MAMUJU--Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Junda Maulana ekspose Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Sulbar Tahun 2025 pada Forum Konsultasi Publik (FKP) RKPD Tahun 2025 di Gedung Grha Sandeq Kompleks Kantor Gubernur Sulbar, Senin (5/2/2024).
“Konsultasi Publik Ranwal RKPD ini digelar dalam rangka mewujudkan sinergitas dan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumberdaya dalam pembangunan daerah,” kata Junda Maulana saat mengawali paparannya.
Kepala Bapperida Sulbar menekankan, dokumen RKPD disusun berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
Junda menyampaikan, tema dan prioritas RKPD 2025 yaitu Akselerasi Peningkatan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Sebagai Penguatan Fondasi Transformasi Menuju Sulawesi Barat yang Malaqbi, Maju dan Berkelanjutan.
“Kita harus mensinkronkan dengan rancangan RPJPD yang telah kami susun untuk 20 tahunan, dimana tahapan pertama adalah berkaitan dengan transformasi fondasi untuk menyongsong target kita tahun 2045 yaitu Sulawesi Barat Malaqbi, Maju dan Berkelanjutan. Oleh sebab itu, untuk tahun 2025 kami mengangkat tema yaitu Akselerasi Peningkatan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Sebagai Penguatan Fondasi Transformasi Menuju Sulawesi Barat yang Malaqbi, Maju dan Berkelanjutan," ucapnya.
Sementara, Pj. Gubernur Sulbar, Prof. Zudan Arif Fakhrulloh menyebutkan pentingnya agenda tersebut untuk menyelaraskan antara program nasional, provinsi dan kabupaten ke dalam RKPD Tahun 2025.
Prof. Zudan mengajak jajarannya untuk mewujudkan kebijakan yang berdampak. Menurutnya, indikator dampak dari suatu kebijakan ditandai dengan peningkatan pembangunan manusia.
“Kurangi berbagai kegiatan yang tidak berdampak langsung pada masyarakat. Tentunya yang berdampak langsung, indikatornya pada pembangunan manusia. Masyarakatnya sejahtera, pendidikannya tinggi, badannya sehat, dan pendapatannya tinggi. Semua menuju pada kesejahteraan dan pelayanan publik yang bagus,” tegasnya.
“Oleh karena itu, RKPD kalau kita ringkas, hanya ada dua. Jadikan Sulawesi Barat Sejahtera, jadikan pelayanan publik menjadi lebih baik,” tutup Prof. Zudan dalam sambutannya. (rls)
