Dharma Wanita Persatuan dari Kementrian Tenaga Kerja menyerahkan bantuan kemanusiaan untuk masyarakat Majene-Mamuju Sulbar yang menjadi korban gempa bumi 15 Januari lalu.Bantuan secara simbolis sebesar Rp 200 juta dan sejumlah bantuan lain diserahkan oleh Ketua DWP Kementerian Tenaga Kerja, Istiqamah kepada Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar di Rujab Gubernur Sulbar, Kamis, 18 Maret 2021. Kepada pengurus Dharma Wanita Kementrian Tenaga Kerja , Gubernur Ali Baal menyampaikan terima kasih atas bantuan dan partispasi yang diberikan untuk masyarakat yang tertimpa bencana. Pada kesempatan tersebut, kepada DWP Kementerian Tenaga Kerja dan jajaranya , Ali Baal memberikan gambaran potensi yang dimiliki provinsi ke-33 ini. Dikatakan, Sulbar merupakan daerah agraris yang sebagian besar masyarakatnya bertumpu pada sektor pertanian dan perkebunan. " Selain potensi sekgor pertanian dan perkebunan, Sulbar juga merupakan suatu daerah dengan potensi pada sektor perikanan,karena daerah ini sebagian besar merupakan daerah pantai. Dan sektor-sektor inilah kedepan yang harus dikembangkan dan membutuhkan dukungan dari semua sektor," kata Ali Baal. Selain sejumlah sektor tersebut, yang juga penting juga didorong adalah pengembangan sektor ketenagakerjaan dan pendirian Balai Latihan Tenaga Kerja Ketua DWP Kementerian Tenaga Kerja, Istiqamah menyampaikan, bantuan tersebut merupakan solidaritas Kementerian Ketenagakerjaan untuk membantu saudara dan keluarga yang ada di Sulbar. "Ada beberapa sumbangan dari keluarga besar Kementerian Ketenagakerjaan yaitu berupa uang tunai Rp. 200 juta dan bantuan sembako untuk masyarakat yang masih mengungsi,"beber Istiqomah Istiqomah berharap dengan adanya sumbangan yang diberikan tersebut bisa memberikan motivasi dan untuk pemulihan Sulbar. "Kami semua berdoa semoga bencana yang kemarin adalah bencana yang terakhir, dan semoga Sulbar bisa bangkit”ucapnya Terkait pelatihan, Istiqomah menyampaikan, terdapat lima paket pelatihan yang bisa diberikan kepada masyarakat Sulbar. Dari lima paket tersebut dua sudah dilaksanakan yaitu berupa paket processsing, sehingga masih tersisa tiga paket lagi yaitu paket jahit-menjahit yang setelah ini bisa ditindaklanjuti oleh BLK Makassar atau Dinas Tenaga Kerja yang terkait. (jimmi)

Kominfo Sulbar -- Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar menerima kunjungan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sulbar, Imik Eko Putro dan rombongan, di Rumah Jabatan Gubernur Sulbar, Rabu 17 Maret 2021. Kunjungan tersebut dalam rangka penyerahan kajian fiskal regional kepada Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar selaku kepala pemerintahan, yang diharapkan menjadi sebuah referensi penting tingkat pertumbuhan ekonomi di Sulbar. Pada pertemuan itu, Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar mengapresiasi kedatangan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sulbar bersama rombongan. "Saya berharap dengan adanya kunjungan kerja ini, selain menjalin silaturahmi, komunikasi serta koordinasi juga dapat memberikan motivasai untuk lebih maju,"ucap Ali Baal Ali Baal juga berharap, Pemprov Sulbar kedepannya lebih baik dalam hal target kinerja dan pencapaian dari sisi anggaran, serta target lainnya yang ingin dicapai sebagai bentuk komitmen bersama, serta tidak merasa berpuas diri atas capaian, melainkan harus terus belajar untuk lebih meningkatkan kinerja. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sulbar, Imik Eko Putro mengatakan, gambaran realisasi anggaran yang telah disampikan untuk bisa dimonitor dan diketahui secara jelas. "Kita sampaikan kepada Bapak Gubernur untuk bisa di monitor dan diketahui secara jelas, dalam rangka melaksanakan pembangunan di Sulbar,"kata Imik Melalui kesempatan itu, Imik mengungkapkan, pihaknya mencanangkan zona integritas menuju WBK dan WBBM untuk instasi Ditjen Perbendaharaan Sulbar, yang diharapkan mendapat dukungan penuh Gubernur Sulbar. "Kami mengharapkan dukungan Gubernur Sulbar untuk pelaksanaan program WBK dan WBBM,"ucapnya Dalam pertemuan itu, Gubernur Sulbar didampingi Asisten I Bidang Pemkesra, Natsir, Asisten II Bidang Ekbang , Junda Maulana dan sejumlah pimpinan OPD Lingkup Pemprov Sulbar.

Forum koordinasi bersama dalam rangka peningkatan ekspor daerah, berlangsung di pelataran depan Rujab Gubernur Sulbar, Kamis, 18 Maret 2021. Kegiatan tersebut, dipimpin langsung Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar didampingi Asisten I Bidang Pemkesra, Muh. Natsir dan Asisten II Bidang Ekbang, Junda Maulana. Dalam pertemuan yang membahas mengenai peningkatan ekspor Sulbar tersebut, menghadirkan berbagai unsur pimpinan terkait, dimulai dari para pimpinan OPD Pemprov Sulbar, Forkopimda dan pihak perbankan. Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar pada kesempatan itu menegaskan, bahwa di Sulbar harus ada Bea dan Cukai agar pendapatan perekonomian Sulbar bisa lebih maksimal. "Saya berharap kiranya peran di tiap instansi masing-masing dapat memperjuangkan agar Sulbar memiliki Bea Cukai tersendiri, " kata Ali Baal Ali Baal juga berharap, para OPD dapat saling bersinergi bekerja sama satu dengan yang lain sehingga harapan bersama dapat terwujud serta tercapai, terutama di bidang ekspor pertanian dan segala kendala-kendala yang ada dapat segera dituntaskan. Ia mengemukakan, ekspor sumber daya alam hasil pertanian, kehutanan dan ketahanan pangan yang ada sangat berkaitan dengan adanya Bea dan Cukai, pasalnya sesuai tugas dan fungsinya yang berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan negara. "Sebagaimana yang telah kita ketahui, penerimaan terbesar negara didapatkan dari sektor perpajakan yang didalamnya terdapat bea masuk dan cukai yang dikelola Bea dan Cukai,"sebut mantan Bupati Polman dua periode itu Bea dan Cukai, lanjut Ali Baal, juga berfungsi untuk mengawasi kegiatan ekspor dan impor, serta peredaran barang kena cukai. Seiring dengan perkembangan zaman, Bea dan Cukai juga berfungsi untuk memfasilitasi perdagangan dengan memberikan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai. Asisten I Bidang Pemkesra, Muh. Natsir menyampaikan, banyak kiriman-kiriman atau ekspor komoditi Sulbar tidak mencantumkan bahwa asal komoditi itu berasal dari Sulbar, sehingga hal itu merupakan bahan pelarian modal ke provinsi lain. "Oleh karena itu Gubernur Sulbar memerlukan satu persepsi kita bersama, dimana ekspor ini atau komoditi ini betul-betul bisa diakui di…

Kominfo Sulbar -- Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar menerima kunjungan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sulbar, Imik Eko Putro dan rombongan, di Rumah Jabatan Gubernur Sulbar, Rabu 17 Maret 2021. Kunjungan tersebut dalam rangka penyerahan kajian fiskal regional kepada Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar selaku kepala pemerintahan, yang diharapkan menjadi sebuah referensi penting tingkat pertumbuhan ekonomi di Sulbar. Pada pertemuan itu, Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar mengapresiasi kedatangan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sulbar bersama rombongan. "Saya berharap dengan adanya kunjungan kerja ini, selain menjalin silaturahmi, komunikasi serta koordinasi juga dapat memberikan motivasai untuk lebih maju,"ucap Ali Baal Ali Baal juga berharap, Pemprov Sulbar kedepannya lebih baik dalam hal target kinerja dan pencapaian dari sisi anggaran, serta target lainnya yang ingin dicapai sebagai bentuk komitmen bersama, serta tidak merasa berpuas diri atas capaian, melainkan harus terus belajar untuk lebih meningkatkan kinerja. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sulbar, Imik Eko Putro mengatakan, gambaran realisasi anggaran yang telah disampikan untuk bisa dimonitor dan diketahui secara jelas. "Kita sampaikan kepada Bapak Gubernur untuk bisa di monitor dan diketahui secara jelas, dalam rangka melaksanakan pembangunan di Sulbar,"kata Imik Melalui kesempatan itu, Imik mengungkapkan, pihaknya mencanangkan zona integritas menuju WBK dan WBBM untuk instasi Ditjen Perbendaharaan Sulbar, yang diharapkan mendapat dukungan penuh Gubernur Sulbar. "Kami mengharapkan dukungan Gubernur Sulbar untuk pelaksanaan program WBK dan WBBM,"ucapnya Dalam pertemuan itu, Gubernur Sulbar didampingi Asisten I Bidang Pemkesra, Natsir, Asisten II Bidang Ekbang , Junda Maulana dan sejumlah pimpinan OPD Lingkup Pemprov Sulbar.

Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar melakukan pertemuan dengan Kepala Perwakilan BPKP Sulbar, Hasoloan Manalu di Rujab Gubernur Sulbar, Rabu, 17 Maret 2021. Pertemuan tersebut dalam rangka penyerahan Laporan Hasil Pengawasan Tahun 2020 dari BPKP Perwakilan Sulbar kepada Gubernur Sulbar. Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar dalam pertemuan tersebut menyampaikan, Pemerintah Daerah di semester pertama 2021 telah menyelesaikan laporan kerja yang akan ditindaklanjuti di tiap SKPD dan dinas terkait di lingkup Pemprov Sulbar. " Kiranya para OPD tidak lagi jalan ditempat tetapi harus bisa berubah . Meskipun saat ini kita masih berada di tengah pandemi dan pasca gempa Sulbar, kita harus lebih kencang lagi dan jangan takut untuk berbuat benar, " tandas Ali Baal Lebih lanjut lelaki sappan akrab ABM itu juga menyampaikan, segala kekurangan yang ada di beberapa OPD akan terus dilakukan perbaikan hingga menemukan jalan keluar yang diharapkan bersama " Kita berharap melalui pertemuan ini , segala bentuk kekurangan yang ada akan terus dibenahi dan diperbaiki dan berkoordinasi dengan pihak APIP, Kejati dan Polda semua aturan harus berjalan sebagamana yang kita harapkan bersama, " harapnya. Kepala Perwakilan BPKP Sulbar, Hasoloan Manalu menyampaikan, pertemuan tersebut dalam rangka menyerahkan hasil laporan Tahun 2020 kepada Pemerintah Provinsi melalui Gubernur Sulbar sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah. "Diharapkan bagi kepala daerah juga melakukan pengawasan kinerja dari perwakilan BPKP Sulbar itu sendiri. Pengawasan tersebut tidak hanya terbatas kepada audit belaka, melainkan pada pendampingan dan review evaluasi yang dilakukan terhadap pelaksanaan tugas pokok instansi Pemerintah yang ada di Sulbar, tentunya sesuai koridor dan kewenangan yang diberikan oleh BPKP . Itu juga tidak terbatas hanya pengawasan SKPD saja melainkan seluruh instansi pemerintah di Sulawesi Barat termasuk instansi vertikal, " sebut Hasoloan. (farid/kominfo)

Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar menerima kunjungan Kepala Biro Umum Setda Sulbar Ansar Malle beserta jajarannya di rumah jabatannya, Selasa, 16 Maret 2021. Kunjungan tersebut dalam rangka melakukan rapat evaluasi kinerja, sekaligus silaturahmi dengan Gubernur Sulbar. Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar mengatakan, kegiatan tersebut perlu diapresiasi dan disambut baik, dimana kedatangan Kepala Biro Umum beserta jajarannya dinilai perlu menjadi sebuah contoh bagi OPD lainnya, sehingga dapat menjadi spirit dan motivasi untuk terus semangat bekerja dan berkarya demi Sulbar yang semakin maju dan malaqbiq. "Mari terus bekerja dan berkarya sesuai tugas pokok kita masing-masing dan tunjukkan kepada masyarakat kita bahwa kita ada untuk Sulbar, "ajak Ali Baal Ali Baal mengatakan, Biro Umum merupakan bagian organisasi dari Pemprov Sulbar yang mempunyai beban kerja khusus, dengan tugas pokok memberikan pelayanan maksimal kepada pimpinan baik Gubernur, Wakil Gubernur, Sekda, para asisten, staf ahli serta pejabat-pejabat lainnya, sehingga para pimpinan dapat bekerja secara maksimal. Olenya itu, Ali Baal berharap dengan kebersamaan yang ada di Biro Umum semua beban kerja dapat teratasi dengan mudah. Kepala Biro Umum Setda Sulbar, Ansar Malle menyampaikan, pada prinsipnya Gubernur Sulbar menghimbau kepada Biro Umum untuk terus berkontribusi kepada tugas pokok sesuai fungsi dibidangnya, sehingga hal tersebut menjadi semangat bagi Biro Umum untuk terus memacu diri menjadi lebih baik dalam memberikan pelayanan yang maksimal. "Kegiatan ini sebenarnya merupakan silaturahmi, sekaligus meminta petunjuk dan spirit dari Gubernur Sulbar selaku kepala daerah dan orang tua kita, sehingga Biro Umum dapat terus berkarya dan bekerja lebih maksimal,"ucap Ansar Selain itu, berdasarkan intruksi dan arahan Gubernur Sulbar, Biro Umum juga diminta untuk mampu membangun komunikasi yang baik ditiap OPD lingkup Pemprov Sulbar demi terwujud Sulbar yang malaqbiq. (farid/kominfo)

Sinergi yang baik antara Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), penegak hukum, tanaman pangan, dan juga peran serta masyarakat, maka inflasi daerah di Provinsi Sulawesi Barat di sepanjang tahun 2021 berada pada level rendah dan stabil. Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Sulbar, Enny Anggraeni Anwar, saat membuka secara resmi high level meeting tim pengendalian inflasi daerah (TPID) Sulawesi Barat, Selasa 16 Maret 2021, yang berlangsung di Hotel Ratih Kabupaten Polewali Mandar. Kata Enny, salah satu upaya dalam pemulihan ekonomi Sulawesi Barat adalah pengendalian inflasi pada sasaran yang rendah dan stabil. Upaya ini, memerlukan koordinasi kebijakan yang solid, antara kebijakan moneter, fiskal dan sektoral, termasuk kebijakan pemerintah daerah untuk menghasilkan panduan kebijakan yang saling mendukung. "Oleh karena itu, melalui high level meeting ini, TPID Provinsi Sulawesi Barat dan semua stakeholder terkait dalam pengendalian inflasi daerah untuk bersinergi yang bertujuan pada pengendalian inflasi daerah yang rendah dan stabil,"ucap Enny Masih jata Enny, ini merupakan pekerjaan rumah (PR) bagi kita di daerah, melalui high level meeting TPID ini menjadi langkah nyata menghasilkan solusi yang lebih komprehensif, dan kongkrit dalam mengatur permasalahan inflasi di daerah ini dalam upaya pemulihan ekonomi di Provinsi Sulawesi Barat Hadir pada high level meeting, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sulbar, Budi Sudaryono, Kepala Biro Perekonomian, Masriadi, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Sulawesi Barat, dan Tim Pengendalian Inflasi Kabupaten. (deni/kominfo)

Produksi tempurung kelapa di Provinsi Sulbar siap diekspor ke negara Jordania dan Mesir. Tak tangung-tanggung, sebanyak 40 ton siap diekspor. Hal itu terungkap dalam pertemuan Kepala Karantina Pertanian Mamuju, Agus Daryono dengan Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar di Rujab Gubernur Sulbar, Selasa, 16 Maret 2021. " Tadi kita melakukan pertemuan singkat dengan pihak balai pertanian, dan rencana kita akan mengexpor sekitar 30 hingga 40 ton tempurung kelapa dengan tujuan dua Negara ke Mesir dan Jordania, " kata Ali Baal Masdar Ia pun menyampaikan apresiasi dan dukungan yang besar kepada pihak balai pertanian yang telah melakukan suatu langkah maju dengan memanfaatkan limbah pertanian seperti tempurung kelapa, sehingga memiliki nilai jual di luar negeri , dan hal tersebut mampu menggerakkan perekonomian Sulbar Ia pun berharap hal tersebut dapat segera terwujud dengan melakukan ekspor tempurung kelapa perdana ke luar negeri dan negara lainnya sehingga berdampak positif bagi pembangunan Sulbar " Jika ini terwujud, akan mampu menggerakkan ekonomi di Sulbar dan juga mengerakkan tenaga kerja di daerah utamanya di pabrik briket sehingga dapat menambah penghasilan untuk masyarakat sekitar kedepan, " kata mantan Bupati Polman itu. Kepala Karangtina Pertanian Mamuju, Agus Daryono mengemukakan, pertemuan tersebut dalam rangka membahas persiapan export briket (tempurung kelapa) dari Sulawesi Barat ke Negara Jordania dan Mesir " Briket atau batok kelapa itu adalah limbah tetapi bisa dimanfaatkan dan bisa menjadi nilai tambah untuk penghangat ruangan dan juga sebagai pembakaran untuk makanan, " ujar Agus Daryono Agus juga mengemukakan, sejauh ini briket sudah diexpor namun terdapat sedikit kendala akibat dampak pandemi Covid-19 dengan melonjaknya harga sewa kontainer hingga 300 persen. " Jadi biaya kontainer hampir 300 persen dari biasanya satu kontainer 40 Vit sebesar Rp.30 juta menjadi Rp.130 juta, makanya kami dari karantina selalu mendorong terus bagaimana problem yang ada dapat diselesaikan secara bersama-sama dan juga diharapkan catatan ekspor dari briket…

Kominfo Sulbar—Sekprov Sulbar Muhammad Idris, menghadiri Rapat Evaluasi Dan Verifikasi Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) secara virtual dari rumah jabatannya, Selasa 16 Maret 2021. Sekprov Sulbar Muhammad Idris mengatakan, keikutsertaan Sulbar pada evaluasi dan verifikasi Penghargaan APE ingin melakukan pengecekan tingkat-tingkat kemajuan dari usaha untuk pencapaian indeks Pengarusutamaan Gender (PUG). Selain itu, juga ingin mengetahui apa yang menjadi bagian dari usaha verifikasi, sehingga itulah yang menentukan titik-titik kritis yang harus ditingkatkan dalam mencapai indeks tersebut. Idris pun berharap, dengan keikutsertaan tersebut Sulbar bisa menjadi bagian yang diniliai dalam rangka memperoleh satu penghargaan tertinggi dalam pencapaian pencakupan gender yaitu Penghargaan APE. “Semoga Sulbar mendapatkan tempat dari penilaian dan verifikasi ini, dan mudah-mudahan juga bisa masuk dalam jajaran provinsi terdepan. Tidak hanya memburu penghargaan tetapi menjadi fakta nyata bahwa provinsi ini sangat berkomitmen,"harap Idris Idris menyampaikan, salah satu yang menarik di Sulbar adalah adanya kearifan lokal yang berkaitan dengan PUG. Sulbar 50 persen penduduknya adalah suku mandar dan di suku mandar ada istilah yang sangat melekat yang biasa disebut Siwaliparri, yang artinya sebuah sinergi untuk menyelesaikan masalah. "Nilai produktifitas perempuan di Sulbar kalau dihitung dari volume kerja, mereka lebih produktif dibanding dari laki-laki. Ini satu potensi yang kalau diarahkan pada indeks PUG,"ucap Idris Lebih lanjut Idris menyampaikan, secara nasional PUG di Sulbar kemungkinan belum terlalu tinggi, tapi angka pembangunan manusia berbasis Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Sulbar pada tahun 2019 mencapai 69,92 persen. Ia menambahkan, terdapat beberapa indikator kinerja yang menjadi penentu indeks diantaranya, yaitu presentase perempuan diparlemen, lembaga pemerintah dan lembaga swasta yang belum terlalu bekerja dengan baik, partisipasi angka kerja perempuan, dan peran nyata perempuan sebagai sektor pembangunan di Sulbar. Sementara itu, Analis Kebijakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A), David menyampaiakan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada Pemprov Sulbar yang telah melengkapi data dan informasi tentang perkembangan pelaksanaan UPG…

Data merupakan hal yang sangat penting dipedomani oleh kabupaten maupun provinsi dalam perencanaan pembangunan kedepan. Hal itu dikemukakan Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar pada saat melakukan audiensi dengan Kepala BPS Sulbar, Gede Hedrayana dan rombongan di Rumah Jabatan Gubernur Sulbar, Selasa, 16 Maret 2021 Gubernur Ali Baal Masdar juga menyampaikan, Pemprov Sulbar dan kabupaten yang terdampak gempa kembali memulai pembangunan dari awal. Pembangunan tersebut dimulai dari perkantoran, rumah ibadah, sekolah dan rumah warga masyarakat yang berdampak baik rusak ringan, rusak sedang maupun rusak berat. Dan untuk merancang pembangunan sarana dan prasaran tersebut, semua membutuhkan data yang akurat " Kalau kita membangun tanpa data itu namanya ngawur, dan tentunya dalam penyiapan data memang sulit. Tapi kita akan lebih sulit lagi membangun tanpa adanya data , " tandas Gubernur yang akarab disapa ABM. Kepala Badan Pusat Statistik Sulbar, Gede Hedrayana menyampaikan, pertemuan tersebut dalam rangka audiensi pertama Kepala BPS Sulbar kepada Gubernur Sulbar sekaligus melaporkan keberadaan indikator-indikator ekonomi pembangunan yang membahas tentang data sektoral dan data kependudukan satu data Indonesia " Kranya kerjasaama yang baik antara Pemprov dan BPS Sulbar dapat terus dilanjutkan, sehingga apa yang menjadi harapan dari Gubernur Sulbar dapat terlaksana dengan baik demi mencapai kemajuan Sulawesi Barat secara bersama. Respon dan arahan Gubernur Sulbar sangat luar biasa dan hal itu menjadi pedoman kami dimasa-masa selanjutnya," ujar Gede Kepala Dinas Kominfopers, Safaruddin menyampaikan, pada tahun 2020 Kominfo Sulbar telah memulai program pusat dengan pilot project Meta Data Sektoral yang dinilai sangat sinkron dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah " Jadi meta data itu sudah ada kita sepakati, dan menariknya Pemerintah Pusat belum mempunyai meta data yang jelas dan baku sehingga Pemprov Sulbar memulai hal baru tersebut dan menjadi pilot projek data-data yang ada di OPD, " kata Safar Untuk itu, lanjut Safar, diperlukan keseragaman secara bersama di berbagai OPD lingkup Pemprov…