Mamuju – PT. PLN (Persero) akan melakukan Peresmian Listrik Desa atas pembangunan sejumlah infrastruktur ketenagalistrikan di Sulawesi Barat (Sulbar) tahun 2023 di Desa Kalonding, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju pada Rabu 6 Maret 2024 mendatang.
Untuk pelaksanaan kegiatan tersebut, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulbar diwakili Pejabat Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Muda Farid Asyhadi melakukan rapat teknis bersama PT. PLN Unit Pelaksana Proyek Ketenagalistrikan (UP2K) Sulbar di Kantor PT. PLN Mamuju, Jumat, 01/03/2024.
Rapat tersebut dihadiri Senior Technician Pengendalian Kontrak UP2K Sulbar Muh. Djajadi, Team Leader Konstruksi UP2K Sulbar Hushardi dan Junior Technician Konstruksi UP2K Sulbar Basri.
Pejabat Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Muda Dinas ESDM Sulbar, Farid Asyhadi menyampaikan, kehadirannya dalam rapat terknis tersebut menindaklanjuti arahan Kepala Dinas ESDM Sulbar Moh. Ali Chandra, sesuai dengan undangan PT. PLN (Persero) kepada Pemprov Sulbar tentang Acara Peresmian Listrik Desa.
"Atas petunjuk Bapak Kepala Dinas ESDM Sulbar agar membangun komunikasi dengan PT. PLN untuk pelaksanaan kegiatan tersebut, maka kehadiran kami dalam rapat teknis ini untuk membicarakan teknis pelaksanaan kegiatan itu," kata Farid.
Dia juga menyampaikan, sesuai rencana pekan depan PT. PLN akan melaksanaan acara Seremonial Peresmian Listrik Desa yang telah dibangun pada tahun 2023 lalu, sehingga pada pertemuan tersebut dibicarakan peran Dinas ESDM Sulbar sebagai Pemprov Sulbar pada penyelenggaraan acara tersebut.
Senior Technician Pengendalian Kontrak PT. PLN UP2K Sulbar, Muh. Djajadi menjelaskan, Peresmian Listrik Desa dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan kegiatan pembangunan Listrik Desa di 70 lokasi energize di wilayah Sulbar yang telah dikerjakan sepanjang tahun 2023, sehingga diharapkan Pemprov Sulbar dapat meresmikan kegiatan tersebut bersama-sama dengan pemerintah kabupaten dan desa terkait.
Disampaikan, pembangunan listrik desa merupakan langkah konkrit untuk memperluas jangkauan pelayanan listrik kepada masyarakat. Hingga akhir tahun 2023, masih terdapat 23 desa yang belum memiliki listrik PLN.
"Pada tahun 2024, diharapkan jumlah desa yang belum berlistrik PLN dapat berkurang menjadi 19 desa. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama dari seluruh stakeholder, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan ini, sehingga target pemerintah pusat untuk elektrifikasi 100 persen pada tahun 2025 dapat dicapai atas kerja sama seluruh pihak," ujarnya.
Dia menambahkan, terdapat sejumlah permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pembangunan listrik desa, termasuk perizinan untuk membangun jaringan listrik yang harus melintasi kawasan hutan lindung.
"Oleh karena itu, diharapkan pemerintah daerah dapat bekerjasama dalam menyelesaikan permasalahan itu melalui koordinasi dengan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan," tutupnya. (rls)
