsung mengungsi di tempat kejadian," ungkapnya. Hanya saja, kata Akmal, masyarakat belum terkoordinir dalam melakukan pengungsian. Olehnya Akmal berharap terus dilakukan edukasi masyarakat memberikan kesadaran agar bisa hidup ramah dengan bencana. "Sulbar berada diatas wilayah rawan bencana. Sulbar Supermarket nya bencana, ada…

Saat ini pemerintah telah melakukan revisi Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulbar. Sehingga setiap OPD dituntut segera merampungkan segala administrasi, termasuk penguasaan atas sejumlah lahan di Sulbar. Penjabat Gubernur Sulbar Akmal Malik menjelaskan pentingnya administrasi penguasaan lahan untuk memperjelas peta lahan di Sulbar serta menghindari konflik kedepan. Sehingga penting Pemda betul-betul bekerja agar dapat mencega permasalahan di Sulbar "Saya harap semua OPD betul-betul bekerja," ujar Akmal Malik, pada rapat monitoring terkait Aksi Kebijakan Satu Peta di Sulbar, Kamis , 9 Juni 2022 Kepala Dinas Kehutanan Sulbar Hamzah mengaku, salah satu permasalah Sulbar saat ini sebab masih banyak kawasan berstatus kawasan hutan, namun fakta empirik di kawasan tersebut telah menjadi permukiman dan masuk lintasan akses jalan kabupaten. "Inilah semua status lahan itu diusulkan untuk dikeluarkan dari status hutan lindung," ujar Hamzah. Dia pun mengaku, untuk melakukan perubahan status lahan itu membutuhkan waktu tidak singkat. (rls)

Pasca Gempa 5,8 SR, Pemprov Sulbar melakukan Rapat Koordinasi bersama Pemkab Mamuju dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulbar, di Rujab Gubernur Sulbar, Rabu , 8 Juni 2022 PJ Gubernur Sulbar, Akmal Malik mengapresiasi langkah cepat yang dilakukan Pemkab bersama Forkopimda Sulbar mendirikan posko pengungsian disejumlah titik. Namun masih membutuhkan tindak lanjut, termasuk makanan dan sebagainya. Menurutnya, ditengah kondisi sekarang ini yang harus disiapkan adalah makanan siap saji bagi masyarakat. Termasuk persediaan selimut dan tenda. "Tolong tenda-tenda kita sudah ready, saya minta alokasikan anggarannya, kita tidak bisa deteksi kapan bencana datang," ujar Akmal. Dia menambahkan, saat ini kondisi psikologi masyarakat masih trauma atas kejadian tahun sebelumnya, dan mengantisipasi terjadinya gempa susulan. Sehingga diperlukan edukasi masyarakat agar masyarakat mengetahui apa yang harus dilakukan berada di wilayah rawan bencana. Sekprov Sulbar Muhammad Idris menyampaikan, tahapan sekarang ini adalah tahapan tanggap darurat. "Dari pengalaman kita yang lalu, memang yang paling dibutuhkan adalah maping dan tempat pengungsian," ujar Idris. Karenanya ia berharap agar perlu juga melakukan mapping di sejumlah kecamatan. Perlakukan di Stadion, Jalur II harus sama yang dirasakan seperti di Kecamatan Tapalang. Kapolda Sulbar Irjen Pol Verdianto I. Bitticaca menyampaikan, pihaknya sendiri sudah mendirikan posko bencana di tiga titik. "Ada beberapa pengungsian, jalur II sekira 500 orang, Stadion Manakarra 11 ribu orang, dan Posko Lapangan Ahmad Kirang, 105 orang," bebernya. Dia pun mengingatkan, di tengah situasi ini agar tetap waspada terhadap oknum yang mengambil kesempatan, melakukan tindakan kriminal. Dia berharap dalam dua hari kondisi psikologis masyarakat bisa pulih dan bisa kembali ke rumah masing-masing. Bupati Mamuju, Sutinah Suhardi mengatakan siap berkolaborasi dalam memberikan. pelayanan terhadap pengungsi. Utamanya dalam menyiapkan makanan siap saji "Kita memiliki dapur mobile, kami akan siap berkolaborasi untuk bagaimana makanan siap saji bagi pengungsi," ungkapnya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulbar juga bergerak menurunkan tandom di sejumlah titik pengungsian di…

Usai kunjungan kerja dari Polman-Majene, Penjabat Gubernur Sulbar Akmal Malik langsung meninjau sejumlah titik pengungsian warga pasca gempa 5,8 SR, Rabu , 8 Juni 2022. Turut mendampingi peninjauan tersebut, Bupati Mamuju Sutinah Suhardi dan Wakil Bupati Mamuju Ado Mas'ud. Pj Gubernur Sulbar, Akmal Malik mengapresiasi Pemkab Mamuju serta Forkopimda bergerak lebih awal membantu melakukan pendirian posko darurat. "Tadi kami sudah memantau bersama Ibu Bupati dan pak Wakil Bupati Mamuju bahwasanya ada kebutuhan dapur umum yang belum tercover itu yang akan kita bantu," ungkapnya. Akmal juga menambahkan, seperti yang telah disepakati bersama dengan Pemkab Mamuju bahwa untuk posko darurat yang berada di jalur dua jalan Poros Mamuju-Kalukku akan dikoordinir langsung oleh Polda Sulbar sedangkan di Stadion Manakarra, akan dikoordinir oleh Pemerintah Provinsi. Dia pun berharap agar seluruh pihak turut membantu bekerja bersama-sama, memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan di tengah kesulitan. "Jangan sampai warga kita tidak mendapatkan pelayanan yang baik karena kondisi sekarang kita membutuhkan kebersamaan, karena kebersamaan yang akan membuat kita kuat." tambah Akmal Lanjut Akmal, bakal melakukan rapat koordinasi dengan semua Forkopimda mempersiapkan pemenuhan kebutuhan warga di posko pengungsian. (Ayu)

Pj.Gubernur Sulbar, Akmal Malik melakukan Rapat Kerja bersama Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar di Kantor Bupati Polewali Mandar, Rabu, 8 Juni 2022 . Dalam pertemuan itu, diawali dengan pemaparan potensi daerah serta persoalan di daerah Polman mulai dari kemiskinan, Tempat Pembuangan Akhir (TPA), Jaminan Kesehatan, hingga sektor pertanian dan peternakan. Salah satu menjadi atensi Pj. Gubernur Akmal yakni pengelolaan aset, dalam hal ini aset Pemprov yang berada di sejumlah kabupaten termasuk di Polman. "Belum ada sinkronisasi pemanfaatan aset," ujar Akmal, Akmal mengaku saat ini masih menunggu data aset dari Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Sulbar. Sehingga, Ia pun terkejut saat mendengar laporan yang disampaikan Bupati Polman, yakni terdapat 40 hektar aset berupa kebun dan enam hektar lahan pembibitan tidak dimanfaatkan. Disisi lain Sulbar memiliki PAD kecil. "Padahal itu bisa dikerjasamakan dengan kabupaten maupun swasta," ujar Akmal. Misalnya, dengan pertemuan bersama Konjen Jepang baru-baru ini, itu dapat diarahkan ke pengelolaan Kakao di sejumlah lahan perkebunan aset Pemda. "Perlu mengubah cara berpikir terhadap aset. Jangan tidak dimanfaatkan," ungkapnya. Untuk memanfaatkan aset dapat ditempuh dengan mengoptimalkan peran BUMD. " Makanya kita harus punya BUMD. Kita segera perbaiki BUMD," kata Akmal. Bupati Polman, Andi Ibrahim Masdar pun siap bekerjasama dalam mengelola aset Pemprov yang ada di Polman. Salah satunya dengan pengembangan sektor peternakan. "Saya harap kita diberitahu, dan semua OPD agar rajin berkoordinasi dengan OPD Pemprov. Sehingga tidak terjadi apa yang tidak kita inginkan," ujar Andi Ibrahim. Dia pun berharap dengan hadirnya Pj Gubernur Akmal dapat membantu Polman dalam mengatasi permasalahan di Polman. Termasuk soal jalan poros Polman-Wonomulyo yang masih terkendala pembebasan lahan. (rls)