Mamuju – Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) diwakili Pejabat Fungsional Perencana Ahli Muda Abdul Syukur dan Pejabat Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Muda Farid Asyhadi, mengikuti secara daring Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Nasional (Rakortekrenbangnas) Tahun 2024 Regional I, Senin 26 Februari 2024.
Dinas ESDM Sulbar mengusulkan Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) untuk masyarakat miskin.
Itu disampaikan Pejabat Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Muda, Farid Asyhadi pada Rakortekrenbangnas tersebut.
Menurutnya, program itu masuk dalam 20 usulan teknis daerah Sulbar yang disampaikan pada Rakortekrenbangnas.
"Pada pertemuan itu setiap OPD memaparkan setiap program prioritasnya, dan Alhamdulillah Dinas ESDM Sulbar mengajukan Program BPBL untuk masyarakat miskin, dan kita sudah melengkapi persyaratan yang diperlukan, antara lain surat permohonan yang ditandatangani Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh, dokumen validasi warga yang ditandatangani kepala desa/lurah dan daftar nama masyarakat calon penerima bantuan tersebut berjumlah 7.800 rumah tangga,” beber Farid.
Farid berharap Program BPBL itu dapat dilaksanakan pada tahun 2025 dikarenakan Sulbar masih memerlukan bantuan pemerintah pusat untuk dapat mengurangi tingkat kemiskinan di provinsi ini yang telah mencapai 11,49 persen atau 164,14 ribu jiwa (BPS, Maret 2023).
“Pemprov Sulbar melalui Dinas ESDM Sulbar setiap tahun juga melaksanakan kegiatan Listrik Hemat dan Murah/Listrik Gartis kepada masyarakat. Namun, jumlahnya sedikit dikarekan fiskal daerah Sulbar yang minim, sehingga diperlukan intervensi dari pemerintah pusat untuk dapat melaksanakan kegiatan serupa agar masyarakat dapat memiliki kWH listrik sendiri dan tidak lagi bergantung dengan tetangga yang biayanya lebih mahal,” ujarnya.
Melalui kesempatan itu, Farid menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat khususnya Kementerian ESDM yang telah melaksanakan program BPBL pada 2023 dengan menyasar 1.200 rumah tangga dan pada 2024 ini direncanakan sebanyak 500 rumah tangga dan 2025 sebanyak 1.000 rumah tangga.
Sementara, Pejabat Fungsional Perencana Ahli Muda Dinas ESDM Sulbar, Abdul Syukur menjelaskan, Rakortekrenbangnas 2024 merupakan rangkaian dari proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025. Tujuannya, untuk sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan antara pusat dan daerah dalam pencapaian target pembangunan nasional.
“Hari ini kita mulai mengikuti rapat koordinasi teknis perencanaan pembangunan antara kementerian dan lembaga dengan Pemerintah Provinsi Sulbar, yang dikoordinasikan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan tujuan Rakortekrenbangnas untuk mencapai target pembangunan nasional," terang Abdul Syukur.
Dia menyampaikan, Dinas ESDM Sulbar mengikuti Desk Kewilayahan berkaitan dengan pembahasan usulan teknis daerah terhadap prioritas nasional. Dan untuk Desk Urusan diagendakan pada Rabu 28 Februari 2024. (rls)
