Mamuju -- Penanganan masalah kemiskinan ekstrem di Sulbar perlu dioptimalkan. Setiap OPD harus memastikan setiap program berdampak langsung untuk menekan angka kemiskinan di Sulbar.

Data per 2022 kemiskinan ekstrem di Sulbar  mencapai 2,94 persen atau sekitar 41,406 orang. Untuk menuntaskan ini, Pj. Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh kembali menekankan kepada OPD terkait agar lebih serius. 

Menurutnya , diperlukan kerja kolaboratif hingga ke kabupaten dan desa. Selain itu Intervensi program dan anggaran pun harus dikerjakan secara efektif dan tepat sasaran.

Sestama BNPP ini menyebutkan dua solusi  mengurangi angka kemiskinan yaitu memberikan tambahan penghasilan dan mengurangi pengeluaran. Sehingga ia mendorong intervensi melalui program padat karya lebih dimaksimalkan agar menyerap penduduk miskin. 

"Ini akan menjadi bagian konprehensif menyelesaikan kemiskinan,"tegas Prof.Zudan. 

Diketahui Satgas Penanganan  Masalah 4+1 Sulbar (Kemiskinan Ekstrem, Anak Tidak Sekolah, Stunting, Perkawinan anak dan Inflasi) terus bergerak. Masing-masing OPD lingkup Pemprov bergerak menangani dua kecamatan. 

Dinas Sosial Sulbar sebagai koordinator Satgas untuk masalah kemiskinan berkoordinasi setiap OPD. Salah satu program yang diarahkan untuk penanganan kemiskinan adalah perlibatkan penduduk meski menjadi pekerja dalam pembangunan PSU oleh Dinas Perumahan dan Pemukiman (DPKP) Sulbar

Kepala DPKP Sulbar Saharuddin, menyebutkan hingga bulan Agustus ini warga terdampak yang telah dipekerjakan dalam pembangunan PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas) mencapai 300 orang.

“Warga terdampak tersebut dipekerjakan dalam pekerjaan rabat beton, drainase dan pembangunan air bersih,” ujar Saharuddin.

Program tersebut merupakan salah satu gagasan Dinas Perkim Sulbar untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem. “Nantinya, dalam setiap pekerjaan akan mempekerjakan 7 orang dalam setiap pekerjaan yang dilakukan di setiap kabupaten di wilayah Sulawesi Barat,” lanjut Saharuddin.

“Program penanganan masalah 4+1 menargetkan 1400 jiwa warga terdampak kemiskinan ekstrem hingga akhir tahun 2023’, jelas Saharuddin. Dinas Perkim Sulbar saat ini fokus menangani masalah 4+1 di wilayah kabupaten Majene, yakni kecamatan Ulumanda dan Malunda. Selain mempekerjakan warga terdampak kemisiknan ekstrem, di wilayah tersebut, Dinas Perkim Sulbar juga telah memberikan bantuan berupa sembako di 14 desa.  (rls)