MAMUJU, - Pemerintah Provinsi Sulbar melalui Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sulbar menggelar forum konsultasi publik Rencana Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2025 secara hybrid di Graha Sandeq Kompleks Kantor Gubernur Sulbar, Senin, 5 Februari 2024

Forum konsultasi yang digelar dibuka secara resmi oleh Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh melalui sambungan virtual, dan dihadiri sejumlah Kepala OPD, Tokoh Pemuda dan lembaga masyarakat.

Menghadirkan berbagai narasumber yang kompeten di berbagai bidang seperti Sekertaris Daerah Provinsi Sulbar Muhammad Idris, Muhammad Roudo dan Prof Kaimuddin.

Dalam Kesempatan itu, Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, forum tersebut menjadi penting untuk menyusun dan menyiapkan rencana pembangunan Daerah dengan sinergi Pusat hingga daerah.

"Kita ingin memastikan Rencana Nasional Provinsi dan Kabupaten bisa menjadi satu kesatuan dalam RKPD, Program prioritas Nasional harus masuk di RKPD provinsi program prioritas provinsi harus masuk RKPD Kabupaten," kata Zudan.

Sehingga, dari RKPD akan sampai dan menghasilkan APBD, maka evaluator RKPD dan APBD harus bersinergi dengan baik. Yang terpenting menurutnya adalah bagaimana dalam RKPD seluruh akses dapat bermanfaat.

"Jangan pernah ada di satu kabupaten tidak bisa dilalui roda empat, sehingga diupayakan di 2025 melalui RKPD dan apbd semua jalan bisa dilalui roda empat," ujar Zudan.

Begitu juga, dengan penanganan empat plus satu, baik pendidikan dan kemiskinan ekstrim, 

dan stunting harus tertuang dengan baik dalam RKPD.

"Tahun depan harus betul menyatukan antara nasional dan provinsi dan kabupaten kuncinya di tim evaluator RKPD dan APBD, kita ingin kebijakan yang berdampak langsung ke masyarakat," kata Sestama BNPP ini

Ia meminta, agar program yang tidak berdampak langsung ke masyarakat dapat kurangi sehingga seluruh program yang ada dirasakan betul oleh masyarakat.

Sementara, Kepala Bapperida Provinsi Sulbar Junda Maulana mengatakan, forum digelar seusai amanat peraturan Mendagri, dan undang-undang perencanaan Nasional

Tahun 2024.

"Penyusunan dokumen RKPD ini berarsiran dengan rencana pembangunan antara lain RPJPD yang saat ini dalam tahapan penyempurnaan setalah asisten oleh Mendagri, tahun ini sedang Rancangan tekhnokratik, rencana jangka panjang daerah," ucap Junda.

Namun, di 2024 Bapperida juga mulai menyusun melalui rancangan tekhnokratik, oleh sebab itu berbagai kegiatan di tahun 2024 dinilai cukup padat dan harus dilaksanakan.

Sementara tujuan dilakukannya forum konsultasi ini, untuk memberikan sosialisasi dan memberikan keterbukaan informasi dan menyampaikan kepada masyarakat terkait rancangan RKPD.

"Kita menginginkan terwujudnya Rancangan RKPD yang lebih partisipatif, kami juga berharap ada masukan dari permasalahan issu strategis, "kata Junda. 

Ia menambahkan, Rancangan awal hasil evaluasi dan review mengangkat dari hasil Reviu RKPD 2023. 

"Untuk tahun 2024 peningkatan ekonomi inklusi dan daya saing SDM menjadi fokus pemerintah," kata Junda.

Untuk tahun 2025 , mengangkat tema, Akselerasi Peningkatan Ekonomi Kesejahteraan Masyarakat Sebagai Penguatan Fondasi Transformasi Menuju Sulbar yang Malaqbi, Maju dan Berkelanjutan

Target pertumbuhan ingklusif pertumbuhan ekonomi harus dibarengi dengan kesejahteraan masyarakat. 

"Ini akan kita maksimalkan di tahun 2025, tujuan tema prioritas meningkat kemandirian daerah meningkat pembangunan manusia yang unggul dan berbudaya, mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih dan berwibawa," jelasnya.(rls)