MATARAM - Gubernur Sulawesi Barat Ali Baal Masdar bersama Wakil Ketua DPRD Sulbar Abdul Rahim, melakukan kunjungan kerja ke Nusa Tenggara Barat (NTB), melihat fasilitas layanan ketenagekerjaan untuk Pekerja Migran di Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Timur. Selasa 30 Maret, setiba di Mataram, Gubernur Ali Baal Masdar bersama Wakil Ketua DPRD Sulbar Abd Rahim beserta rombongan diterima Gubernur NTB Zulkieflimansyah. Kunjungan bertujuan melihat fasilitas ketenagakerjaan dan sistem kerja fasilitas yang akan dibangun di Sulbar dalam waktu dekat dengan dukungan Kementerian Ketenakerjaan. Fasilitas yang dikunjungi, adalah gedung Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) di Lombok Tengah, dan gedung Balai Latihan Kerja (BLK) Kemenaker di Lombok Timur. Meburut Tenaga Ahli Gubernur Sulbar, Firdaus Attauwur, sarana dan fasilitas ketenagakerjaan untuk pembinaan dan pemberdayaan para pekerja, baik pekerja migran maupun PMI purna di daerah itu. Sarana dan fasilitas seperti itu, katanya, insya Allah akan dibangun juga di Sulbar dalam waktu dekat. "Kunjungan pak Gubernur melihat fasilitas ketenagakerjaan di Lombok Tengah melihat LTSA, lalu di Lombok Timur BLK UPT Disnaker NTB. Dua sarana seperti iti, insya Allah segera dibangun di Sulbar dengan dukungan Kemenaker," jelas Tenaga Ahli Gubernur bidang Ketenagakerjaan itu, via telepon Rabu 31/3 malam. Kunjungan di Lombok Timur diterima Bupati M. Sukimaan Azmy dan Pimpinan Balai Latihan Kerja Lombok, Sabar. LTSA di Komplek Disnakertrans Lombok Tengah, merupakan sarana pelayanan dan pelindungan PMI yang disiapkan untuk memberi layanan cepat, mudah, murah, dan aman bagi para calon pekerja migran. Juga, untuk pelindungan bagi pekerja migran dan keluarganya. LTSA tersebut, memiliki tujuh desk, yaitu desk Ketenaga kerjaan, desk Dukcapil, desk Imigrasi, desk Kesehatan, desk Kepolisian, desk BPJS Ketenagakerjaan, dan desk BP2MI. Sebagaimana telah diberitakan, pelabuhan Tanjung Silopo, Polewali Mandar terus dibenahi untuk pelayanan pekerja migran dalam wilayah Sulbar dan provinsi lain di sekitarnya. Dalam kawasan pelabuhan, akan disediakan sarana berupa LTSA untuk pelayanan pekerja migran di…

Kepala Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Pusat Letjen TNI Doni Monardo menegaskan perencanaan dalam pembangunan gedung harus betul-betul memperhitungkan mitigasi terhadap resiko bencana. Hal tersebut disampaikan pada rapat koordinasi (rakor) penanganan Covid-19 dan RR pasca gempa bumi, yang berlangsung di Marasa Corner, Kompleks Perkantoran Gubernur Sulbar, Rabu 31 Maret 2021. "Saya ingatkan pembangunan harus memikirkan dan memperhitungkan masalah resiko. Ini perintah presiden saat membuka rakornas beberapa waktu lalu,"ucap Doni Olehnya itu, kata Doni, bangunan pemerintah yang sempat rusak berat atau runtuh akibat gempa bumi harus dikaji lagi oleh tim gabungan dari BMKG, ATR/BPN dan beberapa peneliti. "Hal ini perlu dilakukan untuk bisa menentukan apakah bangunan yang sudah roboh itu masih bisa dibangun lagi atau tidak. Kalau tidak jangan dipaksakan, karena yang tahu situasi struktur kekuatan tanah itu adalah para pakar,"pungkas Doni Mengenai penanganan rumah pendunduk yang mengalami rusak akibat gempa, Doni menghimbau, dalam hal tersebut agar segera dilakukan perbaikan dan berharap data calon penerima dana stimulan dipampang di setiap desa atau kelurahan, supaya nantinya tidak terjadi perubahan-parubahan atau bahkan terdapat nama ganda. "Kalau data-data itu dipampang di balai-balai desa atau kelurahan, maka rakyat bisa tahu siapa yang berhak atau pantas, sehingga tidak ada nama ganda calon penerima dana tersebut,"kata Doni Adapun jumlah dana stimulan bagi rumah rusak, Doni menyampaikan, untuk rumah rusak berat senilai Rp.50 juta, rusak sedang sebanyak Rp. 25 juta dan rusak ringan sebanyak Rp.10 juta. Dalam rakor tersebut, Doni Monardo yang juga Kepala BNPB RI mengapresiasi upaya Pemprov Sulbar bersama segenap komponen dibantu oleh TNI dan Polri, atas keberhasilannya mampu menekan kasus covid-19 di tengah bencana gempa bumi. "Ini sangat luar biasa, dalam kondisi bencana mampu menekan kasus covid-19 sampai pada posisi terendah di Indonesia saat ini, hal ini sangat menggembirakan. Untuk itu kita syukuri kerjasama semua kompomen itu sangat baik,"ucap Doni Meski demikian, Doni mengingatkan, dengan…

Dalam rangka peningkatan kualitas dan kompetensi pencari kerja (calon tenaga kerja) Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Dinas Tenaga kerja Sulbar, mengadakan Rekrutmen Magang, di Kantor Disnaker Kompleks Kantor Gubernur Sulbar, Rabu, 31 Maret 2021. Ada beberapa jurusan yang dibuja dibuka dalam pemagangan yaitu perbankan, ritel , electrical (Listrik), printing /desain grafis, tata rias, otomotif, perhotelan dan pertanian Kabid Pelatihan Kerja dan Penempatan Tebaga Kerja (P2TK) Sthepanus Buntumadika, menyampaikan, pemagangan tersebut merujuk pada UU RI Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pasal 21, yaitu Pelatihan kerja dapat diselenggarakan dengan Sistem Pemagangan. Pemagangan dalam negeri itu merupakan program nasional dari kementerian ketenagakerjaan, yang dilaksanakan secara serentak di 34 provinsi yang ada di Indonesia, akan tetapi dijadwalkan berbeda-beda dari setiap provinsi. "Ini merupakan salah satu upaya percepatan ekonomi masyarakat kita yang ada di Sulbar, karena seperti yang kita ketahui Covid-19 masih ada, dan ditambah baru-baru ini kita dihadapi oleh musibah bencana gempa bumi," ujar Stephanus. Pemagangan yang dilakukan Disnaker Sulbar di tahun 2021 ini, lanjut Stpehanus, diharapkan mampu meningkatkan sumber daya manusia, menambah wawasan dan keterampilan peserta magang ditempat kerja nanti, sehingga akan lebih mudah terserap di pasar kerja. Disebutkan, sebanyak 640 orang yang mendaftarkan diri secara online untuk mengikuti pemagangan, dan kuota Sulbar tahun ini sebanyak 110 orang. Daru 640 peserta yang mendaftar akan dilakukan seleksi selama dua hari , mulai Rabu, 31 Maret sampai Kamis, 1 April, dengan dua tahapan seleksi yaitu pemberkasan dan wawancara. " Mereka yang dinyatakan lulus dalam seleksi akan disebar magabg pada tiga kabupaten yaitu Kabupaten Mamuju, Mamuju Tengah dan Polman," sebut Stephanus Pemagangan tersebut menyediakan fasilitas seperti uang saku senilai Rp. 1.000.000 (selama 5 bulan berturut-turut), BPJS Ketenagakerjaan, dan sertifikat. (ayu/kominfo)

Wakil Gubernur Sulbar Enny Anggraeni Anwar, mengikuti pembukaan Kick Off Meeting Forest Programme (FP) IV melalui video conference dari rumah jabatannya, Selasa, 30 Maret 2021. Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Sulbar Enny Anggraeni Anwar mengatakan, program FP IV merupakan kerjasama antara Pemerintah Indonesia bersama Pemerintah Jerman di bidang kehutanan, khususnya untuk Taman Nasional Gandang Dewata dan DAS Kabupaten Mamasa, dimana program tersebut merupakan berkah bagi Sulbar. "Program ini merupakan berkah bagi Sulbar dalam mendorong pembangunan berkelanjutan di bidang lingkungan hidup,"kata Enny Enny menyampaikan apresiasi Pemprov Sulbar terhadap program FP IV yang akan berjalan selama tujuh tahun untuk mempertahankan dan memulihkan DAS Kabupaten Mamasa, serta pengelolaan Taman Nasional Gandang Dewata secara lestari, yang diharapkan membawa manfaat besar bagi masyarakat Sulbar khususnya di Kabupaten Mamasa. "Program rehabilitasi dan konservasi hutan dengan menerapkan pendekatan pengelolaan DAS secara terpadu melalui FP IV, kiranya dapat meminimalisir kerusakan hutan, mempertahankan flora dan fauna, serta keanekaragaman hayati, dimana hal-hal tersebut sangat mempengaruhi kuantitas dan kualitas air dalam pengoperasian PLTA Bakaru,"tutup Enny Dirjen Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Kementerian Lingkungan Hidup, Basar Manullang mengharapkan, kerjasama yang terjalin selama ini semakin ditingkatkan antara Sulbar dan Sulsel yang terdapat kehangatan didalamnya, menjadikan kedua daerah ini sangat solid, sehingga tidak menimbulkan problem di lapangan. Basar juga berharap, semoga seluruh stakeholder yang terkait dapat memberikan warna yang tajam selama tujuh tahun projek tersebut akan berjalan hingga tuntas. "Untuk itu, tolong hal ini betul-betul dijaga, dengan langkah-langkah aspek kelembagaan yang mempersiapkan secara automatis mengelola sumber daya alam (SDA) ketika projek itu telah rampung,"imbaunya Pada kegiatan tersebut, Wakil Gubernur Sulbar didampingi oleh Kepala Dinas Kehutanan Sulbar, Hamzah dan Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Darmawati. (deni)

Tantangan Sulbar saat ini bukan hanya pengetahuan kebencanaan saja, tetapi yang paling riskan adalah tantangan koordinasi. Hal itu disampaikan Sekprov Muhammad Idris saat membuka acara Pendampingan Petugas Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (Jitupasna) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) di Hotel Pantai Indah, Senin, 29 Maret 2021. "Sinergi dan kolaboratif itu sama sekali tidak kita praktekkan, ini menjadi kelemahan terbesar bagi daerah kita tanpa adanya koordinasi yang baik pada pasca bencana yang lalu, dan ini merupakan persoalan mindset kita,"ungkap Idris Idris juga mengatakan , Sulbar sudah harus bisa menjadi yang terbaik lagi, kebencanaan lalu tentu menjadi pelajaran dan pekerjaan yang tidak mudah, dimana semua hal tersebut membutuhkan analisis untuk melanjutkan paling tidak melakukan media riset untuk kebutuhan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P). Oleh karena itu, kita harus fokus untuk mengisi BAB 3 dari R3P karena hal ini tidak mudah, membutuhkan talenta dan orang-orang yang fokus untuk permasalahan kedepan "Sudah saatnya kita merekomendasikan bahwa di Indonesia ini khususnya di Sulbar yang menempati area ring of fire untuk tidak main-main dalam membangun, walaupun kebencanaan tidak bisa digambarkan dalam kewilayahan, akan tetapi pekerjaan ini sudah seharusnya kita tata aspek-aspeknya, " sebut mantan Deputi bidang Diklat LAN RI itu (deni/kominfo)

Serah terima Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Prov. Sulbar T.A 2020 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Tahun 2020, berlangsung di Kantor Sementara Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Sulbar, Senin 29 Maret 2021. LKPD Provinsi Sulbar Tahun Anggaran 2020 diserahkan oleh Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar kepada Kepala BPK RI Perwakilan Sulbar, Hery Ridwan. Sedangkan untuk IHPD Tahun 2020 diserahkan oleh Kepala BPK Perwakilan Sulbar kepada Gubernur Sulbar. Dalam sambutannya, Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada jajaran BPK Perwakilan Sulbar atas perhatian dukungan dan pembinaan dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah dapat semakin baik dan mendapatkan penilaian sesuai yang diharapkan bersama. "Selaku kepala daerah, saya menyadari bahwa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebagai capaian yang menjadi target pemerintah daerah, sekaligus merupakan tantangan untuk mewujudkan pemerintah yang baik dan bertanggungjawab dengan pengelolaan keuangan yang profesional, transparan dan akuntabel,"ucap Ali Baal Ali Baal juga menyampaikan, saat ini memang masih banyak kekurangan dikarenakan sistem yang ada terkadang berbeda-beda, begitu juga dengan regulasinya. "Namun kita bersyukur, sistem yang ada saat ini mulai dari pemerintah pusat maupun daerah serta kabupaten sudah mulai berjalan dengan lancar walaupun di tengah pandemi covid-19 dan pasca gempa 6,2 magnitudo. Kita yakin Insya Allah kita akan lebih baik,"sebutnya Kepala BPK RI Perwakilan Sulbar, Hery Ridwan mengemukakan, sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, mengamanatkan BPK RI untuk memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara yang mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. "Pada periode Triwulan Tahun 2021 ini, BPK telah melaksanakan pemeriksaan pendahuluan atas LKPD T.A 2020 dan pemeriksaan Long Form Audit Report (LFAR) atas kinerja peningkatan kapasitas infrastruktur T.A 2020 pada pemerintah provinsi,"kata Hery Hery menjelaskan, LFAR…

Wakil Gubernur Sulbar Enny Anggraeni Anwar, meninjau langsung pelaksanaan Vaksinasi Covid -19 tahap II bagi pejabat dan pelayan publik lingkup Pemprov Sulbar, di Kantor Perwakilan BKKBN Sulbar, Senin 29 Maret 2021. Wakil Gubernur Sulbar Enny Anggraeni Anwar pada kesempatan itu mengungkapkan rasa bangga terhadap ASN lingkup Pemprov Sulbar yang sangat antusias mengikuti vaksinasi Covid-19. "Saya bangga terhadap antusias para pegawai yang mau di vaksin, mau sehat, dan mau melihat Sulbar ini sehat,"kata Enny Enny menuturkan, memberi contoh merupakan tugas sebagai pejabat dan pelayan publik dengan tidak berhenti mengedukasi masyarakat untuk tidak takut terhadap vaksinasi, dimana vaksinasi bertujuan untuk mencegah yang juga diharapkan dapat memutus rantai penyebaran Covid-19 di Sulbar ini. "Insyaallah tidak akan ada masalah pasca vaksinasi, selama kita tetap menjaga istirahat dan menjaga kesehatan,"ucap Enny Pelaksanaan vaksinasi tahap II dan merupakan yang pertama di lingkup Pemprov Sulbar tersebut menargetkan sebanyak 3000 peserta dalam satu minggu, dan peserta vaksinasi pada hari ini berjumlah 600 orang dari enam OPD. Pada peninjauan pelaksanaan vaksinasi tersebut, Wakil Gubernur Sulbar didampingi Plt. Kepala Dinas Kesehatan Sulbar, Asran Masdy, Kepala Dinas Kominfopers, Safaruddin Sanusi, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Hamzih, serta Kasatpol PP dan Damkar Sulbar, Bujaerami Hasan. (deni/kominfo)

Kominfo Sulbar-- Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar mengingatkan para pimpinan OPD dan jajarannya untuk tetap menjaga spirit dan semangat kerja dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang akan diraih Pemprov Sulbar ke-7 kalinya. Hal tersebut disampaikan pada acara finalisasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sulbar Tahun Anggaran 2020 dan pembinaan akuntansi pelaporan serta pertanggung jawaban, yang dibuka secara resmi oleh Sekprov Sulbar Muhammad Idris di Hotel Maleo Makassar, Sabtu 27 Maret 2021. "Opini WTP harus terus dipertahankan, maka dari itu kita harus saling bekerjasama dan bahu membahu untuk terus memberikan yang terbaik bagi daerah kita Sulbar,"pungkas Ali Baal Selain itu, juga meminta para Pimpinan OPD dan jajarannya untuk terus membangun aspek administrasi yang baik. Ali Baal berharap, kiranya finalisasi LKPD dapat berjalan cepat, tepat dan lancar untuk menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel dan transparansi pengelolaan anggaran yang jelas, sehingga terwujud integritas dan profesional dalam bekerja. "Tetap menjaga integritas dan profesional dalam bekerja, hindari fiktif dan mark up,"tegasnya Sekprov Sulbar Muhammad Idris menyampaikan, Pemprov Sulbar telah berupaya berkomitmen bersama perangkat daerah melalui kontrak kerja, agar pengelolaan keuangan daerah dapat dilaksanakan secara profesionalisme dengan asas hukum pengelolaan keuangan melalui peningkatan sistem pengendalian intern pengembangan SDM yang berkesinambungan. "Kita perlu mempersiapkan ASN untuk menghadapi perubahan melakukan perbaikan, jika digitalisasi teknologi yang berkelanjutan pada perangkat daerah dalam sejahtera pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggung jawaban,"sebut Idris Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Sulbar, Amujib mengatakan, kegiatan finalisasi LKPD dan pembinaan akuntansi pelaporan serta pertanggung jawaban tersebut, akan berlangsung hingga 28 Maret 2021 dan dihadiri 14 OPD terkait yang dinilai sangat berperan penting dalam penyajian laporan keuangan Pemprov Sulbar dan sinkron dengan data antara pihak inspektorat, BPKPD dan BPKP dengan aplikasi yang digunakan dari Simda keuangan. "Jumlah peserta dari 14 OPD diikuti sebanyak 80 orang peserta, terdiri dari…

Gubernur Sulawesi Barat Ali Baal Masdar dan Plt. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, menghadiri RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) PT Bank Sulselbar (Bank Pembangunan Daerah Sulselbar), di Phinisi Ballroom Claro Hotel, Makassar, Jumat 26 Maret. RUPS diikuti Dewan Komisaris dan Dewan Direksi, serta para bupati / walikota se-Sulselbar sebagai pemegang saham. Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar mengatakan, RUPS membahas Pengesahan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020 serta Laporan Rencana Kerja Perseroan Tahun 2021, Penetapan Penggunaan Laba Perseroan Tahun Buku 2026 , Pelimpahan Kewenangan Kepada Dewan Komisaris PT. Bank Sulselbar untuk Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) serta Persetujuan Penetapan Plafon Dana Corporate Social Responsibility (CSR) Tahun 2021. Ia juga menyampaikan, RUPS membahas beberapa agenda. Dalam RUPS, Ali Baal menyatakan Pemprov Sulbar sebagai salah satu pemegang saham berharap ada unsur komisaris yang menjadi refresentase provinsi ke-33 di Indonesia itu. "Saya berharap ada Komisaris Bank Sulselbar yang menjadi refresentase Provinsi (Sulbar), setidaknya menjabat selama enam bulan," katanya, usai RUPS. Menurut Ali Baal, RUPS berjalan lancar. Para kepala daerah banyak memberi masukan dalam RUPS tersebut. Gubernur mengatakan, telah menugaskan Sekprov Sulbar supaya mengoordinasikan kepada para bupati atau wakil bupati di Sulbar sebagai bentuk keseriusan Pemprov untuk tercapainya keinginan bersama. Plt. Direktur PT. Bank Sulselbar, Amri Mauraga menjelaskan, kegiatan tersebut merupakan rapat pemegang saham mendengar laporan pertanggung jawaban yang dilakukan setiap tahunnya. Ditengah situasi yang sulit akibat pandemi covid-19 sampai saat ini, ia berharap Pemprov Sulsel dan Sulbar senantiasa berkomitmen dalam hal permodalan dan bersinergi untuk berbagai program dan transaksi perintah, demi peningkatan penerimaan daerah termasuk kesiapan Bank Sulselbar melakukan pembiyaan proyek-proyek srategis di daerah. "Rapat ini berisi pertanggung jawaban laporan yang dilakukan perseroan, dan alhamdulillah forum telah menyetujuinya. Termasuk didalamnya distribusi pembagian deviden kepada Pemerintah Provinsi di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat," imbuhnya. Gubernur Ali Baal Masdar menghadiri RUPS bersama…

Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar berharap penetapan tandan buah segar (TBS) kelapa sawit dapat mengikuti Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 1 tentang pedoman penetapan harga beli TBS kelapa sawit produksi pekebun. Hal tersebut disampaikan pada pembukaan Rapat Evaluasi Tim Penetapan Harga TBS Kelapa Sawit Sulbar, yang berlangsung di Hotel Al-Ikhlas, Kabupaten Polman, Kamis 25 Maret 2021. "Penetapan harga pembelian TBS produksi perkebunan telah tertuang dalam peraturan menteri, yang bertujuan memberikan perlindungan kepada pekebun dalam memperoleh harga wajar TBS dan menghindari persaingan tidak sehat di antara perusahaan perkebunan,"ucap Ali Baal Tidak hanya itu, harga TBS juga telah diatur sesuai pasal 6 ayat 2 dan ayat 3 berbunyi, yaitu gubernur dalam menetapkan harga pembelian TBS produksi pekebun, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibantu oleh tim penetapan harga pembelian TBS. "Tim penetapan harga TBS dan pembelian TBS sebagaimana dimaksud pada ayat 2, dibentuk oleh gubernur dengan keanggotaan berasal dari beberapa unsur,"kata Ali Baal Masih dikatakan, sesuai strategi nasional pemberantasan korupsi oleh KPK, diharapkan perusahaan-perusahaan sawit dapat memberikan data izin usaha peta lokasi HGU melalui Dinas Perkebunan, serta memerintahkan kepada seluruh tim penetapan untuk membuat standar operasional prosedur (SOP) penetapan kadar pembahasan tidak berbentuk dan dapat menghasilkan keputusan yang sesuai. "Kiranya pihak perusahaan dalam melakukan aktifitasnya dapat membangun dan mengelola tanpa merusak lingkungan dan tetap menjaga kelestarian alam sekitar,"himbau Ali Baal Ali Baal juga mengatakan, perlu diketahui secara bersama bahwa luas Lahan sawit se- Indonesia yaitu 16,381 juta Ha tersebar di 26 provinsi, sedangkan luas lahan sawit di Sulbar mencapai 104,760 Ha dan produksi 189.588 ton. Dalam pertemuan itu, Gubernur menyinggung mengenai investasi. Ia mengatakan, selaku wakil pemerintah pusat di daerah mendukung investasi yang masuk di Sulbar, namun diharapkan dalam melakukan kegiatannya harus sesuai dengan aturan perundang -undangan. Ia menambahkan, Sulbar terdiri dari enam kabupaten dimana masing-masing kabupaten sudah terbagi sesuai tupoksi dan strategis…