Pj. Gubernur Sulbar, Akmal Malik menghadiri Diskusi Aktual Sinergitas Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta Instansi Vertikal dalam Strategi Pelaksanaan Urusan Politik dan Pemerintahan Umum di Ruang Kenari Hotel Maleo Mamuju, Kamis, 2 Juni 2022 Penjabat Gubernur Sulbar Akmal Malik menjelaskan, forum itu sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022, tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Forkopimda). Dengan harapan mempercepat penyelesaian permasalahan urusan pemerintahan umum di daerah yang bersifat multidimensi dan memerlukan penanganan cepat. Menurutnya, kondisi pelaksanaan urusan pemerintahan umum di Sulbar sama dengan kondisi penerbangan di Sulbar saat ini, penuh ketidakpastian dan sering berubah berubah. Sehingga diperlukan keterlibatan seluruh pihak menyelesaikan persoalan itu. Utamanya soal keamanan dan ketertiban masyarakat, menurut Akmal itu menjadi hal mendasar yang harus dipenuhi di daerah. Ia mencontohkan, munculnya konflik setiap penetapan harga TBS. "Ini butuh langkah riil. Kita akan coba melakukan komunikasi dengan forkopimda," ungkapnya. Kepala Pusat Litbang Otonomi Daerah, Politik Dan Pemerintahan Umum (Otda Polpum) Kemendagri, Akbar Ali mengatakan, beberapa hal yang perlu diperkuat dalam urusan pemerintahan umum di daerah adalah Kerukunan. "Menjaga KUB, menjaga antar suku dan ketertiban antara kita masyarakat," ungkapnya. Utamanya dalam menghadapi pesta demokrasi, Pilkada 2024. Diharapkan Forkopimda bersinergi menyukseskan jalannya pesta demokrasi. Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (BSKDN) Kemendagri RI Eko Prasetyanto menjelaskan, yang harus dipahami adalah tujuan nasional, yang melindungi segenap bangsa dan tumpah darah adalah hal yang sangat penting "Kita harus menyadari bahwa mewujudkan bukan hal yang mudah, Karana negara kepulauan terbesar di Indonesia," ungkapnya. (rls)

Sulbar berbeda dengan daerah lain, sehingga dibutuhkan kebijakan khusus dari pusat untuk mempercepat pembangunan di Provinsi ke 33 di Indonesia ini. Begitu disampaikan Penjabat Gubernur Sulbar Akmal Malik saat memberikan sambutan sekaligus membuka Rapat Koordinasi Pembinaan Hubungan Pusat dan Daerah dalam Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kerjasama Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kemendagri RI dan Balitbangda Sulbar di Gedung PKK Sulbar, Kamis 2 Juni. Menurut Akmal, selama ini pusat menerapkan kebijakan simetris ke Sulbar, dengan kata lain Sulbar digeneralisasi atau diperlakukan sama dengan provinsi-provinsi lainnya. Sementara Sulbar belum siap untuk itu. "Kami berharap agar memandang Sulbar tidak sama dengan daerah lain," ujar Akmal. Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri Eko Prasetyanto menyampaikan, kegiatan tersebut dilaksanakan guna mempererat hubungan kerja sama antara pusat dan daerah, Instansi vertikal serta swasta. Dengan begitu kedepan dapat merealisasikan berbagai strategi kebijakan serta meningkatkan kinerja pemda dan pelayanan publik secara optimal. "Kita harus bekerja sama dengan peran akademisi, ataupun dengan pihak ketiga bahkan dengan media dan masyarakat luas. Ini tantangan yang perlu kita lakukan," ungkapnya. (rls)

Stunting dan kekurangan gizi lainnya yang terjadi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), disamping berisiko menghambat pertumbuhan fisik dan kerentanan anak terhadap penyakit, juga menghambat perkembangan kognitif yang akan berpengaruh pada tingkat kecerdasan dan produktivitas anak di masa mendatang. Hal tersebut dikemukakan Sekprov Sulbar, Muhammad Idris, dalam sambutannya saat membuka kegiatan Kinerja Aksi Konvergensi Penurunan Stunting Tahun 2022, bertempat di Grand Mutiara Hotel Mamuju, Kamis 2 Juni 2022. "Persoalan stunting bukan persoalan bangsa di masa sekarang saja, melainkan menyangkut masa depan anak-anak kita sebagai penerus bangsa,"ucap Idris Olehnya itu, Idris menekankan perlu adanya keterpaduan atau sinergisitas lintas sektor dan antar tingkat pemerintahan, dalam upaya mendorong percepatan pencegahan stunting. "Perlu adanya kerja sama semua pihak untuk memperkuat penyelenggaraan penurunan stunting maupun kekurangan gizi melalui koordinasi dan konsolidasi program kegiatan pusat, daerah maupun antar desa,"tegasnya Idris berharap melaui kegiatan itu menjadi momentum untuk mengevaluasi kinerja pemerintah kabupaten dalam pelaksanaan delapan aksi konvergensi penurunan stunting di wilayah masing-masing "Juga memperkuat komitmen pemerintah untuk melakukan upaya konvergensi percepatan penurunan stunting di wilayahnya masing-masing, yang kemudian ditindaklanjuti secara nyata demi kemajuan daerah yang kita cintai,"pungkasnya Kegiatan itu dihadiri, para Kepala OPD Lingkup Pemprov Sulbar, Perwakilan DWP Sulbar, Perwakilan TP-PKK Sulbar, Tim Percepatan Penurunan Stunting Se-Sulbar serta undangan lainnya. ( Tawin)

Fokus utama pemerintah provinsi saat ini adalah mewujudkan Data Desa Presisi. Sebab penting ketepatan dan akurasi data menjadi dasar dalam menyusun setiap perencanaan program. Salah satu dukungan Penjabat Gubernur Sulbar Akmal Malik, mengupayakan pengadaan Drone untuk setiap kecamatan yang langsung dibiayai dari APBN. Drone tersebut diperuntukkan kepada setiap kecamatan melakukan pemetaan data di setiap desa. Hal itu sejalan dengan program Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sulbar, yakni Optimalisasi Drone Pilots Community (Komunitas Drone), karenanya, Pj Gubernur Akmal Malik turut mendukung program BPN Sulbar. Dia pun berharap Kanwil BPN Sulbar terus melahirkan program-program. Khususnya program berskala nasional yang dapat mendatangkan tamu luar daerah. Ditjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri ini menjelaskan, salah permasalahan Sulbar saat ini sebab masih banyaknya kegiatan-kegiatan dilaksanakan di luar daerah. Sehingga kedepan ia meminta OPD tidak lagi membuat kegiatan di luar dari provinsi Sulbar. Sebaliknya ia meminta kepada OPD dan mengajar Forkopimda Sulbar membuat kegiatan berskala nasional di Sulbar. "Kita membuat agar orang datang kesini (Sulbar,red). OPD tidak boleh lagi keluar daerah. Kita minta tanggung jawab kita semua, buat kegiatan di Sulbar," ujar Akmal saat menerima kunjungan silaturahmi dari Kanwil BPN Sulbar di Rujab Gubernur Sulbar, Kamis 2 Juni. Kakanwil ATR/BPN Sulbar, Hardian menjelaskan, pemanfaatan Drone dalam pemetaan lahan di Sulbar sudah diterapkan di BPN Sulbar. Namun perlu dioptimalkan, sehingga kedepan bakal memanfaatkan sejumlah pemuda bergabung dalam Drone Pilots Community. Dengan begitu melalui komunitas tersebut turut dalam mendukung terwujudnya Data Desa Presisi di Sulbar. "Diperlukan kolaborasi antar lembaga vertikal dan pemda provinsi dan kabupaten memformulasikan kebijakan di bidang pertanahan dan tata ruang. Diperlukan wadah untuk koordinasi, sharing resource, dengan membentuk Drone Pilots Community," ungkapnya. (rls)

Penjabat Gubernur Sulbar, Akmal Malik melakukan pertemuan dengan Ketua KPU Sulbar, Rustang di Rujab Gubernur Sulbar, Rabu, 1 Juni 2022 Pertemuan tersebut membahas rencana kunjungan Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari di Sulbar Kamis, 2 Juni. Dalam kunjungan KPU RI ke Sulbar, salah satu agenda membahas Konsolidasi Menghadapi Pemilu dan Pilkada Serentak tahun 2024 dirangkaikan peresmian Gedung Kantor KPU Sulbar Penjabat Gubernur Sulbar Akmal Malik, mengatakan , Pemprov Sulbar tentu mendorong KPU agar Pemilu 2024 dapat berjalan sukses. Akmal pun meminta dukungan KPU turut bekerjasama dalam menyukseskan agenda-agenda pemerintah daerah, salah satunya , bekerja sama membuat kegiatan berskala nasional dan dilaksanakan di provinsi ke 33 di Indonesia ini. Hal itu sebagai upaya percepatan pemulihan ekonomi di Sulbar. Sebelumnya, pada kegiatan Sosialisasi Data Dasar Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berbasis Data Desa Presisi di Hotel Maleo belum lama ini, Pj. Gubernur Akmal Malik mengajak seluruh pihak bersama.-sama membuat kegiatan berskala nasional di Sulbar. Dengan begitu perekonomian Sulbar dapat meningkat. "Kalau orang banyak datang ke Sulbar skala ekonomi akan naik, nanti UMKM hidup, belanja-belanja masyarakat hidup, dan orang orang akan datang untuk melihat peluang investasi Sulbar," terang Akmal. Terpisah, Komisioner KPU Sulbar Adi Arwan Alimin mengatakan, kehadiran Ketua KPU RI di Sulbar sekaligus melakukan konsolidasi dengan PJ Gubernur Sulbar untuk membahas tahapan Pemilu 2024. "Rencananya agenda Ketua KPU RI besok sore. Awalnya berangkat pagi, tapi bergeser agak siang,"beber Adi. (rls)

Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila secara nasional tahun ini dipusatkan di Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu 1 Juni 2022. Bertindak selaku Inspektur Upacara (Irup) Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo dan diikuti seluruh daerah di Indonesia Untuk Sulawesi Barat (Sulbar), upacara diikuti Sekprov Sulbar Muhammad Idris secara virtual dari Rumah Jabatan Wakil Gubernur Sulbar Sekprov Sulbar Muhammad Idris mengatakan, Pancasila dapat menjadi bintang penuntun untuk memperkuat persatuan bangsa “Kita memiliki latar belakang yang berbeda-beda tetapi satu tuntunan. Pancasila itu untuk jadikan sebagai perekat persatuan,"kata Idris saat ditemui usai mengikuti upacar Idris menghimbau masyarakat Sulbar harus memiliki komitmen untuk membumikan Pancasila, dipraktekkan dan diaktualisasikan. "Pancasila ini harus dibumikan dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di lingkup Pemprov Sulbar. Bukan hanya dibaca, tetapi diamalkan demi kemajuan daerah,"tandasnya Sebelumnya, dalam upacara Presiden RI, Joko Widodo mengajak seluruh anak-anak bangsa untuk bersama-sama membumikan Pancasila dan mengaktualisasikan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Presiden pada kesempatan itu menyampaikan, dilaksanakannya Upacara Hari Lahir Pancasila di NTT karena merupakan kota yang bersejarah "Dahulu Bung Karno adalah Proklamator Kemerdekaan Bangsa merenungkan dan merumuskan Pancasila, kemudian disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) sebagai dasar negara dan mewariskan Pancasila bagi bangsa dan negara,"terangnya (ilham ).. a...)

Penjabat Gubernur Sulbar Akmal Malik melakukan komunikasi dengan pemerhati Koral dari sejumlah negara. Dia pun tak ragu memperkenalkan Pulau Karampuang. Apalagi setelah ia menyaksikan sendiri pemandangan bawah laut Pulau Karampuang, Rabu 1 Juni. "Melihat lokasi diving ini sangat berpotensi," ujar Akmal. Akmal pun mengaku akan mengajak sejumlah Divemaster bertandang ke Mamuju agar menyaksikan sendiri surga tersembunyi bawah laut Pulau Karampuang. Melalui Divemaster itu juga untuk mengeksplor wisata laut Pulau Karampuang. "Kita coba promosikan secara luas, termasuk di Pulau Bala-Balakang."Daerah ini kaya sangat potensi tinggal kita mempromosikan, kita buat paket wisata yang bagus kemudian kita jual," sambung Akmal. Mendatangkan Divemaster, kata Akmal merupakan langkah awal dalam mendorong sejumlah event nasional di Sulbar, seperti Underwater competition dan Festival Koral. Hak itu sudah Ia bahas bersama dengan pemerhati Koral. Hanya saja di Sulbar belum memiliki data terkait Koral. "Orang luar siap mengeluarkan anggaran asal kota bisa mempresentasikan, koral seperti apa yang kita lestarikan," ujar Akmal. Menurutnya, melalui event nasional menjadi pintu orang luar masuk ke Sulbar. Dengan begitu Sulbar dikenal lebih luas. "Makanya itu saya sampaikan, pertanyaannya orang datang mau disajikan apa, sehingga SDM kita harus siap. Paket wisata harus kita siapkan," ujar Akmal. (rls)

Pariwisata salah satu sektor terdampak selama masa pandemi covid-19. Namun , dengan pelonggaran perjalanan dalam dan luar negeri, maka harus menjadi peluang mendorong sektor wisata di daerah. Penjabat Gubernur Sulbar Akmal Malik pun berkomitmen membangkitkan sektor wisata di Sulbar. Saat berkunjung ke Pulau Karampuang, Sabtu, 1 Juni 2022, Ia menilai masih kekurangan infrastruktur. "Infrastruktur harus kita benahi," ujar Akmal. Untuk itu, Ia akan menggandeng pihak investor untuk melakukan sentuhan, memperbaiki infrastruktur di Karampuang sehingga dapat meningkatkan pengunjung ke Wisata Karampuang. Dengan begitu juga dapat membangkitkan pelaku usaha di daerah. "Kalau itu dilaksanakan (Pembenahan Infrastruktur, akan banyak aktifitas penyewaan perahu ke Karampuang," ujar Akmal. Perda Pengelolaan Kuliner Pj.Gubernur Sukbar, Akmal Malik bersama rombongan tiba di Karampauang, warga setempat menyambut hangat dan menyajikan kuliner Sulbar, Jepa Akmal menyebutnya Jepa Golla, karena memang Jepa yang Ia cicipi dicampur dengan gula merah. Dan menurutnya makanan khas daerah harus dikenal lebih luas. "Enak sekali, bagi saya kuliner seperti itu harus diperkenalkan kepada publik," ujar Akmal. Akmal mengatakan, beberapa hotel yang ia kunjungi di Mamuju tidak menyajikan makanan lokal. Untuk itu, ia menyarankan Pemda kabupaten membuat perda tentang kuliner, agar makanan khas daerah disajikan atau dijual di hotel. "Tapi bukan hotel yang bikin kuliner, tetapi masyarakat, agar ada kolaborasi UMKM dan hotel .Dan beberapa hotel di Indonesia sudah berjalan seperti itu, Mamuju perlu mengadopsi itu, " tandasnya.(rls)

Rapat paripurna DPRD Sulbar terkait masa persidangan kedua dan pembukaan masa persidangan ketiga DPRD Sulbar tahun sidang 2022 berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sulbar, Selasa, 31 Mei 2022. Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Sulbar, Suraidah Suhardi didampingi Wakil Ketua DPRD Sulbar, Usman Suhuriah, Abdul Halim, Abdul Rahim Ketua DPRD Sulbar, Suraidah Suhardi menyampaikan, sesuai dengan pembagian masa persidangan DPRD, dari tanggal 24 Januari sampai dengan 31 Mei 2022 , kegiatan DPRD berada pada masa persidangan kedua Tahum 2022. Daam rangka akuntabulitas dan transparansi pelaksanaan tugas , fungsi dan kewenangan DPRD , setiap berakhirnya masa persidangan , DPRD menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya pada rapat paripurna. Dengan laporan kinerja DPRD, maka masyarakat akan dapat mengetahui dan mengevaluasi apa yang telah dilakukan oleh setiap anggota DPRD dalam kedudukannya sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah dan sebagai representasi masyarakat di daerah Dalam persidangan tersebut, sejumlah anggota DPRD Sulbar melayangkan interupsi. Menanggapi interupsi yang dilayangkan anggota DPRD Sulbar, Pj.Gubernur Sulbar, Akmal Malik menyampaikan akan mempelajari dulu hal tersebut. " Saya baru dua minggu disini,belum bisa berkomentar lebih banyak karena masih harus mempelajari secara utuh kondisi Sulbar," kata Akmal. Lebih lanjut Akmal menyampaikan, sangat menghormati keberadaan lembaga DPRD Sulbar , untuk itu, Ditjen Otda terus menyampaikan akan melakukan pembenahan penyelesaian secara internal di Pemprov karena belum mengetahui sepenuhnya kondisi OPD. " Baru ada beberapa OPD yang saya minta dilakukan pemaparan terhadap kondisi dan permasalahan di internal OPD. Beri saya waktu, kita juga butuh data-data pendukung agar dapat memberikan jawaban yang sempurna terhadapat teman-teman DPRD ," terangnya. Selain dihadiri Pj Gubernur Sulbar, Akmal Malik , Ketua DPRD Provinsi Sulbar , Sitti Suraida Suhardi, turut dihadiri Wakil Ketua DPRP Prov Sulbar, Usman Suhuriah , Abdul Rahim, Abdul Halim , Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat , Muhammad Idris , para Asisten, Staf Ahli, anggota DPRD Sulbar,…

Sekprov Sulbar Muhammad Idris melaunching Sistem Informasi Penganggaran Belanja Pegawai Dalam APBD (SIPENJAGA APBD), Selasa 31 Mei 2022, di Aula Serbaguna d'maleo Hotel Mamuju. SIPENJAGA merupakan proyek perubahan pada Diklatpim III, yang digagas oleh Kepala Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten BPKPD Sulbar, Murdanil. Sekprov Sulbar Muhammad Idris, pada kesempatan itu menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Murdanil selaku reformer atau penggagas dari sistem tersebut. Idris mengatakan, launching itu merupakan sebagai bagian dari sejumlah milestone, apabila government ingin melakukan perubahan dalam memperkuat sistem internal sebuah institusi. "Yang dilakukan oleh Pak Murdanil adalah salah satu langkah maju dan ini tidak hanya sebatas dari BPKPD yang paling membutuhkan, tapi yang utama dari ini adalah unit-unit yang berpeluang untuk memperbaiki proses bisnisnya yang akhirnya bisa memberikan impact kepada pendapatan daerah kita,"kata Idris Idris berharap inovasi seperti itu dapat memberikan manfaat, mempermudah serta melahirkan inovasi-inovasi lain berikutnya. Sedangkan untuk pengaplikasian sistem itu sendiri, menurutnya tidaklah sulit karena yang menggunakan nantinya juga adalah internal government masing-masing. "Jadi sistem government seperti ini dibutuhkan oleh Sulbar karena basisnya kita tidak terlalu begitu bagus. Oleh karena itu, kita sangat mendukung ini bagaimana di aspek keuangan khususnya belanja gaji itu semakin presisi, yang artinya tidak boleh lagi salah dan juga tidak lagi menggunakan sistem yang seperti dulu,"ucap Idris Sementara itu, Kepala BPKPD Sulbar, Amujib mengatakan, sistem inovasi itu tentunya sudah melalui proses pengkajian. Dia menuturkan, beberapa persoalan yang ada di internal BPKPD, salah satunya adalah soal perencanaan penganggaran gaji, baik dari sisi proses perencanaan dan penyusunan anggaran kas, yang tiap tahunnya mengalami masalah. "Dari permasalahan tersebut, Bidang Anggaran mencoba SIPENJAGA sebagai bagian dari proyek perubahan pada Diklatpim III,"ungkap Amujib Dengan dilaunchingnya sistem tersebut, Amujib menuturkan, pihaknya berharap OPD mendukung hal itu. "Demikian juga kami di BPKPD untuk bisa menjadikan proyek perubahan ini, bukan karena Kabid Anggaran yang menjadi reformernya…