MAMUJU - Pertumbuhan ekonomi melalui percepatan Realisasi Pendapatan dan Belanja daerah, merupakan faktor kunci dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah, aparatur sipil negara mengambil peran strategis dan menjadi ujung tombak pelaksanaan kebijakan dan penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat daerah.
Melalui webinar, ASN Kreatif BPSDM Prov Sulbar berupaya menyajikan wadah diskusi yang interaktif dan edukatif, untuk berikan pemahaman mendalam tentang apa, bagaimana dan mengapa, dari realisasi pendapatan dan belanja daerah, dapat menumbuhkan pertumbuhan ekonomi di setiap daerah
"Aparatur Sipil Negara memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan percepatan Realisasi Pendapatan dan Belanja daerah, sesuai dengan kebutuhan dan Prioritas pembangunan daerah, Aparatur sipil negara sangat berperan dalam pertumbuhan ekonomi di daerah, implementasi kebijakan yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas serta melakukan praktek terbaik dan strategi implementasi, untuk mencapai target pendapatan dan belanja daerah yang mempengaruhi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. ujar Drs. H. Farid Wajdi, M.Pd, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada opening speech pada webinar seri ke 33.
Menurut DR. Muhammad Idris, M.Si, Sekretaris daerah Provinsi Sulawesi barat saat memberikan keynote Speaker menyampaikan Webinar dengan topik percepatan Realisasi penapatan dan belanja daerah tentunya sangat bermanfaat.
"Sangat bagus untuk kita kembangkan dan kita dalami, Guna mendorong pertumbuhan ekonomi, dilihat dari pemanfaatan anggaran yang kita miliki, dan berpijak pada pengalaman tahun yang lalu kita selalu bermasalah, dalam daya serap atau percepatan realisasi anggaran," ucap Idris.
Lebih lanjut, Muhammad Idris mengemukakan , bahwa pertumbuhan ekonomi daerah itu sangat dipengaruhi oleh Bagaimana kapital yang dimiliki oleh daerah itu khususnya yang berkaitan dengan pendapatan daerah dengan dikelola oleh pemerintah daerah tentu didukung dari pemerintah pusat.
"Masalah yang selalu berulang selama ini adalah berkaitan efektivitas belanja, sebuah isu yang menarik karena fenomena Silva, kita tidak terlalu memiliki konsep yang cukup untuk memastikan bahwa belanja yang memang diperuntukkan untuk kebutuhan, dan perencanaannya harus jauh lebih baik, kegagalan mengelola pendapatan ada pada dimensi perencanaan, belanja kita ini secara tidak langsung mempengaruhi bagaimana dinamika yang ada di daerah, terutama dinamika yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi," ujarnya.
Dirimya juga mengungkapkan bahwa Sulawesi Barat ini memang dapat bersyukur dan berbangga hati di 2023 itu level daya dukung ekonomi itu cukup bagus dilihat dari pertumbuhan ekonomi di semester 3 yang rata-rata kurang lebih 7 persen, dilihat dari pencapaian pendapatan daerah yang termasuk tertinggi di Indonesia dari target yang ada.
Diujung keynote spekernya memberikan apresiasi dan terima kasih kepada Bapak Horas Maurits dan Bapak Erikson P Manihuruk.
"Untuk bisa meningkatkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah memang faktor yang mempengaruhi banyak sekali, Namun kami memberikan cara untuk menghitung pertumbuhan ekonomi, pendekatannya tentunya bisa berdasarkan produk barang dan jasa dan juga bisa pendekatan PDRB produk domestik regional bruto, jadi intinya adalah kegiatan realisasi APBN maupun APBD, jika kita melihat sistematikanya akan berkorelasi peran daripada pengeluaran pemerintah termasuk juga APBN dan APBD, sangatlah mendorong satu sisi menciptakan kesejahteraan masyarakat dan berpengaruh juga Karena program-program yang ada baik berdasarkan APBN maupun APBD," demikian penegasan dari Horas Maurits.
Sementara Erikson P Manihuruk memberikan pemaparan, bahwa masyarakat sekarang ini sudah tidak terelakkan lagi dalam dinamika perubahan layanan, sehingga nanti gaya pemerintahan juga harus berubah, berubah dalam transformasi terhadap perkembangan teknologi yang ada.
"Jadi dengan perubahan pengaruh revolusi industri, kita lebih responsif terhadap perubahan-perubahan yang ada transparansi dalam pengelolaan anggaran," paparnya.
Selain itu, dia mengajak ASN untuk coba melakukan adaptasi terhadap kondisi perubahan-perubahan tersebut sehingga seluruh masyarakat bisa paham apa yang dilakukan oleh pemerintah, tidak ada lagi yang tertutup, sehingga penilaian masyarakat terhadap kinerja dari pemerintah itu dapat dilihat secara langsung.
"Harapan Kita ke depan terhadap konsep SIPD yang ada menjadi digitalisasi, Transformasi dari sistem manual ke sistem digital yang kita lakukan bersama-sama, bukan saja regulasinya, namun aturan lainnya dilakukan perubahan berdasarkan regulasi yang ada, sehingga transformasinya yang kita lakukan dengan sistem dan cara teknologi terhadap pola kerja layanan pemerintahan," tandasnya.(rls)
