Sebanyak 5000 hektar sawit pada dua kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat diusulkan mendapat pendanaan dari Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) pada tahun ini untuk dilakukan peremajaan. Masing-masing 25.000 hektar untuk Kabupaten Pasangkayu dan 25.000 hektar untuk   Kabupaten Mamuju Tengah. Hal tersebut dikemukakan Wakil Gubernur Sulbar, Enny Anggraeni Anwar  saat menghadiri acara pertemuan sosialisasi peremajaan perkebunan kelapa sawit tingkat Provinsi  Sulawesi Barat, di Hotel Maleo Town Square, Selasa, 28 Agustus 2018.

     Dikemukakan, sosialisasi peremajaan kelapa sawit perkebunan merupakan tanda keseriusan dan dukungan Kementerian Pertanian, khususnya Direktur Jenderal Perkebunan dalam rangka peremajaan kelapa sawit di seluruh Indonesia termasuk di Provinsi Sulawesi Barat.  Diketahui, bahwa upaya pengembangan perkebunan kelapa sawit rakyat dilakukan melalui kebijakan revitalisasi perkebunan dan kewajiban setiap perusahaan penerima izin usaha perkebunan, demi menfasilitasi pembangunan masyarakat sekitar paling rendah seluas 20 persen dari  izin yang diberikan oleh bupati.   

     Selain itu, dalam upaya menjaga peran kelapa sawit secara berkelanjutan, pemerintah telah menetapkan kebijakan tentang perhimpunan dana perkebunan kelapa sawit yang diatur dalam undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan, dimana dukungan kebijakan tersebut meliputi kegiatan peremajaan (replanting) tanaman kelapa sawit pengembangan SDM dan bantuan sarana dan prasarana.  Masih kata Enny, untuk melaksanakan kegiatan peremajaan kelapa sawit, pemerintah kabupaten sangat berperan aktif karena petani  dan kelembagaan petaninya serta lahan perkebunan berada di masing-masing Kabupaten, peremajaan tersebut demi mengganti tanaman yang produktifitasnya  kurang dari 10 ton TBS/ha/tahun. Kegiatan tersebut juga mencakup penaganan resiko kebun seperti yang terkena dampak pengaturan tata ruang wilayah, kawasan hutan dan kesatuan hidrologis gambut.  

       Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sangat menyambut baik kegiatan peremajaan kelapa sawit yang dilakukan oleh tim  BPDPKS, diharapkan melalui pertemuan ini semua pihak terkait ikut berperan dan memberikan masukan dan dukungan  di sulawesi barat yang berkelanjutan,   sebut Enny. Ketua panitia,  Abdul Waris Lestari melaporkan, adapun yang menjadi tujuan pertemuan sosialisasi peremajaan kelapa sawit tersebut ialah untuk mencapai kesepahaman dan mensinkronisasikan peran natar semua stake holder  dalam mendukung pengembangan usaha perkebunan kelapa sawit  yang lebih efesien terintegrasi dan berkelanjutan melalui peremajaan kelapa sawit. Sosialisasi tersebut dilaksanakan selama dua hari dimulai pada 28 hingga 29 Agustus 2018 yang mengikut sertakan Bupati dari Kabupaten Mamuju, Mateng,  dan Pasangkayu atau yang mewakili, para unsur pimpinan komisi II dari DPRD Kabupaten, para kepala instansi vertikal terkait dan Kepala OPD lingkup Pemprov Sulbar, pimpinan Bank serta para penangkat benih yang ada di Sulbar.   Segala pembiyaan timbul dalam pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada anggaran BPKDPKS Kementerian pertanian Tahun Anggaran 2018, bebernya Kegiatan tersebut turut dihadiri Direktur Perbenihan Perkebunan Pusat, plt. Kepala Dinas Pertanian Sulbar, Tanawali,tim Badan Perkebunan Kelapa Sawit, wakil bupati pasangkayu, para pimpinan OPD lingkup Pemprov Sulbar dan Pemkab