Mamuju- Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) diwakili Kepala Bidang Ketenagalistrikan Qomaruddin Kamil menghadiri Peresmian Listrik Desa atas pembangunan 70 lokasi energize di Sulbar tahun 2023.
Peresmian tersebut dilaksanakan di Dusun Pakkarawang, Desa Kalonding, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, Rabu 6 Maret 2024.
Acara tersebut juga dihadiri Ketua DPRD Sulbar St. Suraidah Suhardi, Bupati Mamuju St. Sutinah Suhardi bersama jajarannya, Camat Sampaga Muhammad Yusuf, Kepala Desa Kalonding Bustang. Sedangkan dari PT. PLN dihadiri Manager PT. PLN UP2K Sulbar Ruli Rizaluddin, Manager UP3 Mamuju Maninghar Hutajulu, Para Asisten Manager, Manager ULP se Sulbar beserta jajaranya.
Kepala Bidang Ketenagalistrikan Dinas ESDM Sulbar, Qomaruddin Kamil menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada PT. PLN (Persero) atas komitmen dan dedikasinya pada program pembangunan listrik desa ini.
"Dan juga kepada semua pihak yang telah berpartisipasi aktif dalam proses ini, baik itu pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah desa, maupun masyarakat yang menjadi fondasi utama dalam mencapai tujuan bersama untuk mewujudkan akses listrik yang merata di seluruh wilayah Sulbar," kata Qomaruddin, saat ditemui usai menghadiri acara itu.
Disampaikan, program pembangunan listrik desa yang dilaksanakan PT. PLN (Persero) merupakan upaya nyata pemerintah untuk mengembangkan akses listrik di daerah terpencil, terdepan, dan terluar di Sulbar.
"Hari ini, kita semua berkumpul untuk merayakan peresmian 70 lokasi yang telah dienergize oleh PT. PLN di wilayah Sulbar selama tahun 2023. Melalui pengembangan jaringan listrik tegangan menengah dan rendah, PT. PLN telah memberikan akses listrik yang lebih luas bagi seluruh masyarakat Sulbar, bahkan hingga ke pelosok dusun. Langkah ini menjadi bagian integral dari transformasi PT. PLN dalam mengejar target rasio elektrifikasi dan rasio desa berlistrik di Indonesia, ” ujar pria yang akrab disapa Rury ini.
Dia menjelaskan, pembangunan Listrik Desa merupakan langkah konkret untuk memperluas jangkauan pelayanan listrik kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan ratio elektrifikasi tahun 2023 yang telah mencapai 98,73 persen dan ratio desa berlistrik sebesar 97,07 persen atau yang sudah berlistrik 629 dari total 648 desa/kelurahan, dan masih menyisahkan 19 desa yang belum berlistrik. Oleh karena itu, Dinas ESDM Sulbar terus melakukan langkah-langkah strategis untuk menjangkau dan menyediakan layanan listrik kepada seluruh masyarakat, termasuk di desa-desa yang masih belum terjangkau.
“Tentu, dalam perjalanan pembangunan sektor ketenagalistrikan ini, kita menghadapi sejumlah kendala dan permasalahan. Salah satunya adalah keterbatasan anggaran Pemprov Sulbar, serta minimnya intervensi program kegiatan dari pemerintah pusat dalam mendukung pembangunan infrastruktur listrik di daerah terpencil," ucapnya.
Selain itu, proses perizinan untuk membangun jaringan listrik yang harus melintasi kawasan hutan lindung juga merupakan tantangan yang dihadapi bersama. Disamping itu, Sulbar memiliki topografi pegunungan dan kepulauan, sehingga terdapat banyak daerah terpencil yang belum memiliki akses jalan yang dapat dilalui kendaraan roda empat terutama pada wilayah kepulauan, sehingga menyulitkan dalam pengembangan dan pembangunan jaringan listrik (jtm dan jtr) oleh PT. PLN (Persero).
Olehnya itu, lanjutnya, sebagai upaya menghadapi kendala dan permasalahan tersebut, Pemprov Sulbar sedang merumuskan Rencana Umum Energi Daerah (RUED) yang memuat kebijakan, kondisi, proyeksi kebutuhan, serta rencana pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik di daerah, dan Pemprov Sulbar melalui Dnas ESDM setiap tahun melaksanakan sejumlah program dan kegiatan yang bertujuan untuk mengejar target ratio elektrifikasi dan ratio desa, sekaligus mendekatkan layanan listrik yang handal kepada masyarakat.
"Beberapa program dan kegiatan yang dijalankan, antara lain program listrik gratis/Listrik Hemat dan Murah (LHM) untuk masyarakat, monitoring dan pendataan desa dan dusun yang belum dijangkau oleh listrik PLN. (rls)
