Mamuju -- Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Amalia Fitri, bersama Wakil Ketua DPRD Sulbar Munandar Wijaya dan beberapa Anggota DPRD Sulbar menerima Kunjungan Silaturahmi Pj. Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin yang didampingi Plh. Sekprov Sulbar Amujib, Rabu 20 November 2024. Pertemuan berlangsung di Ruang Kerja Ketua DPRD Sulbar. Pada kesempatan itu, Pj. Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin menyampaikan kunjungan tersebut merupakan silaturahmi serta bincang-bincang membahas mengenai pengelolaan pemerintahan dan beberapa agenda di penghujung tahun 2024. "Tentunya yang menjadi prioritas kami yaitu mengenai pembentukan Organisasi Peternakan, tapi Organisasi ini tidak akan berkembang apabila Dinas Peternakan di Sulbar belum ada. Sementara kita membutuhkan dokter hewan yang memadai, pakan yang memadai sehingga masalah kesehatan hewan nanti gampang diatasi," kata Bahtiar. Disampaikan, tak dapat dipungkiri sampai saat ini Indonesia masih belum bisa memenuhi seluruh kebutuhan daging sapi dari dalam negeri, sehingga kekurangannya masih impor sapi bakalan, khususnya dari Australia. Bahtiar menegaskan, manajemen bisnis harus segera direalisasikan agar Sulbar bisa menjadi salah satu provinsi penghasil ternak yang baik. "Ini juga merupakan salah satu program dari Pak Presiden RI," ungkapnya. Dalam bincang-bincang ini, Pj. Gubernur juga membahas mengenai Sekolah Pendidikan Advokasi terkhusus di Bidang Peternakan. Ia meminta DPRD Sulbar hendak mengembangkan Sekolah Pendidikan Advokasi di Sulbar yang mencakup semua sektor sesuai dengan kondisi wilayah. "Sektor peternakan bisa menjadi salah satu pilar penting perekonomian di Sulbar nantinya, Dengan adanya Sekolah Pendidikan Advokasi ini, kita berharap para peternak akan lebih berdaya, memahami kebijakan yang berdampak pada mereka, dan mampu mengadvokasi kepentingan mereka dengan lebih baik," tutupnya. Ketua DPRD Sulbar, Amalia Fitri menyambut baik program tersebut yang memberikan manfaat yang nyata, terutama dalam membangun kesejahteraan masyarakat. Penulis : Humas DPRD Sulbar Editor : humassulbar

MAmuju --Pemprov Sulawesi Barat akan memprogramkan sekolah berbasis vokasi di enam kabupaten. Hal ini dalam menindaklanjuti hasil kesepakatan bersama dengan Universitas Hasanuddin (Unhas) dan Universitas Negeri Makassar. (UNM). Sehingga nantinya warga Sulbar tak perlu meninggalkan kampung halamannya untuk mengenyam pendidikan. Sekolah vokasi sifatnya jangka pendek sesuai bidang atau karakteristik pada enam kabupaten di Sulbar. Hal ini menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan silaturahmi dengan Pimpinan dan Anggota DPRD Sulbar, Rabu 20 November. Bahtiar mengajak pada 2025, sekolah - sekolah vokasi di setiap kabupaten dapat dijalankan, apalagi mengenai sekolah vokasi ini telah mendapat dukungan dari dua universitas yakni Unhas dan UNM. Diketahui nota kesepahaman yang ditandatangani antara Pemprov dan kedua universitas tersebut untuk bekerjasama di bidang pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). Hal tersebut dilakukan sekaitan dengan program Asta Cita Prabowo untuk mempercepat swasembada pangan di mana dibutuhkan ketersediaan SDM yang memadai. Selain itu tentunha juga demi pengembangan pendidikan di Sulbar. "Sekolah Vokasi, dengan model pendidikan sekolah jangka pendek. Nanti ada bidang pertanian perikanan, UMKM, wirausaha, semua disiapkan sesuai kondisi wilayah kita . Dan saya memohon dengan pimpinan DPRD agar mulai 2025 kita bisa memulai bersama," ucap Bahtiar. (Rls)

Mamuju -- Plt. Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Sulawesi Barat (Sulbar), Muhammad Yasir Fattah, menyampaikan pentingnya pelaksanaan apel kesiapsiagaan bencana di tingkat provinsi dan kabupaten. Instruksi ini sejalan dengan arahan Kepala BNPB dalam mengantisipasi potensi bencana di wilayah Sulbar. "Sambil menunggu Surat Keputusan Gubernur tentang Siaga Darurat, BPBD Sulbar akan mempersiapkan pelaksanaan apel kesiapsiagaan bencana," ungkap Yasir Fattah, Rabu 20 November 2024. Dalam pelaksanaannya, BPBD Sulbar menekankan beberapa aspek penting: 1. Partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat, termasuk komunitas dan relawan bencana. 2. Peningkatan kesadaran dan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana. 3. Evaluasi menyeluruh terhadap kapasitas sumber daya yang ada. 4. Penguatan infrastruktur penanggulangan bencana. "Momentum apel kesiapsiagaan ini akan kita manfaatkan untuk mengevaluasi dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, peralatan, serta infrastruktur penanggulangan bencana yang kita miliki," ujar Yasir Fattah. Yasir Fattah menegaskan, apel kesiapsiagaan bencana sangat penting karena kondisi geografis Sulbar yang rentan terhadap bencana hidrometeorologi. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya intensif untuk mengantisipasi dan mengurangi dampak bencana. Ia menambahkan, BPBD Sulbar akan terus melakukan evaluasi dan penyesuaian program penanggulangan bencana untuk memastikan bahwa setiap aspek sudah siap menghadapi segala jenis bencana yang mungkin terjadi. "Dengan demikian, Sulbar dapat lebih siap dan tanggap dalam menghadapi musiman hujan dan potensi bencana lainnya," tutupnya. Penulis : BPBD Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju -- Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Moh. Ali Chandra, menerima kunjungan Tim Survei dari Pusat Sumber Daya Mineral, Batubara, dan Panas Bumi, Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) RI, Rabu ( 20/11/2024). Dalam pertemuan di Kantor Dinas ESDM Sulbar tersebut, Kepala Dinas ESDM Sulbar didampingi oleh sejumlah pejabat fungsional Penyelidik Bumi dari dinas terkait. Melalui kesempatan itu, Tim Survei memaparkan metodologi penyelidikan yang mencakup analisis geokimia dan geofisika untuk memastikan akurasi data serta identifikasi potensi sumber daya yang optimal. Perwakilan Tim Survei, Sulaeman, juga menjelaskan bahwa Pusat Sumber Daya Mineral, Batubara, dan Panas Bumi memiliki tugas utama melaksanakan penyelidikan, pelayanan, dan perekayasaan di bidang sumber daya mineral, batubara, dan panas bumi. Selama bulan November 2024, Tim Survei melakukan kegiatan pengambilan data dan inventarisasi potensi sumber daya mineral di Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju. Fokus survei mencakup beberapa wilayah, yaitu Bambu, Mamunyu, Karema, dan Rimuku. Kegiatan ini melibatkan penyelidikan geologi, geofisika, dan geokimia untuk mengidentifikasi dan memetakan potensi sumber daya mineral yang ada di kawasan tersebut. Kepala Dinas ESDM Sulbar, Moh. Ali Chandra, mengatakan penyelidikan itu diharapkan dapat memberikan hasil yang komprehensif mengenai potensi mineral di wilayah Mamuju, yang nantinya dapat digunakan sebagai dasar perencanaan dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Ali Chandra menyampaikan apresiasi atas kerja sama yang terjalin dengan Badan Geologi, seraya berharap hasil survei dapat mendukung pengembangan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulbar. Penulis : Dinas ESDM Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju -- Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Moh. Ali Chandra, menerima kunjungan Manager PT. PLN Unit Pelaksana Proyek Ketenagalistrikan (UP2K) Sulbar, Ruli Rizaluddin, Rabu (20/11/2024). Bertempat di Kantor Dinas ESDM Sulbar, dalam pertemuan itu membahas tindak lanjut permohonan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar kepada PLN untuk melistriki desa-desa yang hingga kini belum menikmati listrik dari PLN melalui program Super Sun. Program Super Sun adalah inisiatif PLN yang dirancang untuk memberikan akses listrik kepada masyarakat di daerah yang sulit dijangkau. Program ini memanfaatkan teknologi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) mikro sebagai solusi atas keterbatasan jaringan listrik konvensional. Dengan kapasitas pembangkit antara 440 hingga 700 Watt peak (Wp), PLTS mikro mampu menyediakan listrik selama 24 jam, memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di wilayah terpencil, terutama di pulau-pulau kecil dan daerah dengan akses yang ekstrem. Kepala Dinas ESDM Sulbar, Moh. Ali Chandra menyampaikan apresiasinya atas inovasi ini yang menjadi jawaban atas tantangan elektrifikasi di Sulbar. "Program ini dinilai sangat relevan mengingat masih banyaknya desa-desa di wilayah ini yang belum terjangkau listrik akibat kendala geografis," kata Ali Chandra. Sementara, Manager PT. PLN UP2K Sulbar, Ruli Rizaluddin menjelaskan bahwa program Super Sun menjadi langkah strategis untuk meningkatkan rasio elektrifikasi nasional sekaligus mendukung pemerataan akses energi. “Program ini bukan hanya sekadar menghadirkan listrik, tetapi juga mendorong aktivitas ekonomi, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat di daerah-daerah terpencil,” ujarnya. Dengan implementasi program ini, Sulbar diharapkan mampu mempercepat upaya elektrifikasi sekaligus berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam hal akses energi yang bersih dan terjangkau. Penulis : Dinas ESDM Sulbar Editor : humassulbar

MAMUJU -- Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat drg Asran Masdy memastikan satgas kesehatan Pemprov dan kabupaten se Sulbar siap mengawal pilkada serentak 2024. "Sesuai arahan pak PJ Gubernur, kami terus berkoordinasi dengan kabupaten, beberapa kali pertemuan kami lakukan membahas kemungkinan kendala yang kita hadapi di lapangan," kata drg. Asran, Selasa 20 November 2024. Selain itu, Dinkes juga telah berkoordinasi dengan Forkopimda Sulbar, TNI Polri, serta pihak penyelenggara dan pihak terkait lainnya. Berdasarkan hasil kesepakatan, Dinkes Provinsi yang mengkoordinir Dinkes Kabupaten. Melalui Kabupaten berkoordinasi dengan setiap posko satgas, yaitu di setiap Puskesmas di setiap wilayah. "Jadi setiap TPS berkoordinasi puskesmas. Dan puskesmas ini dikoordinir dinas kesehatan kabupaten masing masing. Keseluruhan saat ini belum ada kendala dan kami siaga untuk menyukseskan pilkada," ungkapnya. Khusus pada hari H, satgas di setiap kabupaten nantinya akan melakukan patroli ke TPS-TPS, bersama dengan satgas forkopimda untuk memastikan kelancaran Pemilukada di setiap TPS. Satgas juga telah menyiapkan kontak person posko pelayanan bagi setiap TPS, "Apa apa saja dibutuhkan TPS apakah ada kasus atau saran berkaitan dengan satgas kesehatan itu setiap TPS boleh berkordinasi langsung ke posko masing-masing. Jadi tim satgas di setiap Puskesmas langsung berkoordinasi dengan satgas kabupaten dan langsung berkordinasi dengan satgas provinsi," tutup Asran. (Rls)

MAMUJU - Kepala Dinas Kominfo Perss Sulbar, Mustari Mula menjadi moderator dalam Fokus Group Discussion (Kelompok Diskusi Terarah) membahas rencana penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur terkait Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Provinsi Sulaweai Barat dengan media massa. Yang akan akan dilaksanakan pada tahun 2025. Turut hadir dalam FGD ini pimpinan dan Sekretaris organisasi profesi media atau Serikat pers Selatan Sulawesi Barat yang berlangsung di Ruang pertemuan Dinas Kominfo Perss Sulbar, Rabu 20 November 2024. Hadir Ketua PWI Sulbar Sulaeman Rahman, perwakilan AJI Mandar, Fathur Anjasmara, Ketua SMSI Sulbar Naskah M Nabhan, Ketua IJS Irham Azis, Ketua IWO Sulbar,Muh. Said Ketua JMSI Sulbar, Idham, perwakilan Biro Hukum, Pengurus IJTI dan para pengurus lembaga profesi wartawan. "Jadi kita laksanakan Fokus Group Discussion (FGD) sagacang bincang awal rencana penyusunan rancangan Peraturan Gubernur terkait pedoman pelaksanaan kerjasama Pemprov dengan media massa," kata Mustari, Rabu 20 November 2024. FGD tadi ini, kata Mustari dibahas bagaimana melahirkan sebuah peraturan gubernur yang akan mengatur terkait kemitraan dengan media. "Baik itu ruang lingkupnya, syarat, hak dan kewajiban. Ini baru tahapan awal dilaksanakan FGD," ungkap Mustari. Setelah, semua tadi sepakat bahwa rencana penyusunan Ranpergub akan dilaksanakan untuk dibahas tahapan demi tahapan. "Usulan ranpergub ini akan didaftar di Biro Hukum Setda Sulbar untuk dibahas di tahun 2025, makanya tadi semua sepakat dan menyambut baik gagasan lahirnya pergub ini. Sangat banyak masukan tadi dari teman-teman organisasi profesi maupun organisasi pengusaha media para pengurusnya yang hadir," bebernya. Selain itu, tujuan dibuatnya Pergub ini adalah bagaimana menata pengelolaan kemitraan bersama media di Sulbar termasuk mengatur peningkatan kualitas penyebaran informasi publik Pemprov Sulbar," paparnya. Sehingga, dia berharap setelah adanya Pergub ini menjadi pedoman untuk menata hubungan kemitraan media. "Jadi didalamnya diatur hal dan kewajiban pihak yang bermitra. Semoga harapannya ini bisa terealisasi dengan baik," tandasnya.(rls)

Mamuju --Pj Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Bahtiar Baharuddin bersama Pimpinan DPRD Sulbar Amalia Fitri Aras, Munandar Wijaya, melakukan rapat internal, di Ruang Kerja Ketua DPRD Sulbar, Rabu 20 November 2024. Turut hadir sejumlah anggota DPRD Sulbar, Plh Sekda Provinsi Sulbar Amujib, dan sejumlah Pimpinan OPD Pemprov Sulbar. Pertemuan ini untuk melakukan silaturahmi guna memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam menjalankan agenda-agenda pemerintahan "Mengelola pemerintahan itu tidak bisa sendiri-sendiri, kita perlu membangun budaya kerja bersama, dan pertemuan ini ada beberapa agenda kita bahas," kata Bahtiar. Selain itu membahas terkait agenda yang akan dituangkan ke dalam APBD 2025, termasuk mengenai perda pembentukan Dinas perikanan sebagai tindaklanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Raka Buming Raka terkait percepatan swasembada pangan. Ketua DPRD Sulbar Amalia Fitri Aras berkomitmen mendukung program pemerintah pusat, dan bersinergi dengan pemda untuk mewujudkan ketahanan pangan di daerah. "Rencana besok penyerahan. RAPBD 2025, kemudian memasuki pembahasan dan segera kita sahkan bersama," ucap Amalia. Adapun fokus anggaran 2025, atas petunjuk presiden, maka ketahanan pangan menjadi prioritas kedepan. Amalia juga memastikan sektor lain seperti pendidikan dan kesehatan menjadi fokus demi mewujudkan generasi emas.(rls)

Mateng -- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melalui Bidang Jasa Konstruksi (Jakon) terus meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan proyek infrastruktur strategis di Sulbar. Salah satunya adalah proyek pembangunan Ruas Jalan Tobadak II - Gerbang Tobadak VII di Mamuju Tengah (Mateng) yang didanai melalui Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit 2024. Dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan pada Selasa 19 November 2024, Kepala Bidang Jakon Dinas PUPR Sulbar, Andi Erlan Hatta, menekankan pentingnya penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam setiap tahapan pekerjaan konstruksi. “Kami selalu mensosialisasikan dan menghimbau agar setiap pelaku konstruksi mematuhi standar K3. Hal ini bukan hanya untuk menjaga keselamatan pekerja, tetapi juga demi memastikan kualitas pekerjaan sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan,” ujar Andi Erlan. Ia juga mengingatkan bahwa dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) harus dijadikan pedoman utama dalam pelaksanaan pekerjaan. “Dokumen RKK adalah acuan utama untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai prosedur, efisien, dan aman,” tambahnya. Selain itu, Andi Erlan memberikan arahan penting mengenai sertifikasi tenaga kerja konstruksi. Ia menegaskan, tenaga terampil dan ahli wajib memiliki sertifikasi sebagai bentuk kompetensi dan profesionalisme. "Hal ini sangat penting untuk menjaga standar kualitas proyek dan mendukung pengembangan sumber daya manusia di bidang konstruksi,” tegasnya. Proyek Ruas Jalan Tobadak II - Gerbang Tobadak VII diharapkan dapat selesai tepat waktu dan memberikan dampak positif terhadap konektivitas wilayah serta pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar. Bidang Jakon akan terus memantau dan mengevaluasi jalannya proyek guna memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan pencapaian hasil yang optimal. Penulis : Dinas PUPR Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju -- Sekretariat DPRD Sulawesi Barat (Sulbar) melaksanakan Apel Pagi di Halaman Kantor DPRD Sulbar pada Rabu, 20 November 2024. Kegiatan rutin ini dipimpin langsung Sekretaris DPRD Sulbar Muhammad Hamzih, dan dihadiri Kabag Persidangan Musra Awaluddin, para Kasubag, serta seluruh staf Sekretariat DPRD Sulbar. Dalam arahannya, Muhammad Hamzih menekankan pentingnya disiplin dalam menjalankan tugas sebagai bagian dari Sekretariat DPRD. "Kita semua memiliki peran penting dalam mendukung kinerja DPRD Sulbar. Untuk itu, mari bersama-sama meningkatkan koordinasi, produktivitas, dan integritas dalam setiap pekerjaan," ajak Hamzih. Apel Pagi ini tidak hanya menjadi sarana untuk menyampaikan arahan, tetapi juga sebagai bentuk penguatan komunikasi dan kebersamaan antar pegawai di lingkungan Sekretariat DPRD Sulbar. Penulis : Humas DPRD Sulbar Editor : humassulbar